Menunggu Hasil Jurus Baru ala Menteri Baru KKP
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 20 November 2019 10:00
Penulis
Watyutink.com - Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah Menteri KKP baru Edhy Prabowo, sungguh bertentangan dengan kebijakan Menteri KKP periode lalu, Susi Pudjiastuti. Jika di era Menteri Susi kapal pencuri ikan yang tertangkap langsung lumat di makan api, maka kebijakan Menteri Edhy justru akan membagikan kapal pencuri ikan yang tertangkap di perairan Indonesia kepada Nelayan.

Kebijakan KKP pada era Susi Pudjiastuti tercatat telah menenggelamkan sebanyak 539 kapal asing yang tertangkap karena mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia. Sekitar 55 persen lebih kapal yang tertangkap berasal Vietnam.

Sungguhpun demikian, dengan penangkapan dan penenggelaman sekian banyak kapal pencuri ikan tersebut, ternyata tidak menaikkan kinerja perikanan tangkap Indonesia secara signifikan. Indonesia malah tertinggal di bandingkan dengan Vietnam dan Papua New Guinea (PNG) yang tiba-tiba melesat menjadi Negara pengekspor ikan tuna cukup besar di dunia. Sampai dengan 2018, ekspor Tuna Papua Nugini delapan kali lebih besar dari Indonesia. Tahun 2016 saja PNG berhasil mengekspor 872.744 ton, sedangkan Indonesia hanya 115.953 ton. Sebabnya, PNG disebutkan memiliki kapal berbobot 1.372 GT sedangkan Indonesia hanya 91,5 GT.

Untuk itulah kemudian--ketika itu--muncul suara-suara agar Menteri Susi segera fokus menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) No. 7/2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.

Menjadi pertanyaan, apakah dengan dibagikannya kapal tangkapan kepada nelayan maka secara perlahan akan memperbaiki kinerja perikanan tangkap Indonesia? Bagaimana dengan aspek hukum dari barang sitaan yang masih di bawah wewenang pengadilan, sebelum ada keputusan hakim?

Sektor perikanan dan kelautan merupakan salah satu sektor penting bagi puluhan juta rakyat dari golongan menengah ke bawah di Indonesia, yang berprofesi sebagai nelayan dan menggantungkan hidup diri dan keluarganya dari hasil laut. Selain dua sektor mendasar lain yakni pertanian dan perkebunan.

Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelago) memiliki luas wilayah 7,7 juta km2 dan hampir 2/3 wilayah Nusantara terdiri dari perairan serta memiliki tidak kurang dari 17.499 pulau dan berjuta hektar taman laut (Lemhanas,2016). Dengan garis pantai nomor dua terpanjang di dunia setelah Kanada, Indonesia memiliki potensi ekonomi kelautan senilai 1.2 triliun dolar AS per tahun (Jawahir Thontowi,2017). Menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan potensi ikan laut terbesar dunia. Sekitar 72 persen ikan laut dunia terdapat di Indonesia.

Oleh karenanya kebijakan pengelolaan bidang kelautan dan potensi hasil laut Indonesia yang luarbiasa besar, semestinya sejak lama bisa dijadikan alternatif untuk meningkatkan penerimaan negara. Pada gilirannya juga ikut mensejahterakan masyarakat nelayan, di tengah gejolak perekonomian dunia seperti sekarang. Namun, apakah dua tujuan dasar tersebut selama ini telah tercapai? Apakah kebijakan sektor kelautan kita telah cukup berpihak pada kesejahteraan nelayan? Toh awam tahu bahwa sebagian besar nelayan dan keluarganya kita hidup dalam keprihatinan?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Dosen Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kandidat Doktor IPB, Tenaga Ahli Komisi IV DPR-RI

Masa depan sektor kelautan dan perikanan di bawah Menteri KKP baru, dapat dijelaskan bahwa dengan rencana akan membagikan ke nelayan kapal-kapal yang ditangkap, sebenarnya kondisi kapal-kapal penangkap ikan kita yang masih berukuran 30 GT itu selama ini memang tidak menjadi prioritas utama dari pemerintah.

Selama 5 tahun kemarin, hanya sekitar 1400 buah kapal yang dibagikan ke nelayan dari rencana 4000 kapal yang akan dibagikan ke nelayan. Padahal sebenarnya yang menjadi salah satu keunggulan sektor kelautan dan perikanan Indonesia adalah penangkapan ikan di atas 12 mil laut ZEE. Hal itu yang harus digenjot lagi oleh pemerintah.

Masalahnya kalau kita flashback lagi ke peraturan perundangan seperti Perpres No 03 tahun 2017 tentang Industrialisasi sektor Perikanan, di situ sudah tertera jelas amanat untuk kapal di atas tonase 30 grosston adalah kerjasama pemerintah dengan swasta untuk menyediakan sebanyak 12000 kapal penangkap ikan. Tetapi kita tidak tahu seperti apa realisasinya seperti sekarang.      

Oleh karenanya Menteri baru KKP Edhy Prabowo memang sudah saatnya harus menggenjot hal itu, yakni penangkapan ikan dengan kapal di atas 30 GT.

Terkait masalah nelayan memang saat ini kita sedang bahas ihwal kesenjangan pendapatan yang diperoleh para buruh kapal penangkap ikan. Padahal sebenarnya itu sudah dilindungi oleh Undang-undang no 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan Pembinaan Nelayan RI. Tetapi pada praktiknya memang banyak yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan.

Hal itu disebabkan antara lain kekurangpedulian para perencana kebijakan sektor kelautan dan perikanan terhadap Undang-undang bagi hasil dalam perikanan yang dulu--kalau tak salah--ada sekitar tahun 1964, yang seharusnya di perhatikan kembali atau dihidupkan kembali di tengah wacana pemerintah untuk merevisi Undang-undang No 31 tahun 2004 Jo UU No 45 tahun 2009 tentang Perikanan. Revisi itu direncanakan akan masuk dalam Prolegnas 2019-2024. Itu sebenarnya momentum untuk membela nelayan kita yang akan coba diperjuangkan.

Terkait tentang Papua New Guinea (PNG) yang produksi dan ekspor tuna nya mendadak meningkat, sebenarnya itu karena kapal-kapal asing yang beroperasi di wilayah Indonesia yang dulu dikejar-kejar kemudian menggunakan base di PNG untuk menangkap ikan, yang diantaranya juga diam-diam menangkap ikan di wilayah Indonesia. PNG kemudian mengklaim hasil tangkapan kapal-kapal yang pindah itu sebagai produksi perikanan PNG.

Kebijakan menteri KKP kami dengar akan lebih banyak fokus ke perikanan budidaya. Karena memang sektor perikanan budidaya selama bertahun tahun sudah kita lupakan. Padahal tren sektor budidaya perikanan dunia saat ini sedang mengalami peningkatan. Untuk memulai hal itu sebenarnya akan jauh lebih baik.

Untuk produksi perikanan tangkap Indonesia sebenarnya cukup baik pada dua jenis ikan, yakni Cakalang dan Tuna sirip kuning. Hasil tangkapan Indonesia  paling tinggi yakni sekitar 16 persen dari produksi dunia. Tetapi kalau dilihat dari data ekspor internasional, Indonesia malah berada pada urutan 13 dunia, jauh di bawah peringkat Vietnam yang ada di posisi ke 3 dunia. Padahal Vietnam hanya memiliki panjang garis pantai tidak seberapa, jauh sekali di bawah yang Indonesia miliki.  

Diperlukan pendekatatan yang agak “radikal” dari KKP untuk lebih meningkatkan sektor perikanan tangkap. 

Ihwal risiko para pencuri ikan asing yang kembali mencoba untuk masuk ke wilayah Indonesia setelah pendekatan lunak KKP sekarang, kemarin ketika rapat dengar pendapat dengan KKP kita membahas beberapa peraturan menteri yang dianggap tidak pro kepada nelayan. Diantaranya adalah Permen No 56-57 tahun 2014, dan Permen No 1 dan 2 tahun 2015. Itu semua akan dikaji dan coba diperbaiki agar lebih memihak kepada nelayan.

Penenggelaman kapal pencuri ikan oleh era terdahulu sebenarnya kebijakan yang cukup baik untuk menekan angka pencurian ikan. Kemarin Menteri KKP Edhy Prabowo menjelaskan untuk hibah kapal yang tertangkap kepada nelayan memang harus dikaji secara aturan, termasuk kajian soal hukum apabila kapal-kapal itu memang masih masuk dalam ranah persidangan. Hal itu teman-teman ahli hukum yang lebih mengerti. (pso) 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan

Perihal kebijakan baru dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk tidak lagi menenggelamkan kapal pencuri ikan yang ditangkap, sepenuhnya harus didukung. Kondisi sumberdaya perikanan di perairan laut Indonesia saat ini sedang banyak-banyaknya, tetapi kekurangan armada kapal penangkap ikan. Apalagi bila memenuhi pasokan ke industri perikanan, amat kekurangan. 

Untuk masalah nelayan Indonesia saat ini untuk kebutuhan makan sekeluarga mungkin cukup tetapi untuk menaikkan tingkat kesejahteraan nelayan, itu yang masih harus sama-sama diperjuangkan.

Terkait kebijakan penyerahan kapal yang ditangkap ditinjau dari segi hukum, sebenarnya kalau tidak salah, hal itu setelah inkrah. Setelah ada keputusan hukum yang mengikat. Penyerahan terserah Menteri KKP hendak diberikan kepada pihak mana. Kita hanya memberikan beberapa opsi antara lain untuk ditenggelamkan, atau diberikan ke nelayan atau koperasi nelayan, atau juga ke sekolah perikanan untuk pendidikan.

Jadi hendaknya jangan dipelintir. Apabila ada niat baik untuk diberikan ke rakyat, maka harus diberikan. Itu tidak ada bedanya dengan hibah, apalagi kapalnya ada. Yang tidak sesuai dengan spesifikasi tiap daerah dan tidak lengkap, selama ini malah dianggurkan dan memakai uang APBN untuk membayar pajaknya, kita yang harus pertanggungjawabkan. Saat ini yang penting ketika kapal diberikan harus di pertanggung jawabkan oleh kelompok.

Sekarang terdapat banyak kapal yang waiting list. Hendaknya kapal-kapal itu segera saja dibagi-bagi ke kelompok/koperasi/nelayan. Agar supaya izin bisa cepat dikeluarkan. Apalagi sumber daya perikanan sudah banyak. Kita harus mengejar  ekspor  perikanan sesuai permintaan presiden, dan juga ada yang diproses untik nilai tambah hasil perikanan.

Hendaknya kita juga harus menggalakkan keramba jaring apung, marine culture, budidaya udang, rumput laut, bawal, kerapu dan lain-lain termasuk kepiting dan lobster. Selain membenahi perikanan tangkap yang berkelanjutan.

Harus juga segera dipetakan permasalahan dari internal KKP dan akademisi. Di periksa silang kepada stake holder, apakah sesuai harapan terkait produktivitas/omset dan dari segi kepastian hukum jika ada penambahan investasi.

Hal-hal yang akan dilakukan oleh KKP sekarang sudah benar dan kami dukung. Apalagi mau mendengar masukan stake holder dahulu sebelum merevisi peraturan-peraturan. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir             Banyak Hal Harus Dibenahi dengan kebijakan Strategis dan Tepat             Pertumbuhan Konsumsi Berpotensi Tertahan             Amat Dibutuhkan, Kebijakan Pertanian yang Berpihak pada Petani!