Menguji Kesiapan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan
berita
Ekonomika

Sumber Foto: klikanggaran.com

20 December 2017 14:00
Penulis
Penggunaan bahan bakar fosil (BBM dan batubara) sudah hampir lewat masanya. Pemanfaatan sumber EBT untuk tenaga listrik di Indonesia baru 12,9 persen dari total energi listrik. Sementara target bauran EBT pada 2025 ditargetkan 23 persen dari total energi di Indonesia. Kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) semakin meningkat sebesar 1,2 juta barel per hari (bph), sementara produksi BBM dalam negeri justru turun menjadi hanya sekitar 600 ribu bph. Sisanya harus diimpor.

Cadangan minyak bumi Indonesia sendiri diperkirakan hanya cukup untuk 12 tahun ke depan (2029). Jika tidak ada penemuan sumur minyak baru atau pengembangan siginifikan dalam eksploitasi energi pengganti seperti EBT, maka krisis energi nasional tinggal menunggu waktu.

Siapkah Indonesia memasuki era krisis energi mendatang? Sedangkan cadangan terbukti dari penemuan sumur minyak baru kebanyakan di offshore yang berbiaya mahal. Itu pun belum tentu menjadi cadangan potensial yang benar-benar bernilai ekonomis dan komersial untuk dieksploitasi. Bagaimana strategi terbaik menghadapi kebutuhan energi untuk transportasi dan listrik jika  jumlah kendaraan mobil dan motor baru di Indonesia bertambah 6.000 unit setiap hari? Apa pilihan energi EBT terbaik yang paling memungkinkan dikembangkan?

Meskipun pekan lalu ditandatangani Letter of Intent (LOI) antara PT PLN dengan Independent Power Producers (IPP) Perancis untuk pembangkit tenaga baru di Tanah Laut Kalsel (70 MW), pembangkit tenaga surya di Kabupaten Kubu (50 MWp) dan Kabupaten Jembrana, Bali (50 MWp), hal tersebut untuk melengkapi pemakaian EBT panas bumi Pertamina dengan dengan kapasitas terpasang 587 megawatt. Tetapi, pencapaian pemanfaatan EBT tersebut masih amat jauh dari kebutuhan energi nasional. Padahal potensi energi terbarukan di Indonesia mencapai 400.000 MW, namun pemanfaatannya kurang dari 10.000 MW.     

Sebagai informasi, pada 2030 kapasitas terpasang panas bumi ditargetkan 2.300 MW dan tenaga surya 600 MW dan target 23 persen bauran energi nasional pada 2025 itu setara dengan 45.000 MW. Sementara alternatif lain seperti energi nuklir, umpamanya, masih belum memungkinkan dikembangkan karena adanya penolakan dari masyarakat dan LSM berkaitan risiko pencemaran dan bahaya kecelakaan reaktor nuklir.

Dari data-data tersebut, siapkah Indonesia menghadapi desakan kebutuhan energi nasional masa mendatang? Beberapa pengamat menyebutkan sepertinya belum cukup siap. Penetapan target dan realisasi pencapaian masih banyak sekali ketidakcocokan. Lalu apa yang harus dilakukan sementara krisis energi sudah di depan mata? Mengapa Indonesia seperti amat telambat mengembangkan EBT seperti biomassa, mikrohidro, bahan bakar nabati, dan tenaga angin? Mengapa sekian banyak rencana sejak beberapa pemerintahan tak kunjung menampakkan hasil yang signifikan?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(pso)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB

Masalah pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) di negeri ini dari dulu sebenarnya sama, yakni di tingkat kebijakan dan di tataran strategi implementasi di lapangan. Masalah energi adalah masalah investasi jangka panjang dan long term planning atau perencanaan masa depan yang tidak boleh tersandera kepentingan politik jangka pendek penguasa di tingkat nasional maupun di daerah.

Ketidaksesuaian timing inilah yang menyebabkan proyek-proyek energi terbarukan tidak pernah tuntas dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya. Situasi ini diperburuk dengan anjoknya harga minyak dunia yang menyebabkan energi terbarukan tidak kompetitif. Sejatinya pengembangan energi terbarukan merupakan sebuah “kontrak Ulysses”, yakni sebuah komitmen masa depan yang mengikat terlepas dari godaan dan hambatan jangka pendek yang dihadapi.

Lalu strategi apa yang bisa dilakukan untuk melakukan “kontrak Ulyyses” terkait EBT tersebut?

Sebagaimana kisah Ulysses dalam legenda Yunani yang mengikat diri di kapal untuk menahan godaan peri Sirene, pertama, komitmen yang kuat atau political will menjadi prasyarat utama dari pengembangan EBT di seluruh lini dari pusat sampai daerah. Kedua, strategi pengembangan insentif bagi EBT, utamanya bagi skala kecil seperti microhydro yang cenderung “tidak menarik” bagi pemerintah.

Pengembangan insentif fiskal juga diperlukan bagi EBT dengan skala menengah dan sedang seperti geothermal dan tenaga surya. Selain itu di sisi regulasi diperlukan streamlining peraturan yang cenderung menghambat karena perbedaan kewenangan seperti di kasus panas bumi.

Dengan demikian sangat urgent untuk memetakan bottleneck regulasi ini dari kedua sisi yakni sisi penawaran dan sisi permintaan. Kenyataan di lapangan, hal ini sering “tidak nyambung” satu sama lain. Sebagai contoh pengembangan motor listrik (sisi permintaan) terkendala di sisi supply oleh aturan berkaitan dengan STNK yang mengharuskan adanya Isi Silinder (dalam CC). Tentu hal ini “tidak nyambung” bagi pengembangan energi bersih. Ini salah satu contoh saja di lapangan yang berkaitan dengan energi bersih.

Ketiga, menyangkut skala ekonomi. Pengembangan energi baru seperti tenaga hybrid di Bantul DIY, sebenarnya dirancang sangat ideal, namun kita semua tahu PLTH (hybrid) ini kondisinya memprihatinkan karena kurangnya perhatian dari pemerintah dan belum mencapai skala ekonomi yang mencukupi, dimana biaya yang terus membengkak untuk memproduksi listrik yang lebih besar. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pemerhati Migas, Dosen Fak. Teknik Perminyakan UP 45 Yogyakarta, author of “Kapita Selekta Energi Baru Terbarukan”. TA Komisi VII DPR RI.

Berbicara energi baru terbarukan (EBT), sebenarnya bukan hal yang baru dikenal di Indonesia. Sejak zaman nenek moyang, kita sudah mengenal biomassa yang digunakan sebagai bahan bakar. Sejarah juga mencatat bahwa sumber energi panas bumi sudah dikembangkan hampir seabad lalu, dimana lima sumur eksplorasi berhasil dibor pada periode 1926-1929, salah satunya masih memproduksi uap panas kering sampai saat ini. Termasuk juga Pembangkit Listrik tenaga Air (PLTA) yang sudah gagah berdiri di negeri ini sejak puluhan tahun lalu. Ini semua menunjukkan bahwa Indonesia sudah cukup lama mengembangkan sumber energi yang ramah lingkungan.

Akan tetapi, perkembangan EBT tersebut tidak seperti yang diharapkan sehingga saat ini kita tertinggal jauh dari negara lain. Hal ini disebabkan oleh banyak hal, di antaranya ketergantungan kepada sumber energi fosil, belum menariknya bisnis EBT, hingga regulasi-regulasi yang kurang mendukung pengembangan energi bersih tersebut. Oleh karena itu, kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Perlu solusi komprehensif agar negeri ini tidak terus-menerus terpuruk di bidang energi.

Ada beberapa aspek yang perlu kita perbaiki  agar pengembangan EBT bisa berjalan dengan baik, minimal sesuai target Kebijakan Energi Nasional, yaitu 23 persen pada 2025. Beberapa hal tersebut antara lain sebagai berikut:

Pertama, aspek regulasi. Harus diakui, cukup banyak regulasi yang selama ini menyulitkan pengembangan EBT di Indonesia. Misalnya, regulasi terkait harga jual pembangkit listrik berbasis EBT.

Beberapa tahun lalu muncul harapan dengan dikeluarkannya beberapa Peraturan Menteri (Permen) ESDM tentang pembelian listrik dari EBT. Di antaranya Permen No 27/2014 yang menjelaskan harga feed in tariff (FiT) Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) dan Biogas (PLTBg), serta Permen No 44 Tahun 2015 tentang Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota (PLTSa). Kedua beleid ini memberi harapan besar bagi pengembangan listrik dari sumber EBT dan bisa menarik investor untuk berinvestasi.

Akan tetapi, seiring pergantian menteri yang baru, muncul regulasi yang  bertolak belakang dengan aturan tersebut, yaitu Permen No12/2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Aturan ini menjadi disinsentif bagi dunia investasi, yang secara makro seperti antiklimas dari keberpihakan pemerintah terhadap pengembangan EBT.

Dalam aturan ini, ditetapkan harga pembelian tenaga listrik berbasis EBT maksimal sebesar 85 persen dari Biaya Pokok Produksi (BPP) Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan PLN setempat. Hal ini menuai protes dari pelaku usaha di sektor kelistrikan, terutama karena harganya yang tidak menarik. Bahkan Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI), Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, dan Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) meminta Menteri ESDM merevisi Permen tersebut.

Adanya regulasi ini berakibat pada banyaknya pengembang EBT swasta yang menghentikan proyeknya karena tidak menguntungkan. Oleh karena itu, perlu kiranya pemerintah merevisi regulasi tersebut agar sejalan dengan semangat pencapaian Kebijakan Energi Nasional.

Kedua, Aspek  Investasi dan Pendanaan. Salah satu kendala utama pengembangan EBT di Indonesia adalah biaya. Besarnya biaya investasi tidak diimbangi dengan kemampuan anggaran pemerintah yang sangat terbatas. Negara harus menarik sebanyak mungkin investor untuk masuk ke sektor ini.

Hal lain, besarnya risiko yang dihadapi membuat sektor EBT kurang dilirik investor. Pemerintah harus memutar otak agar bisnis EBT bisa lebih menarik, misalnya memberikan insentif berupa tax holiday maupun feed in tariff yang tinggi agar investor tergiur dengan keuntungan yang ditawarkan.

Sebenarnya, ada beberapa solusi untuk mengatasi  masalah pembiayaan EBT. Salah satunya melalui dana Petroleum Fund yang sedang dibahas dalam RUU Migas di DPR. Konsep pengalokasian sebagian keuntungan migas untuk kegiatan infrastruktur seperti pembangunan EBT, sangatlah bagus dan realistis untuk diterapkan di Indonesia. Hal ini disebabkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kegiatan migas saat ini bukan lagi menjadi andalan penerimaan negara. Meskipun begitu, nilainya cukup signifikan bagi pengembangan EBT. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pemerhati Migas, Dosen Fak. Teknik Perminyakan UP 45 Yogyakarta, author of “Kapita Selekta Energi Baru Terbarukan”. TA Komisi VII DPR RI.

Misalnya saja, 10 persen dari PNBP Migas atau senilai Rp7,7 triliun akan bisa digunakan untuk membangun 100 MW PLT Surya, 80 MW PLT Angin, dan masing-masing 30 MW untuk PLT Panas Bumi, Mikrohidro, Biomassa, dan Sampah. Sehingga jika ditotal, akan ada 300 MW pembangkit listrik EBT yang baru setiap tahun. Intinya, jika pemerintah bersama DPR rela untuk mengurangi jatah APBN dari pendapatan migas dan digunakan untuk pengembangan EBT, hasilnya akan sangat signifikan untuk masa depan.

Ketiga, Aspek Teknologi dan Sumber Daya Manusia. Sering kita megeluh bahwa pengembangan EBT terhambat oleh penguasaan teknologi dan minimnya tenaga ahli yang dimiliki. Namun, fakta di lapangan cukup banyak tenaga ahli yang menguasai teknologi EBT tersebut. Sebagai contoh Ibu Tri Mumpuni dan Bapak Sucipto di Lumajang yang sudah berhasil membuat PLTMH (mikrohidro) dengan tenaga ahli yang direkrut dari orang-orang sekitarnya. Termasuk juga beberapa inovator teknologi pengolahan sampah menjadi energi seperti pirolisis sampah plastik dan gasifikasi sampah organik yang banyak bermunculan di Indonesia.

Di sisi lain, Indonesia juga telah memiliki beberapa pabrikan panel surya baik BUMN maupun swasta, yang mampu mensuplai kebutuhan panel surya di dalam negeri, bahkan beberapa sudah diekspor ke manca negara. Ini menunjukkan bahwa beberapa teknologi EBT sudah cukup dikuasai oleh anak bangsa ini yang apabila dikembangkan lebih serius, bukan tidak mungkin akan bisa menjadi kebanggaan di masa depan.

Permasalahannya mungkin pada EBT berbasis angin dan maritim yang memang masih jauh ketinggalan. Infrastruktur untuk litbang harus diakui belum cukup untuk melakukan terobosan di bidang tersebut. Namun bukan berarti tidak bisa sama sekali. Sudah banyak prototype dari BPPT terkait PLT-Arus Laut yang didemonstrasikan meski belum menggembirakan dan memuaskan hasilnya. Perhatian lebih besar lagi terhadap riset bidang energi ini, termasuk pendanaan seperti dari Petroleum Fund, akan bisa efektif untuk mengembangkan sumber energi tersebut.

Keempat, aspek pemerataan dan utilitas. Kita semua tahu, telah terjadi ketimpangan dalam hal akses masyarakat terhadap energi di negeri ini. Rasio elektrifikasi di Indonesia bagian timur jauh lebih rendah daripada Indonesia bagian barat, yaitu kurang dari 80 persen. Bahkan masih sering kita jumpai pemadaman listrik disana. Di banyak kepulauan kecil pun sama sekali tak ada listrik.

Padahal, Indonesia bagian timur lebih kaya akan potensi EBT seperti energi berbasis surya, biomassa, angin, dan arus laut. Apabila diperhatikan dan dimanfaatkan dengan baik, bisa menjadi solusi bagi masyarakat yang lebih tertinggal tersebut. Misalnya, pemberian bantuan panel dan lampu tenaga surya akan sangat membantu penerangan saat malam hari. Termasuk juga mesin gasifikasi biomasa skala kecil akan mampu mensuplai kebutuhan listrik sekelompok warga yang hidup di pulau-pulau terpencil.

Kondisi pengembangan EBT di negeri ini memang perlu mendapat perhatian yang lebih serius dari semua pihak. Kebijakan pemerintah tentang EBT harus lebih diefektifkan lagi, jangan sampai malah menghambat energi alternatif ini. Termasuk juga partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan potensi EBT yang dimiliki. Tentunya semua melalui kajian yang matang dan komprehensif, agar sumber energi ini bisa menjadi andalan Indonesia di masa depan. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
 Kepala Pusat Studi Energi UGM

Strategi percepatan pengembangan EBT adalah dengan melakukan pengembangan energi secara terdesentralisasi di setiap daerah berdasarkan potensi setiap daerah. Parameter indeks ketahanan energi daerah dapat dijadikan tolok ukur dalam pengembangan energi. Selain itu, dengan melakukan pilot project (piloting) di beberapa daerah akan memacu success story yang akan menarik minat untuk direplikasi di daerah lainnya.

Dari sisi regulasi dan ekonomi, sebaiknya perlu deregulasi terhadap regulasi yang menghambat serta terus diupayakan regulasi yang memayungi. Insentif pemakaian EBT perlu diperbanyak dalam bentuk kemudahan pajak dan perencanaan untuk menstimulasi. Namun, penguatan peran pemerintah dalam teknologi energi terbarukan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang capable di bidang EBT perlu diupayakan.

Ihwal di negara maju EBT sudah menjadi tujuan utama dibanding Indonesia, perlu didudukkan bersama dahulu bahwa target bauran energi adalah tanggung jawab bersama seluruh stakeholder dalam menyukseskannya. Sense of crisis bahwa kita harus segera mulai memikirkan penggunaan energi terbarukan perlu ditingkatkan. Di negara maju memang sudah digalakkan kampanye untuk lebih care terhadap energi terbarukan yang juga direpresentasikan dalam kebijakan pemerintahnya. Indonesia memiliki potensi surya, angin, bahkan biomassa dan biodiesel yang memadai. Akan tetapi terkadang kita mengalami masalah database. Adanya database yang baik, akan membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat. Pengembangan energi terbarukan di Indonesia tidak dapat dikatakan lambat namun memang masih terus berkembang.

Prasyarat utama untuk bisa menjadi negara yang berhasil dalam pengembangan EBT yang efektif, sebaiknya memiliki peta potensi atau neraca energi yang baik, kemudian memiliki action plan dan roadmap yang jelas untuk dapat dieksekusi. Pedoman tersebut akan menjadi guideline dalam pengembangan EBT nantinya.

Selanjutnya, adanya komitmen pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan regulasi yang mendukung. Di sisi lain, bagaimana iklim usaha di bidang energi terbarukan yang mencakup teknologi energi, komponen pendukung, jasa pendukung, serta pembentukan SDM pendukung juga harus diupayakan. Indonesia sudah on the right track berada di sana. Syarat-syarat tersebut menjadi prequisite menuju negara yang maju EBT nya.

Seperti dikatakan, Indonesia sedang menuju tata kelola energi yang lebih baik. Beberapa kebijakan pendukung dalam Undang-Undang Energi (UU 30/2007) dan Kebijakan Energi Nasional (KEN), serta baru saja di awal 2017 ini diluncurkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang harus diimplementasikan dalam RUED, merupakan bentuk peran serta pemerintah dalam tata kelola energi.

Tantangan adalah bagaimana menerjemahkan national concept ke level daerah. Sistem database energi kita juga masih perlu ditingkatkan. Sinkronisiasi antar roadmap, rencana kerja, dan kebijakan terkait energi di kementerian dan lembaga perlu lebih dilakukan. Dalam memajukan tata kelola energi khususnya EBT,  perlu melibatkan seluruh stakeholder termasuk peran serta kampus dan lembaga riset agar menghasilkan suatu pemikiran yang visioner dan inovatif bagi pengembangan energi ke depan. (pso)

 

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Anang Zubaidy, SH., MH

Kepala Pusat Studi Hukum FH UII

Deddy Herlambang

Pengamat Transportasi

FOLLOW US

Holding BUMN Penerbangan             Saatnya Rekonsiliasi             Klaim Prabowo-Sandi Perlu Dibuktikan             Perlu Sikap Kesatria Merespons Kekalahan Pilpres             KPU Jangan Perkeruh Suasana             Gunakan Mekanisme Demokratik             Pemerintah Harus Bebas dari Intervensi Pengusaha             Tunggu, Mas             Yang Tak Siap Menang Cuma Elit Politik, Rakyat Tenang Saja             Ikhtiar Berat Tegakan Integritas Pemilu