Mengukur Efektivitas Kebijakan Moneter : Suku Bunga Acuan BI
berita
Ekonomika
Sumber Foto : ekbis.sindonews.com 29 April 2019 15:00
Penulis
Watyutink.com - Keenganan otoritas moneter Indonesia (BI) untuk menurunkan sukubunga acuan (BI7DRR) sebesar 6 persen, masih menimbulkan polemik.

Indef (Institute For Development of Economics and Finance) pada Minggu (28/4/2019) menyelenggarakan diskusi online dengan tema “Kebijakan Moneter Paska Pemilu” dengan melibatkan para jurnalis media cetak dan online.  

Sebagimana diketahui, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 24-25 April 2019 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 6 persen, berdasarkan pertimbangan pertama, adanya perbaikan ekonomi global yang lebih rendah dari prakiraan, sementara ketidakpastian pasar keuangan berkurang. Kedua, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) triwulan I 2019 diprakirakan surplus sehingga menopang upaya memperkuat stabilitas eksternal. Ketiga, Nilai tukar Rupiah menguat ditopang kinerja sektor eksternal yang terus membaik. Keempat, Inflasi pada Maret 2019 tetap rendah dan terkendali. Kelima, Stabilitas sistem keuangan tetap terjaga.

Dari semua indikator di atas, sebetulnya menunjukkan bahwa keadaan perekonomian Indonesia sudah jauh lebih membaik dibanding tahun 2018 (Syafrian, Dzulfian, 28/4/2019). Pertanyaannya, mengapa BI tetap mempertahankan suku bunganya seperti tahun lalu? Padahal, jelas-jelas kondisi fundamentalnya sudah jauh berbeda. BI, justru menegasikan argumennya sendiri yang terkesan kontradiktif.

Padahal, dengan menurunkan sukubunga acuan sedikit banyak akan merangsang dunia usaha untuk dapat lebih leluasa mendapatkan pembiayaan dengan sukubunga terjangkau, terlebih mendekati puasa dan hari raya Idul Fitri mendatang. Bagi perbankan sendiri, likuiditas yang ketat masih akan menyulitkan dunia usaha juga perbankan nasional sendiri guna memenuhi permintaan kredit yang meningkat.

Di sisi lain, faktor risiko inflasi yang biasanya meningkat tajam menjelang dan selama perhealtan puasa dan hari raya, semestinya sudah harus disikapi dengan baik oleh pemerintah. Memang, selama ini inflasi rendah diklaim sebagai keberhasilan kebijakan pengendalian harga.

Namun, Apakah selama ini otoritas moneter justru terjebak pada inflation targeting framework  (ITF) yang hanya sekadar mempertahankan tingkat inflasi? Apakah dengan pertumbuhan ekonomi yang tetap di kisaran 5 persen dengan inflasi rendah adalah sebuah pertanda keberhasilan kebijakan moneter? Ataukah, inflasi yang rendah justru adalah sinyal masih melemahnya daya beli masyarakat?

Bagaimanapun, jika ukurannya adalah membaiknya kondisi perekonomian nasional seperti sekarang ini, sepertinya kebijakan melonggarkan likuiditas dengan menurunkan tingkat sukubunga acuan adalah hal yang masuk akal. Disamping akan menggairahkan investasi dan iklim usaha dalam negeri, pelonggaran likuiditas diharapkan juga dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga nasional yang selama ini menjadi penyumbang lebih dari 55 persen pertumbuhan ekonomi atau PDB nasional.

Apakah keengganan BI untuk menurunkan tingkat subukunga acuan terkait juga dengan tingginya risiko capital outlflow di sektor portofolio investment? Selama ini, agaknya investasi portofolio telah menjadi andalan dalam stabilisasi moneter dan keuangan, terlebih defisit current account juga masih saja membayangi. Benarkah demikian?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Kaitan dengan keengganan BI untuk menurunkan suku bunga, pertimbangannya karena ingin menjaga stabilitas sektor keuangan. Saat ini stabilitasnya tidak stabil. Selain akibat daya dorong investasi atas kebijakan suku bunga saat ini masih belum efektif mendongkrak gairah dan iklim investasi. Terutama terhadap kinerja industri. Bahkan pada 2018 kinerja industri manufaktur kontribusi terhadap GDP kian menurun, hampir mencapai 8 persen dari tahun sebelumnya.

Hal ini tidak hanya akibat dari kondisi industri kita, namun kebijakan suku bunga masih jauh dari harapan. Terutama dalam mendorong gairah industri kecil dan menengah. Termasuk mikro. Hal itu mengindikasikan bahwa selama ini kebijakan suku bunga kurang mampu mendorong gairah industri.

Terkait dengan kekhawatiran risiko kurs rupiah dengan diturunkan suku bunga dan adanya capital outflow terutama investasi portofolio. Justru karena itu, gairah investasi portofolio seharusnya ditopang oleh investasi berbasis industri. Semakin kuat investasi sektor riil maka investasi portofolio semakin aman. Artinya bagi para investor portofolio seharusnya BI tidak perlu menghawatirkan itu. Semakin baik investasi riil dlm negeri semakin menarik invetasi portofolio.

Lebih jauh lagi, jika BI tetap menahan kebijakan suku bunga di level saat ini, justru dikhawatirkan berimbas kepada investor portofolio. Karena para investor tidak ditopang oleh imbal hasil atas modalnya dari sektor riil.

Bertahannya kebijakan suku bunga seperti saat ini juga, justru hanya akan mengamankan para investor di sektor keuangan. Tetapi, sebaliknya bagi para pengusaha di sektor riil. Dimana industri dan usaha kecil dan menengah tidak mampu men scale up usaha dan produksinya. Apalagi kondisi pasar yang masih lesu terutama produk-produk industri pengolahan. Kondisi ini akan mendorong sisi permintaan. Kondisi ini berimplikasi terhadap dampak konsumsi atas harga produk domestik menjadi kurang kompetitif.

Meskipun konsumsi produk kian meningkat dan mendongkrak sebagai penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi itu bukan dari produk lokal, tetapi lebih banyak barang impor. Baik end product nya maupun faktor produksinya atau inputnya. Artinya, kebijakan BI yang tetap mempertahankan sukubunga harus segera dicek dan dikoreksi agar efektivitas kebijakan tersebut nyata dirasakan oleh sektor keuangan dan industri. Hendaknya segera diturunkan pada level efektif dengan melakukan sinkronisasi kebijakan fiskal.

Sekali lagi terkait kekhawatiran atas risiko capital outlow pada portofolio, seharusnya BI tidak hanya pada level kuatir seperti itu. Meskipun investasi portofolio dianggap sebagai investasi pemberi sumbangan besar dalam stabilisasi keuangan, namun BI juga melupakan transmisinya yang sangat lambat dalam mendorong sektor riil.

Oleh karena itu, tinggal memilih bagi BI. Akankah tetap pada stabilisasi investasi portofolio pada sektor moneter dalam jangka pendek, ataukah terhadap pertumbuhan ekonomi yang dampaknya jangka pendek dan panjang. (pso)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

Selain kebijakan sisi hulu, yaitu bunga Acuan BI dan pertumbuhan ekonomi (sektor riil). Aspek moneter lain yang harus didiskusikan adalah sektor hilir, yaitu "Potensi Kenaikan Inflasi Jelang Puasa dan Lebaran"

Inflasi yg cendrung rendah saat ini sering diklaim oleh Pemerintah dan BI sebagai bentuk keberhasilan kebijakan pengendalian harga. Padahal, Inflasi rendah hanya dapat (diklaim) merepresentasikan keberhasilan pengendalian harga jika beriringan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat pesat. Masalahnya, inflasi yang relatif rendah saat ini tidak diiringi dengan pertumbuhan ekonomi yang akseleratif, sehingga rendahnya inflasi lebih mencerminkan kelesuan daya beli masyarakat.

Harga kebutuhan pokok selama ini cenderung meningkat menjelang puasa dan lebaran. Sementara, Kebijakan kendali harga sejauh ini hanya dilakukan dengan cara tradisional (melalui operasi pasar) dan regulasi-regulasi (Harga Eceran Tertinggi, dan lain lain) yang susah diimplementasikan secara optimal.

Terdapat setidaknya 3 komoditas kontributor Inflasi yang menjadi langganan di bulan Puasa dan Lebaran, sehingga perlu diwaspadai: Bahan Makanan; Makanan dan Minuman Jadi; dan Transportasi.

Bahan makanan dan makanan jadi (beras, daging, daging ayam ras, telur ayam ras, dan bumbu dapur) menjadi pemicu inflasi pangan pada 2018 lalu. Tanpa perubahan kebijakan yang mendasar, komoditas-komaditas ini akan "menyapa" inflasi lagi di tahun ini. Alarmnya sudah dimulai dari harga Bawang putih (bumbu-bumbuan) dan daging ayam ras.

Satu hal yang sering Pemerintah menyadari tapi lamban bereaksi adalah fenomena bahwa Aspek Geografi dalam pengendalian inflasi penting untuk dicermati. Hal ini karena 80 persen lebih persoalan pengendalian harga (inflasi) ada di luar Jakarta. Meskipun ada TPID (Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah), tanpa upaya serius menangani inflasi di daerah, maka setiap jelang lebaran harga pangan akan selalu mengalami lonjakan.

Agar syarat harga stabil jelang puasa dan lebaran: Perlunya Keterjangkauan Harga; Ketersediaan Pasokan; Kelancaran Distribusi; dan Komunikasi Ekspektasi.

Terakhir, bagaimana solusi mengantisipasi lonjakan harga jelang puasa dan lebaran: Berikut "Tujuh Rekomendasi Atasi Potensi Lonjakan Inflasi". Pertama, Dalam jangka pendek, penanganan lonjakan harga perlu lebih fokus di titik-titik daerah yang selama ini menjadi kontributor inflasi.

Kedua, Tingginya ketergantungan terhadap Jawa dalam pasokan bahan makanan jadi dan produk manufaktur, mempunyai dampak terhadap rentannya kenaikan inflasi yang tinggi. Sehingga diperlukan perbaikan perdagangan antar daerah dan antar pulau.

Ketiga, Pentingnya pasar penyeimbang untuk menjaga ekspektasi positif masyarakat dan menjaga kemungkinan permainan harga oleh pedagang.

Keempat, Sinergi TPID dengan retailer dan sentra produsen untuk upaya pengendalian harga dan memotong rantai distribusi pangan.

Kelima, Sinergi kebijakan atasi inflasi musiman (lebaran) dengan komunikasi intensif dengan pelaku usaha dan menjaga ekspektasi masyarakat.

Keenam, Memperkuat peran Sistem Informasi Harga Komoditi di seluruh provinsi di Indonesia dan setiap daerah harus memperkuat komoditas unggulannya yang diawasi oleh TPID.

Ketujuh, Kebijakan pangan harus diimbangi dengan kebijakan lainnya (seperti penguatan daya beli masyarakat dan distribusi yang bagus) untuk menjamin setiap warga negara dapat mengakses pangan. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF

Keputusan BI untuk menahan suku bunganya pada RDG terakhir ibarat pengemudi yang sudah tahu lampu menyala hijau dan jalanan lancar, tapi tidak kunjung tancap gas.

Jika ada pengemudi tidak mau tancap gas padahal lampu hijau dan jalanan lancar, maka yang bisa dilakukan adalah mengingatkan pengemudi di depan kita agar sadar sehingga tidak menghambat perjalanan orang lain.

Itulah pesan inti yang harus disampaikan: BI harus berani melakukan kebijakan ekspansif dengan menurunkan suku bunganya agar perekonomian Indonesia bisa melaju lebih cepat. Kapan sampainya kita ke tujuan kalau hanya menginjak rem?

Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen jika ingin terbebas dari kutukan ‘middle-income trap’ (jebakan penghasilan sebegitu saja) alias risiko tua sebelum kaya. Jika BI ragu atau takut untuk merelaksasi kebijakan moneternya, BI turut berdosa membuat perekonomian kita hanya tumbuh stagnant. Dalam jangka panjang, akumulasi dosa ini dapat berakibat membuat banyak masyarakat Indonesian akan tua sebelum kaya.

Ancaman tua sebelum kaya ini sangat berbahaya karena, ketika penduduk suatu negeri telah menua, berarti mereka sudah tidak lagi produktif. Ditambah, negara harus sudah siap menyediakan berbagai fasilitas ketika para warganya ini sudah menjadi manula. Jaminan kesehatan dan hari tua yang terjangkau, dana pensiun yang cukup untuk bertahan hidup, fasilitas untuk para dhuafa, pantai jompo yang layak, dan lain-lain, adalah beberapa tantangan yang mesti disiapkan sebelum penduduk kita menua.

Saat ini, indonesia beruntung dianugerahi oleh bonus demografi: kondisi dimana anak-anak muda atau generasi produktifnya masih lebih besar dibanding generasi tua.

Namun, diprediksi bonus demografi ini akan berakhir pada 2060, yaitu ketika Indonesia akan memasuki masa yang dikenal dengan istilah ‘aging population’ atau era di mana generasi milenial saat ini akan sudah menjadi kakek-kakek atau nenek-nenek.

Belajar dari negara lain seperti Jepang dan Korea, Indonesia mesti mencapai pendapatan per kapita sekitar 40.000 dolar AS sebelum era bonus demografi ini berakhir. Saat ini, pendapatan per kapita masih sekitar 12.000 dolar AS. jadi, masih jauh sekali dari posisi ideal.

Konsekuensinya, otoritas pemerintah dan BI mesti kerja lebih keras untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar tidak stagnan di level 5 persen seperti yang terjadi beberapa tahun belakangan ini. Sekali lagi, karena kita, mumpung masih muda, mesti berlari lebih cepat mengejar ketertinggalan kita, agar tidak terjebak di kondisi ‘tua sebelum kaya’.

Singkat kata, ada dua kesimpulan yang ingin saya sampaikan. Pertama, kebijakan BI untuk mempertahankan suku bunganya dalam RDG terakhir kurang tepat, mengingat kondisi internal dan eksternal telah jauh berbeda dibanding 5-6 bulan terakhir. Badai telah berlalu. Kedua, BI mesti lebih berani untuk melakukan kebijakan ekspansif guna mendorong perekonomian nasional agar mampu berlari lebih cepat, ketimbang hanya puas di level 5 persen. Kecepatan ini masih terlalu lambat untuk mengejar ketertinggalan kita dengan negara lain dan juga membebaskan kita dari kutukan ’middle income trap’ atau kutukan ’tua sebelum kaya’.

Terkait prinsip (inflation targeting framework (ITF). BI menggunakan prinsip ini sebagai anchor kebijakan moneternya. Targetnya adalah pengendalian inflasi, tidak seperti dulu sebelum krisis 98 yang fokus pada pematokan nilai tukar rupiah yang tetap (fixed exchange rate).

Kenaikan BI rate hingga 4 kali pada 2018 mesti dipahami sebagai pengendalian stabilitas makro ekonomi secara keseluruhan, khususnya nilai tukar rupiah ketimbang pengendalian inflasi. Mengapa, Pertama, Karena selama 2018 rupiah babak belur gara-gara arus modal keluar.

Kedua, sedangkan di sisi lain, inflasi sangat rendah semenjak beberapa tahun terakhir. Jadi rendahnya inflasi di indonesia lebih karena tren global ketimbang keberhasilan otoritas indonesia. Rendahnya inflasi merupakan tren global, bahkan di beberapa negara maju mereka malah mengalami deflasi.

Jadi, ketika situasi sudah berubah pada 2019 ini, menjadi aneh ketika BI tidak menurunkan suku bunganya, padahal ancaman modal keluar sudah selesai dan inflasi sangat rendah di kisaran 2,5 persen-3 persen. Selisih suku bunga dan inflasi kita terlalu besar, ujungnya, rakyat biasa dan orang kecil yang dirugikan dengan tingkat bunga yang tinggi seperti ini. Bayangkan berapa bunga KPR, atau cicilan motor atau mobil yang harus orang-orang biasa harus tanggung gara-gara tingginya suku bunga ini.

Hal lain terkait inflasi dan daya beli, lemahnya daya beli disebabkan oleh setidaknya 2 hal:

Pertama, karena melemahnya rupiah. Banyak barang-barang konsumsi masyarakat merupakan barang impor sehingga pelemahan rupiah berarti membuat harga barang impor ini jadi lebih mahal yang pada akhirnya menggerus daya beli.

Kedua, karena terlalu tingginya suku bunga BI. Semakin tinggi suku bunga, semakin tergerus pula daya beli masyarakat, baik itu yang dilakukan oleh rumah tangga atau perusahaan. Misalnya, semakin tinggi suku bunga acuan BI maka semakin tinggi pula suku bunga cicilan-cicilan lainnya seperti KPR, cicilan motor, mobil, dan lainnya. Sehingga, wajar kalo daya beli belakangan merosot karena 2 hal tersebut: Rupiah melemah dan BI rate terlalu tinggi.

jadi, kita boleh tidak setuju dengan analisis BI dan BPS yang menyatakan bahwa rendahnya inflasi bukan cerminan lemahnya daya beli masyarakat. Jelas-jelas hal ini karena pertama, impor yg terus membengkak dan semakin ketagihan dengan barang-barang impor. Kedua, Impotensi produksi nasional dalam menciptakan barang-barang serupa. Ketiga, Rupiah yang terus melemah dalam beberapa tahun terakhir. Keempat, Tingginya suku bunga yang ditetapkan oleh BI.

jika BI konsisten dgn argumen yang mereka bangun baik pada RDG terakhir atau selama 2018, maka tidak ada faktor eksternal/global yang patut ditakuti. Jika kita lihat data perekonomian global, termasuk AS, Eropa, dan negara-negara besar lainnya, secara garis besar kita bisa lihat bahwa perkeonomian dunia jelas ke arah perlambatan.

kedua, sangat kecil sekali kemungkinan opsi bagi the Fed AS untuk menaikkan suku bunganya pada tahun ini. opsinya hanya 2: menahan atau bahkan menurunkan suku bunganya.

konsekuensinya apa bagi Indonesia? ancaman arus modal keluar seperti tahun lalu tidak akan terjadi separah seperti tahun lalu dan angin segar ini nampaknya akan berlanjut hingga tahun depan. Jadi, aneh jika BI memutuskan untuk mempertahnkan suku bunganya di level yang sama (6 persen) dengan kondisi badai modal keluar seperti 2018 lalu.

Alasan bahwa Bi juga khawatir bahwa selama ini yang jadi andalan investasi adalah portifolio. Terutama untuk menutup CAD, sepertinya kemungkinan itu ada. CAD bisa ditutup dengan investasi asing, bisa berupa portfolio atau investasi langsung (FDI). idealnya, CAD mesti ditutup dengan FDI. Masalahnya, pemerintah kesulitan untuk menarik FDI ke Indonesia, pun yang dapat datang adalah yang berorientasi pasar domestik dan tidak dapat di-ekspor (non-tradeable).

Konsekeuensinya, FDI semacam ini justru ke depan hanya akan memperparah CAD kita karena investasi yang seharusnya diharapkan mendongkrak produktivitas dan ekspor, justru malah hanya menjadikan kita sebagai pasar saja dan bukan basis produktif. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pajak lebih Besar untuk Investasi Tidak Produktif             Semua Program Pengentasan Kesenjangan Harus dikaji Ulang             Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi