Mengkritisi Upaya Membuka Pasar Baru Dunia
berita
Ekonomika
14 March 2019 12:00
Penulis
Watyutink.com - Forum “Seminar Perdagangan Nasional dan Dialog Gerakan Ekspor Nasional” yang digagas Kadin, Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia dan Euro Cham pada akhir Februari 2019 lalu,  menemukan fakta bahwa hampir separuh ekspor Indonesia rupanya hanya tertuju pada lima negara yakni Amerika Serikat (AS), China, Jepang, India, dan Singapura (Kompas,11/3/2019).

Temuan tersebut terasa ironis dan bertolak belakang dengan tekad pemerintah yang sejak dua tahun lalu mencanangkan untuk go internasional, dalam upaya membuka pasar-pasar baru dunia di negara-negara non tradisional bagi penetrasi produk-produk ekspor dalam negeri.

Niat mencari pasar baru mengemuka setelah angin perubahan cenderung membangkitkan kembali agenda proteksionisme negara-negara besar terutama Amerika Serikat, Eropa dan juga India yang memainkan sederet persyaratan ketat bagi impor barang-barang yang masuk ke negara-negara tersebut. Dimotori AS yang menaikkan tarif baja tinggi bagi produk baja China dan beberapa negara lain, juga ancaman pengenaan sanksi ekonomi bagi 14 negara termasuk Indonesia yang dianggapnya berlaku curang sehingga AS mengalami defisit perdagangan parah, terutama dengan China. Kemudian Uni Eropa yang membatasi menerima produk CPO Indonesia maksimal tahun 2022, serta India yang menaikkan tarif bea masuk CPO Indonesia.

Kecenderungan perubahan perilaku ekonomi dunia tersebut tentu saja berisiko besar bagi keberlangsungan pemasaran produk ekspor dalam negeri. Untuk itulah tekad pencarian pasar baru dikumandangkan. Namun, yang terjadi ternyata negara tujuan produk ekspor rupanya masih berputar-putar pada ke lima negara yang disebutkan di atas, sementara tekad perluasan pangsa pasar baru malah belum terdengar signifikan. Padahal, di dunia ini ada sekitar 200 negara. Itu menggambarkan, belum ada upaya serius bagi misi-misi dagang yang berupaya meretas pasar baru di benua-benua Afrika, Asia, Amerika latin, Eropa Timur, Australia dan New Zealand.

Mengapa upaya perluasan pangsa pasar baru yang seharusnya telah berhasil menembus berbagai benua dan negara tujuan ekspor non tradisional belum juga terdengar hasilnya? Padahal, ada 195 negara lain yang merupakan peluang bagi masuknya produk-produk ekspor Indonesia? Apakah karena kurangnya koordinasi, atau kurangnya kompetensi pelaksana terutama para dutabesar yang semestinya menjadi leader dalam menembus pasar mancanegara, atau memang, ketiadaan konsep pemasaran yang semestinya disusun secara cermat dan komprehensif agar berhasil? Bagaimana menjelaskan hal ini?

Penguatan pasar ekspor baru tentu menjadi hal signifikan--jika berhasil baik--bagi pemulihan neraca perdagangan Indonesia disamping meningkatkan nilai cadangan devisa. Defisit neraca transaksi berjalan saat ini terjadi antara lain karena kurangnya nilai ekspor dibanding impor barang yang masuk. Hal itu jika dibiarkan, dalam jangka panjang akan memperburuk daya tahan perekonomian nasional di tengah kecamuk perang dagang dan ketidakpastian ekonomi global.

Satu-satunya cara adalah memperbaiki kemampuan industri nasional dalam menghasilkan produk-produk ekspor yang mempunyai daya saing tinggi. Sehingga seiring dengan upaya masif dan jitu dalam menembus pasar baru dunia, produk ekspor Indonesia dapat diterima oleh negara lain. Namun, pekerjaan rumah paling besar saat ini memang bagaimana caranya agar pertumbuhan dunia industri nasional berhasil melampaui angka pertumbuhan ekonomi. 

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ekonom Konstitusi

Terkait masalah ekspor, sebenarnya sudah sejak awal periode pemerintahan sekarang ini, sudah diberikan masukan yang jelas bahwa untuk meningkatkan ekspor Indonesia harus memerluas kerjasama tidak saja dengan negara yang selama ini menjadi partner dagang. Akan tetapi sayangnya tidak ditanggapi.

Sekarang momentumnya sudah lewat. Padahal, Asia Afrika adalah pasar yang cukup bagus. Jadi mengapa dulu Bung Karno membangun aliansi strategi itu adalah dalam kerangka jangka panjang. Beliau sangat visioner.

Karena, negara-negara Asia Afrika itulah yang berpotensi menjadi emerging market bagi Indonesia. Sekarang menurut saya sudah terlambat. Siapapun presidennya akan tersandera. Tersandera oleh Barat. Sebab, utang sudah menjadi besar dan ada komitmen yang harus dipenuhi.

Komitmen itu adalah hal politis dan itu hanya bisa disiasati oleh presiden yang tidak bisa disandera. Artinya tidak punya beban masalalu. Jokowi dan Prabowo itu sama saja. Keduanya punya beban masa lalu. Jokowi disandera oleh para Taipan yang mengkhianati pak harto ketika krisis ekonomi 1997-1998, Prabowo disandera pula oleh para Taipan yang membesarkan Orde Baru.

Jadi keduanya sama saja. Oleh karena itu kemudian jika kelompok menengah akan Golput, itu menjadi wajar.

Terkait posisi neraca perdagangan, akan defisit terus kalau tidak ada breakthrough atau terobosan dalam meningkatkan kerjasama ekonomi. Kecuali dengan Australia yang sekarang sudah bagus, khususnya dalam proses impor sapi tambahan untuk targeting 2022 tempo hari agar supaya Indonesia bisa berswasembada daging. Tetapi apakah Australia benar-benar memberikan sapi yang berkualitas, masih menjadi tanda tanya. Karena pengalaman masyarakat yang menerima sapi bantuan dari Pemerintah sebagian besar hanya bisa lahir satu kali dalam setahun. Apakah sapinya dimandulkan ataukah bagaimana, masih menjadi pertanyaan. Sepertinya agak tricky.

Sebenarnya Indonesia harus membangun kemampuan ekonomi sendiri pada sektor hulu. Sektor hulu banyak diganggu oleh para pemain yang hanya mementingkan kepentingan kelompok.

Tidak akan mungkin neraca perdagangan bisa surplus kalau cara mengelola negara seperti ini. Hal ini adalah impact dari masalalu, tetapi tidak ada effort dari tim ekonomi untuk melakukan terobosan. Terutama juga para Duta Besar kita. Mereka tidak memainkan peran sebagai marketing of our country di negara bersangkutan. Dia hanya sebatas diplomasi yang itupun tidak optimal, hanya berperan sebagai adminstratur. Hal ini yang harus diperluas. Seharusnya para Dubes menjadi etalase dari kerjasama ekonomi atau kerjasama luar negeri yang lebih luas. Bukan seperti yang sekarang yang dilakukan oleh Menteri Pariwisata dengan memasang iklan “Wonderful Indonesia” di kendaraan-kendaraan yang menghabiskan biaya besar. Itu sama sekali tidak efektif dan hanya memboroskan uang negara.

Strategic thingking dari para pembantu presiden juga tidak menunjang. Tim ekonomi saat ini adalah mereka yang berasal dari tim masalalu. Mereka textbook thingking yang tidak akan bisa keluar dari ilmu kapitalisme. Sementara mereka tidak paham bagaimana cara nya menurunkan amanat konstitusi dari Pasal 33 UUD 1945. Terkait blue print ekonomi, Bappenas memiliki hal tersebut, tetapi tidak dipergunakan.

Sekarang arena pilpres adalah arena kontestasi. Karena kontetasi merupakan janji, maka konstituen kita gampang dibuai janji jangka pendek dengan politik uang, tetapi tidak menyadari bahwa dalam jangka panjang perilaku seperti itu akan membunuh diri sendiri. Mindset masyarakat yang seperti ini yang harus dirubah.

Sekarang sekali lagi, kedua capres yang ada tidak ada bedanya. Hanya mengaduk-aduk emosi saja. yang satu membawa agama secara ekstrim, yang satunya biasa-biasa saja membawakan Pancasila. Tetapi yang diadu tetap saja rakyat terbesar di Republik ini. Hal itu yang mengkhawatirkan jika sebagian besar masyarakat tidak pandai membaca situasi. Sekarang kita sebenarnya sedang memainkan gendang orang lain.

Itu bedanya dengan Bung Karno. Beliau membangun aliansi strategis Asia Afrika adalah untuk mengkokohkan NKRI sebagai pioneer dalam berhadapan dengan negara-negara imperialis. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Kalau kita lihat kecenderungannya, selama ini kebijakan ekonomi kita lebih inward looking. Tidak terlalu agresif mengembangkan perdagangan internasional. Ada kesan lebih menghindari risiko, dan dengan kecederungan menghindari risiko itu maka negara tujuan ekspor kita menjadi hanya ke negara-negara yang sifatnya tradisional saja. Jadi hanya terkonsentrasi di beberapa negara.

Konsekwensinya, jika hanya terkonsentrasi seperti itu dan kemudian jika terjadi gejolak di negara tersebut maka kita akan sangat mudah terdampak. Sehingga yang harus kita lakukan ke depan adalah mencari negara-negara non tradisional. Hal mana masalah itu sendiri sudah dipetakan oleh LPM FE UI terkait negara-negara tujuan ekspor non tradisional. Di Afrika ada Pantai Gading, Senegal, Ghana, Angola. Di Asia Tengah ada Uzbekistan, Azerbaijan, Kazakhstan. Di eropa Timur ada Rusia, Polandia. Bahkan di benua Australia ada peluang perdagangan dengan adanya perjanjian CEPA yang merupakan milestone atau breakthrough untuk memperbesar negara-negara tujuan ekspor yang sifatnya non tradisional. Memang kita perlu lebih agresif untuk memetakan negara-negara tujuan ekspor.

Kedua, kalau kita melihat dari sisi komoditas yang paling besar memang masih pada komoditas. Karena, Indonesia belum beralih ke industrialisasi sebab perkembangan industri manufaktur pertumbuhannya hanya di bawah pertumbuhan ekonomi. Dan kontribusinya terhadap GDP juga semakin lama semakin turun.

Faktor-faktor itulah yang menyebabkan pada akhirnya kinerja ekspor kita tidak terlalu optimal.

Pemikiran untuk menyusun peta jalan bagi pertumbuhan industri dan perluasan pasar ekspor kita terkendala karena memang selama ini kita hanya berpikir jangka pendek. Dan terlalu terpaku pada ekspor komoditas ketika ada commodity boom beberapa waktu lalu. Ketika terlena itu Indonesia menjadi lupa untuk membangun industri. Baru teringat untuk membangun industri ketika harga-harga komoditas primer dunia sudah turun.

Sebetulnya tidak ada kata terlambat, tinggal bagaimana harus memulainya. Diskursus tentang infrastruktur bisa menjadi tonggak untuk membangun industri ke depan. Hal itulah yang bisa kita lihat upaya pemerintah untuk kembali membangun industri yang didahului dengan pembangunan infrastruktur. Meskipun tentunya hal itu pasti butuh waktu dan kedua, harus diperhitungkan kembali apakah infrastruktur yang dibangun betul-betul terkoneksi ke industri atau tidak. Jadi memang harus ada rencana yang jauh lebih matang dan tepat terkait dengan koneksi antara infrastruktur dan industri.

Industri yang bisa kita utamakan dibangun tentunya industri yang berbasis pada keunggulan komparatif. Kalau kita lihat dari indeks keunggulan komparatif Indonesia setidaknya sektor pertanian, maritim (transportasi laut dan perikanan), tekstil, industri permesinan, industri pengolahan hewan, dan untukitu seharusnya kita harus lebih fokus kepada industri-industri yang berbasiskan pertanian, perkebunan dan perikanan.     

Karena, tiga hal di atas adalah satu sumber daya terbesar Indonesia atau keunggulan kita. Kalau dibandingkan dengan Australia yang bisa menjadi negara maju berpendapatan tinggi dengan mengandalkan pertanian, perkebunan, dan peternakan. Seharusnya kita bisa juga fokus ke sana.

Indonesia harus bisa mempersiapkan diri untuk menjadi negara dengan produk-produk berdaya saing tinggi. Siap ataupun tidak siap harus sudah ke arah sana. Masalahnya pada faktor dorongan kita. Kalau terus merasa tidak siap maka pasti tidak akan bisa.

Salah satu hal yang bisa memacu kita lebih siap adalah dengan membuka diri lebih agresif untuk melakukan kerjasama-kerjasama ekonomi. Dengn demikian ada pull factor dari luar. Selama ini memang dorongan dari dalam cukup terbatas maka kita perlu tarikan dari luar, dan salah satunya adalah dengan perjanjian kerjasama perdagangan dan ekonomi dengan negara-negara lain dan wilayah selain ASEAN. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

FOLLOW US

Polisi Tunduk Pada Hukum             Inovasi Kebijakan yang Tidak Menjual             Kebijakan Tergantung Tujuan Awalnya             Kebaya Tak Perlu Dipertanyakan             Penggalian Nilai Budaya Dibalik Kebaya             Berkebaya Adalah Kesadaran             Penangkapan Faisol Tidak Berdasar             Lembaga Negara Bukan Pemungut Upeti!             Cost Recovery Bukan dari APBN             Blok Masela, Akankah mengulang sejarah Freeport?