Menimbang Suku Bunga, Insentif Pajak dan Ekspor
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 25 June 2019 18:30
Penulis
Watyutink.com - Di tengah situasi pelik perekonomian yang melambat, perbincangan strategi untuk menggairahkan sektor riil termasuk investasi tentu tidak boleh terhenti. Hal itu kiranya penting agar upaya-upaya pencarian solusi atas masalah perekonomian tetap menjadi diskursus nasional yang menjadi tanggung jawab semua pihak.

Pada Minggu (23/6/2019), Indef kembali mengadakan seminar online yang melibatkan para jurnalis dengan tema “Suku Bunga, Insentif pajak dan Ekspor”. Masalah sukubunga, insentif pajak dan ekspor nasional menjadi krusial untuk diurai mengingat sehatnya sektor riil menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi dan bukan hanya mengandalkan sektor konsumsi.

Disadari selama ini, bahwa kinerja industri nasional tumbuh hanya sebesar 4,95 persen, atau di bawah angka pertumbuhan ekonomi 2018. Kontribusi ekspor Indonesia terhadap PDB juga masih relatif kecil (20,19 persen) dan cenderung mengalami penurunan. Padahal di masa lalu pertumbuhan industri pernah mencapai 25 -30 persen. Industri manufaktur yang tumbuh sehat diharapkan mempunyai multiplier effect yang luas dari sisi penerimaan negara dari ekspor, pajak dan berkurangnya pengangguran.

Namun, belakangan pertumbuhan sektor riil dan investasi khususnya FDI bagi target peningkatan angka ekspor nasional tak kunjung meningkat. Beberapa waktu terakhir angka ekspor malah turun, begitu pula angka impor. Padahal impor yang dilakukan biasanya dibutuhkan sebagai bahan baku dan bahan penolong bagi industri untuk menghasilkan produk-produk ekspor.

Elaborasi terhadap sebab macetnya sektor riil dan melambatnya investasi sepertinya telah terus menerus dilakukan. Namun, mengapa terkesan tak mempengaruhi kebijakan-kebijakan negara?

Salah satu kebijakan yang tetap tidak berubah adalah angka sukubunga acuan BI yang tetap 6 persen. Meskipun kerap disuarakan agar terjadi penurunan sukubunga acuan BI oleh pemerhati ekonomi, namun rapat Gubernur BI beberapa waktu lalu tetap memutuskan angka yang sama yakni 6 persen.

Padahal, terjadinya perlambatan pertumbuhan ekspor dan investasi ditengarai juga ikut dipengaruhi oleh kenaikan sukubunga acuan BI. Kenaikan sukubunga pinjaman, jelas menjadi batu sandungan bagi upaya menggairahkan investasi dan juga pertumbuhan sektor riil.   

Faktor apa saja kiranya yang menyebabkan otoritas moneter bergeming dalam menetapkan sukubunga acuan BI? Apakah karena sudah terlalu tergantung terhadap investasi portofolio? Atau, adakah sebab lain?

Belakangan, pemerintah juga sedang mengkaji untuk menurunkan pajak khususnya tarif PPh Badan Pasal 25/29 dari semula 25 persen menjadi 20 persen. Tujuannya, untuk menggairahkan masuknya investasi FDI ke Indonesia.

Menjadi pertanyaan, apakah pengurangan tarif PPh Badan Pasal 25/29 menjadi hanya 20 persen akan menjamin masuknya investasi FDI ke dalam negeri? Agaknya, hal itu harus berkaca juga dari pengalaman negara lain yang mempunyai tarif PPh Badan rendah dalam hubungannya dengan masuknya investasi FDI ke negara bersangkutan.

Apakah upaya meningkatkan angka investasi FDI dengan mengurangi pajak PPH Badan pasal 25/29 berhasil meningkatkan angka investasi? Tidak adakah faktor lain yang justru menjadi kunci penting bagi peningkatan kembali investasi FDI ke Indonesia? Apakah juga berhasil untuk meningkatkan angka ekspor?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Executive Director INDEF

Pemerintah melancarkan strategi untuk mengurangi PPh Badan dari semula 25 persen menjadi 20 persen. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi insentif untuk penggairahkan sektor riil, termasuk investasi. Sebagai catatan kebijakan ini sebenarnya telah digaungkan sejak 2015 lalu namun baru terealisir sekarang mengingat investasi masih menjadi persoalan serius pertumbuhan ekonomi. Tercatat bahwa Triwulan I 2019, pertumbuhan investasi sebesar 5,03 persen atau jauh lebih rendah dari Triwulan I/2018 yang sebesar 7,94 persen.

Pada dasarnya PPh Badan 25 persen tersebut merupakan level moderate mengingat di beberapa negara banyak yang menerapkan PPh Badan hingga 30 persen pada tahun 2019 saat ini. India, Philiphine dan Jepang menerapkan PPh Badan hingga 30 persen, bahkan Amerika Serikat sebesar 27 persen, sementara Indonesia bersama China, Korea dan Myanmar berada pada level 25 persen. Negara-negara lain, seperti Hongkong (16,5 persen), Singapore (17 persen), Swizterland (18 persen), dan Brunei Darussalam (18 persen) dibawah Indonesia. Apabila PPh Badan diturunkan menjadi 20 persen maka tarif PPh Badan tersebut sama dengan Cambodia, Thailand dan Vietnam. Tentu ini mungkin menjadi alasan negara ini bersaing untuk menarik investasi, khususnya Foreign Direct Investment (FDI) dari negara-negara luar.

Meski demikian, kami melihat kebijakan tersebut belum tentu efektif menarik minat investasi mengingat banyak persoalan serius yang terkait perpajakan maupun diluar perpajakan yang justru menjadi problem. Laporan Easy of Doing Business (World Bank, 2019) melaporkan bahwa peringkat “Paying Taxes” kita masih berada pada 112 dari 190 negara, jauh lebih rendah dibandingkan dengan Korea yang memiliki peringkat 24 atau peringkat 21, meskipun memiliki PPh Badan yang sama. Ini sangat terkait dengan administrasi perpajakan maupun insentif perpajakan, transparansi, kesederhaaan sistem pemungutan (user friendly) dan lain sebagainya serta konsistensi peraturan. Faktor lain, sangat terkait dengan stabilitas politik, ketenagakerjaan, infrastruktur yang memadai hingga konsistensi fasilitias fiskal pada daerah yang ditetapkan pada sebagai kawasan khusus, kawasan industri maupun kawasan perdagangan bebas.

Ini juga dibuktikan, bahwa belum tentu tarif PPh yang rendah akan dengan sendirinya FDI masuk dengan cepat.  Singapura dengan PPh Badan sebesar 17 persen namun pertumbuhan rata-rata FDI nya dalam periode 2015-2018  hanya 2,6 persen, kemudian Hongkong PPh Badan sebesar 16,5 persen namun pertumbuhannya dalam periode yang sama sebesar 5,1 persen, Brunei Darussalam dengan PPh sebesar 18,5 persen justru pertumbuhan FDI nya bahkan minus -163,48 persen, sementara Indonesia dengan PPh 25 persen sendiri pertumbuhan rata-rata FDI nya mencapai 98 persen (World Investment Report, 2019).  Ini artinya, PPh badan mungkin sebagai langkah awal tetapi itu masih kurang dari apa yang diharapkan dunia usaha saat ini.

Perlu dipikirkan ulang mengenai antisipasi dari dampak terhadap perpajakan, khususnya PPh Pasal 25/29 Badan mengingat pengurangan tarif PPh Badan 25 persen menjadi 20 persen. Kami memperkirakan pada tahun 2019 perkirakan penerimaan PPh Badan pasal tersebut tanpa penurunan tarif sebesar Rp265,78 triliun rupiah.  Apabila PPh badan diturunkan sebesar 20 persen maka penerimaan PPh akan menjadi sebesar Rp212,63 triliun. Dengan kata lain,  pemerintah akan kehilangan pajak dari PPh Badan sebesar Rp53,16 triliun. Ini dengan catatan bahwa PPh Badan ini dikenakan tanpa memperhitungan insentif fiskal lainnya.  Artinya, pemerintah akan shortfall penerimaan pajak yang sangat besar tiga kali.  Pertama, sebagai akibat asumsi pertumbuhan ekonomi yang meleset dibawah 5,3 persen, dimana kami memperkirakan sebesar 5,1 persen pada tahun 2019.  Kedua, target penerimaan pajak yang realisasinya diperkirakan hanya sebesar 93 persen. Ketiga, adanya pengurangan PPh badan dengan implikasi pengurangan penerimaan pajak yang diperkirakan mencapai Rp53,16 triliun.

Kalau ini terjadi mau tidak mau, kalau kebijakan penerimaan PPh Badan menjadi sebesar 20 persen diterapkan awal bulan Juli 2019 maka dikhawatirkan akan berdampak defisit akan semakin membesar. Setidaknya perhitungan terbesar akan mencapai minus Rp349,16 triliun atau sebesar 2,12 persen dari PDB. Ini perlu kecermatan dan perlu pembahasan dengan legislatif (DPR) apabila kebijakan PPh Badan memang akan ditetapkan tahun 2019. Bisa saja hal ini tidak akan terjadi apabila terjadi penghematan atau efesiensi belanja pemerintah, namun tanpa perhitungan yang matang maka lagi-lagi banyak program di tahun 2019 tidak akan berjalan sempurna.

Karena itu, sebelum kebijakan ini benar-benar diterapkan perlu disampaikan ke publik konsekuensi keberlanjutan fiskal, termasuk kita akan menambah utang baru apabila ini akan diterapkan pada tahun 2019. Bila tidak mari kita sama-sama kencangkan ikan pinggang, tetapi apakah ini akan berdampak ke pertumbuhan ekonomi semakin baik dalam jangka pendek? Saya melihat akan terjadi penurunan pada sumbangan investasi pemerintah pada pertumbuhan ekonomi apabila kebijakan ini dilakukan dalam waktu dekat tanpa dilakukan persiapan matang. Alih-alih meningkatkan pertumbuhan ekonomi namun justru akan membuat kondisi tidak lebih baik dalam jangka pendek.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

Isu tentang "Suku Bunga Acuan Perlu Diturunkan" merupakan respon atas hasil RDG BI kamis lalu yang ternyata masih memutuskan untuk menahan bunga acuan di tingkat 6 persen.

Menurut kami, sudah saatnya bunga acuan diturunkan, mengingat beberapa hal yang menjadi pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, Mendorong investasi di sektor riil dan ujungnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah hal yang urgent dilakukan saat ini. Kembali ditahannya bunga acuan selama 8 bulan berturut-turut di level 6 persen membuat momentum mendorong perekonomian bisa hilang. Kebijakan ini memang dapat membuat arus modal jangka pendek (hot money) betah tinggal di Indonesia, namun seiring negara-negara lain yang mulai melakukan ekspansi moneter dgn penurunan suku bunga acuan mereka, maka sektor riil Indonesia semakin tidak kompetitif karena bunga tinggi (cost of fund mahal).

Upaya penurunan suku bunga acuan di negara-negara lain mereka lakukan untuk memberikan stimulus pada pertumbuhan ekonomi, utamanya agar dampak perang dagang AS-China tidak terlalu ‘menggerogoti’ kinerja ekonomi sektor riil.

Bunga acuan The Fed pun diperkirakan akan menahan bunga hingga 2020, bahkan ada kemungkinan turun ke depan.

Selain menahan bunga acuan hanya akan mengundang hot money yang akan semakin membuat ekonomi rentan jika gejolak tiba-tiba datang, bunga di luar negeri yang jauh lebih murah juga membuat pelaku usaha di Indonesia tergiur untuk pinjam dana dari luar negeri. Akibatnya utang luar negeri (ULN) Swasta naik dan risiko nilai tukar juga meningkat. Ini terlihat dari kenaikan ULN yang juga diumumkan BI 3 hari menjelang keputusan RDG.

Kedua, Pemerintah dan BI diharapkan segera melakukan respon kebijakan atas dampak perang dagang ke sektor riil. Di sisi kebijakan moneter upaya ini diharapkan juga dilakukan melalui penurunan suku bunga acuan agar produk-produk Indonesia tetap kompetitif. Jika suku bunga masih jauh lebih tinggi dari negara lain, maka ekonomi kita akan semakin sulit bersaing. Dengan bunga turun maka ekspor yang melambat dapat didorong agar menguat, dan impor yang meningkat bisa dihambat dengan geliat produksi dunia usaha di dalam negeri yang meningkat.

Ketiga, Memang ada yang kemungkinan menjadi pertimbangan utama otoritas moneter saat ini, yaitu defisit transaksi berjalan yang cukup lebar (-2,6 persen terhadap PDB pada Triwulan I 2019). Namun, solusinya bukan dengan “membuat nyaman” hot money dengan iming-iming bunga tinggi. BI harus berani melakukan "detoksifikasi" agar inflow yang masuk ke Indonesia berasal dari investasi langsung (FDI) sehingga dapat mengungkit pertumbuhan ekonomi yang sedang lesu.

Keempat, Secara umum di 2019 ini nilai tukar Rupiah cukup stabil dan Inflasi masih dalam target BI, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan jika ekonomi distimulasi dengan penurunan bunga acuan.

Kelima, Terlebih lagi rating investasi Indonesia meningkat, ini harus dimanfaatkan. Bukan untuk menarik para spekulan yang masuk ke pasar Indonesia hanya karena selisih bunga, tapi untuk investor (dalam dan luar negeri) yang hendak mendirikan pabrik-pabrik dan berusaha di Indonesia.

Terakhir, Kebijakan GWM yang dilonggarkan 50 bps sepertinya belum akan signifikan mendorong perekonomian, karena di saat yang bersamaan Perbankan juga harus berkompetisi dengan pemerintah untuk memperebutkan likuiditas di pasar seiring pemotongan pajak bunga obligasi Pemerintah. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Perlambatan ekspor dan defisit neraca perdagangan menjadi isu penting yang perlu segera disikapi secara serius.

Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, ekspor Indonesia hingga saat ini belum mampu memberikan kontribusi yang optimal untuk perekonomian. Hal ini terlihat dari kontribusi ekspor Indonesia terhadap PDB yang masih relatif kecil (20,19 persen) dan cenderung mengalami penurunan.

Sementara, negara-negara lain di ASEAN seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam menunjukkan hal sebaliknya. Ekspor Malaysia berkontribusi sebesar 71 persen terhadap PDB nya, sementara ekspor Vietnam memberikan kontribusi 101,6 persen terhadap PDB nya. Artinya ekspor Vietnam lebih besar dari PDB nya.

Jika melihat peranan Indonesia dalam percaturan ekspor dunia pun masih terlihat rendah. Peringkat ekspor Indonesia di dunia hanya menempati posisi 29, dengan pangsa hanya 0,9 persen terhadap total ekspor dunia. Sementara China menempati posisi tertinggi dengan kontriusi sebesar 13 persen terhadap total ekspor dunia.

Di ASEAN, Indonesia masih tertinggal dengan Singapura, Vietnam, Thailand dan Malaysia. Pangsa ekspor Indonesia di dunia juga terlihat stagnan di kisaran 0,9 persen. Sementara pangsa ekspor Vietnam di dunia terlihat mengalami peningkatan dari 0,8 persen di 2014 menjadi 1,4 persen di 2018.

Setelah pada 2018 lalu Indonesia mencatatkan defisit neraca perdagangan terbesar sepanjang sejarah (-8,57 miliar dolar AS), sepertinya pada 2019 ini belum banyak mengalami perubahan, setelah pada Januari – April 2019 Indonesia masih mengalami defisit sebesar 2,56 miliar dolar AS.

Pembahasan selanjutnya adalah, apa penyebab sulitnya ekspor Indonesia terakselerasi dan berkontribusi lebih besar terhadap PDB?

Pertama, Negara tujuan ekspor Indonesia masih relatif terbatas pada beberapa negara traditional ekspor. Hal ini karena kurang agresifnya Indonesia dalam melakukan penetrasi pasar ekspor.

Kedua, Keputusan Indonesia dalam melakukan FTA dengan beberapa negara/regional tidak didahului persiapan dan strategi yang optimal.

Ada beberapa FTA yang akan diimplementasikan, sejauh apa persiapan yang telah dilakukan?

Ketiga, Ketergantungan ekspor Indonesia pada komoditas, yang rentan terhadap gejolak perubahan harga

Keempat, Kurangnya daya dukung untuk menciptakan produk ekspor yang bernilai tambah tinggi dan berdaya saing di pasar global, dan tentu masih terdapat penyebab lainnya selain pon 1-4.

Pelemahan ekspor dan membengkaknya defisit neraca perdagangan perlu segera disiasati dengan berbagai bauran kebijakan, beberapa strategi jangka pendek diantaranya:

Pertama, FTA jangan hanya diarahkan ke Negara maju tapi lebih penting ke Negara-Negara berkembang dan low-income yang prospek bagi pasar barang Indonesia (karena negara berkembang juga relatif minim Non Tariff Measures). Sebagai contoh FTA di Kawasan Afrika terlambat diinisiasi, sehingga produk Indonesia kurang bisa bersaing. Beberapa Negara Afrika menerapkan bea masuk hingga 40 persen terhadap produk impor-non FTA. Perjanjian kerjasama pembebasan bea masuk ke Srilanka, dan Bangladesh untuk ekspor produk transportasi (kereta api dan pesawat udara) bisa mempercepat penetrasi produk Indonesia.

Kedua, Peran KBRI dan atase perdagangan di setiap negara perlu dioptimalkan dan lebih berorientasi pada peningkatan kinerja perdagangan. Menjalankan fungsi sebagai market intelligent, untuk mengidentifikasi kebutuhan produk, identifikasi selera konsumen di Negara tujuan, hambatan perdagangan hingga jaringan distribusi di negara tujuan ekspor. Disarankan adanya kontrak antara presiden dengan para duta besar, misalnya minimum per tahun harus hasilkan pertumbuhan ekspor non-migas 10-20 persen. Ada reward dan punishment sehingga fungsi Dubes optimal untuk meningkatkan ekspor, bukan sekedar seremonial.

Ketiga, Di tengah kecamuk “perang dagang” Indonesia perlu mencari dan memanfaatkan peluang dengan upaya bilateral. Misal, ketika China menunda impor minyak kedelai dari AS, maka ekspor CPO ke China berperluang untuk ditingkatkan. Mengingat China memerlukan minyak nabati dan Indonesia berpeluang untuk mengekspor komoditas tersebut.

Keempat, Evaluasi biaya expo dan trade center yang dianggap kurang efektif dalam mencari calon pembeli dan memasarkan produk Indonesia. Lokasi expo diluar negeri yang kurang strategis, boros dan tidak berkelanjutan harus di hapus dari daftar anggaran. Lebih baik mungkin jika pemerintah banyak memfasilitasi produsen dan eksportir. (pso)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas             Ironi yang Tak Pantas Dibiarkan Berulang             Pemerintah Harus Tunjukan Penggunaan Utang  Secara Produktif