Menunggu Gebrakan 100 Hari kebijakan SDM dan Ketenagakerjaan RI
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 11 November 2019 16:30
Penulis
Watyutink.com - Tantangan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia ke depan, tidak terlepas dari bagaimana rencana-rencana strategis peningkatan kualitas SDM disusun. Hal itu semua tentu harus dimulai dari meninjau rekam jejak arah dan hasil yang telah ditelurkan (outcome) dari program kerja peningkatan kualitas SDM Indonesia terdidik, yang telah dipraktikkan dalam ajang pendidikan formal sejak Sekolah Dasar (SD), SMP, SMA hingga Perguruan Tinggi.

Rekam jejak tersebut kemudian dapat dikomparasi--jika ingin melihat sejauh mana kualitas capaian kinerja SDM Indonesia--lewat berbagai studi banding dengan kinerja serupa dari kualitas pendidikan dengan Negara tetangga dan standar kinerja pendidikan dunia. 

Contoh yang paling banyak dikutip adalah standar penilaian mutu pendidikan melalui PISA. PISA merupakan sistem ujian yang diinisasi oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), untuk mengevaluasi sistem pendidikan dari 72 negara di seluruh dunia.

Setiap tiga tahun, siswa berusia 15 tahun dipilih secara acak, untuk mengikuti tes dari tiga kompetensi dasar yaitu membaca, matematika dan sains. PISA mengukur apa yang diketahui siswa dan apa yang dapat dia lakukan (aplikasi) dengan pengetahuannya. Tema survei digilir setiap 3 tahun. (Kemendikbud.go.id,2016).

Pada survei tahun 2015, standar PISA Indonesia naik signifikan 22,1 point sehingga berada pada peringkat ke empat dalam hal kenaikan pencapaian murid dibanding hasil survei sebelumnya pada tahun 2012, dari 72 negara yang mengikuti tes PISA.

Namun sungguhpun demikian, membaca capaian keunggulan SDM Indonesia tidak selalu dapat diukur hanya dengan perolehan angka survei. Yang jauh lebih penting justru bagaimana menghasilkan kualitas SDM Indonesia yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, nilai serapan SDM Indonesia ke dunia tenaga kerja (baca: industri) dan bagaimana kesiapan sistem pendidikan Indonesia di era teknologi 4.0 serta persaingan dengan SDM warga dunia, justru ketika Indonesia memasuki era bonus demografi. Hal mana ada 70 persen angkatan muda produktif berusia 15-64 tahun pada 2020 (dari 271 juta penduduk) sampai 2035 ketika populasi Indonesia berkisar 305 juta jiwa.

Siapkah kualitas SDM Indonesia memasuki itu semua? Bagaimana dengan realitas di lapangan saat ini? Bagaimana dengan sistem pendidikan (dan pengajaran) yang ada, haruskah dilakukan lagi perombakan besar-besaran kurikulum? Sebetulnya, adakah blueprint sistem pendidikan di Indonesia yang tinggal dijadikan pedoman?

Realitas kekinian dari kondisi SDM dan angkatan kerja Indonesia saat ini sudah bisa menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi pada dunia pendidikan dan dunia ketenagakerjaan dalam negeri. Fenomena transportasi online, data BPS tentang serapan industri bagi tenaga kerja, belum matchnya  pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri, angka pengangguran yang meningkat dan sektor investasi mana yang justru sekarang booming.

Diskusi online Indef dengan awak media kemarin (10/11/2019) barangkali bisa menggambarkan dengan lebih tepat, situasi yang akan dihadapi Indonesia dan sistem pendidikan di Indonesia beserta output dan outcome yang menyertainya.

“Pekerjaan rumah” besar bagi 100 hari kabinet Indonesia Maju sepertinya masih ditunggu banyak pihak perihal gebrakan kebijakan SDM dan Ketenagakerjaan di Indonesia.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Permasalahan peningkatan kualitas SDM dan ketenagakerjaan di Indonesia dapat dilihat dari misi Presiden. Peningkatan kualitas SDM di Indonesia masuk dalam misi Presiden Jokowi yang berada di urutan pertama dalam kampanyenya. Hal ini juga sejalan dengan visi RPJMN 2020 – 2024.

Dalam visi misi Presiden peningkatan kualitas sumber daya manusia dijabarkan dalam enam program aksi. Dari enam komponen, empat diantaranya bersinggungan langsung dengan ketenaga kerjaan. Sementara itu tiga dari enam komponen merupakan komponen penilaian human capital index yang dikeluarkan World Bank.

Peringkat human capital index Indonesia dibandingkan dengan negara-negara ASEAN berada di urutan ke enam dari 9 negara ASEAN (kecuali Brunai Darussalam).

Dua program aksi pertama dari misi peningkatan sumber daya manusia yang diusung Presiden adalah perbaikan dari segi kesehatan :

1.1. Mengembangkan Sistem Jaminan Gizi dan Tumbuh Kembang Anak

1.2. Mengembangkan Reformasi Sistem Kesehatan

Penilaian dari human capital index yang dikeluarkan World Bank menunjukkan bahwa tingkat stunting di Indonesia menempati posisi ke-9 dari 9 negara Sedangkan penilaian tingkat kesehatan dilihat dari angka harapan hidup yang menempati urutan ke enam.

Empat program aksi lainnya yang  berhubungan dengan ketenagakerjaan adalah :

1.3. Mengembangkan Reformasi Sistem Pendidikan

1.4. Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

1.5. Menumbuhkan Kewirausahaan

1.6. Menguatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Peringkat kualitas Pendidikan pelajar di Indonesia berdasarkan human capital index diurutan ke-8 dibandingkan 9 negara ASEAN lainnya. Semantara itu berdasarkan Programme for International Student Assessment Results (PISA), kualitas pelajar Indonesia di urutan ke-65.

Table 1 : Human Capital Index

Pendidikan merupakan amanat UUD 1945. Penganggarannya bahkan masuk dalam UUD 1945. Namun peningkatan anggaran belanja 20persen dari APBN belum terlihat dampaknya pada peningkatan kualitas Pendidikan di Indonesia.

Data BPS mengenai ketenagakerjaan menunjukkan bahwa TPT mengalami penurunan ke angka 5,28 persen di Agustus 2019. Hal ini diikuti dengan: peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan ke angka 51,89 persen dan peningkatan kegiatan berusaha sendiri ke angka 20,22 persen.

Dari angka pengangguran yang dirilis BPS periode Agustus 2019, hal yang masih menjadi kendala adalah :

1.Pengangguran tingkat SMK yang masih tinggi

2.Profil tenaga kerja yang bekerja masih didominasi lulusan SD.

Tabel 2 : Mengembangkan Reformasi Sistem Pendidikan

Tabel 3 : Program for Internatinal Student Assesment Result

Kedua table di atas menunjukkan kualitas Pendidikan di Indonesia masih tertinggal, bahkan dengan negara-negara di ASEAN.

Rilis BPS kemarin mengenai ketenagakerjaan masih menyisakan dua permasalahan pada tenaga kerja di Indonesia

Pertama, adalah profil tenaga kerja berdasarkan tingkat Pendidikan yang ditamatkan banyak diisi oleh SD ke bawah

Kedua, tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tingkat SMK.

Tabel 4 : Tingginya TPT tingkat SMK

Tabel 5 : TPT Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi

Peningkatan kualitas Pendidikan harus menjadi perhatian terutama dalam mengahdapi perubahan teknologi yang semakin cepat.

Sinergi antara kementrian Pendidikan dan kementrian ketenagakerjaan sangat diperlukan untuk menciptakan tenaga kerja berkualitas dan tenaga kerja yang dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi.

Beberapa hal yang dapat dilakukan diantaranya:

a. Berfokus pada kualitas Pendidikan dengan :

b. Peningkatan kualitas guru

c. Distribusi guru berkualitas di seluruh Indonesia

d. Sarana dan prasarana sekolah minimal harus sudah terpenuhi

e. Mendorong riset, pengembangan, dna inovasi  diikuti dengan fasilitasi hasil riset, pengembangan, dan inovasi dengan industri

f.  Peningkatan kualitas Pendidikan pada science, technology, engineering, art, dan mathematics

g. Memasukkan kemampuan soft skill (leadership, kemampuan berkomunikasi,   adaptasi, dll) dalam kurikulum

2. Membenahi kurikulum Pendidikan (terutama SMK) sehingga dapat :

a. Meningkatkan kualitas Pendidikan hingga memenuhi standar dengan kebutuhan industri yang menjadi prioritas nasional

b. Meningkatkan sinkronisasi dengan kebutuhan industri yang menjadi prioritas nasional.

3. Mengurangi TPT jenjang Pendidikan SD :

Peningkatan kapasitas kemampuan TPT dengan jenjang pendidikan SD dengan memaksimalkan peran balai pelatihan dan sertifikasi keahlian serta Pendidikan kesetaraan untuk lulusan SD yang sesuai dengan sektor prioritas daerah/ nasional.

Untuk mengurangi pengangguran tingkat SD bisa dibuka public sector job (petugas kebersihan taman, petugas kebersihan jalan), dan lain-lain.

Pada jangka Panjang pastikan tidak ada lagi anak yang putus sekolah di tingkat SD untuk mengurangi beban tingkat pengangguran masa depan. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

1. Saya akan mulai dengan mengulang visi baru presiden untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Indonesia. Ini sangat sejalan dengan cita-cita pendiri bangsa  dan cita-cita bangsa seperti tercantum dalam pembukaan konstitusi kita, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, cerdas akal, cerdas sosial dan lainnya.

2. Visi presiden periode kedua ini adalah membangun sumberdaya manusia yang berkualitas. Ini adalah visi yang sangat serius dan tidak bisa hanya direspons dengan jargon-jargon kerja-kerja atau yang penting infrastruktur.

3. Apa masalah mendasar yang harus diselesaikan dapam kurun lima tahun ke depan terkait kualitas sumberdaya manusia? Saya akan mulai dari Gojek dan pengojek. Kita bersyukur terbuka peluang kerja informal bernama transportasi online. Gojek dan transportasi online lainnya hanya menampung tenaga kerja informal, yang jumlahnya sangat besar di Indonesia. Kelompok ini tergolong setengah pengangguran, produktivitasnya rendah, kualitas pekerjaan juga rendah dan upah yang rendah pula. Pengojek selama puluhan tahun dengan kapasitas seperti itu akan tetap kualitasnya tidak akan naik dan abadi menjadi pekerja informal yang rendah produktivitasnya.

(Catatan saya, kasus gojek sangat terkait dengan isu sumberdaya manusia tidak produktif, tidak berkualitas, upah rendah. Itu sekarang masuk ke dalam peluang kerja baru transportasi online. Ini kasus Nadiem untuk dirinya sendiri).

Kita uji di awal menteri baru, apakah bisa mengatasi masalah yang ada di depannya.

Untuk melihat apakah visi mengambangkan kualitas SDM berhasil atau tidak, tinggal lihat saja apakah tenaga kerja yang ada di gojek meningkat sampai 5 tahun ke depan. Itu saja indikator dasarnya, baru yang lain-lain. Diuji di aspek mikro ini saja, tetapi mewakili jajaran tenaga kerja menganggur terselubung, yang masuk gojek

4. Sektor informal dan setengah pengangguran adalah isu lama yang tidak memberi tambahan kualitas sumberdaya manusia dalam jangka panjang. Isu pengangguran terselubung ini diselamatkan Gojek. Tetapi jika kualitasnya tetap tidak berubah sampai lima tahun ke depan, maka pekerja itu cuma pindah dari satu tempat ke tempat lain yang kualitasnya rendah.

Gojek ini adalah satu tantangan diantara tantangan besar lainnya dimana banyak tempat kerja yang tidak berkualitas. Saya perkirakan jika tidak ada desain pembangunan SDM pada golongan bawah, pekerja informal termasuk di Gojek akan abadi menjadi SDM kualitas rendah, yang besar jumlahnya.

5. Sepertinya Nadiem adalah menteri yang heboh. Saya tunjukkan fakta bahwa Gojek adalah berkah sebagai peluang kerja yang sangat besar, tetapi sebagai tempat penampungan tenaga kerja berkualitas rendah. Tenaga kerja tidak berkualitas seperti ini harus diubah menjadi tenaga kerja berkualitas. Jika tidak maka visi presiden jauh panggang dari api. 

Tetapi saya perkirakan tenaga kerja tidak berkualitas dalam kasus Gojek jika kebijakannya seperti ini, maka dua sampai tiga dekade ke depan hanya akan menjadi tempat penampung tenaga kerja tidak berketerampilan. Kritik publik menjadi gampang terhadap Menteri Nadiem. Di tempatnya sendiri Nadiem tidak bisa mengubah SDM menjadi berkualitas yang jumlahnya hanya ribuan.

Bagaimana bisa di tingkat nasional bisa mengubah puluhan juga orang berketerampilan rendah menjadi SDM berkualitas, seperti visi presiden.

Tabel 1 : Visi Pembangunan 2005 -2025

(Kita beri kesempatan Nadiem untuk bekerja karena dirinya adalah anak muda terbaik. Tetapi masalah di depan mata kita dan di depan dirinya adalah faktual. Visi presiden di atas saya ulangi seperti disampaikan Riza. Di dalam gojek tidak ada indikasi program atau kebijakan perusahaan atau pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM)

6. Apa masalah yang besar dan berskala raksasa? Data yang jelas secara makro adalah kondisi kualitas sumberdaya manusia rendah, sekitar 40 persen hanya lulusan SD ke bawah. Kualitas yang rendah ini harus diselesaikan dua arah, pertama, Pendidikan dasar dan menengah terus dijalankan massal di daerah-daerah yang jauh, remote dan tidak terjangkau pendidikan. Kedua, Harus ada pelatihan yang serius di daerah-daerah dengan ujung tombak pemerintah daerah agar sumberdaya manusia lapisan bawah ini produktif.

Tabel 2 : Prosentase Penduduk Bekerja

7. Kualitas tenaga kerja yang rendah juga terlihat dari tenaga kerja vokasi yang disiapkan siap kerja, justru paling tinggi tingkat penganggurannya. Ini berarti ada yang salah dalam sistem pendidikan vokasi dan harus mendapat tempat untuk diselesaikan pada periode 5 tahun ke depan. Masalah vokasi ini sudah berlangsung puluhan tahun karena tidak menghasilkan tenaga terampil yang memadai dan harus ada terobosan kebijakan. Tanpa itu, maka visi baru SDM ini sama saja dengan sebelumnya.

Tabel 3 :

8. Seperti juga dibahas Riza adalah indeks pembangunan manusia, yang rendah, pertanda tidak berkualitas. Ini kasat mata setiap tahun kita rasakan adalah Indeks pembangunan manusia Indonesia ada di jajaran paling buntut. Visi presiden untuk membangun sumberdaya manusia berkualitas juga harus memecahkan masalah ini.

Tabel 4 : Human Capital Index

9. Ranking PISA Indonesia sangat rendah, termasuk di jajaran negara yang rendah kualitas pendidikannya. Sebabnya jelas karena sejak puluhan tahun yang lalu kualitas guru sangat rendah. Pendidikan tidak diminati sehingga kualitas guru tidak memadai. Di sini Nadiem, sebenarnya punya peluang untuk mengembangkan sistem belajar mengajar dengan guru yang hebat melalui IT, teknologi secara massal dengan guru yang berkualitas tanpa harus mendatangi tempat-tempat yang jauh. Itu akan bisa jika mengandeng rekannya di Ruang Guru.

Tabel 5 : PISA Ranking

(Indonesia masuk ke dalam jajaran negara berwarna merah dengan Pisa indeks rendah. Ini tentu menjadi pekerjaan rumah kita).

Terhadap rendahnya mutu SMK dan BLK, tadi saya angkat kasus Gojek sebagai masalah nasional dan masalah mikro Gojek, karena di situ ditampung tenaga kerja tidak berkualitas. Itu pekerjaan rumahnya (PR). Lulusan SMK tidak siap karena memang banyak SMK asal-asalan. Peran swasta kurang untuk membantu. Peran daerah apalagi.

Jadi ini “PR” kita secara kolektif. Cukup banyak SMK yang berkualitas tapi untuk kebutuhan nasional masih sangat sedikit. Di lain hal, banyak contoh sistem vokasi yang baik, seperti Jerman. Tinggal mencontoh. Tetapi masalahnya sumberdaya manusia, dana dan usaha. Dengan visi pengembangan kualitas SDM sekarang mudah-mudahan itu bisa diatasi.

Adapun ihwal semakin landainya investasi dan serapan tenaga kerja pada Q3-2019 dibanding tahun-tahun sebelumnya, Mengapa ekonomi landai, target kampanye 7 persen jauh dari tercapai? Sejak tahun 2012 kinerja pertumbuhan ekonomi menurun terus dari 6,5 persen menjadi hanya sekitar 5 persen karena andalan ekspor komoditas merosot.

Hal Itu berlanjut pada masa Presiden Jokowi periode pertama. Mestinya ketika ada gejala ini harus diatasi dengan structural adjustment, seperti tahun 1980-an, yang cukup sukses. Pemerintah gagal untuk menjalankannya pada periode pertama. Jika tetap dengan pola sebelumnya, maka saya khawatir investasi tetap seperti ini dan ekspor terus tertinggal dibandingkan Thailand, Vietnam, dan lain-lain.

Investasi banyak masuk tapi sepertinya tidak berdampak besar terhadap perekonomian terjadi karena ketiadaan kebijakan atau kekosongan program induk dari pemerintah untuk mengatasi masalah investasi dan ekspor, serta daya saing kita. Jika program induk tersebut tetap absen maka pertumbuhan diperkirakan akan di bawah 5 persen. Bahkan sudah mulai ada yang curiga pertumbuhan sebenarnya tidak 5 persen. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Sosiolog Institute Pertanian Bogor (IPB)

Menurut saya, lapangan kerja dan kesempatan kerja nasional masih secara dominan disediakan oleh sektor UKM di pedesaan. Dalam hal ini, lapangan kerja dan kesempatan kerja disediakan oleh aneka usaha kecil-menengah, termasuk industri rumah tangga, industri kecil berorientasi pasar lokal, usaha dagang skala kecil-menengah, hingga bisnis pertanian skala kecil-menengah, dan usaha jasa skala kecil-menengah yang melayani pasar dalam negeri. Penyedia lapangan kerja nasional juga ditandai oleh masih pentingnya ekonomi sektor informal (kaki-lima, usaha dagang warung, dan perdagangan skala kecil-menengah, serta jasa-jasa kecil) di perkotaan. 

Sektor UKM dan sektor informal, biasanya diisi oleh mereka yang berpendidikan rendah-menengah, dalam arti jarang (sebagian kecil saja) dihuni oleh lulusan universitas. Sebagian besar mereka yang bekerja di kedua sektor tersebut berpendidikan dasar hingga menengah atas (SD-SLTA).

Bila melihat fakta bahwa UKM dan sektor Informal baik di pedesaan maupun perkotaan adalah penyedia penting lapangan kerja dan kesempatan kerja nasional, maka pemerintah harus memberikan perhatian khusus pada kedua sektor ini. Apakah selama ini, perhatian pemerintah sudah memadai? Jawabannya ya. Tetapi, ke depan harus lebih ditajamkan lagi demi untuk mengangkat derajat kesejateraan mereka. 

Skema bisnis berbasis digital seperti yang telah dilakukan oleh banyak bisnis start-up, diharapkan bisa mem-boost (mendorong cepat) pertumbuhan ekonomi mereka.

Secara makro, sektor UKM dan Sektor Informal (dalam wajahnya yang tampil hari ini) perlu diubah oleh kebijakan yang berskala nasional. Sebagaimana kita pahami bersama, sektor UKM dan sektor informal saat ini berkesan sebagai: kumuh, marjinal-dan-under dog terhadap bisnis besar, unit-unit bisnisnya menghadapi masalah klasik kurang-modal, lemah manajemen, lemah skill, terbatas jejaring bisnisnya, life-expectancy-business yang pendek, dan menghadapi vulnerability-economy yang tinggi. Semua karakteristik UKM dan Sektor Informal yang seperti itu perlu pertolongan kebijakan nasional untuk menghapuskannya.

Jadi, memang tak mudah membenahi UKM dan sektor informal. Tetapi, bila pemerintah serius, maka semua bisa kita lakukan. Goal-nya adalah (kelak) kita memiliki sektor UKM dan bisnis skala kecil-menengah yang tidak saja legal, diakui, tetapi juga kuat, resilient (lenting), memiliki jaringan bisnis yang kuat, menampilkan behavior dalam berbisnis yang profesional (semestinya bisnisnya bersertifikasi atau terakreditasi oleh aneka standar bisnis) dan punya jaringan tidak hanya lokal semata. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Dalam kesempatan ini saya ingin sedikiti saja membahas hal-hal yang terkait dengan:

1. Permasalahan struktural tenaga kerja, dapatkah terjawab dalam 5 tahun ke depan?;

2. Isu dan tantangan strategis ketenagakerjaan Indonesia;

3. Strategi Akselerasi Pembangunan ketenagakerjaan.

Tabel 1: Capaian Ketenagakerjaan 2019

 

Jika dilihat secara makro, capaian ketenagakerjaan Indonesia pada 2019 memang terlihat mengesankan, salah satunya terlihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang semakin menurun. Namun sebenarnya masih banyak residu yang dapat mengancam keberlanjutan pembangunan.

Pertama, adalah terkait struktur tenaga kerja kita berdasarkan tingkat pendidikan yang masih didominasi oleh tamatan pendidikan rendah (SMP ke bawah).

Table 2 : Presentasi Pekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan

masih sekitar 58,7 persen dari total tenaga kerja Indonesia masih lulusan SMP ke bawah. Angka ini terlihat cukup sulit diturunkan selama 10 tahun terakhir.

Merubah porsi ini yang terlihat belum mampu dijawab oleh pemerintah sebelumnya, padahal anggaran pendidikan sudah 20 persen terhadap APBN.

Inilah yang menyebabkan hampir 30 persen tenaga kerja sulit beranjak dari sektor pertanian ke manufaktur. Kontribusi pertanian terhadap PDB 13,45 persen, namun tenaga kerja yang terserap mencapai 29,5 persen.

Artinya kue ekonomi yang relatif kecil, diperebutkan banyak tenaga kerja, oleh sebab itu, income per kapita di sektor ini relatif kecil. Sementara Manufaktur yang sudah menjadi leading sector (19,6 persen), hanya menyerap Tenaga kerja 14,1 persen

Tabel 3 : Industri Penopang Utama Ekonomi

 

Masalah struktur ketenagakerjaan inilah yang menjadi salah satu sumber ketimpangan sektoral dan pendapatan.

Kedua, memasuki era digital tentu akan banyak berhadapan faktor disrupsi teknologi. Bagaimana nanti tenaga kerja Indonesia yang masih > 58 persen berskill rendah (karena masih lulusan SMP ke bawah) menyikapi era digital dan automasi?

Tabel 4 : tantangan Disrupsi Teknologi 4.0

Tabel 5 : Daftar Pekerjaan yang Hilang di Era Automasi

Dari banyak survei kita sudah mengetahui bahwa automasi di satu sisi memberikan peluang namun juga memberikan ancaman terhadap tenaga kerja.

Apakah program kartu pra kerja dan program-program ketenagakerjaan dalam 5 tahun ke depan dapat membantu menjawab permasalahan struktural dan tantangan ini?

Terkait dengan kartu pra kerja, sekiranya pemerintah masih butuh waktu untuk menyiapkan dengan matang program  ini, khususnya penguatan basis data untuk penetapan calon penerima kartu pra kerja. Perlu verifikasi, uji coba, konfirmasi data, baru bisa meluas. Karena kalau tidak maka akan menimbulkan kerugian kepada pemakainya.

Kartu Pra Kerja juga berpotensi kehilangan manfaat jika dilakukan tanpa basis data yang terverifikasi. Untuk lebih mematangkannya, pemerintah dapat bekerja sama dengan dunia usaha agar calon tenaga kerja yang menerima pelatihan vokasi pada akhrnya dapat terserap di perusahaan. Durasi pelatihan juga perlu lebih lama, tidak bisa hanya 1-2 bulan dengan infrastruktur seadanya.

Tabel 6 : Automasi

 

Jadi untuk menghadapi automasi yang kian cepat, maka diperlukan upaya kolaboratif. Automasi merupakan keniscayaan, diberbagai negara telah terbuktu dampaknya dapat berpengaruh terhadap tingkat pendapatan, demografi dan lain-lain.

Tabel 7 :

Sebagian besar anak yang memasuki sekolah dasar pada tahun 2018 diprediksi akan bekerja dalam pekerjaan yang belum ada saat ini.

Ketiga, perlu adanya upaya mempercepat perbaikan kualitas ketenagakerjaan dengan melihat keterbatasan di sisi Pemerintah, maka perlu kolaborasi dengan lembaga-lembaga pendidikan swasta (formal/informal) dan dunia usaha.

1. Membangun Teaching Factory / Production Based (Pembelajaran Berbasis Kegiatan Produksi).

2. Pelatihan yang diberikan dalam berbagai sarana, belum cukup. Perlu diseleraskan dengan kebutuhan tenaga kerja. Revitalisasi BLK agar sesuai dengan kebutuhan pasar.

3. Memberdayakan lembaga kursus agar bermitra dengan Balai Latihan Kerja (BLK) di seluruh daerah. Ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja pendidikan rendah.

4. Membuka praktek kuliah kerja praktek/magang.

Keuntungan :

  1. Relevansi pendidikan bisa tercapai pada tingkat tertentu
  2. Lulusan mengenal langsung etos dan suasana industri
  3. Melalui kegiatan supervisi, dosen/instruktur terkinikan pengetahuannya
  4. Industri dapat pra-rekrut lulusan

Keperluan :

  1. Institusi pendidikan memberikan pendidikan dasar yang kuat
  2. Dukungan kebijakan kewajiban kerjasama pendidikan dan industri, BUMN bisa menjadi “pioneer”
  3. Dukungan peraturan yang memungkinkan sabbatical leave bagi dosen/instruktur.

Jadi memang betul saat ini kemampuan investasi dalam menyerap tenaga kerja semakin rendah. Berikit datanya:

Table 8 : Kemampuan Investasi dalam Menciptakan Lapangan Kerja Semakin Pudar

 

Dan telah terjadi pergeseran juga, pada 2013 direct investement msh dominan ke sektor sektor sekunder/manufaktur, tapi lima tahun berselang (2018) banyak masuk ke tersier (jasa).

Tabel 9 : Sektor Tradable Semakin Ditinggalkan Investor

 

Investasi banyak masuk, tapi dari investasi yang masuk itu belum berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena Indonesia tergolong negara yang masih boros modal. Untuk memproduksi 1 unit barang di Indonesia diperlukan lebih banyak modal, dibanding barang yang sama diproduksi di negara lain. Terlihat juga dari ICOR kita yang masih tinggi.

Investasi di sektor sekunder semakin ditinggalkan, karena sektor ini semakin tidak memberikan insentif bagi investor, justru sektor ini menyuguhkan banyak masalah:

Sulitnya akses lahan untuk investor (bandingkan dengan vietnam), masalah ketenagakerjaan, biaya logistik, fiskal, regulasi daerah, dan lain-lain.

Di sisi lain, sektor perdagagan digital, fintech, transportasi online, dan platform digital lainnya semakin diserbu konsumen dan pertumbuhannya lebih 2 kali pertumbuhan ekonomi nasional. Jelas investor tergiur investasi ke sektor-sektor ini (tersier).

Namun sayangnya sektor ini lebih kedap terhadap penyerapan Tenaga Kerja. Terutama yang tercatat sebagai formal worker (krn ojol blm tergolong dalam formal worker, tapi jumlahnya kian banyak).

Jadi tumbuhnya sektor jasa di Indonesia bukan ditopang oleh industri yang kuat. Seharusnya kemajuan sektor jasa ditopang oleh industri yang kuat. Industri yang kuat disokong oleh SDM berkualitas. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Teguh Santoso, S.E., M.Sc.

Dosen Departemen Ilmu Ekonomi FEB Unpad, Peneliti Center for Economics and Development Studies

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir