Mengulik “Angin Surga” BUMN
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 15 March 2019 19:30
Penulis
Watyutink.com - Kabar menarik datang datang dari Lembaga Manajemen UI pada (13/3/2019) pada seminar “Prospek BUMN di Tahun Politik” yang menyebut bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia telah mampu mengalahkan kinerja BUMN Malaysia pada 2018. “BUMN” Malaysia “Khazanah” dikabarkan mengalami kerugian 6,3 miliar ringgit atau Rp 21 triliun, salah satu penyebabnya dikatakan adalah perang dagang Amerika Serikat – China.

BUMN Indonesia dikabarkan berhasil membukukan laba Rp188 triliun (2018) dengan perolehan aset yang meningkat menjadi Rp8.092 triliun ketimbang periode 2017 yang senilai Rp7.200 triliun. Hal itu merupakan kali pertama BUMN Indonesia mampu mengungguli kinerja BUMN Malaysia. Namun, BUMN Singapura “Temasek” tentu saja masih menjadi superstar di kawasan Asia Tenggara yang mencatat kenaikan pendapatan 10,4 persen dan pertumbuhan aset sebesar 12,3 persen pada 2018.

Menteri BUMN Rini Suwandi juga ikut menambahkan bahwa kontribusi BUMN Indonesia terhadap APBN melonjak menjadi Rp422 triliun, naik Rp119 triliun dibanding periode 2015 yang hanya Rp303 triliun. Belanja modal (capex) BUMN juga meningkat pesat selama 2018 menjadi Rp487 triliun dibanding 2014 yang sebesar Rp303 triliun.

Benarkah kinerja BUMN dalam negeri telah berkembang menjadi demikian “moncer” akhir-akhir ini? Tentu menjadi pertanyaan, mengapa berita-berita yang berkembang di pemberitaan nasional selama ini menjadi demikian kontradiktif?  Benarkah berita tentang keberhasilan BUMN nasional mengalahkan kinerja BUMN Malaysia adalah upaya menutupi sengkarut pengelolaan BUMN yang sarat masalah sebagaimana dirilis Bank Dunia tentang infrastruktur, ditingkahi utang yang menggunung?   

Utang BUMN, memang sempat menjadi “trending topic” yang menghebohkan. Pada Kuartal III-2018, utang BUMN tercatat telah mencapai total Rp5.271 triliun. Utang sebesar itu terdiri dari utang 10 BUMN besar perbankan, BUMN Karya, BUMN Telekomunikasi, Pertamina dan PLN, dan sisanya BUMN pupuk dan Taspen. Meski telah diberi penjelasan bahwa total utang termasuk juga dana DPK, cadangan dan utang lainnya sehingga utang murni BUMN hanya Rp1,781 triliun, tapi heboh besarnya utang BUMN telah meramaikan jagat perbincangan publik di tahun politik. Apalagi utang pemerintah pun sempat mencuat ke angka total Rp5.366 per Januari 2019 (termasuk utang BUMN). Hal itu semakin meramaikan perbincangan perihal kemampuan negara dalam melunasi kewajiban.

Persoalannya kemudian jika disebutkan kinerja BUMN membaik, maka tentu harus diteliti terlebih dulu sektor BUMN mana yang betul-betul berproses menuju perbaikan nyata. BUMN Perbankan sering disebutkan sebagai kelompok BUMN yang semakin berkinerja baik. Tetapi, kelompok BUMN Karya dan BUMN Energi seperti PLN dan Pertamina serta BUMN Tambang yang notabene mengelola sekian banyak aset vital negara di bidang SDA, sering disebutkan masih memerlukan treatment yang tepat agar dapat menjalankan fungsinya sebagai BUMN yang dapat memaksimalkan hasil sesuai amanat konstitusi Pasal 33 UUD 1945.

jika ingin membuktikan BUMN Indonesia telah berhasil mencapai kinerja memuaskan dengan mengalahkan BUMN Malaysia dan menyaingi Temasek Singapura, maka laporan keuangan BUMN tersebut harus di audit BPK dan juga hasil audit lembaga independen lain. Hal itu perlu agar sinyalemen Bank Dunia tentang mutu pekerjaan infrastruktur oleh BUMN Indonesia yang sarat masalah, dan juga temuan penyelewengan dana infrastruktur oleh BUMN karya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Untuk itu, bersediakah hal itu dibicarakan secara terbuka?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Anggota Institute Sukarno for Leadership Universitas Bung Karno (UBK)

BUMN Indonesia yang sekarang mencatatkan laba adalah BUMN Perbankan seperti BNI, Bank Mandiri, BTN dan BRI. Mereka pasti mencatat laba, karena jika BUMN perbankan menjadi rugi, maka bisa menjadi masalah gawat. Sedari dulu memang BUMN Perbankan mencatatkan laba. Karena, perbankan kita saat ini sepenuhnya sudah menjadi bank komersial penuh, jadi sudah tidak ada sangkut pautnya lagi dengan layanan publik.

Sudah tidak ada lagi perbedaan antara BCA dengan BTN misalnya. BTN malah sudah memungut bunga pinjaman sampai 14 persen untuk KPR. Jadi karena sudah komersial penuh maka keuntungan BUMN Perbankan menjadi hal yang wajar.

Tetapi berbeda dengan BUMN yang lain seperti PLN yang mengalami kerugian. BUMN yang paling banyak diperas oleh pemerintah untuk mega kredit itu BUMN seperti PLN untuk proyek listrik 35 ribu MW. Contoh lain BUMN Karya yang Debt to Equity Ratio (DER) nya sudah gawat sekali. Lalu BUMN Pertamina yang labanya tergerus jauh ketimbang tahun 2017. Laba sebetulnya hanya Rp5 triliun tetapi tiba-tiba diumumkan menjadi Rp20 triliun.

Sebetulnya yang terjadi dengan BUMN kita sekarang adalah menjadikan BUMN sebagai “obyek bancakan” politik. Khususnya belanja BUMN yang menjadi bancakan para politisi dan oligarki nasional. Misalnya yang terjadi pada belanja proyek listrik 35 ribu MW. Juga beberapa proyek lain yang dibiayai dengan utang PLN. Yang memanfaatkan belanja-belanja adalah oligarki yang memasok barang dan jasa yang diperlukan mega proyek tersebut. Begitu juga Pertamina dalam proyek pengadaan impor minyak mentah dan impor oil produk lain. Sehingga kemudian Menko Darmin sendiri mengatakan ada yang ingin negara tetap menjadi pengimpor BBM. Terdapat satu indikasi memang, Pertamina menjadi bancakan oligarki yang menjadikan belanja Pertamina sebagai obyek untuk mendapatkan keuntungan.

Begitu juga yang terjadi megaproyek BUMN Karya. Belanja barang dan jasa megaproyek BUMN Karya juga dipasok oleh oligarki pemodal di lingkaran kekuasaan. Hal itu terjadi di hampir seluruh sektor. Yang paling tampak apa yang terjadi pada bisnis listrik. Mulai dari bisnis batubara, bisnis pembangkit, lalu kewajiban PLN untuk membeli listrik-listrik swasta. Juga, kewajiban PLN untuk membayar produksi listrik yang tidak terpakai. Mereka bermain dengan aturan legal tetapi kita tahu, listrik siapa yang dibeli dan siapa yang mendapatkan untung besar dari batubara. Kesemuanya itu adalah perusahaan-perusahaan di lingkaran oligarki.

Kemudian kalau kita bicara keuntungan BUMN, misalnya untuk BUMN sekelas Pertamina saja yang belanja atau asetnya besar sekali, coba saja keuntungannya dibandingkan dengan perusahaan migas swasta sekelas Medco di dalam negeri saja dulu. Bandingkan saja aset dan keuntungannya, itu jauh sekali bedanya. Pasti lebih untung Medco dengan aset sedikit tetapi keuntungannya besar. Lalu PT Batubara Bukit Asam coba dibandingkan dengan Adaro.

Lalu kita bandingkan PLN kenapa menjadi rugi, dan kita lihat perusahaan listrik swasta milik Sinar Mas Group, mengapa mereka bisa mendapatkan laba. Menjadi pertanyaan, mengapa hanya PLN yang rugi sementara semua perusahaan pembangkit listrik swasta mencatat laba. Pertanyaan yang perlu diajukan adalah bisnis listrik itu menguntungkan atau merugikan sebenarnya? Kalau sekiranya merugikan, maka tentunya rugi harus ditanggung renteng bersama antara swasta dan PLN. Begitu pula jika menguntungkan maka harus dinikmati bersama. Kenyatannya, yang rugi PLN dan yang laba perusahaan swasta. Hal itu menunjukkan indikasi bahwa PLN menjadi bancakan sektor swasta.

Pertamina mencatatkan laba yang sedikit tapi lihat saja keuntungan yang dinikmati oleh perusahaan-perusahaan afiliasi Pertamina, mereka mencatatkan laba yang besar.

Kemudian kalau melihat dari sisi lain, harus dijelaskan dulu apa yang dimaksud dengan keuntungan BUMN. Tugas BUMN adalah mengelola barang publik milik orang banyak. Kalau disebutkan mencatat laba, malah bisa disebutkan sebagai menguras rakyat. Jika misalnya pemerintah ingin PLN mendapatkan laba, maka tinggal menaikkan tarif listrik sebesar-besarnya. Tetapi karena PLN dikeruk swasta maka mau naik berapapun PLN tidak akan mendapatkan laba. Begitu pula jika Pertamina menaikkan harga BBM, itu pasti untung. Itulah yang dimaksudkan BUMN bisa mendapatkan laba karena melakukan bisnis dari hajat hidup orang banyak. Tinggal lagi seberapa tega kita mengeruk uang rakyat sebesar-besarnya untuk keuntungan BUMN.

Jadi sebenarnya tidak perlu terlalu bangga jika BUMN itu mencatatkan laba.

Harus dibandingkan juga perbandingan laba dengan jumlah aset yang dimiliki, lalu dibandingkan lagi dengan utang BUMN yang sudah lebih Rp5.000 triliun. Lalu kalau kita hitung bunga dari utang BUMN anggaplah 6 persen, maka lima ribu dikalikan enam sudah Rp300 triliun membayar utang.

Sekarang data mengenai keuntungan BUMN ini tidak datang dari lembaga resmi negara. Lembaga apa saja bisa diperalat oleh pemerintah untuk pencitraan. Karena sekarang kecenderungan apa saja dijadikan bahan pencitraan.  

Baiknya sekarang memang tunggu saja laporan dari BPK. Betul mencatatkan laba atau tidak. Juga laporan dari lembaga audit resmi lainnya atau lembaga audit asing seperti Price Waterhouse Cooper. Selama ini kita banyak mendengar tentang kritik terhadap utang BUMN dari berbagai pihak. Lembaga internasional ataupun dari lembaga riset nasional.

Lagipula sampai sekarang laporan keuangan BUMN belum terbit. Pertamina saja belum berani mengeluarkan laporan keuangan. Kalau sekiranya LPM UI mengeluarkan data dari proyeksi, maka itu tentu belum pasti. Karena beberapa BUMN jelas belum mengeluarkan laporan keuangan. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Jika dilihat dari pertumbuhan setiap tahun sebetulnya terus tumbuh. Ihwal meningkatnya aset, itu memang terjadi setiap tahun. Tetapi tingkat pertumbuhannya tidak signifikan. Seperti misalnya tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 4 tahun ini hanya 5 persen, maka setiap tahun selalu saja hanya 5 persen. Begitu pula dengan pertumbuhan kinerja keuangan BUMN setiap tahun yang bisa dikatakan stabil tetapi angka nya tidak berbeda jauh. Kalau dikatakan ada peningkatan signifikan dalam artian akselerasi, tentu tidak. Tapi pertumbuhannya hanya sebegitu saja, tidak beranjak jauh.

Perbandingan dengan kinerja BUMN Malaysia, itu disebabkan oleh faktor musiman saja. Kebetulan saja BUMN Khazanah sedang mengalami keguncangan sehingga jatuh dari sisi keuntungan. Apakah kemudian dengan kejadian sekali itu lalu bisa mengclaim bahwa BUMN Indonesia sudah berhasil melewati BUMN Malaysia, maka itu harus dilihat lagi ke depan. Apakah BUMN Malasyia akan kembali bangkit, dan apakah BUMN nasional akan mempunyai akselerasi kinerja. Maka hal itu tentu tidak bisa di claim pada sesaat seperti sekarang.

BUMN Indonesia dari sisi aset memang membaik, begitu pula dari sisi permodalan dan Capex. Tapi pertumbuhannya hanya sebegitu saja. Jadi tidak bisa digeneralisir karena BUMN yang satu dengan yang lain berbeda-beda performanya. BUMN Karya pun tidak semuanya punya Debt to Equity Ratio (DER) yang buruk. Tetapi kalau BUMN Waskita Karya mungkin memang salah satu yang buruk. Lain halnya  dengan PT Pembangunan Perumahan (PP) itu sekarang sedang bagus, walau sama-sama BUMN Karya.

Apalagi kalau dibandingkan dengan BUMN di sektor-sektor lain seperti Perbankan yang memang bagus sekali. Kalau Pertamina, karena banyak intervensi jadi agak kurang baik. Tetapi belum tentu juga capex dan asetnya turun. Malah naik terus setiap tahun, hanya naiknya kecil saja.

Audit untuk lembaga seperti BUMN memang ada, tetapi untuk auditing biasanya ada “lack”, jadi tidak bisa setiap habis tahun bisa melihat langsung hasilnya.

Jadi secara makro memang sepertinya naik terus, tapi ada beberapa hal yang agak terselubung. Seperti contoh DER dari sebagian besar BUMN karya yang punya beban utang seperti itu, maka untuk menambah modal kerja proyek lagi dengan berutang, sudah berisiko besar. Hal itu karena utang nya sudah beberapa kali dari nilai equity nya. Jadi financing nya agak berat dan perlu adanya bermacam bantuan entah dalam bentuk PMN (Penyertaan Modal Negara) atau dalam bentuk lain.

Tetapi bantuan yang diberikanpun semestinya bukan bantuan operasional--bukan Opex, tetapi Capex atau belanja modal. Jadi secara makro begitulah performa BUMN kita saat ini. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

FX Sugiyanto, Prof.

Guru Besar Universitas Diponegoro

FOLLOW US

Iklim Investasi Negara Tetangga Lebih Baik dari RI             Sampah Kita Adalah Tanggung Jawab Kita!             Kebijakan Persampahan Berbasis Lingkungan             Mencermati Spirit Konvensi Basel             Impor Sampah, Menambah Musibah             Pemerataan Pendapatan Tak Bisa Lewat Pasar Modal             Menggabungkan Masa Lalu, Masa Kini, dan Masa Depan             Adakan Cerita Seru yang Tidak Selalu Mengacu pada Benda Koleksi             Pembuktian Terbelenggu Prosedural Hukum Acara MK             “The Comedy of Errors”