Menunggu Suratan Takdir Kilang Minyak Baru
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 08 March 2019 14:30
Penulis
Rusia dan Arab Saudi pasti tidak menyangka--sebagai dua negara besar--niatnya untuk berinvestasi guna ikut membantu percepatan pembangunan kilang di Indonesia menjadi “bablas” alias tidak terwujud. Yang menyesakkan, gagalnya investasi pembangunan kilang dua negara tersebut hanya gara-gara--katanya--terbentur pada masalah ketiadaan lahan. Menjadi alasan yang tidak dapat dimengerti, bahwa Indonesia yang “segede” ini bisa terkendala dalam pembangunan kilang, hanya karena masalah lahan.

Padahal, kesepakatan pembangunan kilang baru di Cilacap telah ditandatangani pada awal Maret 2017 antara investor minyak Saudi Aramco dan Pertamina. Kesepakatan senilai 6 miliar dolar AS tersebut disaksikan pula oleh Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Azis dan Presiden Jokowi.

Rusia lain lagi, kesepakatan antara investor Rusia Petrol Complex PTE Ltd, anak perusahaan minyak raksasa Rusia Rosneft Oil Company, juga gagal karena tidak tersedianya lahan untuk membangun kilang di wilayah Tuban, Jawa Timur.

Pembangunan kilang baru bagi Indonesia menjadi amat urgent untuk mengurangi kebutuhan impor minyak BBM yang sampai saat ini sudah sebesar 500 ribu barel per hari (bph). Sementara kebutuhan BBM per hari di Indonesia telah mencapai 1.2 juta bph. Kemampuan produksi BBM dalam negeri juga terus berkurang, hanya mampu 700 ribu bph.  

Mengapa jadi demikian sulitnya rencana pembangunan kilang yang digadang-gadang akan mampu mengurangi impor BBM sampai 300 ribu bph? Apa yang masih harus dibenahi menyangkut kemudah bagi investor minyak untuk membangun kilang yang amat dibutuhkan? Benarkah hambatan-hambatan yang muncul adalah karena banyak nya kepentingan yang bermain, yang bertujuan menggagalkan setiap upaya membangun kilang baru?

Pembangunan kilang terakhir di Indonesia, diketahui dibangun pada 1994 dengan dibangunnya kilang Balongan di Cirebon, Jawa Barat. Setelah itu, hingga 24 tahun kemudian tidak satupun kilang dapat dibangun oleh pemerintahan-pemerintahan yang silih berganti. Dan Indonesia masih tetap terus mengimpor BBM yang semakin hari semakin membesar kebutuhannya. Sementara, jumlah kendaraan bermotor pun tidak berkurang. Malah jumlah motor dan mobil baru setiap hari tercatat semakin bertambah. Belum lagi kebutuhan energi BBM untuk sektor kelistrikan dan industri. Mengurangi impor BBM dengan penyediaan kilang baru, juga sangat dibutuhkan guna menurunkan angka defisit neraca transaksi berjalan (CAD) yang sudah sangat mengkhawatirkan.

Presiden Jokowi sebenarnya sudah mencanangkan akan membangun paling tidak 6 kilang baru pada Rencana Induk Pembangunan Kilang Minyak 2015. Namun, apa hendak dikata, sampai hendak habis masa pemerintahannya pada 2019 ini, satupun kilang baru tidak terbangun.

Rasanya, dibutuhkan keberanian bersikap dari kepala negara untuk mengatasi berbagai hambatan—teknis atau non teknis--yang coba menghalangi pembangunan kilang baru. Kendala apapun dan dari pihak manapun yang mencoba terus menikmati rente ekonomi, semestinya dengan mudah bisa diatasi oleh keputusan orang nomor satu di Republik ini.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat  Ekonomi Energi Universitas Gajah Mada, Mantan Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas

Pertama, memang adalah satu urgensi bagi Indonesia untuk membangun kilang baru. Sebab, sudah lebih dari 20 tahun Pertamina tidak membangun kilang. Beberapa kali sudah direncanakan dibangun kilang baru, tapi selalu gagal. Pembangunan kilang baru itu diperlukan untuk menurunkan impor BBM yang sudah besar sekali, kedua, mengurangi ketergantungan dari impor yang telah melemahkan neraca perdagangan Indonesia, yang pada gilirannya ikut memperlemah rupiah.

Artinya, harus disegerakan sebagai prioritas utama dalam upaya membangun kilang baru Pertamina.

Penilaian kami, terhambatnya pembangunan kilang baru bukan karena tidak adanya investor yang akan membangun kilang, karena investor yang berminat banyak sekali antara lain dari Aramco Arab Saudi, Rusia, dan dari berbagai negara lain.

Hal itu bagi kami dari tim anti mafia migas, sepertinya ada hal sistemik yang berperan menghalangi pembangunan kilang tadi. Mafia tersebut tidak hanya ada di Pertamina tetapi juga ada di Kementerian Keuangan misalnya, atau di Kementerian Perekonomian yang secara sistemik selalu berusaha menghalangi pembangunan kilang baru dengan berbagai macam alasan.

Misalnya ada saja alasan masalah lahan yang tidak tersedia. Semua hal itu menjadi indikasi bahwa memang mafia migas itu masih bercokol dan menghalangi pembangunan kilang baru, agar impor BBM kita tetap besar. Dan kemudian, mafia migas itu bermain memburu rente pada impor BBM tadi. Hal itulah yang terjadi.

Hal mendesak yang harus dilakukan adalah, pada level Presiden semestinya harus bisa bertindak tegas untuk memerintahkan apapun halangannya--baik Pertamina ataupun Kementerian terkait--agar segera ada persetujuan dalam pembangunan kilang minyak yang sudah sangat mendesak. Inilah saatnya Jokowi harus turun tangan untuk merealisasikan pembangunan kilang baru.

Harus dengan ketegasan seorang Jokowi karena permasalahannya memang di level kebijakan yang hal itu tidak hanya di Pertamina tapi menyangkut juga tingkatan kementerian. Misalkan Aramco yang pernah minta tax holiday tapi dipersulit sampai akhirnya Aramco mengundurkan diri.

Sementara Rusia ketika itu meminta adanya kepastian bahwa setelah kilang baru dibangun maka minyak mentah Indonesia harus diolah di kilang itu. Hal itu yang harus diperhatikan, terutama jaminan pengolahan minyak di kilang yang dibangun. Hal itu saja tidak kunjung diselesaikan, apalagi hal fasilitas fiskal yang diminta oleh Aramco.

Oleh karena itu kami mencurigai bahwa hal yang menghalangi itu adalah karena masih kuatnya mafia migas. Sebab itu kemudian pada level itu Presiden Jokowi harus turun tangan seperti pada saat dia membubarkan Petral. Kalau tidak maka kondisinya akan seperti ini terus menerus. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Ahli ekonomi energi dan perencanaan fiskal-keuangan negara.

Hal utama yang menjadi masalah dari terhambatnya pembangunan kilang baru ini sebenarnya hanya masalah teknis bisnis saja. Juga, industri kilang ini jika tidak ada intervensi dari pemerintah maka konon margin nya tidak sebesar di hulu. Sehingga mereka meminta beberapa insentif dan salah satu insentif itu adalah melalui pajak.

Sering kali diskusinya menjadi tidak bertemu antara calon mitra Pertamina dengan kementerian Keuangan atau otoritas fiskal. Jadi misalnya Saudi Aramco mengusulkan pembebasan pajak selama 5 tahun pertama. Tetapi, hal itu kemudian menjadi masalah yang tidak kunjung selesai atau menemui kesepahaman. Sementara jika Pertamina hendak jalan sendiri, maka mereka juga ada keterbatasan di masalah cashflow. Karena, selama ini cashflow Pertamina telah dialokasikan untuk banyak hal mulai dari hulu sampai dengan hillir.

Itulah sebenarnya yang terjadi dari tahun ke tahun, dan tidak kunjung menemukan jalan keluarnya. Hal itu karena political will saja yang tidak digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Mungkin karena selama ini masih bisa diselesaikan dengan impor. Jadi bagi pemerintah mungkin menjadi kurang mendesak. Bagi Pertamina juga mungkin secara bisnis tidak menguntungkan maka kalaupun tidak disegerakan pembangunan kilang, maka mereka tidak begitu mempermasalahkan.

Hal lain kemudian, analisisnya mungkin bisa meluas sampai ke arah misalnya, adanya para pemburu rente. Ada juga yang mengatakan perlambatan itu karena upaya mafia impor BBM agar mereka tetap dapat bertahan. Jadi memang banyak analisisnya. Tapi kuncinya adalah, sebenarnya simpulnya ada di Pemerintah sendiri. Pertamina hanyalah level pelaksana, tergantung komandan yang menginstruksikan. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Nailul Huda

Peneliti INDEF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Soal Subsidi MRT: Negara Jangan Pikir Profit, Tapi Benefit             Perjelas Kewenangan Berbasis Wilayah             Indonesia Masih Menarik Sebagai Negara Tujuan Investasi             Subsidi MRT Bukan untuk Orang Kaya             Pemerintah Harus Hitung Risiko Utang BUMN             Pembentukan Holding BUMN Harus Selektif             BUMN Jangan Terjerumus Jadi Alat Kepentingan Penguasa             MoU KPU-PPATK Jangan Sekadar Aksesoris             MoU KPU-PPATK Jangan Hanya Formalitas             Pemerintah Harus Promosikan Tempat Wisata Terlebih Dahulu