Mengukur Kinerja Perekonomian 2019 Triwulan I/2019
berita
Ekonomika
11 April 2019 18:00
Penulis
Watyutink.com - Triwulan 1/2019, menjadi penting artinya untuk melihat sejauh mana upaya perbaikan ekonomi Indonesia dilaksanakan. Dalam Triwulan I/2019, beberapa indikator biasanya telah dapat memprediksi kinerja perekonomian Indonesia pada kuartal I sampai dengan kuartal IV/2019.

Namun yang patut mendapat perhatian utama adalah rekaman defisit neraca perdagangan akhir 2018 yang dirilis oleh BPS sebesar 8,57 miliar dolar. Repotnya, angka defisit itu merupakan defisit neraca perdagangan terbesar dalam sejarah republik. Defisit itu, jauh lebih besar dari defisit neraca perdagangan yang terjadi pada 2013 sebesar 4 miliar dolar AS.

Penyebab terjadinya defisit neraca perdagangan, lebih pada anjloknya ekspor Indonesia. Tercatat, pada 2018 ekspor hanya tumbuh 6,7 persen, jauh lebih kecil ketimbang 2017 yang sebesar 16,2 persen. Di samping itu, terdapat lonjakan impor yang naik tajam sebesar 20,2 persen dibanding 2017 yang hanya 15,7 persen.

Lemahnya daya dorong neraca perdagangan tahun lalu, berakibat pada anjloknya neraca transaksi berjalan (current account devisit/CAD) 2018 yang mengalami defisit sebesar 31,1 miliar dollar AS atau 2,98 persen terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB.

Meski faktor paling besar dari defisit Neraca perdagangan adalah melonjaknya defisit sektor migas (12,4 miliar dolar AS) yang menyebabkan melambungnya angka impor migas--Impor migas melonjak dari 24,3 Miliar dolar AS pada 2017 menjadi 29,8 Miliar dolar AS pada 2018 atau tumbuh 22,6 persen--namun dampak kenaikan harga minyak terhadap peningkatan ekspor minyak jauh lebih kecil dibandingkan impor minyak.

Ketika harga minyak dunia naik 37,3 persen--periode Januari-Oktober 2018 (yoy)--pertumbuhan nilai impor minyak ikut naik 36,8 persen pada periode yang sama. Tetapi, ekspor minyak hanya mengalami kenaikan 2,3 persen.

Apakah pada triwulan I/2019 ini telah muncul indikasi perbaikan pada neraca perdagangan? Mungkinkah dengan membaiknya neraca perdagangan akan mengurangi defisit CAD yang akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi kuartal I/2019? Bagaimana dengan kinerja investasi dan konsumsi masyarakat  yang juga merupakan indikator dari pertumbuhan ekonomi?

Kepala BKPM Thomas Lembong pada (7/2018) pernah menengarai bahwa terkait Pemilu 2019, investasi pada 2019 memang akan melambat. Namun, pada (12/3/2019) lalu Lembong malah meyakini bahwa pertumbuhan investasi PMDN ataupun PMA akan mengalami kenaikan hingga double digit.

Meski kinerja investasi pada 2018 amat mengecewakan--karena untuk pertama kalinya dalam empat tahun PMA mengalami pertumbuhan negatif--turun 8,8 persen sebesar Rp392,7 triliun dibanding Rp430,5 triliun pada 2017--namun dia melihat telah ada recovery pada awal 2019 dan diperkirakan akan terus membaik.

Agaknya, Lembong harus berhati-hati sebab dari catatan, sisi FDI (Foreign Direct Investment) mengalami pertumbuhan lebih parah, minus 30 persen yang disebabkan oleh perang dagang AS-China 2018 dan naiknya sukubunga “the fed” empat kali dalam setahun.

Lalu, jika investasi (FDI) bermasalah berat, bagaimana mengharapkan sektor konsumsi akan tumbuh sementara FDI masih belum menunjukkan “hilal” membaik? Bukankah sektor industri manufaktur adalah salah satu pendorong utama naiknya konsumsi masyarakat? Apakah grand design revitalisasi industri Indonesia, sebagaimana watyutink.com sering ketengahkan, telah disusun dan dilaksanakan dengan baik selama empat tahun ini?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

 

 

 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia

Untuk pembenahan sektor manufaktur, kuncinya adalah bagaimana bisa mensinergikan peran antar sektor. Memperbaiki sektor manufaktur, tidak bisa hanya sekadar bicara sektor manufaktur. Kita juga harus mengkaji tentang fiskal, karena fiskal yang akan membangun infrastrukturnya. Lagipula, fiskal juga membicarakan tentang defisit. Jika bicara defisit, berarti berbicara tentang utang. Nah, kalau bicara tentang utang, maka kita berbicara tentang bunga. Jika masuk perkara bunga, maka kita harus bicara tentang moneter.

Hal itu semua selama ini tidak pernah didudukkan jadi satu. Rangkumannya seperti apa. Kalau misalnya Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga maka siapa  yang menderita. Padahal itu menjadi persoalan Kementerian Keuangan karena berarti beban SBN nya menjadi naik.

Hal itu yang dimaksud, bagaimana mendudukkannya menjadi satu grand strategy yang holistik, yang saling mengkaitkan semuanya.

Sekarang pengaruhnya pada investasi di triwulan I/2019. BI selalu membantah adanya pengetatan likuiditas tetapi ekses likuiditas. Padahal pengetatan itu bisa dibuktikan dengan data. Jika suku bunga tinggi, secara teori bisa disebutkan bahwa sedang ada pengetatan likuiditas. M2 indikator kita juga hanya dibawah 40 persen atau sekitar 39 persen. Dan itu juga didukung dengan credit to GDP gaps kita yang juga sekitar di bawah 40 persen. Artinya, proses penciptaan uang sangat terhambat.

Dengan likuiditas yang terbatas, kita sangat kesulitan berharap untuk bisa mendorong laju investasi. Kalau investasi dan kredit juga terhambat maka itu akan mempengaruhi konsumsi. Kalau kredit lancar maka konsumsi juga lancar untuk masyarakat membeli rumah, mobil dan sebagainya. Artinya, dua mesin utama penggerak pembangunan kita tidak bergerak. Kita akan sangat sulit memacu pertumbuhan ekonomi kita selama kondisi sektor keuangan kita masih unliquid dengan suku bunga yang begitu besar. Atau menimbulkan high cost economy.

Rencana pemisahan Dirjen Pajak yang hendak dipisahkan dari Kementerian Keuangan, itu selintas bisa meningkatkan pendapatan pajak, tetapi tidak akan signifikan. Karena itu hanya merubah organisasi. Tetapi uangnya tetap, sedang pajak berbicara masalah uang. Sementara kita ketahui uang kita amat terbatas. Selama uang kita terbatas maka transaksi ekonomi kita juga terbatas. Dan pengaruhnya bagi pajak juga akan terbatas.

Oleh karenanya, suku bunga sekarang menjadi inti masalah kita. Dengan sukubunga yang lebih baik dan likuiditas yang longgar maka transaksi akan meningkat. Konsumsi juga meningkat, dan juga demand. Dorongan untuk investasi juga ikut meningkat. Ujungnya penerimaan pajak juga naik.

Ekonomi itu berputar, dan tugas kita adalah mempercepat perputarannya. Percepatan perputaran sangat dipengaruhi oleh likuiditas. Likuiditas adalah “oli” nya mesin pertumbuhan.

Pajak memang perlu didorong memisahkan diri agar bisa menjadi lebih baik dan profesional, dan kalau sudah dipisahkan, tentunya tuntutan target pajak juga harus lebih besar. Tetapi diyakini tidak akan terjadi lompatan lebih besar dalam konteks penerimaan pajak, selama kondisi perekonomian kita masih sangat kering likuiditas.

Yang harus jadi perhatian kalau ingin memperbaiki CAD adalah harus memperbaiki struktur ekonomi. Hal itu mutlak harus dilakukan. Kalau dilihat dari empat komponen CAD yakni neraca barang, neraca jasa, neraca pendapatan primer dan neraca pendapatan sekunder. Ke empatnya itu yang seharusnya diperbaiki. Surplus sekarang hanya pada neraca pendapatan sekunder kaitannya dengan pendapatan TKI, kemudian di neraca pendapatan barang yang tahun 2018 berbalik menjadi defisit begitu besar, sehingga otomatis pada 2018 kita hanya suplus di neraca pendapatan sekunder.

Itulah yang harus diperbaiki. Neraca pendapatan barang hanya kita bisa pertahankan surplusnya kalau kita memperbaiki struktur industri kita. Kita memang sudah terlalu lama meninggalkan industri. Hanya bergantung pada produk-produk komoditas tambang, dan kebun yang di negara maju tidak ada yang bergantung pada dua hal itu. Negara maju pasti bersandar pada produk-produk manufaktur. 10 perusahaan besar di dunia adalah perusahaan manufaktur. Tidak ada perusahaan mining. Itu dulu pada zaman merkantilisme.

Kalau mau membangun maka harus dibangun industri manufaktur, dari sana baru bisa berangkat ke industri jasa.

Selama ini belum terlihat sama sekali upaya merevitalisasi kembali industri manufaktur. Yang dibangun baru infrastruktur. Tapi suatu bentuk kebijakan yang mendorong industri belum terlihat. Kebijakan industri tidak bisa hanya melihat dari Kementerian Perindustrian saja. Harus juga disupport oleh banyak sekali kebijakan lain. Sekarang, kebijakan industri kita kadang tidak disupport oleh kebijakan di kementerian lain. Misalnya, kebijakan industri manufaktur tidak didorong oleh kebijakan perdagangan internasional. Karena kebijakan perdagangan internasional terkait misalnya dengan membebaskan impor.

Membebaskan impor, tentu berpengaruh terhadap industri kita. Atau membatasi impor, padahal impornya dibutuhkan untuk bahan baku industri manufaktur. Contoh ketidaksinkronan kebijakan ini yang kiranya belum selesai dibereskan selama empat tahun terakhir. Sementara kebijakan B20 dan Pariwisata, keduanya belum menunjukkan efektivitasnya. (pso)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Ihwal CAD (Current Account Devisit), nampaknya masih belum menunjukkan tanda perbaikan. Karena kita lihat di Januari 2019 masih defisit walau di Februari surplus. Tetapi, defisit di Januari cukup besar, jadi kemungkinan masih tetap defisit pada triwulan I/2019. Hanya, defisit nya berapa besar masih belum bisa dipastikan.

Kalau dilihat kondisinya, defisit diperkirakan masih di kisaran 2,8 sampai 3 persen dari PDB.

Hal itu disebabkan dalam komponen current account, pertama, masalah impor dan ekspor barang, dalam data BPS. Belum tampak data Maret untuk impor dan ekspor barang, kemungkin pada 15 April nanti baru ada datanya. Dari situ baru dapat dilihat kondisi CAD yang sebenarnya pada triwulan I 2019.

Komponen lain yang mendorong defisit adalah jasa-jasa. Jasa-jasa, selalu defisit dan tidak pernah surplus sejak lama. Hal itu disebabkan oleh pertama, kalau kita melakukan ekspor impor, pelayaran, pengiriman barang lewat laut ataupun asuransi barang, banyak menggunakan jasa luar negeri untuk kegiatan-kegiatan tersebut.

Kedua, banyaknya orang Indonesia yang ke luar negeri untuk berlibur, umroh dan lain sebagainya. Transaksi ke luar negeri itu pasti membebani karena termasuk jasa. Sebaliknya, pariwisata yang ke Indonesia masuk jasa-jasa tapi kategori ekspor jasa. Namun, nilai dari pariwisata mancanegara yang ke Indonesia daripada orang Indonesia ke luar negeri, nilainya lebih banyak orang Indonesia yang ke luar negeri daripada mancanegara ke dalam negeri.

Selain itu dari sisi neraca pendapatan, juga minus karena semakin banyak FDI (Foreign Direct Investment) yang dapat profit dan kita harus mengembalikan kepada pihak luar negeri. Jadi itulah konsekuensi kalau kita butuh
FDI ke dalam negeri.

Berikutnya adalah neraca pendapatan sekunder yaitu jasa tenaga kerja antara tenaga kerja asing dan tenaga kerja Indonesia. kategori itu Indonesia masih surplus.

Jadi, untuk dua komponen yaitu neraca jasa-jasa dan neraca pendapatan primer kita masih selalu defisit.

Kalau dari sisi neraca barang, tergantung kondisi ekspor impor kita. Sementara harga komoditas saat ini masih turun sedangkan struktur ekspor kita masih banyak di sumber daya alam. Itu yang menyebabkan kinerja ekspor kita di bawah angka impor yang berakibat defisit berkepanjangan sejak 2018. Hal itu memang tidak bisa kita hindari tapi mudah-mudahan kuartal I 2019 ini defisit akan berkurang.

Sebetulnya kalau untuk neraca barang CAD selalu dalam posisi defisit karena jasa defisit nya besar. dan pendapatan primer juga defisitnya besar. Neraca barang sempat surplus tapi seiring dengan harga komoditas yang turun dan struktur ekspor kita yang masih banyak di komoditas, maka otomatis kinerja ekspor kita juga turun.

Masalah impor, itu tergantung dari permintaan domestik terhadap barang luar negeri. Begitu pula dengan harga minyak mentah yang naik, ikut memperburuk kinerja neraca perdagangan, karena impor kita akan menjadi lebih mahal. Selama triwulan 1 2019 kemarin harga minyak mentah ada tren naik walaupun masih belum terlalu tinggi. Itu juga bisa jadi sebagai bagian dari beban impor kita. Olehkarenanya pemerintah punya upaya untuk mengurangi impor minyak agar pertamina menggunakan minyak dalam negeri. Dan sebagian dari minyak itu sudah dibeli oleh Pertamina. Hanya, hal itu berarti ekspor kita akan berkurang.

Jadi memang serba salah, kalau kita mau menggunakan minyak produksi dalam negeri untuk kegiatan energi maka otomatis ekspor minyak kita berkurang karena dipakai di dalam negeri.

Jelas masih perlu banyak perbaikan di sisi neraca eksternal dari kegiatan ekspor impor. Tentunya kita berharap kinerja ekspor akan lebih tinggi lagi. Caranya, harus ada pengembangan pasar. Jangan pasar yang itu-itu saja. Lalu pengembangan produk yang dijual harus lebih banyak lagi yang berbasis non komoditas. Hal itu tentu butuh waktu dan tidak semudah seperti membalikkan tangan. Dari sekarang seharusnya berbenah ke arah sana. Untuk diversifikasi pasar dan diversifikasi produk barang ekspor.

Sisi lainnya, kita perlu sekali untuk mengurangi impor. Caranya dengan membangun industri berbahan baku dari dalam negeri. Karena saat ini banyak bahan baku industri kita yang diimpor. Rata-rata bahan baku impor untuk industri kita bisa 60 persen. Apalagi bahan baku untuk pabrik obat, bisa 90 persen. Makanya kalau bisa kita membangun industri berbasis substitusi impor di dalam negeri untuk mengurangi bahan baku impor. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

FOLLOW US

Temuan TPF Novel Tidak Fokus             Bentuk TGPF Independen untuk Kasus Novel Baswedan             Pilah Skema Untuk Proyek Strategis             Risiko Penyertaan Equity Proyek Macet             Diskresi Kepolisian Bermasalah?             Penanganan Tak Sesuai Perkap             Polisi Tidak Dikondisikan Menjadi Arogan             Kita Tidak Dapat Menduga Kondisi Mental Polisi saat Menembak             MPLS Harus Diselenggarakan Sesuai Pedoman             Pendidikan Swasta Semi Militer Harus Ditertibkan