Menyoal Program Dana Desa
berita
Ekonomika

Ilustrasi: Muid/watyutink.com

28 December 2017 16:00
Penulis
Penggelontoran dana desa sudah memasuki akhir tahun ke-3. Angka yang sudah dicairkan bagi program pengentasan kemiskinan pedesaan ala Jokowi mencapai Rp127,6 triliun. Pada 2015 dicairkan sebanyak Rp20,7 triliun, 2016 Rp46,9 triliun dan pada 2017 ini Rp60 triliun. Tahun depan (2018) direncananakan dicairkan sebanyak Rp120 triliun, jadi jika ditotal selama 3 tahun plus 2018 program dana desa akan menghabiskan Rp247,6 triliun.

Tetapi patut dipertanyakan efektifitas dari program tersebut. Apa yang sudah dihasilkan? Awal diluncurkannya program ini adalah ingin secepatnya mengentaskan kemiskinan di pedesaan yang selama ini membelenggu rakyat di desa/daerah. Angka rumah tangga miskin meningkat tinggi, urbanisasi untuk mencari penghidupan lebih baik  naik 4 persen setiap tahun, berkurangnya jumlah petani muda yang hijrah ke kota, tidak kunjung membaiknya Nilai Tukar Petani, berkurangnya angka kepemilikan lahan pertanian di pedesaan menjadi di bawah 0,25 hektare, dan konon, penguasaan lahan oleh pemilik modal di seluruh Indonesia yang mecapai lebih dari 70 persen lahan.    

Data yang diperoleh sampai Desember 2017, dana desa telah menyebabkan 900 kepala desa ditahan karena mencoba “usil” dengan dana desa, dan beberapa bupati ditangkap. Tetapi, dana desa juga tercatat telah berhasil membangun sarana dan prasarana fisik desa seperti jalan, jembatan, pasar desa, BUMDes, tambatan perahu, embung desa, dan sarana olah raga. Lalu membangun penahan tanah, sistem pengolaan air bersih mandiri, MCK, Polindes, drainase sehat, Posyandu dan sumur air bersih.

Itu semua hal fisik dari penggunaan dana desa, lalu bagaimana dengan hal non fisik bagi rakyat pedesaan yang mayoritas petani dan pemilik kebun? Adakah program dana desa, selain membangun sarana fisik, juga telah meningkatkan taraf hidup dan kemakmuran rakyat pedesaan? Bagaimana dengan perbaikan nilai tukar petani sebagai tolok ukur kemakmuran rumah tangga petani?     

Bahkan, Menkeu Sri Mulyani sendiri pada awal Desember 2017 mulai khawatir jika dana desa gagal menurunkan angka kemiskinan dibanding laju kenaikan angka kemiskinan.
 
Menarik mencermati musabab mbak Ani sampai mengeluarkan statemen seperti itu. Apakah dia sudah melihat kemungkinan sulitnya menurunkan angka kemiskinan? Transfer ke daerah plus dana desa pada 2016 mencapai Rp766 triliun, lalu pada 2017 ditransfer juga Rp764 triliun. Tapi kemiskinan pada Maret 2017 malah menjadi 27,7 juta orang, naik 6.900 orang dibanding angka September 2016. Indeks gini pun hingga kini bertahan di 0,39.

Lalu bagaimana jika penggelontoran dana desa ternyata tidak juga menurunkan angka kemiskinan di desa? Bagaimana jika ternyata kenaikan angka kemiskinan jauh lebih cepat dari upaya penurunan tingkat kemiskinan di desa lewat dana desa dan padat karya pedesaan? Kira-kira faktor apa yang menyebabkan sulitnya menurunkan angka kemiskinan di pedesaan? Kurangnya tepatnya strategi atau memang ada kemiskinan struktural yang seharusnya tidak bisa diatasi dengan model penggelontoran dana cash pedesaan?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(pso)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Jurnalis Senior

Kekuatiran Menteri Keuangan Sri Mulyani dana desa gagal menurunkan angka kemiskinan dibanding laju kenaikan angka kemiskinan, sangat beralasan dan memang sudah terbukti, karena di samping setting sosial pedesaan yang butuh pendekatan berbeda, juga lantaran pemahaman akan makna geo-ekonomi, geo-politik dan geo-strategis secara nasional sangat lemah. Jadi bukan sekedar menabur uang ke pedesaan dan membangun infrastuktur khususnya jalan, sebab apalah artinya jalan apabila ekonomi rakyat tidak tumbuh.

Kita sering bicara tentang Perang Asimetris atau Perang Semesta Global yang tengah berlangsung dan menyerbu Negara-Negara Bangsa, namun hanya sebatas retorika, dan masih saja tidak peduli dengan perang moderen terdahsyat tersebut, yang bukan lagi ditentukan oleh benteng-benteng batu nan kokoh dan meriam, melainkan perang dalam segala bentuk, khususnya perang budaya dan gaya hidup yang mampu menembus masuk ke ruang-ruang pribadi di dalam rumahtangga setiap penduduk dunia, termasuk penduduk di pedesaan Indonesia.

Demi memenangkan peperangan itu, kekuatan kapitalis barat dan utara yang menguasai modal dan teknologi, terus berusaha menggelorakan pesona gaya hidup beserta produk-produk konsumtifnya, dengan akibat kerusakan tata nilai budi luhur dan  keagamaan, juga terkurasnya sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup. Masyarakat luas hanya dijadikan pasar dengan individu-individunya yang konsumtif, pragmatis, hedonis, individualis, materialis dan narsis. Boros serta mementingkan diri sendiri, sehingga menjadikan individu-individu yang hidup secara defisit seperti halnya negeri kita yang senantiasa defisit dalam neraca pembiayaan dan perdagangan luar negeri.

Kita telah menjadi bangsa yang tekor lantaran pola hidup kita. Cobalah perhatikan barang-barang kebutuhan kita sehari-hari, mulai dari bahan pangan yang sangat sederhana seperti garam sampai dengan peralatan elektronik yang canggih, sebagian besar berasal dari impor. Demikian pula penguasaan sumber daya alam, seperti minyak dan gas bumi, mineral dan emas, hutan dan kebun kelapa sawit bahkan air minum dalam kemasan, pabrik semen, rokok dan toko-toko kelontong dan bahan pokok, juga dikuasai oleh modal asing atau pengusaha besar yang bekerjasama dengan asing. Sementara rakyat di sekitarnya tetap miskin.

Sesungguhnya gagasan mengalirkan uang ke pedesaan dengan program dana desa itu sangat mulia dan akan tepat dan berdayaguna apabila dilakukan dalam setting sosial pedesaan yang berada dalam suatu strategi besar nasional yang dilandasi pada tiga kekuatan peta bumi yakni geo-ekonomi, geo-politik dan geo-strategis yang baik.

Sebagai contoh di bidang energi, Guru Besar ITB Prof.Dr.Teuku Abdullah Sanny dalam tulisannya di Republika 14 Oktober 2014, sudah mengusulkan 7 (tujuh) langkah strategi kebijakan yang berbasis tiga potensi peta bumi tersebut, antara lain Pemerintah harus dapat segera membuat rencana strategis energi berbasis nonmigas serta mengubah kebijakan yang bersifat sentralistik ke pola regional sesuai karakteristik alam masing-masing.

Strategi kebijakan seperti itu akan meningkatkan daya guna tepat dan mendekatkan serta melibatkan peran serta masyarakat di berbagai daerah dalam memenuhi kebutuhan energi bagi dirinya sendiri. Kita harus bisa mendayagunakan secara optimal apa-apa yang kita miliki, termasuk mengolah potensi alam seperti sampah, air, matahari dan angin menjadi sumber energi sebagaimana dikemukakan oleh Prof.Dr. Teuku Abdullah Sanny tadi. Dalam hal pemanfaatan sampah saja, penalar telah mempraktekkan dengan mengolahnya menjadi pupuk dan briket untuk bahan bakar. Di beberapa negara Eropa, sampah makanan dan dapur dikumpulkan tersendiri untuk diolah menjadi sumber energi. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Jurnalis Senior

Di bidang pertanian, kita adalah negara yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, dengan air laut dan matahari tropis nan melimpah-ruah, tiga syarat utama pembuatan industri garam. Ironisnya kita justru mengimpor garam dari negara-negara sub tropis yang tiga persyaratan utamanya justru jauh di bawah kita. Siapa yang diuntungkan? Sudah pasti bukan rakyat tapi pedagang dan importir garam, yang jaringan mata rantainya selalu menyalahkan musim hujan yang tidak mendukung industri garam. Padahal di kampung petani garam di Sedayu, Jawa Timur, sejumlah penduduk sudah berhasil dengan sukses mengembangkan rumah piramid garam yang memungkinkan memproduksi garam sepanjang tahun tanpa terpengaruh musim hujan.

Dalam budaya ekonomi, kita harus bisa mengobarkan perang terhadap sikap hidup yang konsumtif dan boros, dengan membudayakan sikap hidup hemat, sederhana dan menabung. Kita harus menggalang etos dan budaya industri secara hakikat dalam makna yang luas yakni pola pikir, sikap hidup dan perilaku untuk mendayagunakan sumber daya alam, ketrampilan, peralatan dan ketekunan kerja dalam suatu mata rantai produksi yang luas, berkesinambungan serta mengutamakan nilai tambah, dan bukan dalam arti sempit sebagaimana kita kenal selama ini, yang dibatasi hanya semata-mata sebagai suatu proses pabrikasi.

Dalam memaknai geo-ekonomi di zamrud khatulistiwa yang secara potensial subur makmur ini misalkan, bagaimana kita ditantang untuk membangun etos “setiap jengkal tanah, setiap saat menghasilkan”. Sebagai contoh, Gerakan OVOP (One Village One Product) yang selama ini sudah digulirkan oleh Prof.Dr.Gunawan Sumodiningrat dan Universitas Gajah Mada, sungguh tepat dan bisa menjadi contoh model pembangunan yang mengabdi pada rakyat dan komunitas, yang produktif berkesinambungan, mendayagunakan keunggulan lokal, melestarikan eko sistem dan melakukan konservasi.

Etos dan budaya industri serta semangat OVOP itu harus dikembangkan dalam sistem kebersamaan dan kekeluargaan yang kita kenal sebagai gotongroyong,  sehingga mampu menggetarkan setiap pori-pori kehidupan anak bangsa. Gerakan OVOP dengan sentuhan akhir kepariwisataan, sekaligus juga akan dapat menarik banyak wisatawan dan menjadi gerakan dari desa membangun Indonesia. Yogya dan sekitarnya misalkan, memiliki banyak produk dan keunggulan lokal yang bisa menjadi unggulan serta percontohan Gerakan OVOP, antara lain salak pondoh, geplak, tiwul, kerajinan kulit, keramik dan aneka seni Jawa. Demikian pula potensi di berbagai wilayah di Indonesia.

Budaya industri dalam arti luas yang menjiwai Gerakan OVOP, mendorong masyarakat di tingkat bawah untuk hidup produktif dengan mendayagunakan segenap potensi yang dimiliki secara berkesinambungan. Budaya ekonomi dan industri dalam kerangka strategi besar nasional yang bertumpu pada keunggulan tiga potensi utama peta bumi Indonesia, harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari program dana desa. Jika tidak, maka jangan berharap kemiskinan di pedesaan akan berkurang, bahkan terus bertambah bersama meningkatnya para aparat desa yang terlilit kasus penyalahgunaan dana desa.

Kita semua harus ikut menjaga Dana Desa, yang antara lain bersumber dari Pajak Penjualan yang dipungut 10 persen, misalkan dari gula, kopi, air mineral yang kita minum sebagai wedang kopi, serta  listrik atau gas yang memanaskan airnya. Jadi ratusan triliuun rupiah Dana Desa yang ditaburkan ke pedesaan itu, bukan hanya dananya Menteri Keuangan, melainkan dana dari saya, dari anda dan kita semua. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas indonesia, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI

Dana desa yang tidak juga berhasil menurunkan angka kemiskinan menunjukkan bahwa ketersediaan dana saja tidak mencukupi untuk mengentaskan kemiskinan. Penggunaan dana yang efektif dan tepat sasaran harus ditingkatkan. Pemerintah perlu berinovasi dalam membuat program pengentasan kemiskinan karena mungkin saja kemiskinan yang terjadi di desa adalah kemiskinan struktural yang sudah akut. Bukan kemiskinan yang terjadi karena perubahan kondisi ekonomi. Bahkan jika dana desa tidak di korupsi pun belum tentu dia mampu mengentaskan kemiskinan karena terjadi perubahan perilaku ekonomi yang sayangnya membuat upaya pengentasan kemiskinan semakin sulit. Perubahan tersebut misalnya belanja online meningkat, digitalisasi naik, kalangan menengah ke atas menahan konsumsi dan memperbanyak tabungan. Perlu di pikirkan juga ke depan adalah dana bagi rakyat miskin di wilayah perkotaan karena saat ini penduduk Indonesia lebih banyak tinggal di wilayah perkotaan.

Menghidupkan kembali sektor pertanian dan perkebunan sebagai basis Pengembangan ekonomi rakyat terdengar sangat ideal dilakukan namun penuh tantangan untuk di implementasikan. Arus migrasi dari desa ke kota terus terjadi. Petani yang muda dan berpendidikan semakin langka. Kepemilikan lahan rata-rata per petani juga semakin kecil. Perlu reformasi pertanian untuk mewujudkannya. Pemerintah harus mendorong anak muda desa mulai bertani secara modern dan efisien. Hal ini juga perlu didukung dengan kebijakan yang pro petani produsen bukan hanya pro pada konsumen misalnya kebijakan harga pertanian yang melindungi petani.

Dana desa perlu dilanjutkan tetapi harus di fokuskan langsung tertuju pada program pengentasan kemiskinan. Porsi untuk pembangunan infrastruktur desa perlu dikurangi, bantuan langsung untuk rakyat miskin desa perlu ditingkatkan. Reformasi pertanian merupakan agenda jangka panjang, upaya pengentasan kemiskinan adalah agenda saat ini yang perlu dikawal. Diharapkan agar pemerintah pak Jokowi fokus ke upaya pengentasan kemiskinan langsung dan mulai mengerem belanja infrastruktur.

Terakhir, yang harus dibenahi dari dana desa adalah formula penghitungannya agar sesuai dengan kondisi desa dan program penggunaan dananya harus fokus pada upaya pengentasan kemiskinan. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pakar Sosial Ekonomi dan Pakar Pertanian

Dari dulu saya sudah katakan bahwa kalau kita mengerjakan sesuatu harus secara utuh. Nah, sampai sekarang ini masalah rendahnya upah dan pendapatan petani yang direkam dengan baik oleh Nilai Tukar Petani (NTP)--walaupun sebagian besar yang di Pulau Jawa ini bukan petani--tapi buruh tani, belum di coba pahami secara utuh. Sedikit sekali yang mempunyai lahan lebih dari satu bau. Sebagian besar dari mereka itu nyakap (petani penggarap). Dana desa, kalau itu yang mau disalurkan, mestinya mereka pelajari dulu apa yang dikerjakan oleh Bas Suebu (mantan Gubernur Papua), kebetulan saya termasuk yang menasehati dia dahulu. Beliau menganut paradigma ‘people-driven development ‘, sehingga mulai dengan turun ke desa dan langsung memberikan dana ke desa.  Perlu kita lihat sekarang, dan bertanya kepada orang-orang yang berkuasa di sana kemana dana desa itu digunakan, Selama ini tak ada yang menjawab kepada saya kemana perginya uang sedemikian banyak itu. Kita ingin lihat pola yang mereka gunakan untuk membelanjakan uang itu kemana saja.

Dahulu Bank Dunia, dan itu kan teman-teman mbak Ani sekarang, pernah punya program namanya “Kecamatan Development Program”, bahasa Indonesianya dulu mereka buat namanya “PNPM”. Itu awalnya dulu--tidak ada hubungannya dengan SBY mantan Presiden--ini program Bank Dunia. Waktu itu saya agak skeptis, sehingga saya utus orang kesana, Marcellus Rantetana Ph.D, pintar memang dia. Saya kasih SPJ  lalu ketika dia pulang lapor ke saya dan nyatakan bahwa saya betul, program yang dibuat di daerah dengan PNPM itu program fisik. Khusus buat kita yang di Jawa, dan ini sudah berulang saya katakan ke Presiden SBY dan Mas Budiono, mereka kawan saya sebelum mereka jadi Presiden dan Wapres, bahwa kalau di kita itu ada yang namanya “Kuli Kenceng” , istilah itu dari Prof. Sayogyo, saya penah bekerja untuk dia dulu, pemahaman saya tentang pedesaan dan pola hidup petani di Jawa itu saya dapat dari beliau. Jadi dalam pedesaan Jawa, dalam musyawarah desa itu yang perlu didengar cuma “kuli kenceng”. Jadi kuli kenceng itu dia tidak perlu punya tanah, yang penting dia sedang menyakap, sedang menanam cukup banyak, sehingga ketika panen dia akan mengajak teman-temannya untuk ikut panen. Kan ada sistem bawon, ada "institutional arrangement" di pedesaan Jawa itu, berapa yang akan didapat oleh orang-orang yang bekerja sepanjang hari untuk membantu panen. Jadi berarti disitu sebetulnya lurah-lurah ini, pada umumnya—apalagi terhadap orang miskin—perlakuan mereka sesuai dengan perasaan hati mereka. Itu kita perhatikan sewaktu pembagian Raskin. Mestinya Raskin itu diberikan kepada orang yang berhak, tapi oleh mereka diberikan samarata saja. Jadi intinya, tidak ada musyawarah desa yang berjalan dengan baik. Lurah sudah menjadi seperti presiden kecil. Ketika mendapat dana, kekuasaan mereka bertambah. Dia bisa mengerjakan apa yang menguntungkan pada kelompok yang akan memilih dia.

Jadi soal metode dana desa itu, menurut saya “Kleru urut-urutannya”. Presiden Jokowi harusnya memahami dulu keadaan pedesaan di Jawa. Pahami dulu masalah sosiologis dan kekuasaan di Jawa. Saya tahu begini karena ketika tamat tahun 74 dahulu, saya kerja di Daerah Aliran Sungai Cimanuk, ada 500 desa di enam kabupaten kami datangi. UI Jadi mestinya, desa-desa ini tidak boleh semua diberikan dana desa. Seharusnya diberikan pada desa yang menunjukkan keinginan untuk maju. Ada inisiatif,  ada prakarsa, tidak boleh semua desa sama. Harus dilihat dulu mana yang sudah siap. Mana yang belum siap. Diberikan dulu dana desa pada yang sudah siap, supaya yang belum siap bisa mengejar prestasi seperti desa yang sudah dapat dana desa.

Jadi secara sosiologis pula, jika orang sudah diberikan dulu tanpa berbuat apa-apa sebelumnya, maka tidak akan dihargai, contohnya jika petani diberikan bibit secara cuma-cuma maka itu akan dibilang pemerintah kasih bibit yang tidak bagus. Karena ada krisis kepercayaan sekarang. Pemberian dana desa itupun harus ada pendampingan lebih dahulu oleh mahasiswa sebagai insan terdidik yang minimal sudah tahu ilmu tentang pedesaan, pertanian. Saya pernah usulkan itu mengikuti Pola “KKN Tematik”. Jadi itu KKN berkesinambungan yang bertugas sebagai pendamping rakyat di desa yang akan diteruskan oleh mahasiswa angkatan berikutnya sesuai program yang sudah ditetapkan. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pakar Sosial Ekonomi dan Pakar Pertanian

Jadi ada pendampingan antara lain agar dana desa itu bukan hanya dipergunakan secara jujur, tapi juga digunakan untuk hal-hal yang paling utama dan penting bagi desa. Kenapa mahasiswa? karena mereka tidak punya kepentingan apa-apa dan juga sudah sedikit banyak memahami ilmunya.

Fokusnya bukannya seperti Presiden Jokowi yang membangun tol dikota-kota, tapi membangun jalan itu, harus dari sawah sampai ke pasar. Ketika jaman Presiden Suharto sudah cukup bagus kita kerjakan, membangun gedung-gedung SD Inpres, bendungan, dan lain-lain. Tapi itu dulu ketika Orde Baru berkuasa, ketika partai politik belum seperti sekarang, dan orang daerah masih takut dari pemerintah pusat. Juga dulu sudah kita terapkan jika seorang bupati tidak berhasil swasembada, maka dia akan diganti.

Dengan demikian, urut-urutannya dalam memakmurkan desa itu harus betul. Atau harus dimengerti “lintasan sejarahnya”.

Yang harus didukung adalah, menjadikan warga desa kita produktif, sehingga mereka bisa naik kelas. Terakhir 17 tahun lalu saya sudah buat konsep ketika menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yakni “tangga keluar dari kemiskinan”. Apa itu? Pertama, Keluarga Berencana, kedua, kecukupan pangan dan gizi, ketiga, pelayanan kesehatan yang menjangkau dan  terjangkau, Keempat, pendidikan yang menjawab tantangan lokal.  Masalah kesehatan, ketika itu,  saya  sampai mendatangi pulau-pulau terluar dan menengok pusat kesehatan desa yang ada mantri kesehatannya. Mereka hebatnya, tidak minta uang, tapi minta ditambah atau dilengkapi obat-obatannya.  Masalah pendidikan, bukannya cepat-cepat menjadikan mereka seperti Presiden Habibie, tapi bagaimana anak didik belajar agar bisa “bekerjasama dengan alam, bagaimana anak didik bisa merawat Ibu Pertiwi agar Ibu Pertiwi bisa terus menyusuinya”.  Sebab selama ini jangan-jangan kita sudah memperkosa Ibu Pertiwi.

Satu lagi saya perlu usulkan hal penting kepada Presiden Jokowi, agar segera merelokasi agro industri ke pedesaan. 28 tahun lalu, saya memprakarsai rapat kerja dua hari antara departemen pertanian dan departemen perindustrian, dipimpin oleh masing-masing Menteri Muda nya. Termasuk hadir pak Menteri Hartarto. Hasilnya, lahir Komisi Kerja Tetap Agro Industri. Ditandatangani oleh Mentan Wardoyo dan Menperin Hartarto. Tujuannya, agar agro industri itu bukan sekadar turunan atau derivasi dari industri. Tapi bisa melangkah ke tahapan berikutnya yakni peningkatan dari tahap pertanian, agar petani juga mendapat sebahagian dari nilai tambah pertanian. Konsep saya itu sudah disetujui oleh semua, termasuk dari departemen keuangan tapi tidak jalan, karena pejabat pemerintah sebagian besar hanya mengurus orang yang dia regulasi, bukan mengutamakan kepentingan rakyat. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pajak lebih Besar untuk Investasi Tidak Produktif             Semua Program Pengentasan Kesenjangan Harus dikaji Ulang             Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi