Menyiasati Amerika yang Tengah Gagap
berita
Ekonomika

Sumber Foto: netz.id

19 November 2017 10:00
Penulis
Presiden Amerika Donald Trump memuji Indonesia yang berhasil keluar dari lingkaran kemiskinan pada 1990-an, dan mencapai pertumbuhan ekonomi 5,01 persen saat ini. Trump menyebut Indonesia adalah negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di jajaran negara anggota G-20.

Amerika Serikat sebagai negara yang turut mengarsiteki arah perekonomian RI awal Orde Baru, saat ini mempunyai sekitar 600 perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Tetapi saat ini nilai investasi Amerika terus menurun, hanya di urutan ke-10 (1 miliar dolar AS). Nilai itu jauh di bawah Singapura (9,2 miliar dolar AS), Jepang (5,4 miliar dolar AS), dan China (2,7 miliar dolar AS) yang memuncaki daftar negara investor di Indonesia.

Pujian Trump dalam konferensi APEC Da Nang, Vietnam (10/11/2017), tentu punya makna bersayap. Forum APEC kemarin juga memberi sinyal bahwa Amerika ingin agar ‘abad kebangkitan Asia’ tidak mengganggu perekonomian negaranya, seperti defisit perdagangan Amerika yang tahun lalu mencapai 347 miliar dolar AS, khususnya dengan China.

Dengan dicanangkannya “America First” oleh Trump menggantikan “Asia First”-nya Obama, serta keluarnya America dari Kemitraan Trans Pacific (TPP), Indonesia tentu harus siap-siap agar kebijakan inward looking-nya Amerika tidak berdampak buruk bagi ekspor Indonesia ke negeri Paman Sam tersebut. April 2017 lalu Trump ngamuk setelah mengetahui bahwa negaranya mengalami defisit neraca perdagangan dengan sekitar 16 negara, termasuk Indonesia. Dia bahkan memerintahkan dilakukan penyelidikan sebab-sebab terjadinya defisit, dan mengancam akan menghukum jika diketahui ada negara yang berlaku curang.    

Sejauh mana pengaruh kebijakan “America First” dapat mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia ke Amerika? Apakah Amerika masih dapat berperan sebagai determinant factor dalam penentuan kebijakan politik ekonomi negara-negara Asia Pasifik yang tengah menggeliat?

Zaman berubah, musimpun berganti. Era eksploitasi perusahaan-perusahaan Amerika pada sumber daya alam Indonesia (kecuali Freeport) akan segera berganti. Minyak bumi, hasil hutan/kayu, dan batu bara telah meredup. Chevron Riau tahun lalu telah mem-PHK sekitar 7.500 karyawannya (data Riausky.com pada 2016) dengan alasan harga minyak bumi anjlok. Begitupun hasil hutan yang telah lama amsyong.

Dengan abad digital yang sekarang melanda semua sektor perubahan dunia, hegemoni negara-negara besar era perang dingin harus bersiap menerima kompetitor bisnis dari negara-negara Asia yang dengan dingin pula memasuki pasar abad digital menyingkirkan Amerika dan sekutu baratnya yang tengah gagap.  

Dalam posisi sekarang, apa pilihan bijak bagi Indonesia untuk memanfaatkan momentum perubahan ini? Bagaimana agar era yang berubah tidak menjadikan Indonesia terjebak dalam skenario “predatorial economic” dan menjadi mangsa imperialis ekonomi lainnya yang menghisap?  

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(pso)     

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ketua Pusat Studi Amerika Universitas Indonesia

Sejauh mana pengaruh kebijakan “America First", harus ditinjau pada kanvas yang lebih luas. Trump yang mendorong Arab Saudi agar berubah. Jadi strategic gift dari Indonesia sebagai Muslim moderat akan sangat mendukung Trump, agar Indonesia bisa lolos dari hentakan proteksionis Trump.

Amerika tentunya masih berperan sebagai "determinant factor" karena faktor akses market, ilmu pengetahuan, teknologi, dan harapan tidak diintervensi.

Saat ini Indonesia realistik saja. Amerika negara kapitalis, jadi irasionalitas yang datang dari dorongan nasionalis jangan terlalu menggebu-gebu. Misalnya mau 51 persen saham PT Freeport Indonesia, ya tentunya harus ada uang dan bertanggung jawab pada proyek investasi perusahaan yang dimiliki. Bukan hanya asetnya tapi liabilities-nya.

Agar Indonesia tidak terjebak pada predatorial economic berikutnya, tenteramkan publik dengan menilik orang-orang yang mengganggu dan 'mengunci' mereka seperti ekstrimisme agama dan lain-lain. Jangan dibiarkan chaos dalam masyarakat. Amerika ingin wujudkan RI sebagai partner perubahan dunia Islam. Manfaatkan strategic partnership dengan orang yang berkuasa di dunia: AS, China, EU.

America’s business is business. Kalau kita berpartner dengan baik kita tidak dipersoalkan. Justru ekstrimisme Islam membahayakan dan harus dicopot dari jabatan-jabatan yang menentukan. Kita harus menguatkan upaya Saudi mengubah karakter negerinya.

Banyak yang bisa dimanfaatkan kalau Arab Saudi berhasil. Mereka pandai, yang kaya diberangus agar tidak mengganggu. Sedang kita tidak bisa menindak anak-anak Soeharto sehingga terus diganggu.

Proyek moderasi Saudi dilakukan oleh menantu Trump, Kushner. Maunya Sunni yang agak kurang pintar bisa balance Shiite yang pandai. Kalau balance akan terjadi middle east yang aman. Yang ingin Israel pergi kan Iran, bukan Saudi. Malah Saudi selalu tidak bantu Palestina.

Jadi kalau melihat Amerika harus melihat strategic gift apa yg bisa di-bargain untuk keuntungan Indonesia. Intinya the art of the deal. Bargaining dan negotiating harus mahir, dan jangan biarkan kelompok berpikiran tidak terbuka memanfaatkan sentimen yang bisa mengacak adul primoridalisme agama untuk kepentingan pribadi. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN)

Pujian Donald Trump pada konferensi APEC di Vietnam (10/11) membuat negara negara Asia Pasifik, termasuk dalam negeri Indonesia, terperanjat. Gaya Trump yang selalu mengeluarkan pernyataan kontroversial sudah menjadi kebiasaan. Inti pujiannya Indonesia sebagai Negara G20 dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dan berhasil memberantas kemiskinan.

Pujian tersebut mengundang pro dan kontra di dalam negeri. Tapi anyway, adanya pro dan kontra terhadap kebenaran pujian dapat dijawab dengan fakta dan data kuantitas, tidak perlu diperdebatkan, biar angka-angka yang berbicara. Dari kaca mata branding atau promosi tentu hal itu sangat positif buat Indonesia. Konon banyak bangsa-bangsa di dunia kurang mengerti tentang Indonesia.

Masyarakat dunia lebih mengenal Bali ketimbang Indonesia. Di berbagai meeting internasional saya sering merasakan energi positif ketika sedang memperjuangan posisi Indonesia dan ada komentar positif dari negara lain, apalagi dari negara besar. Ini terasa ketika kita sedang mengusung orang Indonesia untuk duduk dalam suatu kepengurusan organisasi Intenasional, seperti yang saya lakukan mengusung calon Indonesia menjadi Vice President di organisasi pangan dunia Codex Alimentarius dengan mendapatkan suara terbanyak.

Lebih dari itu promosi, branding, image building Indonesia di mancanegara sangat diperlukan untuk mempromosikan Indonesia di tengah perputaran generasi yang sangat dinamis di era digital. Sementara itu di dalam harus tetap fokus melakukan perbaikan dan pembangunan di berbagai lini.

Terkait kebijakan “America First”, maka kita harus pintar membaca tren global.  Perdagangan global tidak lagi menganut sistem proteksi yang vulgar. Evolusi transaksi perdagangan dari  jaman barter, politik dumping, penetapan kuota dan tarif, sudah lewat.

Terjadi pergeseran yang luar biasa dari berbasis tarif (tariff barriers) menuju non tariff barrier, di antaranya dengan menggunakan piranti standardisasi seperti TBT (technical barrier to trade) dan SPS (Sanitary Phyto-sanitary).

Dalam kurun waktu setengah abad lebih, terjadi penurunan tarif perdagangan, yaitu dari 40 persen tarif pada tahun 1950an menjadi 4 persen menjelang tahun 2000 dan sekarang cenderung mendekati nol.  

Saat ini pengaturan yang dinilai fair dan dijunjung tinggi di WTO adalah apa yang dikenal dengan STRACAP, yaitu Standard, Technical Regulation  (reguasi teknis yang berbasis pada standar dan atau best regulatory practices) dan Conformity Assessment Procedure (tata cara menjamin kesesuaian terhadap standar maupun regulasi).  Standarisasi dinilai sebagai piranti yang andal karena diyakini proses penyusunannya melibatan seluruh pemangku kepentingan suatu negara dan diputuskan melalui konsesus nasional yang sangat demokratis.

Perumusan standar di berbagai negara mengacu pada prinsip yang disepakati di WTO yaitu transparansi, terbuka, konsensus dan imparsial, koheren, efektif dan relevan, dan mendorong dimensi pengembangan (inovasi).  

Paradigma di atas di berbagai negara sudah berjalan dan menjadi acuan utama. Dengan demikian apabila kebijakan Trump yang bernuansa protektionis ini tidak mengindahkan hal di atas maka bisa diprediksi tidak akan mulus. Demikian juga mengingat ekonomi Asia  semakin me”ngaung” maka dapat diprediksi akan  lebih berperan dalam penentuan kebijakan politik ekonomi negara-negara Asia Pacific  (determinant factor).

Sekarang pilihan bijak  bagi Indonesia agar tidak terjebak dalam skenario predatorial economic, Pertama, memainkan STRACAP sebagai alat untuk  akses pasar global potensial dan sekaligus sebagai alat proteksi terhadap serbuan produk impor. Kedua, melakukan pendampingan yang cerdas dan totalitas untuk UKM melakukan terobosan dan lompatan ekonomi dan beberapa role model sudah siap dicopy. Ketiga, menggalakkan investasi perusahaan multinasional di dalam negeri  dan memfasilitasi investasi ke negara lain. Keempat, melakukan inovasi dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan kearifan lokal didukung SDM yang terampil dan bersertifikat.  Kelima, melakukan gerakan nasional untuk membeli produk bangsa sendiri dimulai dari kantor-kantor pemerintah atau proyek menggunakan APBN. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII)

Secara teoretik, America First berarti memprioritaskan produk-produk Amerika dan meminggirkan produk-produk asing. Kebijakan Presiden Trump ini merupakan reinkarnasi dari teori Merkantilisme yang memandang impor sebagai sesuatu yang buruk, sedangkan ekspor merupakan sesuatu yang baik.

Di masa jayanya, teori ini digunakan oleh negara-negara Eropa untuk mengakumulasi emas dalam rangka memperkuat negara. Semakin besar ekspor semakin besar pula jumlah emas yang dimiliki oleh suatu negara, dan semakin besar jumlah emas yang diiliki, semakin kuat negara yang bersangkutan.

Presiden Trump menggunakan teori Neo-Merkantilisme ini ketika ekonomi Amerika melemah yang beberapa indikatornya berupa defisit perdagangan yang besar dan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang juga semakin besar. Konsekuensi teoritiknya adalah impor dari seluruh negara-- termasuk dari Indonesia--akan menurun. Efek dominonya adalah menurunnya kinerja industri yang pada gilirannya berujung pada lay-off atau rasionalisasi.

Meskipun secara empirik America First tidak begitu saja bisa disimpulkan berdampak langsung, tetapi setidaknya hal itu apat memperparah keadaan.

Apa yang perlu disiapkan adalah mengantisipasi semakin banyaknya industri yang gulung tikar atau investasi yang hengkang ke negara lain akibat kebijakan yang terlalu ambisius untuk membangun infrastruktur. Target penerimaan pajak yang tinggi berakibat pada merasa tidak nyamannya perusahaan-perusahaan adalah salah satu kebijakan ambisius tersebut. Hal ini diperparah dengan korupsi yang tidak kunjung surut, birokrasi yang masih berbelit meskipun di sana-sini sudah ada perbaikan, dan upah minimum yang semakin memberatkan industri, serta demo pekerja yang terlalu sering.

Sebenarnya saat ini peran Amerika sebagai determinant factor dalam penentuan kebijakan politik ekonomi Asia Pasifik sudah mulai menurun, mengingat pusat-pusat kekuatan ekonomi lain menguat. Dengan demikian ketergantungan terhadap Amerika menjadi jauh berkurang, dan tersedia patron-patron atau mitra-mitra ekonomi yang lain seperti Tiongkok, Jepang, India, dan Korea Selatan.

Momentum seperti ini hendaknya dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memperkuat posisi tawar atau "bargaining power". Bonus demografi yang besar, sumber daya alam yang melimpah, serta pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil adalah variabel-variabel yang bisa dimainkan oleh Indonesia.

Selain itu, pendekatan hukum juga perlu dilakukan oleh Indonesia, dalam arti jika kebijakan-kebijakan Amerika yang berupa restriksi semena-mena terhadap ekspor Indonesia yang melanggar ketentuan-ketentuan World Trade Organization, hendaknya Indonesia tidak segan-segan untuk menggugatnya di World Trade Organization (WTO). Dengan demikian Indonesia tidak terjebak dalam skenario predatorial economic dan tidak menjadi mangsa imperialis ekonomi negara lain, termasuk Amerika. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar, Spesialis Bisnis Internasional, Ahli dalam Bisnis, Pemasaran, Pendidikan, Organisasi dan Manajemen

Pengaruh kebijakan "America First" terhadap kinerja ekspor Indonesia ke Amerika Serikat (AS) tidak besar karena sesungguhnya nilai perdagangan antara Indonesia dengan AS sendiri tidak terlalu signifikan bagi Trump. Kebijakan tersebut, menurut saya, lebih bengis ditujukan bagi hemisphere AS terutama Mexico hingga Trump merencanakan membangun tembok pembatas perbatasan sepanjang 3.000 km meliputi California, New Mexico, Arizona, dan Texas.

Saya juga mengamati bahwa terkait dengan kebijakan "America First" ada gelagat Trump hanya bercanda dengan retorika belaka. Ketika bertemu dengan president Xi Xien Ping dari China, Trump yang dalam kampanyenya selalu beringas terhadap China dengan melontarkan aneka tuduhan betapa China telah merebut peluang ekonomi AS malah berbalik mesra dan memuji China. Hilang taji Trump di hadapan Xi.

Namun saya beranggapan bahwa sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia dengan 17 triliun dollar AS tetap menjadi determinant factor secara ekonomi, politik, dan pertahanan bagi penentuan kebijakan negara-negara Asia Pasifik yang tengah bertumbuh. Ada yang policy pemerintahannya bahkan 'pejah gesang nderek Amerika' macam Korsel, Jepang, dan Taiwan. Juga Indonesia senantiasa mencoba bermain cantik memberlakukan politik keseimbangan bebas Aktif dalam segitiga AS, Jepang, dan China.

Benar bahwa selepas rezim Orde Baru, Indonesia kurang dekat dengan AS. Namun rasanya jauh panggang dari api jika meramalkan AS surut pengaruhnya bagi Indonesia. Namun demikian tetap saja Indonesia berbaik-baik dengan AS, menerima Trump apa adanya dengan segala keeksentrikan serta kelucuannya sambil memetik buah manis persahabatan itu.

Saya menilai bahwa Presiden Jokowi berbeda dengan SBY yang senang banget dengan AS sampai pernah mengatakan bahwa AS merupakan Tanah Airnya yang kedua. Jokowi masih memiliki kepribadian yang lebih kuat dan tidak pernah berbuat seperti SBY dulu. Menlu Retno pun merupakan menlu yang mampu berdayung di antara karang-karang kekuatan politik para adidaya dengan terampil dan baik seperti almarhum Menlu Dr Subandrio dulu berhadapan dengan adidaya blok Barat dan blok Timur sehingga akhirnya menyudutkan Belanda yang kulminasinya ialah mempersembahkan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Tentu peran sentral Pribadi Bung Karno yang bersahabat erat dengan Presiden Kennedy saat itu menjadi landasan kelincahan diplomasi Menlu Subandrio.

Berbicara tentang bagaimana Indonesia tetap mampu melawan jebakan skenario predatorial economic ialah dengan memperkuat diri dan dengan tabah menunjukkan kepribadian melawan bujuk rayu dari para imperialis ekonomi. Mantan president China Hu Jin Tao tidak geming ketika di desak habis-habisan oleh mantan president Bush agar China menerapkan nilai tukar mengambang (free float) bagi mata uang Renminbi China. Hu tetap tabah menghadapi Bush. Tidak mudah tekuk lutut karena lutut Hu terbuat dari emas. Saya melihat bahwa Presiden Jokowi kini pun memiliki lutut emas pula sehingga tidak pernah bikin statemen yang menonjolkan keeratan diri dengan AS ataupun dengan Kremlin maupun dengan Zhongnanhai dan Tokyo. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Bagi banyak politisi di berbagai belahan bumi, menelurkan jargon cetar membahana merupakan salah satu prestasi yang harus digapai. Sosok Donald Trump, seorang politisi yang berlatar belakang pengusaha properti sukses juga tidak lepas dari keinginan mencatatkan diri sebagai politisi yang akan dikenang sepanjang masa dalam sejarah Amerika Serikat. Oleh karena itu dia melahirkan slogan “America First”.

Diduga kelahiran slogan “America First” dilatarbelakangi pengalaman Donald Trump sebagai pengusaha kawakan yang lama mengamati bagaimana kemerosotan peran Amerika Serikat di dunia internasional sebagai negara adidaya, khususnya di bidang ekonomi dengan munculnya negara-negara kekuatan ekonomi baru seperti Korea Selatan, China, Rusia, Brasil, Iran, Qatar, dan UAE. 

Oleh karena itu, Donald Trump berupaya mengembalikan hegemoni Amerika Serikat dalam percaturan ekonomi dunia melalui slogan “America First”, di mana kepentingan Amerika Serikat harus diutamakan dalam segala hal termasuk di bidang ekonomi. Hal ini bukanlah sesuatu yang baru bagi rakyat Amerika Serikat, namun sepertinya saat Donald Trump berkuasa, akan dipertunjukkan lebih ngotot perjuangannya. Amerika Serikat harus mendapat manfaat dan tidak boleh sedikitpun rugi dalam berinteraksi dengan negara-negara lain, khususnya di bidang ekonomi.

Data perdagangan bilateral Indonesia-Amerika Serikat dalam lima tahun terakhir menunjukkan ekspor tertinggi Indonesia di 16,5 miliar dolar AS (2014) dan terendah di 14,9 miliar dolar AS (2012). Sedangkan impor tertinggi Indonesia di 11,6 miliar dolar AS (2012) dan terendah di 7,2 milyar dolar AS (2016). Bandingkan dengan data perdagangan bilateral Indonesia-China pada kurun waktu sama, diketahui ekspor tertinggi Indonesia di 22,6 miliar dolar AS (2013) dan terendah di 15 miliar dolar AS (2015). Sedangkan impor tertinggi Indonesia di di 30,6 miliar dolar AS (2014) dan terendah di 29,4 miliar dolar AS (2012).

Memperhatikan perbandingan data perdagangan bilateral tersebut di atas, maka jelas terlihat peran Amerika Serikat di Indonesia sudah tergeser oleh China. Era ketika Amerika Serikat memiliki pengaruh besar dan peran sentral di percaturan politik dan ekonomi di kawasan Asia Pasifik, nampaknya akan berakhir.  Oleh karena itu slogan “America First” milik Donald Trump tidak akan berpengaruh signifikan terhadap ekonomi Indonesia, karena ketergantungan ekonomi Indonesia kepada Amerika Serikat tidak sebesar beberapa dekade lalu.

Bagi Indonesia hal penting dalam era rezim Donald Trump dengan slogan “America First” adalah lebih kreatif membuka pasar tujuan ekspor non-tradisional, seperti di Afrika dan Timur Tengah, sehingga dampak kebijakan perdagangan Donald Trump tidak menjadi besar bagi ekonomi Indonesia. Namun demikian, untuk mempertahankan pasar yang sudah ada di Amerika Serikat, Indonesia harus mempersiapkan para eksportirnya memenuhi berbagai persyaratan mutu produk standar internasional dalam proses produksinya dari hulu hingga hilir sehingga menutup celah alasan pihak berwenang di Amerika Serikat untuk menghambat ekspor Indonesia ke negara Paman Sam. Tentu saja peran diplomasi perdagangan Indonesia harus terus ditingkatkan agar pihak berwenang di Amerika Serikat tetap memberi perhatian khusus kepada Indonesia, sebagai negara utama di kawasan Asia.

Donald Trump dengan slogan “America First”-nya pada waktunya nanti akan berganti dengan slogan lain, namun Indonesia harus tetap tumbuh sebagai negara kekuatan ekonomi yang bermartabat dan dihormati para mitra dagangnya melalui transparansi dalam setiap praktik ekonominya sehingga menumbuhkan kepercayaan dan dukungan bagi pembangunan yang tengah dilakukan Indonesia untuk mewujudkan masyarakat madani. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB

Sikap Presiden Trump terhadap perekonomian Amerika dan dunia barangkali secara sederhana dapat digambarkan sebagai “Trump's Uncertainty Principle”. Kalimat tersebut menjadi tajuk yang ditulis oleh Peter Coy di Majalah Bloomberg edisi 26 Januari lalu yang menggambarkan kebijakan Trump yang sulit dipegang. Dalam 'prinsip ketidakpastian Trump' maka kemungkinan akan terjadi dua hal, yakni Soft Trump yang lebih mengandalkan stimulus fiskal untuk menggerakkan ekonomi Amerika, dan Hard Trump yang lebih mengedepankan proteksionisme.

Awalnya Trump lebih memilih proteksionisme dengan American First Policy-nya, namun seiring dengan berjalannya waktu dan kondisi riil yang dihadapi, nampaknya Trump akan memilih jalur Soft Trump. Hal ini pula yang ia tunjukkan dalam panggung APEC yang lalu di Da Nang, Vietnam. Ini sejalan dengan prediksi Coy yang mengatakan “What somebody’s saying is not necessary what they’re going to do”  Jika ini terjadi tentu tidak akan terlalu berdampak buruk bagi Indonesia karena dampak kebijakan ini bagi Indonesia berlangsung secara tidak langsung melalui ekonomi China.

Dari data yang dirilis oleh Atlas of Complexity Economics Universitas Harvard, ekspor kita ke Amerika masih di bawah 1 persen dengan demikian pengaruh Trump’s effect tidak terlalu buruk bagi Indonesia.
Apakah Amerika kemudian akan tetap menjadi determinant factor bagi negara-negara Asia Pasifik? Saya kira tidak lagi. Karena sebagaimana analisis Pricewater Cooper dalam Megatrend dunia, Indonesia akan menjadi salah satu negara N11 yang akan mengubah “permainan ekonomi” global dengan beberapa negara Asia Pasifik lainnya. 

Nah dengan masuknya Indonesia kedalam kelompok N11 sebagai negara yang akan menjadi game changer, maka lagi-lagi stabilitas ekonomi politik dan juga peran institusi yang trusted akan menjadi sangat penting. Indonesia juga harus menyiapkan sumber daya manusianya untuk berkompetisi dengan negara N11 lainnya. De-botlenecking regulasi dan aturan-aturan yang membelenggu geliat ekonomi di semua lini sejatinya harus ditinjau kembali.

Hukum ekonomi nomor satu mengatakan “incentive matter” apapun bentuknya dan ini akan menjadi kunci bagi Indonesia untuk memenangkan permainan ekonomi global tersebut.

Di dalam era yang berubah cepat, informasi yang tidak terkendali bisa menjadi detrimental effect bagi kemajuan Indonesia. Oleh karenanya agar kita juga tidak terjebak pada predatorial economics ini, kita harus cerdas mengolah informasi tersebut, bahkan sebisa mungkin memanfaatkannya menjadi sumber daya ekonomi dengan mengembangkan ekonomi kreatif, misalnya, serta menekan ekonomi biaya tinggi pada sektor ekonomi riil. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Antropolog Agama Spesialisasi Tema Islam/ Muslim di Mexico dan Amerika Latin

Ihwal sejauh mana pengaruh kebijakan “America First” dapat mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia ke Amerika, tentunya kita harus melihat dulu ke dalam,  apa saja yang harus disiapkan? Sebetulnya hal itu bagus karena malah bisa dicontoh oleh rakyat Indonesia. Bahwa lumrah untuk mementingkan kepentingan nasional dan mendahulukan kepentingan nasional. Yang perlu dibenahi di Indonesia adalah definisi ¨kepentingan nasional¨ itu sendiri, yang perlu disiapkan adalah penguatan doktrinisasi tentang apa itu Indonesia dan doktrinisasi nasionalisme Indonesia itu sendiri.

Terkait Amerika sebagai "determinant factor" di Asia Pasifik, itu masih dan masih kuat. USA, Jepang, China, Korea juga sedang menguat, namun Jepang dan Korea misalnya membutuhkan USA untuk pengimbangan kekuatan kawasan, terlihat sampai saat ini USA masih memainkan kartu vital dalam kebijakan kebijakan negri negeri asia pasifik.

Pilihan bijak bagi Indonesia untuk memanfaatkan momentum perubahan ini adalah dengan penguatan doktrinisasi, pengembalian Nawacita seperti janji Presiden Jokowi yang sampai detik ini belum terwujud. Turunkan angka ketergantungan Indonesia terhadap China dan USA, penguatan swasembada pangan demi ketahanan pangan nasional, ketahanan energi, dan sebagainya.

Bagaimana agar era yang berubah tidak menjadikan Indonesia terjebak dalam skenario “predatorial economic” dan menjadi mangsa imperialis ekonomi lainnya yang menghisap, jawabannya di penguatan sektor-sektor nasional.

Yang urgent saat ini adalah swasembada di segala bidang demi ketahanan nasional. Dalam kesejarahannya imperialisme ekonomi tidak pernah dijalankan Indonesia, predatorial ekonomi pun kita tidak akan seperti negeri-negeri Eropa atau negeri adidaya lainnya, jadi dalam hal ini saya tidak begitu khawatir. Paling penting sekarang adalah usaha swasembada di segala bidang untuk ketahanan nasional.

Doktrinisasi nasionalisme yang dalam 10 tahun terakhir ini gembos dan tidak ada pelaksanaannya, mungkin sengaja untuk melemahkan tanah air. Semoga bisa segera terlaksana doktrinisasi nasionalisme dan swasembada di segala bidang demi ketahanan nasional jangka panjang. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Eko Listiyanto

Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

FOLLOW US

Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas