Mengulik Rehab-Rekon Pasca Bencana Lombok
berita
Ekonomika
Sumber Foto : Antara - Watyutink.com 25 February 2019 17:00
Penulis
Watyutink.com - Gempa Lombok pada Agustus 2018 menyisakan duka panjang bagi para korban. Sampai saat ini--enam bulan kemudian—banyak korban gempa yang belum mendapatkan jatah bantuan hunian tetap (huntap). Padahal, musim telah memasuki penghujan dan masih banyak warga terdampak gempa belum menerima bantuan huntap.

Gempa dahsyat 6,5 skala richter merubuhkan sekitar 74.092 unit rumah penduduk yang tersebar di 7 kabupaten,153 kecamatan dan 466 desa. Sebanyak  564 jiwa meninggal dan ribuan lagi luka-luka. Belum lagi derita para kepala keluarga yang terpaksa kehilangan mata pencaharian. Praktis, keluarga pengungsi hanya menunggu bantuan makanan dari dermawan atau bekerja apa saja sekadar bertahan hidup.

Problem mendasar bagi setiap daerah bencana gempa bumi adalah penyediaan rumah penampungan atau hunian yang harus disiapkan bagi para korban bencana. Semasa gempa dan Tsunami Aceh, dibangun hunian sementara bagi beberapa keluarga yang ditampung dalam rumah-rumah darurat yang dibangun guna menampung para korban bencana. Tindakan pertolongan pertama selain makan minum dan pengobatan, adalah penyediaan rumah penampungan darurat bagi anak dan bayi, serta orang tua.

Ironisnya, pembangunan tempat hunian untuk menampung para korban berjalan amat lambat. Dari laporan di lapangan, sampai Januari 2019 lalu, dari kebutuhan 74 ribu lebih rumah yang rusak parah, baru 380 rumah (huntap) yang selesai dibangun. Rumah untuk sekitar 4,800 KK lainnya dalam proses konstruksi. Hal itu berarti amat jauh dari target rehab-rekon yang ditetapkan pemerintah pusat. Awalnya, direncanakan aksi rehab-rekon mulai dilaksanakan pada Oktober 2018, dan pada Maret 2019 seluruh rumah pengungsi ditargetkan sudah harus selesai dibangun.

Mengapa progres pembangunan rumah hunian tetap bagi para korban bencana Lombok amat lambat? Apanya yang menjadi masalah? Padahal, Lombok hanyalah satu tiga lokasi bencana dahsyat yang melanda tanah air berturut-turut, selain Gempa tsunami Palu-Donggala dan Tsunami Banten.

Akibat lambatnya bantuan pembangunan hunian tetap, warga korban bencana sempat melakukan aksi unjuk rasa kepada Pemda setempat. Rasanya hal itu dapat dimaklumi, karena bagaimanapun tersedianya tempat berteduh bagi pengungsi korban bencana adalah kebutuhan mendasar yang harus segera dipenuhi. Tidur di tenda-tenda pengungsian merupakan hal yang menyengsarakan.

Pemerintah pusat memang telah mengucurkan bantuan keuangan Rp3,515 triliun dari kebutuhan Rp8,6 triliun yang diperkirakan BNPB untuk total biaya rehab-rekon Lombok. Disebutkan, sebesar Rp3,184 triliun dana untuk membangun huntap telah dicairkan ke rekening pengungsi. Sisa anggaran masih terdapat senilai Rp331,373 miliar. Setiap KK mendapatkan Rp50 juta untuk pembangunan rumah. Namun, dana tersebut ternyata belum mampu mengejar target yang ditetapkan.

Apakah masalahnya pada target pembangunan hunian tetap serentak harus selesai pada Maret 2019? Sementara,di kawasan bencana lain seperti Sinabung-Sumut, pembangunan rumah hunian dikerjakan bertahap. Membangun huntara (hunian sementara) dulu agar pengungsi dapat ditampung, baru kemudian diselesaikan pembangunan huntap.

Berlebihankah menetapkan target 5 bulan untuk pembangunan 74 ribu lebih huntap pengungsi (Oktober 2018-Maret 2019)? Atau jangan-jangan, target yang mepet tersebut ada hubungannya dengan politik “make up” tertentu menjelang pemungutan suara April 2019 mendatang?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

Terkait lambatnya progres pembangunan rumah bagi pengungsi korban bencana daerah, ada beberapa hal yang bisa kami utarakan:

Pertama, seharusnya presiden langsung mengambil alih persoalan ini dan segera dibereskan, agar tidak dikatakan sebagai pencitraan saja. Toh kalau dibangun dengan cepat sesuai janjinya akan berdampak positif kan? dan sebaliknya.

Kedua, Masyarakat bisa menggugat pemerintah ke pengadilan karena hal ini bisa dikategorikan sebagai wanprestasi, alias ingkar janji..

Ketiga, Masyarakat bisa melakukan political punishman atas janji yang tidak ditunaikan itu. dengan cara tidak memilih pada pihak-pihak yang memberikan janji itu. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemda Kabupaten Lombok Utara

Progress pembangunan rumah pengungsi Lombok khususnya di Kabupaten Lombok Utara (KLU) bukan lamban. Tetapi memang yang paling banyak terkena dampak di seluruh kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat adalah di KLU. Dari data yang ada jumlah seluruh rumah yang rubuh, baik rusak ringan, sedang dan rusak berat ada sejumlah 70.620 unit rumah.

Kemudian yang sudah terisi bantuan ke rekening pengungsi sejumlah 23.565 KK dan sudah bisa dicairkan. Dari jumlah KK yang sudah terisi rekeningnya, progress pembangunan rumahnya sejumlah 1.996 unit huntap, jadi sekitar 10 persen dan bukan 5 persen yang sudah selesai dibangun. Kita tak bisa menghitung dari 70 ribu karena yang terisi ke rekening pengungsi pastinya baru ke 23 ribu KK. Dari 23 ribu KK itulah yang diupayakan adanya percepatan penanganan bencana dalam bentuk hunian tetap (huntap) warga terdampak gempa.

Penanganan bantuan huntap ini bukan berarti tidak dilakukan upaya oleh pemerintah daerah. Rekening yang sudah terisi itu juga bagian dari upaya pemerintah daerah yang sudah menyampaikan ke pemerintah pusat dalam hal ini BNPB.

Tetapi di situ juga ada syaratnya. Dari rekening warga yang sudah dicairkan itu harus ada Pokmas (kelompok masyarakat) nya. Harus terbentuk Pokmas dulu baru bisa dibangun huntap warga. Saat ini baru terbentuk 1.010 Pokmas, dengan jumlah KK 12.648. Huntap yang sudah terbangun sampai saat ini sudah 1.996 unit. Huntap adalah bantuan stimulus dari pemerintah pusat/BNPB. Jadi itu berkisar 10 persen dari jumlah rekening warga yang sudah dicairkan.

Memang masih ada kendala-kendala teknis berupa belum semuanya terbentuknya Pokmas, lalu perlu ada persetujuan dari fasilitator pendamping dan juga aplikator/penyedia. Untuk pembangunan memang harus ada pertimbangan persetujuan dari petugas-petugas yang ditunjuk untuk itu.

Jadi Pemda dalam hal ini tetap melakukan upaya percepatan. Hampir setiap hari Jumat Bupati, Wakil Bupati dan Sekda melakukan peletakan batu pertama di berbagai desa dan dusun yang sudah memenuhi syarat. Dengan harapan seluruh warga terdampak yang sudah menerima bantuan bisa segera dilakukan pembangunan huntap.

Kami juga menghimbau kepada fasilitator pendamping dan aplikator untuk lebih intens mendampingi warga sehingga percepatan pembangunan huntap warga bisa direalisasi.

Kendala teknis yang kami temui memang kadang ketika hendak dicairkan, Pokmasnya belum terbentuk. Kemudian ketika Pokmas sudah terbentuk dibutuhkan persetujuan dari fasilitator pendamping dari Kemen PUPR. Juga, kendala ketersediaan bahan baku bangunan dari aplikator/penyedia. Dari huntap itu ada bermacam-macam jenis hunian tetap, diantaranya Riko (rumah instan konvensional), Rika (rumah instan kayu), Risba (rumah instan baja), Risha (rumah instan sehat sederhana) tergantung dari jenis huntapnya. Yang paling banyak  dipilih adalah rumah jenis Riko dan Rika di KLU. Selain ada juga yang memilih tipe Risba dan Risha.

Ihwal target dari pemerintah bahwa bulan Maret 2019 semua huntap sudah terbangun, dalam hal ini pemda KLU akan berusaha semaksimal mungkin. Dasarnya tetap pada warga yang sudah menerima bantuan huntap dalam rekeningnya. Karena tidak mungkin kita membangun huntap bagi seluruh warga sementara bantuan belum masuk dalam rekening warga. Tetapi upaya-upaya yang dilakukan Pemda KLU diantaranya juga dengan melakukan terobosan misalnya komunikasi dan interaksi dengan konsorsium developer. Jika konsorsium developer sanggup memberikan dana talangan lebih dulu kepada warga, maka huntap akan dibangun terlebih dulu, dan pembayarannya akan dilakukan kemudian sesuai aturan. Itulah kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh Pemda KLU.

Topografi di KLU memang berbukit-bukit, tebing dan dampak kerusakan gempa amat luas dan masif. Terparah dari seluruh NTB. Ketersediaan bahan baku bangunan juga jadi persoalan pada awalnya. Dibutuhkan produk panel dalam jumlah yang amat besar, dan ketika hendak direalisasikan, bahan baku tidak cukup tersedia. Itulah kendala dari percepatan pembangunan huntap.

Saat ini juga pemda KLU sangat terbantu dengan adanya satgas rehab-rekon dari TNI-Polri. Bahkan level babinkamtibmas juga turut membantu dalam percepatan pembangunan huntap. Ada sekitar 500 personil direncanakan diperbantukan dari Kostrad TNI ke KLU. Terakhir kemarin sudah ada sekitar 300 personil dan dalam waktu dekat akan ada personil tambahan. Hal itu merupakan tools tambahan untuk opitimisme percepatan pembangunan rumah warga terdampak gempa.

Warga yang tinggal di tenda-tenda sudah tidak ada lagi, karena dulu sudah ada program pemberian triplek dan seng sebagai bantuan darurat bagi warga korban gempa. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Bencana demi bencana menerpa Indonesia pada tahun 2018 yang salah satunya gempa bumi di Lombok. Seusai bencana, maka tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dicanangkan pemerintah untuk memulihkan situasi kondisi di Lombok. Dimulai pada Oktober 2018 dan ditargetkan selesai dalam waktu 5 bulan sampai Maret 2019. Ada 74 ribu hunian yang perlu dibangun kembali dan dana pemulihan bencana yang disediakan pemerintah tercatat Rp.3,184 triliun dari kebutuhan total Rp8,6 triliun. Kondisi per Januari 2019 kemarin baru 380 huntap selesai dan 4800 hunian masih dalam proses konstruksi. Apakah akan mencapai target pembangunan hunian hingga Maret 2019 mendatang? Nampaknya tidak perlu bersusah payah payah menjawabnya.

Apakah permasalahan lambatnya program rehab-rekon bencana di suatu daerah melulu masalah teknis dan manajemen proyek ataukah ada hal lainnya. Jika kita saksikan banyak pembangunan infrastruktur raksasa dalam empat tahun terakhir yang berjalan relatif lancar, atau jika bercermin pada program rehab-rekon di Aceh atau Jogja maka sepertinya patut diduga bahwa ada hal-hal non teknis yang bisa menjadi jawaban atas lambatnya program rehab-rekon di Lombok maupun beberapa tempat lainnya.

Berbagai purwarupa (prototipe) rumah atau hunian untuk pasca gempa sudah diperkenalkan oleh perguruan tinggi atau pihak lainnya sebagai suatu solusi teknis membangun hunian di Lombok, dan lokasi bencana lainnya. Umumnya purwarupa rumah atau hunian pasca bencana seperti gempa bumi memiliki karakteristik: sederhana, relatif murah, memenuhi standar bangunan layak dan aman, serta dapat dibangun dalam waktu singkat. Oleh karena itu, jika peryaratan teknis konstruksi rumah atau hunian pasca bencana tidak merupakan masalah, maka perlu diperiksa manajemen dan prosedur penanganan rehab rekon untuk pembangunan hunian pasca bencana.

Nampaknya komando pelaksanaan pembangunan hunian pasca bencana di lapangan belum tertata baik. Ada pemerintah pusat dengan beberapa instansi terlibat seperti: BNPB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian LHK; lalu pemerintah daerah dengan beberapa instansi terlibat seperti desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, BPBD, Dinas PU dan Dinas Perhubungan.

Koordinasi semua instansi tersebut di atas sangat menentukan kecepatan program rehab rekon hunian pasca bencana, khususnya gempa bumi. Penetapan Kementerian PUPR sebagai leading sector yang harus diikuti arahan dan petunjuknya oleh semua instansi di lapangan guna meningkatkan kecepatan program rehab rekon hunian pasca gempa, tidak bisa ditawar lagi. Kementerian PUPR perlu diberi kewenangan lebih luas mengendalikan kegiatan pembangunan hunian pasca bencana. Pengalam teknis dan manajemen proyek yang demikian solid merupakan modal penting dalam percepatan pembangunan hunian pasca bencana dengan dukungan penuh Kementerian Keuangan dalam hal pendanaan program tersebut. Pembentukan badan ad hoc rehab rekon bencana sepertinya sudah harus menjadi prosedur penanganan pasca bencana di Indonesia, agar memudahkan pemantauan kemajuan program serta pertanggungjawaban atas keberhasilan memenuhi target-target proyek pasca bencana.

Pemerintah daerah wajib membantu sepenuhnya program rehab rekon pembangunan hunian pasca bencana dengan tidak memperpanjang urusan birokrasi dan mendorong partisipasi masyarakat ikut dalam program rehab rekon pasca bencana, khususnya pembangunan rumah atau hunian. Jika tidak ada dukungan dan komitmen pemerintah daerah--baik provinsi maupun kabupaten--maka pemulihan situasi dan kondisi pasca bencana akan berlangsung lebih lama dan terdapat ketidakpastian.

Sekali lagi untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam penanganan pembangunan rumah atau hunian pasca gempa di Lombok maupun di Palu dan daerah bencana lainnya, maka perlu dipertimbangkan pembentukkan badan ad hoc yang dapat mengkoordinasi dan bertanggungjawab terhadap kemajuan pelaksanaan program rehab rekon bencana. Bencana akan datang tanpa diketahui waktunya, namun kita dapat memastikan waktu pemulihan pasca bencana melalui pengalaman, kemampuan teknis dan dukungan serta komitmen segenap pihak terkait.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

FOLLOW US

Maskapai Asing, Investasi yang Buruk Bagi Ekonomi Nasional              Hilangnya Kompetisi di Pasar Penerbangan Domestik             Masalah pada Inefisiensi dan Pengkonsentrasian Pasar              SBY Harus Bisa Menenangkan              Lebih Baik Kongres 2020             Ketegasan SBY, Redakan Tensi Faksionalisasi             Langkah PKS di Oposisi Perlu Diapresiasi             Insentif Pajak, Daya Tarik Sistem Pajak yang Paling Rasional             Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei