Menimbang Jurus Otoritas Moneter Kita
berita
Ekonomika
Sumber Foto : marsih.com (gie/watyutink.com) 18 August 2018 15:00
Penulis
Kemelut konflik perang dagang Amerika Serikat (AS) dan Turki beberapa waktu belakangan dinilai berpengaruh terhadap gejolak mata uang di sejumlah negara termasuk Indonesia. Nilai mata uang rupiah dihadapan dolar AS terpuruk dan sempat menyentuh angka Rp14.600 per dolar AS ditambah melebarnya current account defisit (CAD) per Juli 2018 menjadi 8 miliar dolar AS atau setara dengan 3 persen PDB. Hal itu merupakan defisit terbesar sejak 2014 sebesar 3,1 persen.

Oleh sebab itu untuk mencegah semakin derasnya kemerosotan nilai rupiah Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada Rabu (15/8) memutuskan menaikkan suku bunga acuan BI 7-day (Reverse) Repo Rate sebesar 25 basis point (bps) ke level 5,50 persen. Kenaikan tersebut merupakan kali yang ke 4 BI menaikkan suku bunga acuan pada tahun ini. Namun BI memastikan sikap kebijakan moneternya tak berubah dengan tetap antisipatif dan fokus menjaga stabilitas ekonomi terutama kurs rupiah terhadap dolar AS. Suku bunga deposit fallacy turut naik 25 bps menjadi 4,75 persen sedangkan suku bunga lending facility meningkat 25 bps ke level 6,25 persen.

Konflik Turki dan AS diperkirakan akan memanjang. Erdogan tetap menantang AS dan Trump terakhir juga tengah menyiapkan ancaman serangan perang dagang baru terhadap Turki. Perekonomian AS juga makin menguat dan ada gelagat dinaikkannya lagi suku bunga "The Fed". Akankah itu menyebabkan kembali goncangnya mata uang di sejumlah negara termasuk rupiah? Sampai kapan BI akan menerapkan pola menaikkan suku bunga acuan untuk meredam dampak kejatuhan kurs rupiah? Sementara cadangan devisa semakin tergerus menjadi 118 miliar dolar AS?

Belum lagi, catatan tentang melebarmya CAD yang rupanya dipengaruhi oleh kenaikan impor barang produktif seperti bahan baku dan barang modal. Dalam situasi seperti itu, bagaimana memastikan CAD tetap dalam keadaan aman?

Batas aman untuk CAD disebutkan pada 3 persen terhadap PDB bila keadaan keuangan global normal. Menjadi tidak normal bila kondisi ekonomi global terus saja memburuk dan memungkinkan BI untuk menurunkan lagi level indikator CAD ketingkat yang lebih rendah lagi.

Langkah-langkah BI untuk meredam pelemahan rupiah belakangan tentu harus dievaluasi, karena sepertinya tidak mungkin akan terus menerus menaikkan suku bunga acuan. Dampak kenaikan suku bunga pun belakangan tidak mampu meredam fluktuasi kurs rupiah yang jatuh lebih dalam. Lagipula, sebagian pengamat menilai jika jurus menaikkan suku bunga terus diterapkan, dikhawatirkan akan menurunkan tingkat kepercayaan pasar terhadap cara penanganan krisis oleh BI. Hal Itu bisa berakibat semakin derasnya capital outflow.

Terkait itu, BI menyatakan akan melakukan pemantauan ulang pada September 2018 mendatang. BI juga siap untuk mengkalibrasi lagi tingkat suku bunga 7-DRRR yang disesuaikan dinamika pasar domestik dan global. Tingkat suku bunga acuan terakhir dipandang sebagai upaya untuk tetap menarik pelaku pasar, selain melihat perkembangan premi risiko global. BI juga memastikan, melanjutkan langkah akselerasi pendalaman dengan contoh impelementasi "Indonia" yang akan diikuti instrumen OIS/overnight dan IRS untuk mengefisienkan struktur suku bunga pasar.

Sudah tepatkah jurus-jurus yang dilakukan otoritas moneter Indonesia? Apa yang terjadi jika ke depan mata uang rupiah tetap saja tumbang digoyang perkasanya dolar AS? Skenario penyelamatan apa yang mungkin dilakukan?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Dosen Departemen Ilmu Ekonomi FEB Unpad, Peneliti Center for Economics and Development Studies

Kondisi perekonomian global pada beberapa waktu terakhir ini memang memaksa BI harus melakukan langkah-langkah untuk meredam depresiasi rupiah lebih dalam. Tapi saya yakin BI telah memiliki perhitungan yang sangat matang ketika menetapkan kebijakan pengetatan moneter. Kebijakan BI memang cenderung hawkish atau agresif. Artinya, kondisi isu-isu terkini terkait dengan perang dagang dan kondisi konflik AS dengan Turki mungkin menjadi sebuah concern bagi BI untuk mengantisipasi agar rupiah tidak terdepresiasi lebih dalam. Sehingga menurut BI langkah-langkah itu perlu dilakukan untuk menjaga agar sektor keuangan di Indonesia tetap menarik bagi investor. Namun, yang perlu dikaji adalah bagaimana efektifitas dari kebijakan tersebut, karena nyatanya sudah 4 kali menaikkan 7-DRRR, rupiah tetap saja masih labil.

Kesimpulan sementara, isu stabilitas itu memang belum terjawab dengan jurus pengetatan moneter. Yang perlu dipertanyakan memang sejauh mana efektivitas kebijakan terkait volatilitas mata uang rupiah. Hal itu masih menjadi tanda tanya besar. Namun, perlu dipertimbangkan juga perihal menaikkan 7-DRRR itu nampaknya tidak semata menyasar rupiah. Saya yakin BI memiliki satu pertimbangan lain yang sangat penting yaitu menjaga confidence pelaku pasar terhadap perekomian Indonesia. Karena, menaikkan tingkat bunga sebetulnya sama saja dengan memberikan sinyal bahwa perekonomian Indonesia masih on the track. Masih sehat, sehingga menaikkan tingkat bunga pun tidak akan menjadi suatu masalah terhadap perekonomian dalam negeri.

Jadi poin utamanya adalah BI pasti memiiki perhitungan matang terkait pengambilan kebijakannya. Tentunya bertujuan ingin menjadikan pasar keuangan kita lebih menarik, kemudian menjaga kepercayaan pelaku pasar terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Khususnya dari para investor portofolio di pasar keuangan.

Meski kita mempercayai kebijakan BI, namun kita patut mempertanyakan lagi--dengan kajian-kajian lebih mendalam secara akademik--sejauh mana efektifitas kebijakan moneter terhadap stabilitas rupiah. Yang dikhawatirkan adalah, rupiah  tidak kunjung stabil meskipun sudah dilakukan kenaikan tingkat bunga dan sektor keuangan domestik yang justru terdampak.

Analisanya, jika 7-DRRR naik, maka pasti akan diikuti kenaikan tingkat bunga pasar uang antar bank. Biaya dana di pasar uang antar bank akan semakin mahal, lalu tingkat bunga deposito juga pasti akan naik (cost of fund naik), sehingga tingkat bunga kredit juga ikut naik. Belum lagi, kenaikan 7-DRRR itu akan diikuti dengan kenaikan deposit facility, juga lending facility. Artinya lagi, pasti akan ada trade off ketika BI menerapkan kebijakan moneter ketat. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Departemen Ilmu Ekonomi FEB Unpad, Peneliti Center for Economics and Development Studies

Kita tidak against terhadap kebijakan moneter ketat. Tetapi ketika akan diambil kebijakan serupa perlu dilihat dulu bagaimana dampaknya terhadap sektor keuangan dan perbankan. Sebenarnya kebijakan kenaikan bunga BI yang terbaru kemarin itu di luar ekspektasi pelaku pasar. Bahkan beberapa lembaga membuat mini survey kepada para pengamat ekonomi. Hampir semuanya mengatakan BI akan menahan kenaikan suku bunga acuan 7-DRRR.

Memang langkah pengetatan moneter terbilang wajar karena tidak ada pilihan lain. Hanya, isu berikutnya adalah pada dampak tingkat bunga dan kredibilitas bank sentral ketika sasarannya adalah nilai tukar.

Kalau masalah current account defisit (CAD) sebenarnya bukan ranah BI secara langsung. Meskipun itu juga ada peran BI ketika berbicara masalah eksternal. Pada CAD, banyak stakeholder di situ. Memang, itu masalah struktural dan tidak bisa instan diselesaikan. Namun dalam jangka pendek ini kita perlu apresiasi langkah pemerintah dalam upaya menurunkan defisit, seperti menunda pelaksanaan proyek-proyek yang impor content-nya tinggi.

Pemerintah juga mengupayakan optimalisasi devisa hasil ekspor (DHE). Saat ini baru 80 persen DHE yang telah masuk atau dibawa pulang ke Indonesia. Sisanya masih tersimpan di bank-bank luar negeri. Hal itu adalah upaya non struktural atau persuasif berupa himbauan kepada eksportir untuk membawa pulang ke Indonesia DHE yang tersimpan di luar. Dari 80 persen yang berhasil dipindahkan ke dalam negeri, sekitar 30 persennya baru bisa dikonversi menjadi rupiah. Sisanya masih dalam bentuk valas. Kalau yang masih dalam bentuk valas itu dikonversi menjadi rupiah, maka akan membantu supply terhadap dolar AS sehingga rupiah kemungkinan akan terapresiasi kalau ada konversi dari valas ke rupiah dari DHE tersebut.

Mungkin insentif yang perlu diberikan kepada pelaku usaha adalah kemudahan ketika mereka ingin mendapat mata uang dolar AS kembali. Karena upaya konversi itu juga membutuhkan biaya. Kebutuhan biaya itulah yang mungkin bisa difasilitasi oleh pemerintah. Hal lain, ketika pelaku usaha ingin mengajukan pinjaman in term of US Dollar,  tingkat bunganya juga perlu di subsidi. Berbagai insentif pada prinsipnya bisa dilakukan.

Kesimpulannya terkait CAD, hal itu memang tidak bisa instant diselesaikan. Butuh revitalisasi struktur ekspor. Kemudian, dalam jangka panjang diharapkan kita tidak lagi tergantung pada eksport komoditas. Daya saing ekpor kita untuk produk-produk manufaktur secara relatif memang masih lebih rendah. Akibatnya kita selalu bergantung pada ekspor komoditas. Sementara harga komoditas cenderung lebih fluktuatif atau tidak menentu. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia

Bank Indonesia pada tahun ini untuk kesekian kalinya menaikkan suku bunga sebagai respon terhadap pelemahan rupiah hingga menembus Rp14.600 per dolar AS. Ada berbagai faktor yang mendorong pelemahan rupiah sepanjang 2018. Mulai dari kenaikan suku bunga acuan the Fed pada bulan Maret dan Juni, memburuknya neraca perdagangan pada Mei lalu, hingga melebarnya defisit transaksi berjalan pada kuartal ketiga 2018, dibarengi oleh meningkatnya ketidakpastian global yang dipicu krisis Turki serta perang dagang AS dan China. Setiap kali ada tekanan terhadap rupiah, BI hampir selalu merespon dengan menaikkan suku bunga. Apakah ini adalah respon yang tepat?

Saya melihat BI seperti melupakan bahwa penyebab pelemahan rupiah bergitu beragam, karena itu solusi terhadap pelemahan rupiah seharusnya tidak selalu dalam bentuk kenaikan suku bunga. Lalu apa yang harus dilakukan? Untuk mendapatkan solusi yang tepat, kita harus memahami kenapa rupiah kita begitu rentan terhadap shock global. Kenapa rupiah kita begitu mudah terdepresiasi.

Kenapa rupiah kita begitu rentan? Ada dua alasan.

Pertama, transaksi berjalan di neraca pembayaran kita hamper selalu mengalami defisit. Neraca perdagangan diwarnai oleh ekspor yang pertumbuhannya sangat bergantung kepada dinamika harga komoditas di pasar global. Sementara ekspor barang-barang manufaktur kalah bersaing di pasar global, disebabkan oleh berbagai faktor mulai dari kelangkaan barang modal dan bahan baku, kerumitan perburuhan dan pengupahan, sampai pada keterbatasan infratruktur pendukung.

Ketika harga komoditas di pasar global jatuh, pertumbuhan ekspor seperti terhenti. Ketika permintaan dalam negeri naik, industri memacu investasi, pertumbuhan impor barang modal dan bahan baku terpacu melewati pertumbuhan ekspor. Belum lagi bicara ekspor dan impor migas. Lifting minyak yang terus menurun hingga mendekati 700 juta barel per hari, membuat kenaikan harga minyak justru membuat impor minyak melambung tinggi menciptakan defisit transaksi minyak yang tinggi. Karakteristik neraca perdagangan ini terlihat nyata pada data Juli 2018 dimana kita kembali mengalami defisit sebesar 2,03 milyar dolar AS. Total defisit perdagangan dari Januari hingga Juli 2018 sudah lebih dari 3 miliar dolar AS.

Defisit Transaksi Berjalan terutama diperburuk oleh neraca perdagangan jasa, dan neraca pendapatan primer. Pada sektor jasa, hampir seluruh jasa pelayaran dan asuransi untuk keperluan impor kita menggunakan perusahaan asing. Sungguh ironi, negara kita yang merupakan negara kelautan dimana dua pertiga luas wilayah adalah lautan justru tidak memiliki perusahaan pelayaran yang bisa membantu seluruh kegiatan ekspor dan impor kita. Demikian juga dengan asuransi. Yang menyedihkan kondisi ini sudah diketahui belasan tahun yang lalu, tapi seperti tidak pernah ada upaya memperbaiki.

Neraca Penerimaan Primer menjelaskan berapa besar return investasi yang harus kita bayarkan kepada para pemodal asing yang berinvestasi di Indonesia. Defisit neraca pendapatan primer kuartal ketiga 2018 yang mencapai kurang lebih 8 milyar dolar AS berperan signifikan terhadap defisit transaksi berjalan sebesar -4,3 miliar dolar AS. Angka ini menjelaskan bahwa bila kita bisa menekan defisit neraca pendapatan primer hingga 50 persen, transaksi berjalan bisa jadi akan surplus.

Ironisnya sekali lagi, tidak pernah ada upaya mengurangi defisit neraca pendapatan primer. Kuncinya adalah kita terlalu liberal. Kita memang membutuhkan investasi asing, tetapi seharusnya kita masih punya posisi tawar untuk menahan para investor asing dalam menarik keuntungan dari investasi mereka. Kita bahkan bisa seperti China yang memaksa para investor asing untuk menanamkan kembali keuntungan mereka di dalam negeri, sehingga investasi langsung di China terus mengalami peningkatan yang berkesinambungan.

Rupiah kita mengalami kerentanan disebabkan kita membiarkan transaksi berjalan kita selalu defisit, tanpa kita berupaya sungguh-sungguh untuk membuatnya surplus. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia

Penyebab kedua, kerentanan rupiah adalah struktur modal asing yang masuk lebih didominasi oleh portofolio. Investasi langsung (PMA) cenderung stagnan, sementara investasi portofolio terus meningkat, sebagaimana terlihat di kepemilikan asing pasar modal dan pasar SBN.

Dominasi asing di pasar modal dan pasar SBN adalah sumber utama kerentanan. Saat terjadi shock eksternal, investor asing menarik investasinya menyebabkan kejatuhan harga-harga saham dan SBN sekaligus memicu depresiasi rupiah. Fenomena dampak sudden reversal terhadap rupiah sudah berulang kali kita alami.

Darmin Nasution saat menjabat Gubernur Bank Indonesia sempat menyebutkan investasi asing dalam bentuk portofolio adalah para tamu yang tak diundang. Investasi portofolio merupakan hot money yang lebih banyak mudaratnya dibandingkan manfaat. Tapi ironisnya sekali lagi, tidak pernah ada upaya untuk membatasi investasi portofolio asing. Di saat pasar modal dan pasar uang mengalami bullish otoritas baik BI maupun Kemenkeu seakan ragu menerapkan capital flows manajemen yang sangat dibutuhkan untuk mengurangi dampak negatif hot money. Ketika kondisi berbalik bearish, BI dan Kemenkeu semakin tidak punya keberanian melakukan Capital Flows Management. Sehingga pada akhirnya kita seperti keledai yang berulang kali terperosok di lubang yang sama.

Alternatif solusinya adalah:

Kenaikan suku bunga acuan jelas bukan satu-satunya solusi menghadapi pelemahan rupiah. Bahkan kita bisa melihat bagaimana kenaikan suku bunga acuan yang begitu tinggi di Argentina dan juga Turki pada tahun ini tidak efektif meredam pelemahan mata uang Peso dan Lira. Kita juga pernah mengalami bahwa kenaikan suku bunga acuan hingga diatas 50 persen pada tahun 1998 justru mendorong perekonomian kita ke jurang krisis yang lebih dalam.

Kunci mengatasi pelemahan rupiah ada di kepercayaan pasar. Semakin mampu kita membangun kepercayaan pasar semakin kuat dampaknya terhadap penguatan rupiah. Lalu bagaimana kita membangun kepercayaan pasar? Sederhana! Fokus kepada semua sumber-sumber kerentanan rupiah seperti saya uraikan diatas. Fokus mengatasi pertumbuhan impor yang melebihi ekspor. Fokus kepada upaya mengurangi defisit perdagangan jasar dan defisit neraca pendapatan primer. Memang ini bukan solusi jangka pendek. Tapi harus ada upaya yang konkrit yang ditujukan untuk ini dan dikomunikasikan kepada pasar. Agar pelaku pasar punya gambaran jangka panjang bahwa ke depan rupiah akan lebih kuat didukung oleh transaksi berjalan yang surplus dan berkesinambungan.

Membangun kepercayaan pasar bukan dengan menawarkan insentif suku bunga yang tinggi. Melainkan  dengan gambaran utuh bahwa perekonomian Indonesia kedepan akan ditopang oleh struktur modal asing yang berkesinambungan. Perekonomian Indonesia memiliki semua potensi yang diidamkan oleh para investor. Manfaatkan itu. Lakukan capital flows management secara terukur agar investasi asing yang masuk lebih banyak dalam bentuk investasi langsung. Jangan ragu untuk membatasi gerak para trader yang berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Investasi portofolio harus lebih didominasi oleh real investor, bukan para pemburu rente. Sekali lagi,  ini artinya jangan naikkan suku bunga. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Belum selesai tekanan dari perang dagang dan ancaman suku bunga yang dipicu Amerika Serikat, rupiah harus kembali tertekan sebagai akibat dari rekan sesama emerging markets (EM) Turki. Lira yang tertekan memiliki efek idiosinkratik kepada Indonesia yang berada pada satu keranjang EM bersama dengan Turki, Brazil, India. Meski tekanan telah mereda, namun efek kelembaman ekspektasi masih tetap menjalar dalam. Belum lagi ditambah dengan rentang Neraca Akun Semasa (Current Account Deficit) yang malah semakin lebar. Bagaimana rupiah bisa selamat?

Untuk meredam ekspektasi yang liar, yang terkadang berubah menjadi spekulasi jahat, seorang ekonom pemenang nobel kesohor, Paul Krugman, pernah memberikan sebuah resep mujarab. Krugman berpendapat bahwa tidak bisa tidak, aksi spekulasi harus segera dipangkas oleh kontrol modal (capital control) yang melekat tegas. Pendapat Krugman boleh jadi sebuah antitesa tren arus lalu lintas modal bebas namun pengalaman Malaysia dan Korea Selatan di tahun 1998 serta Argentina di tahun 2002 bahkan Turki di awal minggu ini menjadi bukti sahih ampuhnya kontrol modal tersebut untuk melipat aksi spekulasi yang berlebihan. Tentu kontrol modal ini sifatnya sangat temporer mengingat jika digunakan secara berlebihan malah akan menjadi kontraproduktif. Sehingga menurut Krugman, yang menjadi mantra kebijakan adalah bersifat heterodoks di jangka pendek sembari menjamin kredibilitas kebijakan yang bersifat ortodoks dijangka panjang. Jadi ini adalah bagai seni menekan pedal rem dan gas yang akan menghasilkan keseimbangan baru di masa mendatang.

Argumen Krugman sejatinya tidak benar-benar baru, adalah James Tobin seorang pemenang nobel dan “die hard” nya Keynes yang pertama kali memberikan sebuah istilah teknis yang tersohor dengan nama “Tobin Tax”. Idenya adalah bagaimana arus modal jangka pendek bisa ditahan dengan sebuah sanksi (pajak) pada setiap aksi transaksi spekulatif di jangka pendek. Hal ini memang cukup kontroversial jika diterapkan mengingat kemungkinan efek negatifnya yang juga lumayan besar. Pembuat kebijakan perlu dibekali keahlian tinggi sebagaimana Sean Boswell dalam Sekuel film Fast and Furious Tokyo Drift, dibekali teknik nge-drift tingkat tinggi oleh Han untuk bisa berkompetisi dengan “the drift king” Takashi. Jika Sean adalah Pembuat kebijakan dan Takashi adalah spekulan, maka Teknik drift yang dimaksud adalah kontrol modal. Jika tidak berhati-hati maka jurang menanti. 

Potensi kehilangan kepercayaan internasional tinggal disela nadi yang berujung arus deras modal keluar. Mengerikan!

JIka demikian, apakah pemerintah memiliki keberanian tersebut? Jika tobin tax terdengar terlalu menakutkan, maka sebenarnya ada solusi lain berupa “reverse tobin tax yang mana pada prinsipnya masih berlokus pada kontrol modal namun dengan perspektif yang berbeda. Kebijakan ini memberikan insentif kepada para pemodal jika mereka mau berlama-lama tinggal di Indonesia dengan melakukan investasi jangka Panjang. 

Bagaimana dengan Bank Indonesia? Apakah kenaikan 7 days repo rate secara agresif adalah langkah yang tepat? Rupanya, jika melihat tren historikal, karakter rupiah terhadap kenaikan suku bunga cenderung non-monotonic. Karakter yang non-monotonic ini menyiratkan bahwa kenaikan suku bunga yang tidak terlalu tinggi akan memiliki kecenderungan untuk membuat rupiah terapresiasi namun kenaikan yang agresif justru membuat rupiah terdepresiasi. Ibarat Panadol, cukup diminum 3 kali sehari, jika lebih maka efeknya malah bisa merusak tubuh. 

Perlu ada pendalaman pasar sehingga bisa melibas pengaruh asing yang mendominasi portofolio jangka pendek. Instrumen kebijakan pun perlu dibuat lebih kaya sehingga bisa menampung para pemodal domestik yang miskin pilihan dan kering secara kapasitas.(Pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pajak lebih Besar untuk Investasi Tidak Produktif             Semua Program Pengentasan Kesenjangan Harus dikaji Ulang             Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi