Mengulik Kinerja Mengatasi Pengangguran
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 20 October 2018 12:30
Penulis
Nota Keuangan dan RAPBN 2019 yang disampaikan pemerintah menyatakan bahwa pada Februari 2018 tingkat pengangguran terbuka (TPT) berhasil diturunkan menjadi 5,13 persen atau 6,87 juta orang. Data yang dikutip berdasarkan rilis BPS Februari 2018 tersebut menyebutkan pula bahwa angka tersebut merupakan angka terendah yang berhasil dicapai sejak tahun 2000. Atas hal tersebut, tentu menjadi sesuatu hal yang patut disyukuri.

Namun jika ditilik lebih dalam--meski dinyatakan sebagai angka penurunan tingkat pengangguran terbuka yang terendah sejak tahun 2000--tapi ternyata kecenderungan penurunan tingkat pengangguran terbuka memang menurun sejak 2006.

Yang menarik, Jika dibandingkan tingkat laju penurunannya untuk kurun waktu yang sama yakni 3,5 tahun masa pemerintah Jokowi dengan jangka waktu yang sama era pemerintahan sebelumnya baik SBY-JK maupun SBY-Boediono, ternyata era Jokowi-JK terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka yang masih kalah “kenceng” dibanding era SBY-JK dan SBY-Boediono (Awalil, 10/2018). Dengan tetap berpedoman pada data BPS (02/2018) penurunan tingkat pengangguran terbuka era Jokowi pada Agustus 2014 sampai dengan Februari 2018 hanya turun 5,94 persen menjadi 5,13 persen atau sebesar 0,81 persen. Padahal pada era SBY-JK turun 1,40 persen, dan era SBY-Boediono turun mencapai 1,99 persen.   

Bahkan jika dilihat dari jumlah penganggur, penurunan angka pengangguran di era Jokowi-JK hanya turun 7,24 juta orang menjadi 6,87 juta orang atau 373.641 orang. Sedangkan di era SBY-JK (untuk masa 3,5 tahun) mencapai 823.761 orang dan masa SBY-Boediono mencapai sebanyak 1,721.720 orang. Di samping itu juga ternyata pada data pekerja tidak penuh Februari 2018 era Jokowi-JK tercatat 39,99 juta orang atau 31,47 persen dari total pekerja, atau secara persentase angkatan kerja sebesar 29,86 persen. Jika dengan definisi jam kerja normal, maka tingkat pengangguran sebanyak 46,87 juta orang (35 persen). Sementara pada Agustus 2014, jumlah pekerja tidak penuh sebanyak 35,77 juta atau 31,20 persen dari total pekerja, dan 29,35 persen dari angkatan kerja. Dengan data di atas, artinya terdapat peningkatan jumlah pekerja tidak penuh dan persentasenya selama era Jokowi-JK.

Mengapa laju tingkat penurunan angka pengangguran terbuka dan laju penurunan tingkat pengangguran di era Jokowi-JK sekarang jauh lebih rendah ketimbang masa pemerintahan sebelumnya? Juga adanya peningkatan pada pekerja tidak penuh? Adakah hubungannya dengan daya serap lapangan kerja yang menurun drastis sejak kinerja sektor manufaktur/industri sebagai sektor yang paling banyak menyerap jumlah tenaga kerja mengalami slow down pada beberapa tahun terakhir, hingga hanya tumbuh 4,95 persen dibawah pertumbuhan ekonomi? Dan dengan demikian pada akhirnya mengakibatkan anjloknya pula daya beli/konsumsi masyarakat?

(Baca juga : Pelemahan Rupiah dan Revitalisasi Industri Manufaktur)    

Daya dukung industri untuk menyerap tenaga kerja memang menjadi kekhawatiran banyak pihak pada beberapa tahun terakhir ini. Kasus-kasus PHK buruh telah menjadi catatan serius yang harus diperhatikan. Data KSPI, selama 2015 saja sekitar 30 ribu pekerja dirumahkan, dan pada 2017 puluhan ribu lagi pekerja terkena PHK untuk periode Januari – Juni 2017 saja (Said Iqbal, 2017). Suramnya nasib kawasan industri Batam bisa dijadikan contoh dimana sekitar 200 ribu buruh telah kehilangan pekerjaan pada beberapa tahun terakhir karena tutupnya banyak fabrikan.

(Baca juga : Batam Redup Saat Indonesia Butuh Dolar AS)    

Menyimak hasil olah data BPS di atas, apakah berarti pemerintahan di masa sebelumnya lebih lincah dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyat? Tentu masing-masing pihak akan punya sistematika penjelasan tersendiri. Namun, satu hal yang pasti bahwa revitalisasi industri dan membangkitkan industri berorientasi ekspor adalah jalan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Akankah konsep terintegrasi untuk itu akan segera disiapkan?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Anggota Pokja Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN)

Pengumuman BPS utamanya tentang ketenagakerjaan biasanya diterbitkan setahun 2 kali untuk kondisi Februari dan Agustus. Untuk kondisi Ferbruari biasanya di rilis bulan Juli, dan untuk kondisi Agustus dirilis bulan Januari. Data terkini tentang ketenagakerjaan adalah data Februari 2018 karena data Agustus tentunya belum ada.

Di pengumuman itu terdapat data tentang pengangguran dan pekerja tidak penuh. Media biasanya hanya mengutip data pengangguran. Padahal di berita resmi BPS semuanya ada.

Pada data tentang naiknya pekerja tidak penuh, menunjukkan banyak orang bekerja tapi tidak full time atau menurut jam normal 35 jam seminggu. Sebetulnya dia ingin bekerja penuh, tapi tidak terdapat cukup pekerjaan yang memungkinkan dia bekerja secara full time.

Jika terdapat banyak orang yang terdaftar bekerja maka otomatis angka pengangguran akan turun. Baik jumlah maupun angkanya. Tetapi jika ternyata dia bekerja tidak full maka itu adalah data yang menarik karena itu artinya soal produktivitas. BPS juga menyebut angka setengah penganggur, Dimana itu mencerminkan produktivitas yang belum optimal. Seharusnya jika mereka bekerja penuh maka bisa optimal.

Data yang disajikan BPS tentang ketenagakerjaan termasuk unik, bahwa pengangguran turun dari Agustus 2014 ke Februari 2018, tetapi pekerja tidak penuh yang kurang dari 35 jam justru naik. Itu bisa jadi karena industri kita tidak mampu menyerap karena tumbuh stagnan atau perlahan. Sehingga tidak bisa menciptakan lapangan kerja baru. Kondisi itu mungkin menyebabkan pekerja hanya bisa bekerja secara paruh waktu, atau bergiliran kerja shift. Bisa seminggu masuk dan seminggu lagi libur, atau sehari masuk esoknya libur. Hal itu bisa jadi sekarang berlaku. Itulah pekerja tidak penuh. Tapi keadaannya memang tidak sampai parah sehingga angka kenaikan pekerja tidak penuh, tidak radikal. Ada kelesuan industri tapi belum sampai resesi, dimana tingkat pengangguran akan naik dan setengah menganggur juga naik.

Data BPS menunjukkan tingkat pengangguran terbuka era Jokowi-JK selama 3,5 tahun (sejak Agustus 2014 – Februari 2018 ) turun menjadi 5,13 persen dari 5,94 persen (0,81 persen). Tetapi Jika dibandingkan era SBY-Budiono (3,5 tahun) tingkat pengangguran terbuka turun sampai 1,99 persen dan SBY–JK sebesar 1,40 persen. Sedangkan data penurunan jumlah penganggur di era Jokowi-JK hanya turun sebanyak 373,641 orang, padahal di era SBY-Budiono jumlah pengangguran turun mencapai 1,7 juta orang, dan SBY-JK mencapai 800 ribuan orang. Dengan demikian ternyata di era Jokowi-JK angka pengangguran menurun tidak sebaik era sebelumnya. Ditambah pekerja tidak penuh yang meningkat. Hal itu mengisyaratkan ada sesuatu dalam perekonomian.

Indikasi menurunnya daya beli hanya akibat dari pekerja tidak penuh yang meningkat. Pengangguran hanya berkurang sedikit, maka penghasilan masyarakat tidak meningkat pesat bahkan mungkin cenderung menurun untuk beberapa kelompok. (pso)

 

 

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF

Penurunan tingkat pengangguran di 3,5 tahun pertama pemerintahan SBY-JK lebih cepat dibandingkan periode yang sama pemerintahan Jokowi-JK. Beragam faktor memicu perbedaan capaian kedua presiden tersebut. Faktor ekonomi global dan struktur ekonomi domestik menjadi salah satu penyebabnya. Namun demikian, faktor ekonomi global tidak sepantasnya menjadi alasan pemerintah untuk melandasi narasi yang dibangun atas pencapaian kinerja di sektor tenaga kerja.

Menurut data Badan Pusat Statistik, penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2014 sampai dengan Februari 2018 hanya turun 0,81 persen dari level 5,94 persen menjadi 5,13 persen. Apabila dilihat dari jumlah penganggur, penurunan angka pengangguran pada Pemerintahan Jokowi-JK hanya turun 373.641 orang dari 7,24 juta orang menjadi 6,87 juta orang. Padahal era pemerintahan SBY-JK turun 1,40 persen atau mencapai 823.761 orang pada 3,5 tahun pertama.

Faktor ekonomi global

Penurunan kinerja ekonomi global berpengaruh terhadap aktivitas ekspor Indonesia. Tiongkok yang melemah menjadi salah satu pemicunya selain sisa-sisa krisis finansial 2008. Alhasil, “booming” komoditas yang dinikmati oleh Indonesia sejak pertengahan 2000-an memasuki masa senja, tepatnya mulai akhir 2012. Menurunnya permintaan menjadi penyebabnya. Komoditas yang terpukul adalah komoditas hasil perkebunan (karet, kelapa sawit) dan tambang (batu bara).

Penurunan harga komoditas berimplikasi pada pendapatan masyarakat pemilik perkebunan dan pertambangan baik skala besar maupun skala kecil serta pekerja yang berada di kedua sektor tersebut. Selain itu, pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi hal yang tidak bisa dihindari dalam rangka efisiensi biaya.

Penurunan pendapatan ini berimplikasi pada derived demand (permintaan turunan) yang datang dari sektor perkebunan dan pertambangan serta rumah tangga yang bekerja di sektor perkebunan dan pertambangan. Contoh dari melemahnya permintaan turunan dari sektor pertambangan dan perkebunan adalah turunnya permintaan properti di daerah pertambangan dan perkebunan, penurunan permintaan jasa sewa alat-alat berat. Dua implikasi tersebut berpengaruh terhadap melemahnya penyerapan tenaga kerja di sektor konstruksi dan sektor jasa.

Salah satu faktor yang berpengaruh besar terhadap penurunan kemampuan penyerapan tenaga kerja adalah kinerja industri manufaktur. Kinerja industri Indonesia melambat. Hal ini terlihat dari pertumbuhannya yang terus menunjukkan perlambatan, bahkan dengan pertumbuhan di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. 

Pelemahan ekonomi global menjadi salah satu sebab. Sekali lagi, industri manufaktur Indonesia juga terkena imbas ekonomi global. Hasil produksi barang-barang industri Indonesia terpukul permintaannya di Eropa, Tiongkok dan Amerika Serikat. Ketiga zona tersebut sejak 2008 terkena perlambatan ekonomi, Tiongkok mulai 2012.

Harusnya saat ini barang-barang kita bisa masuk ke Amerika Serikat sebagai imbas dari adanya penguatan ekonomi Amerika Serikat di bawah Trump. Namun demikian, corak pemerintahan yang cenderung menegasikan perdagangan internasional, menyulitkan barang-barang Indonesia meningkat ekspornya ke Amerika Serikat seperti produk tekstil dan alas kaki.

Imbas pelemahan perekonomian global, tidak dibarengi dengan efisiensi dan optimasi sektor industri dalam negeri. Alhasil selama masa perlambatan ekonomi global, tidak sedikit industri yang melakukan relokasinya ke negara lain, dengan Vietnam sebagai negara tujuan favorit. Beragam paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Jokowi-JK belum bisa memulihkan kondisi sektor industri nasional.

Belum pulihnya sektor industri nasional salah satunya berdampak pada perlambatan penyerapan tenaga nasional. Perlambatan penyerapan tenaga kerja di Indonesia akan terus berlangsung selama sektor industri dan pertanian (perkebunan) masih tertekan dan belum adanya sektor lain yang menggantikan kemampuan penyerapan tenaga kerja kedua sektor tersebut. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Nyoman Sudarsa

Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

FOLLOW US

Kartu Nikah Tidak Diperlukan             Penggunaan Pembayaran Online Harus Memiliki Regulasi             Reformasi Struktural: Darimana Kita Memulai?             Kemenag Perlu Jelaskan Manfaat Kartu Nikah             Focus ke Penetrasi Ekspor Produk Bernilai Tambah Tinggi             Gerindra dan PDIP Diuntungkan pada Pemilu 2019             Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-1)              Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-2)             Masih Ada Waktu untuk Perbaharui Komitmen             Penguatan Upaya Pemberantasan Korupsi