Menyoal Moratorium Infrastruktur
berita
Ekonomika

Sumber Foto: ekonomi.kompas.com                        &n 23 February 2018 16:00

Penulis
 Robohnya salah satu kepala kolom (bekisting pierhead) proyek jalan tol layang ‘Becakayu’ (Bekasi-kampung Melayu) di ruas Kebon Nanas Jatinegara pada Selasa (20/2/2018) lalu adalah kejadian yang kesekian kali. Sebab sebelumnya ada insiden robohnya crane panyangga beton pembangunan double track jalur kereta api Jatinegara-Manggarai, dan longsornya terowongan jembatan Bandara Soeta. Kedua insiden itu menyebabkan 5 orang meninggal dunia.  

Selama periode Agustus 2017- 20 Februari 2018, tercatat 14 kasus robohnya infrastruktur yang tengah dibangun. Korbannya, 8 meninggal dan puluhan terluka.

Pembangunan jalan tol layang yang menghubungkan Bekasi dengan Kampung Melayu, Jakarta Timur, memang sedang dikejar untuk dirampungkan. BUMN Waskita Karya ditunjuk untuk menyelesaikan proyek yang mangkrak bertahun-tahun di era pemerintahan sebelumnya. Demikian pula dengan proyek infrastruktur jalan layang LRT yang ditarget selesai sebelum Asian Games.

Aneh, insiden konstruksi tetap terjadi padahal Kementerian PUPR sudah membentuk Komite Keselamatan Konstruksi (KKK).

Sekarang, akibatnya banyaknya insiden itu, Menteri PUPR, Menteri BUMN, dan Menteri Perhubungan sepakat menghentikan sementara (moratorium) seluruh pembangunan infrastruktur LRT-MRT hingga jembatan di seluruh Indonesia. Akan dilakukan evaluasi secara total terhadap desain, metode kerja, SDM, peralatan hingga pengawasan secara detail terhadap semua proyek infrastruktur. Pemerintah juga menunjuk tim independen yang diketuai Direktur Utama Adhi Karya Budi Harto untuk mengevaluasi proses pekerjaan terutama standar keamanan proyek.

Lho, kenapa harus membentuk tim baru? Kenapa bukan KKK saja melanjutkan kerjanya mengevaluasi proyek infrastruktur? Kok jadi kesannya keluar biaya double.

Evaluasi memang penting, tetapi moratorium pun bisa memunculkan masalah baru. Berapa lama moratorium diberlakukan? Sebab beban biaya pasti tetap berjalan walau pekerjaan dihentikan. Siapa yang menanggung biaya selama moratorium? Belum lagi ekses molornya pembangunan yang pasti akan mengganggu lalu lintas dan 'pemandangan' gelaran Asian Games.

(lihat : Robohnya Jembatan-Jembatan Kami).

Proyek infrastruktur di era pemerintahan Joko Widodo menjadi prioritas. Tahun 2018 ini, anggaran pengerjaan infrastruktur ditetapkan Rp410,4 triliun dari total Rp4.197 triliun anggaran infrastruktur yang akan dibangun pada 2015-2019. Total keseluruhan jumlah proyek strategis nasional (PSN) yang ditargetkan dibangun sebanyak 245 proyek dan 26 di antaranya sudah selesai pada akhir 2017 lalu.  

Dengan target pembangunan infrastruktur sebanyak itu, tentunya faktor keselamatan menjadi hal paling utama. Apalagi jika beberapa infrastruktur  yang sudah selesai direncanakan akan di privatisasi. Investor pasti akan melihat, selain kelayakan proyek secara finansial menguntungkan, juga kualitas produk infrastruktur yang dibangun. Apa jadinya bila dunia internasional tahu kasus robohnya secara beruntun proyek-proyek yang dibangun dalam jangka waktu berdekatan?   
 
Tindakan tegas terhadap pihak yang lalai dalam kualitas bangunan dan keselamatan pekerjaan amat dibutuhkan saat ini. Apalagi, 7 dari 10 insiden kerusakan/robohnya proyek infrastruktur dilakukan oleh BUMN yang sama. Selain itu, dimana tanggung jawab pengawas proyek (KKK) dan pihak pemberi kerja? Bukankah mereka juga seharusnya terkena sanksi karena pengawasan yang tidak maksimal?   

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(pso)

 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

Percepatan pembangunan proyek infrastruktur tampaknya dikerjakan seperti 'sopir angkot mengejar setoran'. Yang penting pekerjaan selesai, tanpa mengutamakan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpangnya. Terakhir, girder tol Becakayu roboh dengan menelan beberapa korban.

Kecelakaan konstruksi terhadap proyek infrastruktur yang terjadi secara beruntun, sebagian terbukti karena kegagalan konstruksi (construction failure). Ini membuktikan proyek konstruksi tersebut tidak direncanakan dengan matang dan atau pengawasan yang ketat dan konsisten.

Atas kejadian itu YLKI mengritik keras dan mendesak pemerintah untuk membentuk tim investigasi independen dengan tugas utama melakukan engineering forensic untuk menyimpulkan apakah yang terjadi  merupakan kegagalan dalam perencanaan konstruksi, kegagalan dalam pelaksanaan konstruksi, atau kegagalan dalam pengawasan konstruksi.

Tim investigasi dimaksud sangat urgen khusus untuk mengaudit ulang terhadap proyek infrastruktur yang sedang berjalan. Jangan sampai proyek infrastruktur tersebut mengalami kegagalan konstruksi berulang saat digunakan konsumen. Kita bisa bayangkan, korban massal akan terjadi jika kecelakaan konstruksi tersebut terjadi saat digunakan konsumen. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Proyek konstruksi jembatan sebagaimana proyek konstruksi lainnya merupakan kegiatan yang paling terencana baik dibanding kegiatan-kegiatan lain di kehidupan kita sehari-hari, karena setiap aksi dihitung dan direncanakan begitu rinci.

Perencanaan baik adalah separuh pekerjaan yang selesai, sisanya adalah pelaksanaan rencana tersebut, demikian sering disampaikan oleh para ahli manajemen. Menjadi timbul banyak pertanyaan di benak masyarakat dengan berbagai kecelakaan konstruksi akhir-akhir ini. Apakah perencanaan yang kurang matang atau pelaksanaannya yang ceroboh?

Seperti kasus-kasus kecelakaan kerja yang lalu, pihak berwajib turun menyelidiki hingga berlanjut ke meja hijau dan pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam kasus tersebut dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku. Kemudian, pihak korban kasus kecelakaan kerja diberi hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meski demikian, tidak cukup berhenti sampai di situ. Pertanyaan besarnya bagaimana kasus ini tidak terulang di kemudian hari? Undang-undang dan peraturan yang telah terbit terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), seperti PP Nomor 50 Tahun 2012, belum cukup untuk menurunkan angka kecelakaan kerja karena hal itu harus diikuti dengan penegakan peraturan tersebut secara tegas dan konsisten.

Sekjen Asosiasi Ahli Keselamatan Kesehatan Kerja Konstruksi Indonesia (A2K4I) setahun lalu telah memperingatkan risiko tingginya kasus kecelakaan kerja konstruksi di sepanjang 2017-2018, mengingat jumlah proyek konstruksi yang cukup besar, yakni 17.000 proyek di lingkungan KemenPUPR saja, belum lagi di instansi pemerintah dan swasta lainnya. Namun jumlah besar proyek tidak serta merta linier dengan jumlah kasus kecelakaan kerja.  

Ada tiga jenis kecelakaan kerja konstruksi di Indonesia yang paling sering terjadi yaitu: tersengat listrik, tertimpa benda dan terjatuh. Penyebab kecelakaan kerja konstruksi di Indonesia pernah diteliti Fakultas Teknik Universitas Andalas pada 2016 yang menyebutkan faktor kecerobohan pekerja, konstruksi tidak aman, dan tidak menggunakan alat pelindung diri. Menjadi semakin jelas bahwa kecelakaan kerja lebih banyak disebabkan faktor pekerja karena tidak patuh program K3. Jika pekerja tidak sesuai dengan standar K3 maka otomatis tidak kerja. Safety first, No K3, No Work, demikian seharusnya slogan yang sering dikumandangkan.

Semua pihak wajib melaksanakan dan mendukung K3 ini bukan hanya seakan menjadi kewajiban petugas K3 berseragam merah di area proyek.

Memasuki era revolusi industri 4.0 diharapkan metode pelaksanaan proyek konstruksi turut berubah. Peran manusia akan berkurang dan diganti para robot dalam mengecor beton, memasang girder atau mengelas sambungan baja. Memang hal itu seakan mengancam peluang kerja para pekerja konstruksi namun akan tiba saatnya pekerjaan-pekerjaan berisiko dalam berbagai proyek pembangunan tidak perlu lagi dilakukan manusia.

Terlalu mahal nyawa seorang manusia dibanding proyek fisik yang menjadi simbol kemajuan peradaban manusia, karena pada akhirnya proyek tersebut rampung untuk kemaslahatan manusia bukan yang lain. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Inilah contoh paling kongkrit dari buruknya moralitas dan kepemimpinan di Indonesia. Jangankan mengundurkan diri, tak satupun petinggi negeri ini minta maaf kepada kaum buruh korban kecelakaan kerja, yang telah terjadi berulang kali, dalam proyek pembangunan infrastruktur. Para petinggi itu juga tak menjenguk mereka di rumah sakit atau hadir dalam acara pemakaman para buruh.

Semua itu menunjukkan bahwa pemimpin kita, yang menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai simbol kehebatannya, menganggap buruh sama dengan material bangunan, yang bisa dilupakan ketika sudah 'expired'. Baginya, pembangunan infrastruktur harus dikebut. Dalam hal ini mungkin beliau ingin mengejar citra sebagai bapak pembangunan nasional, dan menang lagi dalam pilpres mendatang.

Konyolnya lagi, hanya proyek pembangunan jalan layang yang dihentikan sementara untuk diaudit. Seolah pembangunan infrastuktur lainnya tak bermasalah. Padahal pekan ini saja kita disuguhi berita ambruknya jembatan penghubung kota Semarang dan Demak di Jawa Tengah, yang baru berumur dua bulan.

Semua itu mengesankan bahwa pemerintah lebih mengutamakan kecepatan ketimbang keselamatan dan kualitas. Lalu, ketika terjadi kecelakaan berdarah, mereka yang bertanggungjawab memasang muka tanpa dosa. Maka tak mengherankan bila biaya pembangunan akan menggelembung di kemudian hari akibat infrastruktur bekualitas kelas kambing.

Kenyataan semacam ini membuat investor dingin saja terhadap perintah Presiden Jokowi agar infrastruktur yang telah rampung langsung dijual ke swasta. Di mata mereka bukan cuma harga yang tak jelas karena banyak dikerjakan tanpa melalui proses tender sama sekali, tapi juga kualitas bangunan. Mereka tentu cuma bisa tersenyum kecut mendengar pernyataan Menteri PUPR bahwa underpass di Bandara Soetta salah desain sehingga harus dibangun ulang.

Pernyataan ini datang setelah underpass tersebut ambruk dan menelan korban jiwa. Maka, prinsip 'lebih cepat lebih baik' sebaiknya ditinggalkan. Sudah terbukti bahwa lebih cepat lebih celaka. Dan jangan lagi menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai senjata andalan untuk pencitraan karena menyangkut kepentingan 260 juta rakyat Indonesia. Utamakan keselamatan pak! (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Eko Listiyanto

Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

FOLLOW US

Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas