Menyoal Rencana Amandemen Ke-6 PP Nomor 23/2010
berita
Ekonomika
Sumber Foto : theindonesianinstitute.com - watyutink.com 15 December 2018 09:00
Penulis
Watyutink.com - Rencana pemerintah untuk kali yang ke-6 mengamandemen Peraturan Pemerintah (PP) No 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menuai penolakan dari sejumlah kalangan.

Amandemen tersebut dinilai lebih berpihak kepada pengusaha batubara ketimbang kepentingan nasional. Pasalnya, rencana amandemen PP No23 tahun 2010 (RPP) dipandang terindikasi bertentangan dengan UU Minerba No 4 tahun 2009. Indikasi pelanggaran Undang-undang disebutkan oleh pertama, UU No 4 tahun 2009 menetapkan luas wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) hanya 15 ribu Hektar (ha). Perubahan PP No 23/2010 memungkinkan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2KB) kepada IUPK membuka peluang perluasan wilayah garapan yang bisa jadi lebih luas dari ketentuan IUP.

Kedua, dalam ketentuan UU Minerba, Kontrak Karya (KK) dan PKP2KB  yang habis kontrak tidak diperkenankan langsung beralih status menjadi IUPK, tetapi harus lebih dulu dikembalikan ke Negara dan menjadi Wilayah Pencadangan Negara (WPN). Konon, RPP yang diajukan mengakomodir perpanjangan kontrak dan peralihan ke IUPK (Ahmad Redi,2018).

RPP 23 juga dipandang berpotensi merugikan Negara karena ketika kontrak berakhir, semestinya aset pertambangan harus menjadi milik Negara, namun jika dilakukan perpanjangan dikhawatirkan aset yang ada tidak terpantau dan klausul kontrak tidak menguntungkan buat kepentingan nasional.

Namun pemerintah beralasan, amandemen ke 6 PP No 23 tahun 2010 dilakukan atas pertimbangan rasa keadilan di sektor pertambangan, khususnya terhadap perusahaan pemegang lisensi PKP2KB. Lagipula, perubahan peraturan juga telah berlaku bagi pemegang lisensi Kontrak Karya (KK) PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara menjadi IUPK.

Benarkah RPP No 23 tahun 2010 berpotensi melanggar UU No 4 tahun 2009 tentang Minerba? Sejauh mana rencana amandemen tersebut terkesan akan memberikan peluang kerugian Negara?

“Gegeran” terhadap rencana amandemen PP No 23 tahun 2010 sebetulnya dilandasi oleh bagaimana kepentingan nasional dapat diakomodasi sesuai amanah Pasal 33 UUD 1945 tentang pengelolaan sumber daya alam Indonesia, yang harus sebesar-besarnya dipergunakan untuk kepentingan rakyat.

Sektor energi khususnya, diketahui telah menjadi amat rentan. Saat ini, ketahanan energi nasional menjadi hal serius untuk dibicarakan karena Indonesia sendiri telah menjadi net importir minyak bumi. Cadangan minyak bumi Indonesia diperkirakan hanya tersisa 12 tahun lagi jika tidak ditemukan cadangan potensial baru. Kebutuhan impor minyak bumi yang semakin besar di tengah kondisi perekonomian dan produksi BBM dalam negeri yang masih dalam proses pembenahan, mestinya disiasati dengan mengurangi ekspor batubara dan menggunakan energi batubara untuk pemanfaatan maksimal bagi ketahanan energi dalam negeri.

Pada sektor penambangan batubara, ditengarai BUMN hanya menguasai sekitar 6 persen, begitu pula di sektor mineral, holding BUMN tambang diperkirakan hanya menguasai sekitar 20-30 persen. Selebihnya dikuasai oleh kontraktor swasta yang selama ini dipandang terlalu dominan karena telah memperoleh banyak keuntungan. Oleh karenanya, konon kontraktor swasta amat berkepentingan dengan rencana amandemen PP No 23/2010 agar mendapatkan hak pengelolaan yang diubah menjadi IUPK sebelum habis masa kontrak, meskipun hal itu dianggap melanggar UU No 4 tahun 2009 tentang pengelolaan Minerba.

Jadi, bagaimana seharusnya menyikapi rencana amandemen tersebut? Bagaimana agar kedaulatan nasional bidang energi tetap menjadi fokus utama yang harus diperhatikan?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengusaha, Mantan Anggota DPD RI, Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS)

Watyutink.com - Pasal 3 UU No.30/2007 tentang Energi menyatakan pengelolaan energi dilakukan guna mendukung pembangunan nasional berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan energi nasional, dengan tujuan antara lain untuk pencapaian kemandirian pengelolaan energi, terjaminnya ketersediaan energi, pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri, pemenuhan kebutuhan bahan baku industri dalam negeri, peningkatan devisa negara, terjaminnya pengelolaan sumber daya energi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan, terciptanya lapangan kerja, dan terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sedangkan dalam Pasal 2 UU No.4/2009 tentang Pertambangan Minerba telah ditetapkan tujuan pengelolaan mineral dan batubara (minerba) antara lain untuk a) menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing, b) menjamin manfaat pertambangan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup, c) menjamin tersedianya minerba sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber eenergi dalam negeri, dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.

Guna mencapai tujuan-tujuan ketentuan Pasal 3 UU No.30/2007 dan Pasal 2 UU No.4/2009 di atas, lebih lanjut diatur tentang dominasi negara atas kekayaan alam yang dimiliki sesuai Pasal 4 UU No.30/2007 dan Pasal 4 UU No.4/2009. Secara umum kedua pasal dalam UU No.30/2007 dan UU No.4/2009 menyebutkan bahwa sumber daya energi maupun sumber daya minerba diatur oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penguasaan  negara atas seluruh sumber daya tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah.

Jika merujuk pada prinsip penguasaan negara sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menjamin dominasi pengelolaan oleh BUMN, ternyata praktek pengelolaan sumber daya alam minerba (juga migas, panas bumi, dan lain-lain.) belum sepenuhnya terlaksana. Dalam penambangan batubara misalnya, BUMN hanya menguasai sekitar 6 persen. Begitu pula dengan sektor mineral, BUMN (Holding BUMN Tambang) kita diperkirakan hanya menguasai pengelolaan tambang sekitar 20-30 persen.

Penyimpangan di atas memang bisa dimaklumi karena berbagai kontrak yang mengatur pengelolaan tambang-tambang tersebut dalam kontrak karya (KK) maupun Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dibuat di masa lalu dalam kondisi kemampuan negara yang masih terbatas dalam hal modal, teknologi, manajemen dan SDM. Namun KK dan PKP2B juga telah memuat pula berbagai ketentuan untuk menjamin terwujudnya dominasi negara tersebut di kemudian hari, seperti ketentuan tentang divestasi saham, luas wilayah tambang, dan lain-lain.

Berbagai ketentuan dalam UU Minerba No.4/2009 dan sejumlah PP maupun Permen di bawahnya telah mengatur agar penguasaan negara atas tambang-tambang yang saat ini dikelola oleh kontraktor KK dan PKP2B lambat laun dapat beralih kepada BUMN. Dengan berbagai ketentuan tersebut, pemerintah telah melakukan renegosiasi kontrak dengan kontraktor KK dan PKP2B sejak 2010 hingga saat ini. Namun hasilnya belum optimal sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945.

Tidak optimalnya hasil renegosiasi kontrak yang berpotensi melanggar konstitusi dan merugikan negara, dapat disebabkan oleh beberapa hal. Umumnya para kontraktor cenderung untuk mempertahankan dominasi karena selama ini telah memperoleh banyak keuntungan. Di sisi lain, para pejabat negara yang terlibat negosiasi tidak optimal memanfaatkan posisi dan tidak konsisten pula menjalankan peraturan yang berlaku. Guna mengakomodasi kepentingan kontraktor, dalam beberapa kesempatan, dilakukan pula perubahan peraturan atau kebohongan informasi. Ditengarai kedua belah pihak melakukan moral hazard.

Dalam hal kewajiban pembangunan smelter misalnya, pemerintah telah melakukan beberapa kali relaksasi melalui penerbitan PP yang pada prinsipnya melanggar UU No.4/2009. Begitu pula dengan kewajiban divestasi saham untuk menjamin terwujudnya penguasaan negara, pemerintah pun kerap melanggar aturan agar kontraktor lama tetap dominan, atau BUMN luput untuk menjadi pengelola. Dalam kasus divestasi saham Newmont untuk tambang di Batu Hijau NTB misalnya, pemerintah telah melakukan manipulasi informasi, sehingga divestasi saham yang seharusnya menjadi hak BUMN Tambang, beralih menjadi milik AMAN Mineral.

Untuk mengakomodasi kepentingan menyimpang yang sarat moral hazard antara lain telah terjadi perubahan atas PP No.23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebanyak 5 kali. Ternyata dalam waktu dekat pemerintah melalui Kementrian ESDM telah berniat pula untuk melakukan perubahan yang ke-6. Jika ditelusuri lebih rinci, ditemukan bahwa rencana perubahan tersebut lebih disebabkan oleh kepentingan para kontraktor mempertahankan dominasi pengelolaan tambang-tambang di Indonesia.

Dari draf perubahan PP No.23/2010 yang sedang disiapkan oleh Kementrian ESDM tersebut ditemukan adanya ketentuan yang justru bertentangan dengan Pasal 83, Pasal 169 dan Pasal 171 UU No.4/2009. Menurut Pasal 83, luas maksimal IUPK Operasi Produksi hanya 15.000 ha. Di samping berkewajiban untuk menyesuaikan ketentuan dalam KK dan PKP2B dengan ketentuan dalam UU Minerba, pemegang kontrak KK dan PKP2B tidak mempunyai hak sama sekali untuk memperoleh perpanjangan usaha pertambangan secara otomatis saat kontrak berakhir, walaupun bentuk kerja samanya berubah menjadi IUPK. UU Minerba tidak mengenal adanya perpanjangan KK/PKP2B.

Setelah berakhirnya suatu KK atau PKP2B, pemerintah mempunyai wewenang penuh untuk tidak memperpanjang kontrak. Seluruh wilayah kerja (WK) tambang yang tadinya dikelola kontraktor harus dikembalikan kepada negara. Negara berkuasa penuh atas WK tambang, yang kemudian berubah menjadi wilayah pencadangan negara (WPN). Pengelolaan lebih lanjut atas WPN diproses melalui tender dan persetujuan DPR. Jika konsisten menjalankan amanat konstitusi dan kepentingan ketahanan energi nasional, maka sudah seharusnya pengelolaan atas WPN tersebut dilakukan oleh BUMN.

Selanjutnya, pengelolaan WPN ini dapat pula diserahkan kepada Holding BUMN Tambang atau oleh suatu BUMN khusus yang 100% sahamnya milik negara, yang kelak dapat digabungkan menjadi salah satu anggota Holding BUMN Tambang. Dengan demikian, pasokan energi batubara untuk PLN dan industri dalam negeri akan lebih terjamin, bertarif khusus dan berkelanjutan, serta bebas dari potensi penyelewengan dan praktek tidak prudent dan sarat moral hazard yang kerap terjadi selama ini.

Rencana revisi PP No.23/2010 ditengarai bertujuan untuk mengakomodasi perpanjangan pengelolaan operasi sejumlah tambang besar batubara oleh pengusaha PKP2B generasi pertama yang akan berakhir kontraknya dalam waktu dekat. Perpanjangan pengelolaan akan dilakukan melalui penerbitan izin/IUPK. Kementrian ESDM mengatakan perubahan PP No.23/2010 dilakukan guna memberikan manfaat yang optimal bagi kepentingan nasional dan kepastian berusaha bagi pemegang KK dan PKP2B. Sebaliknya dikatakan bahwa jika WK-WK tambang tersebut dikelola BUMN maka pendapatan negara berpotensi untuk turun.

Tentu saja argumentasi yang dikemukakan tersebut absurd dan sarat kebohongan. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah ketundukan dan takluknya pejabat negara atau adanya konspirasi yang bertujuan untuk mengakomodasi kepentingan dan agenda sempit para pengusaha, pemburu rente dan anggota oligarki penguasa-pengusaha. Tentu sangat ironis jika pemerintah nekat melanggar konstitusi dan berbuat naif melewatkan kesempatan untuk menyejahterakan rakyat, sambil terlibat aktif merekayasa revisi peraturan dan memfabrikasi kebohongan publik.

IRESS sangat yakin bahwa rente yang terkumpul dan beredar untuk memuluskan rencana perubahan PP No.23/2010 dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang berkuasa untuk menjadi sumber logistik guna memenangkan Pemilu dan Pilpres 2019. Oleh sebab itu, IRESS mengajak seluruh kalangan masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap upaya inkonstitusional dan merugikan negara ini. Rakyat harus terus bersuara melawan upaya perampokan aset negara yang dilakukan secara sistemik ini.

IRESS juga mengingatkan Presiden Jokowi untuk mematuhi konstitusi dan peraturan yang berlaku, serta konsisten menjalankan  Nawacita dan Trisakti. Tidak seharusnya visi-misi hanya dijadikan sebagai program yang diusung saat kampanye guna meraih dukungan publik, namun berubah menjadi slogan kosong setelah berkuasa. Pemerintah harus menjamin dan membersihkan diri dari para genderuwo yang bergentayangan untuk merekayasa perubahan peraturan di sektor minerba guna meraih rente dan keuntungan sempit para oknum oligarki.

SDA minerba adalah kekayaan negara yang menjadi milik rakyat, bukan milik pemerintah. Praktek pengelolaan SDA yang cenderung tidak adil selama ini harus diakhiri melalui konsistensi pelaksanaan amanat konstitusi dan berbagai peraturan perundangundangan  yang berlaku. Jika revisi PP No.23/2010 tetap dilanjutkan, maka ketidakadilan akan terus berlangsung, sebab manfaat terbesar SDA milik rakyat tersebut akan terus dinikmati oleh para pengusaha dan oknum-oknum penguasa yang menjadi komponen oligarki.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Sekretaris Jenderal Kementerian BUMN 2005-2010

Watyutink.com - Saya cukup terkejut atas rencana amandemen PP No 23 tahun 2010 ini. Karena, UU Minerba tentang Batubara sudah sangat jelas. Berbeda dengan masalah Freeport, karena di PT Freeport itu ada Kontrak Karya (KK) dibaliknya. Jadi amat berbeda dengan PKP2KB. PKP2KB itu bukan Kontrak Karya.

Perubahan Freeport menjadi IUPK yang menjadi jalan tengah, karena Kontrak Karya itu kekuatan hukumnya setara dengan Undang-Undang karena sepersetujuan DPR. Sedangkan PKP2KB itu tidak begitu. Dia betul-betul kontrak biasa.

Terkejutnya saya pada 2 hal, pertama, amandemen itu diperkirakan akan mengakomodir bahwa luasan wilayah tambang boleh lebih dari 15 ribu hektar, atau boleh lebih dari yang dibatasi oleh Undang-Undang.

Kedua, seharusnya wilayah yang telah habis masa kontrak itu wajib diserahkan dulu ke Negara dan menjadi Wilayah Pencadangan Nasional (PWN). Tapi aturan itu sepertinya mau dilewati.

Jadi kalau menurut saya rencana amandemen PP No 23 tahun 2010 kali ini adalah rencana yang agak nekat. Karena melanggar Undang-Undang.

Sayangnya, sekarang ini lobby-lobby yang dibangun oleh pemilik tambang kepada para pengambil kebijakan itu terlalu kuat. Sehingga tidak pernah bisa secara konsisten melaksanakan peraturan perundangan. Apalagi di tahun politik seperti sekarang. Dan umumnya biasanya bargaining-bargaining tentang penafsiran kebijakan itu terjadi di tahun-tahun politik.

Saya katakan, ruang penafsiran peraturan perundang-undangan untuk mengefektifkan kepentingan subyektif lewat peraturan perundangan, itu sangat banyak di sektor Minerba.

Sekarang, pasti alasan yang diajukan untuk amandemen itu adalah alasan ekonomi dan keadilan terhadap pelaku tambang. Tapi nanti dulu, pelaku atau pengusaha tambang itu sudah menikmati untung sekian lama kenapa mesti bicara keadilan? Dan kontrak mereka sudah habis. Kenapa setelah habis kontrak harus diperpanjang?

Jadi menurut saya, Selama cukong-cukong ini menguasai Negara maka saya tidak pernah berharap Negara akan membaik. Karena saya tahu yang bermain di situ tidak sampai 10 orang.

Masalahnya lagi, amandemen PP itu tidak perlu persetujuan DPR. Tetapi, jika punya potensi melanggar Undang-Undang maka harus dilakukan Judicial Review ke MA. Sedangkan kalau langsung ke DPR malah lebih parah, bisa dibenarkan oleh mereka. Kalau kondisi sekarang menurut saya semakin tidak ke legislatif malah semakin bagus.

Untuk mengkoreksinya saat ini harus ada kekuatan sipil yang memahami untuk pemurnian pelaksanaan undang-undang, itu yang harus ditegakkan. Kekuatan sipil saat ini harus muncul, tapi kita tidak mengharapkan dari partai politik atau DPR. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Ahli ekonomi energi dan perencanaan fiskal-keuangan negara.

Watyutink.com - Saya kira revisi menjadi domain pemerintah, apalagi yang direvisi adalah PP.

Sejauh ini memang ketentuan UU No.4/2009 belum dapat sepenuhnya dijalankan. Dan memang pada revisi ada arah untuk memberikan kemudahan usaha minerba.

Saat ini pemerintah cukup mengandalkan penerimaan dari sektor batubara terutama untuk membantu menstabilkan nilai tukar rupiah. Batubara merupakan SDA yang saat ini memiliki peran penting dalam perolehan devisa.

Karena posisinya tersebut, menjadi logis jika pemerintah berupaya memberikan sejumlah kemudahan untuk mendorong kegiatan usaha di sektor minerba, khususnya batubara. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Salamudin Daeng

Anggota Institute Sukarno for Leadership Universitas Bung Karno (UBK)

Defiyan Cori, Dr.

Ekonom Konstitusi

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir