Menyoal Cukai Kantong Kresek
berita
Ekonomika

Sumber: www.harnas.co

02 April 2018 14:00
Penulis
Uang belanja ibu-ibu terancam naik. Sebab, pemerintah akan mengenakan cukai ‘tas kresek’ (kantong plastik) belanja mulai Mei 2018. Peraturannya tinggal menunggu persetujuan DPR. Dalam APBN 2018, Kementerian Keuangan menargetkan realisasi penerimaan negara dari cukai baru bisa mencapai Rp500 miliar.

Di antara Barang Kena Cukai (BKC) baru, seperti cukai minuman berpemanis, emisi gas buang, cukai plastik adalah yang paling diutamakan. Alasannya, selain menambah penerimaan negara dari cukai, juga untuk pengendalian sampah plastik, peduli lingkungan, dan kesehatan.

Dalam penjelasan yang diterima Watyutink.com, kantong plastik yang nantinya tidak dipungut cukai adalah; memiliki ketebalan 50 micron atau lebih, dibuat seluruhnya dari polimer yang ramah lingkungan tanpa mengindahkan adanya bahan penambah lainnya, ditujukan untuk digunakan sebagai pengemas produk akhir, ditujukan untuk digunakan sebagai kantong sampah dengan ukuran dan tebal tertentu, ditujukan untuk digunakan sebagai kantong budidaya tanaman. Kedua, yang juga tidak dipungut cukai: diangkut terus atau diangkut lanjut dengan tujuan luar daerah pabean; diekspor; dimasukkan ke dalam pabrik atau tempat penyimpanan; digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang merupakan barang kena cukai; telah musnah ataupun telah rusak sebelum dikeluarkan dari pabrik atau sebelum diberikan persetujuan untuk dipakai.

Dengan batas minimal ketebalan 50 micron, dan sebagai pengemas produk akhir, bukankah berarti yang diincar oleh cukai ini memang tas/kantong kresek, yang rata-rata tebalnya hanya 18 micron dan sebagai kantong (plastik wadah) bukan kemasan?

Kenapa hanya mencantumkan bahan polimer, tetapi tidak mencantumkan ketentuan sesuai/memenuhi SNI 7188, tas plastik belanja yang mudah terurai dan ber-ekolabel?

Bukankah biasanya kantong kresek bekas belanjaan juga dikumpulkan untuk digunakan sebagai wadah sampah rumah tangga, kenapa nanti harus pakai kantong sampah khusus?

Di sisi lain, Asosiasi Industri Plastik Indonesia  (The Indonesian Olefin & Plastic Industry Association/Inaplas) keberatan dengan rencana ini. Karena, sebagian besar industri plastik adalah industri kecil dan menengah. Selain itu, jika kantong kresek dianggap sebagai pencemar lingkungan, maka yang harus dilakukan adalah memperbaiki manajemen pengelolaan sampah, bukan membebani konsumen atas produknya.

Inaplas mencontohkan manajemen Sampah Zero (Masaro) yang ada di Indramayu. Mereka melengkapi alat-alat pengolahan sampah sehingga bisa dihasilkan produk bahan daur ulang berupa kertas, kaca, logam, bahan bakar minyak, bahan aspal plastik, pupuk organik, bahan pakan ternak, kompos dan Iain-Iain, yang menghasilkan nilai ekonomi.

Apakah kebijakan cukai kantong kresek ini adalah pengembangan dari kebijakan Kantong Plastik Berbayar (KPB) tahun 2016 silam?

Bukankah plastik kemasan juga menjadi salah satu sampah plastik yang mengganggu lingkungan? Sekali pakai pula. Kenapa tas kresek yang ‘disalahkan’ atas lingkungan kemudian dikenai cukai,sementara plastik kemasan tidak? Adakah ‘deal’ tertentu kebijakan ini dengan para pengusaha produk kemasan?

Yakinkah dengan kebijakan ini nantinya akan mengurangi penggunaan plastik? Ataukah ini upaya pemerintah melepaskan tanggung jawab dalam mengedukasi masyarakat untuk tertib sampah dan kemampuan dalam pengelolaan sampah?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(afd)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif KAWALI (Kawal Wahana Lingkungan Hidup Indonesia)

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengeluarkan kebijakan Kantong Plastik Berbayar atas kesepakatan dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), serta anggota dan non anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Seluruh Indonesia (APRINDO). Ini menyusul Surat Edaran Dirjen Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 [PSLB3] No: S.SE.06/PSLB3-PS/2015 Tentang Langkah Antisipasi Penerapan Kebijakan Kantong Plastik Bebayar Pada Usaha Ritel Modern tertanggal 17 Desember 2015, disusul Surat Edaran Dirjen Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 [PSLB3] No: S.1230/PSLB3-PS/2016 tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Bebayar Pada Usaha Ritel Modern Tertanggal 17 Februari 2016.

Meskipun program kantong plastik berbayar tersebut bertujuan baik, setidaknya terdapat dua masalah yang berpotensi menghambat pencapaian tujuannya. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pengelolaan sampah diatur dalam UU Pengelolaan Sampah. Meskipun demikian, UU tersebut tidak memberikan kewenangan pemungutan dana untuk pengelolaan sampah .

Sesungguhnya motivasi dasar dari KLHK mengeluarkan kebijakan Kantong Plastik Berbayar (KPB) ini, selain kegalauan mengatasi sampah, juga ditambah dengan adanya survei sampah plastik oleh Jambeck (Jenna Jambeck, profesor teknik lingkungan dari University of Georgia, AS). Hasilnya, Indonesia menjadi negara peringkat dua dunia dalam pencemaran pembuangan sampah plastik ke laut setelah Tiongkok. Padahal sesungguhnya data Jambeck tersebut tidak bisa dijadikan dasar utama kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia.

Data inilah yang menjadikan hampir semua komponen pemerhati sampah Indonesia seakan memusuhi sampah plastik, sampah plastik menjadi momok bagi negeri ini.

Maka lahirlah kebijakan-kebijakan pemerintah yang banyak menyimpang masalah, antara lain rencana pengenaan cukai plastik, percepatan Pembangunan PLTSa pada 7 Kota di Indonesia yang juga lahirnya Perpresnya ditolak oleh Mahkamah Agung atas gugatan rekan-rekan Koalisi Nasional Tolak Bakar Sampah, juga lahirlah Kebijakan Kantong Plastik Berbayar tersebut.

Namun pada Oktober 2016 secara sepihak Aprindo menghentikan kebijakan tersebut, Awalnya KLHK tidak setuju penghentian itu, maka KLHK menerbitkan lagi Surat Edaran No.S.532/PSLB3/P1/PLB.0/10/2016 tertanggal 7 Oktober 2016 Hal Kebijakan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai Tidak Gratis. Tapi tetap Toko Ritel Anggota Aprindo tidak menjual kantong plastik lagi sampai sekarang.

Faktanya setelah Jeena Jambeck datang ke Indonesia (10-13 Juni 2017) memberi penjelasan atau presentasi di baik pada pemerintah maupun pada komunitas penggiat persampahan dan lingkungan pada beberapa tempat baik di Bali maupun di Jakarta, Jeena Jambeck mengatakan bahwa dia menggunakan data yang lemah atau tidak divalidasi sebagai dasar perhitungannya.

Bahwa Pasal 21 UU Nomor 18 Tahun 2008 menyatakan bahwa pemerintah memberikan insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah dan memberikan disinsentif kepada orang yang tidak melakukannya. Ketentuan mengenai jenis, bentuk, dan tata cara pemberian insentif atau disinsentif tersebut harus diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). PP Nomor 81 Tahun 2012 sebagai peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 18 Tahun 2008 juga tidak mengatur secara khusus mengenai pemungutan dana tersebut.

Sesungguhnya kebijakan Kantong Plastik Berbayar itu cukup bagus untuk menjaga lingkungan dari serangan sampah plastik. Tapi dalam uji coba Kementerian LHK, ada kekeliruan di dalamnya. Seharusnya setelah uji coba pertama di toko ritel, maka selanjutnya pada uji coba kedua diberlakukan di pasar tradisional. Namun, fakta pada uji coba kedua tetap di ritel dan wilayahnya diperluas ke seluruh Indonesia. Maka jelas tidak akan mendapat data yang akurat untuk membuat kebijakan lanjutan dan bisa diduga ada penyalahgunaan kebijakan dalam hal ini. Dalam kebijakan ini ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan (kemana aliran dana penjualan plastik tersebut seharusnya)

Maka rencana KLHK mengeluarkan Kepmen tentang KPB seharusnya ditinjau kembali. Selesaikan dulu masalah pada kebijakan pertama uji coba kantong plastik berbayar tersebut sebelum mengeluarkan kebijakan baru, sehingga tepat sasaran. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Aktivis PIJAR & Jaringan Aktivis PRODEM

Membaca judul dan tulisan diatas menimbulkan rasa geli saya. Bagaimana tidak, jika pemerintah dan DPR yang notabene adalah administrator dalam hal menjalankan fungsi eksekutif dan legislatif mempunyai paradigma "bussines oriented within exploited the people” ???

Berkenaan dengan persoalan sampah, menurut hemat saya harus dilihat secara komprehensif, dari hulu ke hilir. Sejak akan memulai produksi (pra produksi) hingga proses produksi dan hasil akhir, yang kemudian dikembalikan secara aman ke media lingkungan.

Paradigma lama pengelolaan sampah yaitu: kumpul – angkut – buang, ke TPA. Sementara paradigma baru (UU Nomor 18 Tahun 2008) memandang sampah sebagai sumber daya yang bernilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan. Semisal untuk kompos, energi, bahan bangunan, maupun sebagai bahan baku industri. Sementara yang dibuang adalah sampah yang benar-benar sudah tidak dapat dimanfaatkan, karena tidak mempunyai nilai ekonomi .

Konsep baru ini disebut dengan 3 R: Reduce (Pengurangan) – Reuse (Penggunaan kembali) – Recycle (Pendaur-ulangan), dengan menggunakan paradigma baru penanganan sampah yaitu “kumpul – pilah – olah – angkut”.

Maka dengan konsepsi cukai terhadap kantong plastik tadi jelaslah tidak berkorelasi terhadap persoalan sampah itu sendiri. Sebab akar masalahnya bukan di situ. Tapi pada sumber sampah itu dan penanganannya. Tidak ada dampaknya terhadap pengurangan sampah. Kecuali ya hanya menjadi 'pajak' jenis baru yang entah akan digunakan untuk apa oleh pemerintah.

Kenapa kantong plastik yang dijadikan sasaran? Seberapa besar penggunaannya jika dibandingkan dengan kemasan produk-produk makanan dan minuman itu sendiri? Inilah yang seharusnya disasar oleh pemerintah dan DPR. Yakni membuat aturan agar kemasan (packaging) tersebut diubah menjadi kemasan yang ekonomis, ringan, dan ramah lingkungan. Tidak lain dan tidak bukan adalah kemasan berbahan kertas. Untuk minuman dapat digunakan berbahan kaca. Semisal produk mi instan yang saat ini bagi sebagian besar masyarakat kita mengkonsumsinya hampir setiap hari. Tentu jumlahnya sangat banyak. Kemasan mi instan ini bisa diubah menjadi berbahan kertas. Dengan kemajuan teknologi saat ini sudah mampu tahan terhadap air dan panas. Ini salah satu contoh. Maka kemasan kantong plastik pun bisa diubah menjadi berbahan kertas. Di beberapa supermarket bahkan telah menerapkan untuk konsumen yang berbelanja banyak digunakan kardus untuk menyimpannya, bukan lagi kantong plastik.

Dari hal tersebut, maka wajar jika kemudian kita berpikir, ada indikasi usulan pemerintah dan DPR ini merupakan titipan dari para pabrikan yang tidak mau beralih dari plastik ke kertas, termasuk dalam hal ini importir bahan-bahan plastiknya.

Indofood pernah mengatakan dan berkomitmen untuk mengubah kemasan plastik dan styrofoam-nya menjadi kertas mulai 2017. Hal itu dinyatakannya kepada Wali Kota Bandung Ridwan Kamil tahun 2016 lalu. Namun kenapa hingga saat ini tidak dijalankan? Sebab tidak ada pemaksa dalam hal ini tidak diatur dalam UU. Namun begitu, bisa saja dibuatkan dalam aturan Perda.

Contohnya kota Surabaya yang telah sukses menjalankan konsep 3R tersebut. Bahkan menjadi role model untuk tingkat Asia Pasifik. Wali Kota Surabaya Risma mampu menggerakkan seluruh sumberdaya pemda dan bersinergi dengan masyarakatnya. Bahkan Risma membuat program ‘Eco School’  kepada murid-murid sekolah mulai tingkat dasar hingga menengah untuk mulai perduli dan menjaga lingkungannya, kesadaran yang dibentuk dalam sebuah gagasan gerakan. Dan ini terbilang sukses.

Pertanyaannya, kenapa pemerintah dan DPR tidak menjadikan ini sebagai platform dan gerakan secara nasional. Malah ujug-ujug 'memalak' rakyat melalui pemberlakuan cukai kantong plastik.

Usulan gila ini harus ditolak oleh publik. Media harus berperan aktif memberitakan soal ini kepada publik. Cukup sudah beban rakyat menanggung biaya-biaya yang semakin menyengsarakan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Perilaku penduduk suatu negara dapat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintahnya dengan dua cara yaitu diberi insentif terhadap perilaku yang dikehendaki dan diberi penalti terhadap perilaku yang tidak dikehendaki. Tidak selalu tiap jenis kebijakan tersebut efektif mewujudkan harapan pembuat kebijakan, dalam hal ini pemerintah, karena adanya faktor-faktor lain dapat mendistorsinya. 

Ketika pemerintah hendak menerapkan cukai terhadap pemakaian kantong plastik atau yang lebih populer disebut “kantong kresek” sebagai tas pengangkut barang belanjaan di toko-toko eceran baik di pasar tradisional maupun modern maka menjadi pertanyaan mendasar adalah apa yang menjadi tujuan pemerintah dengan kebijakan tersebut? Apakah hendak meningkatkan pendapatan negara melalui cukai atau hendak menyelamatkan lingkungan bumi dari bahaya sampah plastik yang sulit terurai di tanah dan menimbulkan potensi kerugian bagi penduduk pada jangka panjangnya?

Tidak mudah menjawab mana yang sebenarnya menjadi motif sesungguhnya kebijakan cukai kantong kresek oleh pemerintah, karena ada pertemuan kepentingan dari sisi ekonomi dan sosial terkait pendapatan negara dan keselamatan lingkungan hidup.  Di banyak peristiwa lalu, keduanya bersilang jalan dan bertolak belakang. 

Jika memang hendak meraih keselamatan lingkungan hidup, maka edukasi masyarakat terhadap penggunaan kantong kresek menjadi pilihan yang ideal, meski hal itu memerlukan kesabaran untuk berbuah karena waktunya tidak sebentar.  Apabila permintaan terhadap kantong kresek menurun maka pasokan akan mengikutinya sehingga sampah kantong kresek akan menurun pula. Hal ini merupakan kebalikan sejak tahun 1970-an penggunaan kantong kresek meningkat tajam saat kantong kresek mulai diperkenalkan pada konsumen yang berbelanja di toko-toko ritel modern yang marak muncul menggeser toko-toko tradisional. Bahkan kantong kresek tersebut menjadi simbol kebanggaan konsumen akan modernitas berbelanja.  Kantong kresek juga mengganti bungkus daun atau kertas yang sebelumnya digunakan para penjual di toko-toko tradisional. Kepraktisan dan harga murah kantong kresek menjadi alasan pokok penjual tertarik meningkatkan penggunaannya. 

Namun bila cukai kantong plastik dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan negara semata, maka memang akan terkumpul sejumlah besar dana karena menurut Asosiasi Peritel Indonesia setidaknya ada 9,6 juta kantong kresek per hari yang digunakan 32.000 gerai ritel seluruh Indonesia yang jika besar cukai dikenakan oleh pemerintah sebesar Rp. 500,- maka akan terkumpul 4,8 milyar  rupiah per hari, suatu jumlah yang sangat besar. Hal ini tentunya akan membebani konsumen karena produsen akan mengenakan biaya kantong kresek kepada konsumen saat berbelanja.

Apakah pengenaan cukai kantong kresek tersebut akan mencapai sasarannya? Ya, mencapai sasaran untuk meningkatkan pendapatan negara namun diragukan mencapai sasaran keselamatan lingkungan hidup dari bahaya sampah kantong plastik. Hal ini disebabkan konsumen masih belum memiliki perilaku yang mendukung penggunaan tas belanja atau bungkus belanjaan selain kantong kresek yang sangat praktis dan relatif murah. Apabila cukai kantong kresek dinaikkan menjadi mahal maka mengingat perilaku masyarakat Indonesia saat ini, diduga tidak serta merta mengurangi penggunaannya bahkan akan diprotes banyak pihak di Indonesia dengan berbagai alasannya.

Sebaiknya pemerintah mengkaji lebih dalam kebijakan cukai kantong kresek jika tidak efektif mencapai sasaran keselamatan lingkungan hidup dari bahaya sampah, namun hanya mencapai peningkatan pendapatan negara semata.

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Auditor Pajak, Analis Kebijakan Publik

Ekstensifikasi cukai adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Seperti kita ketahui, peran cukai dalam penerimaan negara semakin meningkat. Namun, jumlah Barang Kena Cukai (BKC) tidak ikut bertambah sejalan dengan target penerimaan cukai. Alhasil, beban fiskal bagi industri yang dikenakan cukai sudah terlampau tinggi. Tentunya, beban fiskal terlalu tinggi maka dampaknya ada pada industri maupun penerimaan negara itu sendiri.

Dari urgensi atas ekstensifikasi BKC, pengenaan cukai atas plastik kresek dapat menjadi solusi. Pengenaan cukai atas plastik kresek akan memberikan dua buah keuntungan (Double-dividend). Pertama, pengenaan cukai atas plastik kresek akan menjadi disinsentif penggunaan plastik kresek. Disinsentif ini penting mengingat kesadaran masyarakat Indonesia dalam membuang sampah masih rendah. Dengan cukai plastik kresek, pemerintah dapat mengendalikan sampah plastik kresek ditingkat individual.

Cukai atas plastik kresek cocok dimplementasikan pada negara yang memiliki waste management yang masih buruk seperti di Indonesia. Praktik di berbagai negara-pun memiliki pola yang demikian,  cukai atas plastik diimplementasikan pada negara yang memiliki waste management yang buruk seperti negara-negara di Afrika.

Keuntungan kedua, menambah penerimaan negara. Kita masih ingat program pemerintah terkait kantong plastik berbayar. Program ini merupakan bagian dari kampanye gerakan “Indonesia Bebas Sampah 2020” oleh KLHK. Sayangnya, dasar hukum yang digunakan UU Pengelolaan Sampah yang tidak memberikan kewenangan pemungutan dana untuk pengelolaan sampah. Sebagai konsekuensinya, pemungutan dan pengelolaan dana dari program kantong plastik berbayar bukanlah pemerintah namun pihak pengelola ritel. Tentu, akan terdapat masalah governance jika dana publik tidak dikelola oleh pemerintah.

Namun, masalah itu tidak akan muncul jika pemerintah menggunakan UU Cukai sebagai dasar. Dengan dimasukan sebagai BKC, pemerintah berhak atas pemungutan dan pengelolaan dana dari cukai plastik kresek. Dengan demikian, pemerintah tetap bisa menjalankan program KLH tanpa menimbulkan masalah pertanggungjawaban dana dari pungutan atas plastik kresek. Dana tersebut juga bisa digunakan oleh pemerintah untuk perbaikan waste management

Dari sisi administrasi, pemungutan cukai berbeda dengan program plastik berbayar. Jika dalam program plastik berbayar pemugutan dilakukan pada ditingkat retailer (distributor), pemungutan cukai dilakukan dilakukan pada tingkat produsen (pabrikan). Pemungutan ditingkat retailer akan menyulitkan pengawasan jika diimplementasikan pada pasar tradisional yang merupakan salah satu permasalahan program plastik berbayar. Pemungutan ditingkat pabrikan, akan memudahkan pengawasan karena tidak bergantung saluran distributornya.

Terakhir, cukai adalah pungutan atas konsumsi. Statutory tax burden berada pada sisi konsumen bukan produsen. Inilah mengapa pengenaan cukai untuk plastik kemasan tidak tepat. Seperti kita ketahui, plastik kemasan ini merupakan intermediary input dalam proses produksi. Plastik kemasan masih dikelola kembali menjadi produk akhir seperti minuman ringan berpemanis. Ini menjadi solusi, untuk itu, pemerintah juga harus mengenakan cukai atas minuman ringan berpemanis. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Manager, Climate Reality Indonesia

Murah, ringan, dapat dibentuk dan tahan lama membuat plastik sangat lazim digunakan untuk berbagai keperluan manusia di bumi ini.

Lini waktu sejarah plastik dimulai pada tahun 1862 ketika Alexander Parkes, ahli metalurgi dari Inggris membuat Parkesine, plastik dengan bahan selulosa organik yang dipamerkan di Great International Exhibition di London. Parkesine dapat dipanaskan dan dibentuk, serta tidak berubah ketika didinginkan.

Selang 45 tahun kemudian Leo Hendrik Baekeland, seorang ahli kimia Amerika menciptakan plastik yang sepenuhnya sintetis dan sukses secara komersial. Plastik yang diberi nama Bakelite tersebut merupakan campuran fenol dan formaldehida.

Produksi industri plastik secara besar-besaran baru dimulai pada tahun 1950an, dan kini plastik adalah bahan sintetis yang berasal dari produk organik seperti bahan bakar hidrokarbon (batu bara, gas alam, dan minyak mentah), garam, pasir, dan sejumlah unsur lain.

Industri plastik dunia saat ini memproduksi sekitar 400 juta ton plastik per tahun, atau lebih satu miliar kilogram per hari dengan penggunaan terbesar sebagai kemasan yang langsung dibuang.

Menurut para peneliti di University of California, sebagian besar plastik kemasan diperoleh dan dibuang dalam tahun yang sama. Pada tahun 2015, 146 juta metrik ton plastik polimer mulai digunakan sebagai kemasan, tetapi 141 juta metrik ton dibuang ke lingkungan alam.

Produksi yang berlebihan dan pengelolaan limbah yang tidak memadai menyebabkan polusi plastik menjadi salah satu permasalahan kingkungan global. Dengan demikian ini adalah masalah lingkungan hidup yang semua pihak berhak dan berwenang turut campur baik dalam membahasnya, maupun mencari solusinya dengan melalui gelombang pro dan kontra.

Data dari berbagai sumber berbicara bahwa polusi plastik sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, bagi makhluk hidup lainnya,  dan bagi kelestarian alam.

Bagaimana mengatasinya?

Dengan mengenal masalah yang ada, disamping perkembangan teknologi, sebenarnya manusia juga sudah menemukan solusinya.

Menurut pengalaman, ada tiga pola umum  untuk mengatasi masalah lingkungan global yang juga dapat diterapkan pada polusi plastik. Pertama, hal yang dapat dilakukan oleh individu seperti membawa tas belanja dan botol minum sendiri, tidak menggunakan sedotan plastik, dan sebisa mungkin tidak membeli barang dalam kemasan plastik. Kedua, hal yang dapat dilakukan oleh organisasi termasuk perusahaan, yang merupakan perluasan dari kegiatan individu maupun mengurangi produksi yang menggunakan bahan dari plastik untuk kemasan, ataupun teknologi ramah lingkungan. Ketiga, hal yang dapat dilakukan melalui kebijakan, seperti peraturan. Contoh mutakhir adalah cukai kantong kresek di tingkat nasional maupun usaha ke arah Konvensi Global untuk solusi di tingkat internasional.

Ketika langkah di atas diperlukan untuk mengatasi masalah, namun kebijakan seperti peraturan perundang-undangan adalah hal yang paling efektif jika berbagai aspek teknis, ekonomi, sosial, lingkungan telah dipertimbangkan serta dilaksanakan dengan penegakan hukum yang tidak tebang pilih.

Adalah sifat manusia untuk terus menerus harus diingatkan mengenai permasalahan yang ada.  Diingatkan bukan hanya tentang bahaya polusi plastik, namun juga tentang peradaban. Seperti kata Gus Speth, seorang pengacara dan pegiat lingkungan ternama: “masalah lingkungan hidup terbesar masa kini adalah sifat egois, tamak, dan apatis yang hanya dapat dibasmi dengan transformasi spiritual dan budaya. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF