Merebut Peluang Menjadi Pemenang di Wilayah Perbatasan
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 23 January 2019 17:00
Penulis
Watyutink.com - Perkembangan kawasan perbatasan Indonesia, sudah saatnya lebih serius disikapi dengan strategi yang tepat, agar bisa dioptimalkan tumbuh sebagai kawasan yang bernilai strategis bagi pertumbuhan ekonomi nasional, serta perbaikan ekonomi penduduk di perbatasan. 

Kawasan perbatasan, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke mempunyai beberapa titik strategis yang berbatasan langsung dengan sejumlah perbatasan Negara lain. Mulai dari wilayah Aceh yang berbatasan laut dengan Malaysia dan Thailand di utara. Sumatera Utara dan Riau (baca : Batam) yang berbatasan dengan Malaysia dan Singapura. Sulawesi Utara yang berbatasan dengan Mindanao di Philipina Selatan, Sabah dan Brunei Darussalam. Lalu NTT yang berbatasan dengan Timor Leste di timur dan perbatasan laut di selatan dengan Australia. Juga, propinsi Papua yang bertetangga dengan Papua New Guinea dan Australia serta New Zealand di Selatan.   

Kawasan-kawasan tersebut, selain mempunyai sejarah hubungan transaksi ekonomi dan sosio-budaya, juga dapat dijadikan matarantai pertumbuhan ekonomi yang disebut segitiga pertumbuhan. Rintisan yang telah dibangun melalui kerjasama perbatasan di Kalimantan Utara berupa Border Trade Agreement, Perjanjian Perdagangan Lintas Batas RI dan Malaysia, 24 Agustus 1970 dengan tema “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kedua Daerah Melalui Kerjasama Sosek Malindo Menuju 2020”, dapat dijadikan model bagi kerjasama segitiga pertumbuhan. Tentu saja dengan mengacu pada potensi asli yang dimiliki oleh daerah setempat terutama natural resources dan kapasitas SDM.

Sayangnya, kawasan-kawasan strategis tersebut sampai saat ini sepertinya belum begitu optimal diberdayakan. Aceh, yang telah lama memiliki pelabuhan bebas Sabang dan baru saja ditunjuk untuk mengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun di Aceh Utara, tetap menjadi wilayah periphery bagi perkembangan ekonomi nasional, apalagi dengan dinamika pertumbuhan segitiga Malaysia dan Thailand. Bahkan Aceh kini—dengan segenap potensinya--menjadi daerah termiskin di pulau Sumatera. Kawasan segitiga pertumbuhan lain seperti Sulawesi Utara, Mindanao dan Sabah, juga belum terdengar dimaksimalisasi dengan lebih berhasil guna, sama seperti NTT yang belum juga terdengar memanfaatkan potensi segitiga pertumbuhan bersama Timor Leste dan Australia sebagai enclave bagi kebutuhan pertumbuhan ekonomi NTT.

Mengapa wilayah-wilayah perbatasan terluar Indonesia, apalagi yang berada di posisi segitiga pertumbuhan belum signifikan dimanfaatkan? Benarkah salah satu persoalan utama pemberdayaan kawasan tersebut karena kurangnya potensi SDM setempat dalam menyerap potensi yang seharusnya lebih dapat dimaksimalkan? Atau, memang belum ada konsep terpadu dalam rangka peningkatan nilai kemanfaatan kawasan?

Wilayah perbatasan, dengan sederet tantangan yang menjadi hadycap bagi kemajuan kawasan, memang membutuhkan treatment khusus. Jarak yang jauh dengan pulau-pulau dan wilayah utama pertumbuhan di Indonesia apalagi dengan pusat keuangan seperti Jakarta, mempunyai risiko-risiko tersendiri yang harus dihadapi oleh kepala daerah dan penduduk setempat.

Namun bagi wilayah segitiga pertumbuhan yang berbatasan dengan Negara lain yang notabene mempunyai pertumbuhan ekonomi jauh lebih maju, menjadi peluang yang seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik. Tetapi, apakah tantangan dan peluang yang besar tersebut dapat dipersiapkan oleh para stakeholder pusat dan daerah? Atau, membiarkannya tetap dalam ketertinggalan dan hanya menjadi penonton pertumbuhan wilayah Negara lain dari kejauhan?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Kepala Humas dan Hubungan Eksternal Universitas Malikussaleh Lhokseumawe

Kalau dihitung dari segi natural resources Aceh, dia amat potensial baik dari sisi pantai barat ataupun dari pantai timur. Di sisi barat, Aceh berhadapan langsung dengan Lautan HIndia, yang berarti potensi amat besar untuk perikanan dan hasil laut lain di situ. Seperti hasil laut lobster Aceh itu terbanyak dari pulau Simeulue yang tempo hari dijajaki oleh Ibu Susi Pujiastuti. Di bagian utara, Sabang sudah lama menjadi pelabuhan bebas Sabang. Secara normatif hal itu sudah terjadi sejak era Gus Dur. Kemudian di sisi timur ada Selat Malaka yang menjadi lintasan laut tersibuk dunia, termasuk yang hari ini sudah ada yakni Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun di Aceh Utara. Proyek KEK Arun sendiri sejak tahun lalu sudah di-launching.

Problemnya adalah, dari ketiga hal di atas tidak terjadi semacam maksimalisasi potensi atau kesiapan secara basis legalistik terhadap ketiga peran itu, pelabuhan bebas Sabang sejak dulu tampil begitu-begitu saja. Lalu KEK Arun ternyata tidak terjadi percepatan agar segera operasional seperti KEK di Batam, misalnya dan di tempat lainnya seperti di laut Karimun. Hal-hal itu yang tidak terjadi di Aceh.

Terlihat memang ada 2 kelemahan pertama, kadang-kadang ketika di-launching sebagai sebuah kawasan ekonomi khusus misalnya, maka seharusnya dia sudah dilengkapi dengan berbagai instrumen organik agar bisa diimplementasi. Kedua, ada semacam weak governance, atau kelemahan dari tata kepengurusan di tingkat lokal sendiri yang juga lemah untuk menyambut beberapa peluang yang sudah dibuka oleh pemerintah pusat. Dari hal itu memang dibutuhkan semacam keterampilan manajemen, ekonomi atau keterampilan untuk menghidupkan enclave dari wilayah yang sudah dibuka oleh pemerintah. Hal itulah yang belum terjadi di Aceh selama ini.

Capacity building program bagi SDM lokal juga tidak terjadi misalnya di wilayah KEK Arun sebetulnya diimaginasikan untuk bisa menyerap 30 ribu sampai 40 ribu tenaga kerja. Hal itu agaknya terlalu bombastis. Untuk 2 ribu sampai 5 ribu yang terserap di KEK itu saja harus dipersiapkan dulu apa yang bisa dilakukan di KEK tersebut. Hal-hal itu juga yang harus dipikirkan oleh gubernur sekarang. Sampai saat ini nampaknya masih meraba-raba tentang apa yang bisa dimaksimalisasi di Kawasan Ekonomi Khusus tersebut.

Pemerintah Jokowi sendiri sepertinya tidak pernah melakukan semacam penghambatan atau hanya menjadikan hal yang sudah menjadi kebijakan nasional itu sebagai pepesan kosong. Problemnya adalah ketika lokal tidak menjemput bola dengan cepat dan mengambil momentum itu untuk mengatur lagi pranata apa yang bisa dilakukan, atau pranata hukum apa yang bisa disiapkan untuk menyambut ide-ide Jakarta. Momentum-momentum apa yang menjadikan pak Jokowi harus datang lagi, misalnya.

Hal-hal itu tidak bisa kita harapkan dari pemerintah pusat karena seharusnya pemerintah lokal lah yang pro aktif.

Mungkin juga di Aceh ada problem internal menyangkut tidak adanya Gubenur Aceh yang definitif. Yang sekarang itu masih Plt. Jadi dia sendiri ada keterbatasan dalam menentukan kebijakan. Memang ada hal-hal yang secara lokal juga tidak mungkin dilakukan. 

Tetapi mungkin harus ada strategi-strategi lain misalnya ketiak Plt tidak bisa mengambil kebijakan yang cukup penting, mungkin bisa dilakukan discretion policy. Meminta pihak Kementerian yang berhubungan dengan KEK untuk segera mengeluarkan kebijakan. Perlu ada semacam keterampilan secara tatakelola ekonomi yang lebih maju, Misalnya di daerah Jawa Barat dan Jawa Timur, mengapa berhasil, itu karena mereka mempunyai keterampilan manajerial yang lebih siap untuk menjemput bola dana-dana dari pusat. Mereka punya sumber daya teknis yang siap bekerja dari segala aspek baik aspek hukum maupun ekonomi.

Hal-hal itu yang harus dimiliki oleh daerah yang mempunyai potensi besar atau yang sedang diberi kekuasaan besar seperti Aceh dan Papua.

Akhirnya selama ini yang terjadi adalah mereka memang diberi kekuasaan besar tetapi tidak punya semacam good governance akibatnya tata kelolanya masih belum baik. Salah satu penyebabnya karena memang tidak ada tim teknis yang terampil untuk kemudian mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan agar bisa mengimplementasikan kekuasaan yang besar terutama kekuasaan ekonominya agar bisa terlaksana dengan baik.

Sebagai daerah yang menempati ranking 5 atau 6 terbesar dari segi alokasi dana tapi menjadi terburuk se Sumatera itu amat memalukan. Hal yang sama juga terjadi di Papua. Jadi memang persoalan kapabilitas sumber daya lokal yang tidak terampil untuk memanfaatkan momentum baik, tapi menjadi salah satu momentum perlambatan. Bukannya terjadi percepatan malah menjadi perlambatan. (pso) 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Hubungan Internasional President University/ Direktur Eksekutif Berdikari Center

Masalah perkembangan kawasan perbatasan Indonesia, sebetulnya ada 3 hal penting, pertama, perubahan mengenai perspektif di dalam tata kelola perbatasan yang saat ini sudah baik dilakukan di bawah pemerintahan Jokowi. Hal itu dengan merubah perspektif dari yang sebelumnya yang menekankan pada security namun sekarang lebih menekankan pada kesejahteraan dan konektivitas. Terutama dalam berhubungan dengan negara lain.

Kalau cerita mengenai perbatasan, untuk waktu yang lama sebelumnya perbatasan dijaga oleh militer, dan juga ada kepentingan mengenai ekstraksi hutan pada era sebelumnya. Pada 2010 dibuat Badan Nasional Pengelola Perbatasan tetapi perspektifnya tidak berubah. Baru setelah era Jokowi kemudian ada paradigma berbeda dalam mengelola perbatasan dengan membangun dari pinggiran, lalu pintu-pintu perbatasan diperbaiki. Juga, konektivitas dengan Negara tetangga yang dikelola. Tidak ada Negara yang dapat menutup perbatasannya dan tindakan itu tidak berguna, seperti apa yang akan dilakukan oleh Trump, misalnya. 

Kesejahateraan harus didapat melalui konektivitas dengan Negara tetangga. Kita saat ini sudah punya perspektif seperti itu.
Kedua, perspektif tatakelola perbatasan. Hal ini masih menjadi problem besar di Indonesia karena terdapat kewenangan yang tumpah tindih. Di sana ada pihak Kepolisian, tentara, pemerintah daerah dan lain-lain. Hal itu semua sayangnya membuka peluang untuk sebuah pengelolaan yang tidak baik. 

Hal-hal itu memang harus segera diperbaiki. Selain perspektifnya sudah ada, juga tatakelola dalam mengurus perbatasan harus diperbaiki. Sebuah tatakelola yang lebih menekankan pada kesejahteraan.  Namun, konsep tatakelolanya itu yang belum ditemukan.

Ketiga, Harus ditanamkan kepada para pejabat kita termasuk para pejabat lokal,  ihwal kewenangan mana yang dikelola oleh pemerintah pusat dan kewenangan yang menjadi wilayah pemerintah daerah. Misalnya soal kemanan perbatasan dan keuangan itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Tetapi persoalan tanah dan lain-lain itu adalah kewenangan lokal. 
Jadi harus ada penyadaran ataupun pendidikan kepada para pejabat daerah terutama untuk peningkatan kapasitas. Mereka harus lebih melihat keluar atau outward looking. Harus lebih banyak belajar juga tentang cara pengelolaan yang baik yang diterapkan oleh daerah-daerah yang berada di seberangnya.

Misalnya pada perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Kalimantan Utara, hal mana di situ ada propinsi dan diseberangnya juga ada propinsi dari Negara bagian Malaysia. Mereka harus banyak belajar bagaimana warga kita banyak diberi kemudahan di sepanjang wilayah perbatasan dengan Malaysia Timur di Kalimantan Utara ketika membutuhkan pengobatan, transportasi dan lain-lainnya. 
Disitulah para pejabat kita harus mempunyai kemampuan untuk outward looking tadi. Jadi kesejahteraan harus didapatkan dengan melihat dan berhubungan dengan negara lain. 

Wilayah perbatasan yang secara ekonomi kita lebih unggul hanya di Timor Leste. Dengan Negara lain seperti Malaysia secara sosial ekonomi kita masih di bawah. 

Di luar itu ada beberapa potensi di luar 3 kata kunci di atas, Indonesia punya potensi unggul yang pertama di bidang pariwisata, kedua, pengembangan industri dalam konteks wilayah.

Pemerintah saat ini punya sekitar 12 kawasan ekonomi khsusus yang potensial dikembangkan. Dari segitiga kawasan potensial yang bedampingan dengan Aceh ada Sabang, Langkawi di Malaysia dan Phuket di Thailand yang semuanya dapat dimanfaatkan dalam sinergi membangun kawasan segitiga pertumbuhan. Apalagi kalau ketiganya dikoneksikan dengan kapal pesiar maka itu sangat menarik. Begitu pula potensi yang dimiliki oleh Timur Leste yang sama-sama menarik. 
Selain hal di atas, dalam konteks outward looking kita juga harus masuk ke pendidikan dan pengajaran budaya. Pelajar-pelajar yang berada di daerah perbatasan misalnya lebih banyak ditukar dalam sebuah crash program yang baik. 

Kemudian hal budaya. Sikap kita selama ini yang reaktif mungkin harus segera ditinggalkan dengan perspektif baru yaitu budaya milik bersama. Karena, negara-negara diperbatasan nenek moyang nya pasti bersama. 
Batas, sebetulnya adalah garis yang dibuat oleh pemerintah kolonial. 

Kapasitas SDM daerah saat ini memang menjadi masalah serius. Karena sebetulnya perspektif nasional saat ini sudah dibuka menjadi perspektif kesejahteraan. Jadi daerah harus menerjemahkan perspektif itu sesuai dengan arahan pusat. Jangan terlalu asyik di dalam tapi harus segera outward looking perspektif. 

Untuk mengatasi kelemahan kapasitas SDM tersebut, yang harus dilakukan pertama, masalah pelatihan. Di tiap Kementerian ada program-program pelatihan, dan untuk daerah perbatasan harus dibuat strategi pelatihan khusus. 

Di dalam konteks khusus itu kita harus belajar juga dari organisasi yang disebut “Sosek Malindo” yang bisa diadopsi. Kemudian, daerah harus punya kerjasama yang paralel di bidang akademik. (pso)  

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei             Possible and Impossible Tetap Ada             Ungkap Rusuh 21-22 Mei Secara Terang dan Adil             Banyak Masalah yang Harus Diselesaikan             Pilihan Cerdas Jadi Oposisi             Tergilas oleh Budaya Global             Penghambaan terhadap Simbol Dunia Barat             Tak Cukup Imbauan             Investor Tak Hanya Andalkan Peringkat Daya Siang