Mengkritisi Sinyal Positif Kinerja Keuangan
berita
Ekonomika
Sumber Foto : halloIndo.com (aka/Wayutink.com) 19 May 2018 19:00
Penulis
Kementerian Keuangan pada kamis (17/5) lalu meliris data terbaru kinerja pengelolaan keuangan pemerintah khususnya APBN sampai dengan April 2018. Rilis yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) menjelaskan realisasi defisit anggaran APBN mencapai Rp55,1 triliun atau 0,37 persen terhadap PDB, masih lebih baik ketimbang periode yang sama tahun lalu Rp72,2 triliun atau 0,53 persen dari PDB.

Untuk pendapatan negara, tercatat realisasi sebesar Rp526,8 triliun atau 27,9 pesen dari target APBN (Rp1,894,7 triliun), naik dibanding periode yang sama tahun sebesar Rp465,9 triliun. Demikian pula penerimaan pajak dan cukai sampai akhir April tercatat Rp416,9 triliun atau 25,8 persen dari target Rp1,618,1 triliun. Begitu pula Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) tercatat sebesar Rp19,9 triliun atau 39,9 persen dari target APBN Rp275,4 triliun.

Yang mengherankan, justru terjadi kenaikan belanja negara menjadi Rp582,9 triliun, meningkat dari periode yang sama tahun lalu Rp538,1 triliun. Mengapa belanja negara justru naik tajam? Untuk pos-pos apa saja dipergunakan? Yang lebih unik lagi, pertengahan Maret lalu utang negara juga tembus Rp5.000 triliun. Mengapa utang negara terus meningkat?

Membaiknya beberapa indikator keuangan negara seperti disebutkan di atas, mestinya merupakan sinyal bahwa perkembangan perekonomian nasional menuju ke arah perbaikan menyeluruh dari fundamental ekonomi. Naiknya pendapatan negara dibanding periode yang sama tahun lalu semoga menjadi pertanda bagi positifnya kinerja penerimaan pajak sebagai unsur pendapatan negara paling besar, sekaligus akan meningkatkan nilai tax ratio yang saat ini masih di bawah 11 persen dari 16 persen target yang dicanangkan pemerintah sampai 2019. 

Tetapi yang paling penting adalah bagaimana agar membaiknya beberapa indikator keuangan pemerintah juga mampu meningkatkan produktivitas sektor riil dan nilai neraca perdagangan nasional, yang pada gilirannya akan turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat yang belum kunjung membaik pada kisaran 4,95 persen. Hal tersebut penting, sebab pada April 2018 lalu tercatat Neraca perdagangan barang (trade balance) defisit 1,6 miliar dolar AS, Neraca pembayaran (balance of payment) defisit 3,9 miliar dolar AS, dan transaksi berjalan (current account) masih defisit 5,5 miliar dolar AS. Oleh karena itu, mampukah kenaikan sukubunga BI menjadi 4,5 persen dari semula 4,25 persen meredam volatilitas nilai tukar dan menggairahkan sektor investasi dan perdagangan?

Yang patut diwaspadai juga adalah upaya mengurangi defisit anggaran APBN yang meski sampai April lalu mengalami penurunan, tetapi secara total selama 3 tahun pemerintahan Jokowi defisit APBN telah mencapai angka Rp941,2 triliun. Angka tersebut lebih besar dibandingkan 5 tahun masa pemerintahan SBY  dengan defisit APBN Rp722,9 triliun (Anthony Budiawan,2018). Sektor-sektor perekonomian mana saja yang perlu segera digerakkan agar defisit APBN bisa terus diturunkan?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti INDEF

Pencapaian yang baik dari pemerintah pada awal tahun ini patut diapresiasi dengan data-data yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani. Pencapaian penerimaan yang meningkat dan penyerapan belanja negara yang meningkat pula menjadi indikator keberhasilan tersebut.

Angka-angka penerimaan negara dan penyerapan belanja yang meningkat dari tahun lalu menjadi bumbu optimisme mengakselerasi perekonomian nasional. Namun demikian, untuk mencapai pertumbuhan 5,4 persen pada tahun 2018 ini masih sangat berat. Ada beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Sektor konsumsi rumah tangga tentu akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi ke depan. 

Jika kita melihat data penerimaan pajak hingga April 2018, data pertumbuhan penerimaan PPN dalam negeri masih lebih rendah daripada periode yang sama tahun lalu. Meskipun pertumbuhan sektor konsumsi pada Triwulan I/2018 ini lebih tinggi daripada Triwulan I maupun IV 2017, namun Indeks Tendensi Konsumen secara nasional mengalami penurunan. Artinya masyarakat kita masih menahan konsumsi mereka, sedangkan porsi konsumsi rumah tangga merupakan komponen pembentuk PDB terbesar.

Pemerintah harus mencari potensi dari pertumbuhan investasi untuk menjadi sektor penopang PDB utama selain konsumsi rumah tangga.
Di sisi lain, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ataupun mata uang asing lainnya saat ini sedang sangat tertekan bahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mencapai Rp14.100 per dolar AS. Kondisi ini tak lain buah dari terus merosotnya kinerja perdagangan yang terus defisit sejak beberapa bulan terakhir. 

Kondisi rupiah yang terus melemah membuat Bank Indonesia menaikkan BI 7-Days Repo Rate sebesar 25 basis poin. Kenaikan suku bunga acuan ini akan berdampak pada pertumbuhan kredit yang akan terkoreksi. Dampaknya konsumsi dan kegiatan produksi masyarakat akan terkena imbasnya dengan mengalami perlambatan. Namun demikian langkah BI untuk menaikkan tingkat suku bunga acuan ini juga kita harus dukung untuk stabiliasasi nilai tukar rupiah.

Belanja pemerintah pun tidak terlepas dari catatan meskipun realisasi penyerapan sudah menunjukkan kinerja yang positif. Jika kita rinci, belanja modal mengalami perlambatan pada periode April 2018 jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Pada tahun ini belanja modal terkoreksi sebesar 2,45 persen dan realisasinya kurang dari 10 persen. Padahal belanja ini dapat menjadi stimulus bagi perekonomian.

Di sisi lain, kita apresiasi keinginan Pemerintah untuk memberikan jaring pengaman sosial yang baik bagi masyarakat melalui belanja sosial yang meningkat hingga 139 persen pada periode April 2018.

Namun pemerintah juga wajib mewaspadai membengkaknya subsidi terutama subsidi energi berkaitan dengan meningkatnya harga minyak dunia dan melemahnya nilai tukar. Bisa jadi anggaran tersebut akan membengkak melebihi pagu APBN 2018 dan akan menyebabkan defisit anggaran akhir tahun 2018 akan memburuk di tengah membaiknya defisit anggaran pada April 2018 ini.

Dari sisi penerimaan perpajakan, untuk mencapai tax ratio tembus ke angka 11 persen sangat mungkin sekali dilakukan melihat perbaikan penerimaan perpajakan (kecuali PPN dalam negeri). Salah satunya adalah meningkatkan kembali pertumbuhan produksi industri manfaktur nasional. Industri manufaktur ini merupakan sektor ekonomi penyumbang pajak terbesar. Dengan adanya perbaikan industri manufaktur maka penerimaan perpajakan akan meningkat pula. 

Sinyal positif ditunjukkan oleh pertumbuhan industri manufaktur pada Triwulan I/2018 yang membaik daripada periode yang sama tahun lalu. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Politikus/ mantan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak

Mencermati perkembangan situasi perekonomian mutakhir, kalau target pertumbuhan ekonomi, saya mustahil akan mencapai 5,4 persen sesuai target APBN. Sekarang saja kwartal 1/2018 hanya mencapai 5,06 persen. Jadi sepertinya amat jauh dari target pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun nanti.

Yang kedua, dari target utang yang ada di APBN, penarikan utangnya sampai dengan akhir April 2018 sudah mendekati 50 persen. Tapi sebaliknya pendapatan negara baik dari pajak maupun cukai, baru mencapai 16,64 persen pada kuartal I/2018. Ini artinya, APBN berjalan praktis dengan topangan utang. Nah, kalau pendapatan baru 16,64 persen saja pada kuartal I/2018, itu sangat jauh dari tradisi kami orang-orang di masa lalu yang minimal pendapatan itu sudah sekitar 20 persen pada kuartal I. Sekarang ini, jika kuartal I saja baru seperti itu maka target pajak tidak akan tercapai. Jadi kondisi itu menurut saya agak berat.

Ketiga, ekspor itu sudah alami defisit sudah 1,6 miliar dolar AS. Jadi sebetulnya pemerintah itu seharusnya mengukur dari target-target. Sekarang pemerintah ini kebanyakan bicara itu mencari alat ukur yang tidak fair. Seperti main akrobat untuk menutupi realitas sebenarnya. Orang mengukur itu yang penting dari pencapaian targetnya. Sering digambarkan sekarang, seolah-olah pertumbuhan lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya. Terakhir pertumbuhan penerimaan pajak kita hanya 10,3 persen. Itu amat jauh dari kemampuan penerimaan pajak dulu untuk bisa mengejar target APBN. Karena APBN kita yang paling penting itu adalah tax ratio.

Tax ratio RI ditargetkan oleh pak Jokowi sampai 16 persen sampai 2019, lha sekarang saja masih dibawah 11 persen. Jadi tax ratio yang ditargetkan itu bukan ukuran yang obyektif kalau begitu. Jika ibu Sri Mulyani Indrawati (SMI) menyebut yang ‘ngemplang’ pajak masih besar itu sebetulnya dia ‘ngemplang’ dirinya sendiri, sebab sejak lama sejak dia Menteri Keuangan di zaman pak SBY selalu bicara reformasi birokrasi khususnya di keuangan tapi hasilnya tidak ada, tax ratio tidak naik, penerimaan pajak juga seret dan APBN defisit terus. Jadi apanya yang direformasi birokrasi keuangan? Sedang anggaran untuk reformasi birokrasi sudah ber triliun-trilliun. Nah sekarang SMI sebutkan akan melanjutkan reformasi birokrasi, itukan sama dengan melanjutkan yang dulu gagal.

Defisit APBN sekarang yang harus dicatat adalah ada batasan 3 persen maksimum dari APBN menurut ketentuan Undang-Undang. Itu seharusnya menurut aturan dicatat berdasarkan accrual basis. Accrual basis itu artinya, kalau sudah menjadi hutang di tahun ini, dia harus dicatat. Nah, pemerintah ini pada 2017 kemarin saya curiga sudah melewati dari angka 3 persen maksimal defisit. Itu dugaan saya. Karena, yang dicatat beberapa pos itu berdasarkan cash basis, bukan accrual basis. Yaitu dengan cara menunda pembayaran-pembayaran tertentu, misalnya tagihan ke Pertamina, kan banyak itu hutangnya. Lalu ke PLN, ada beberapa tagihan itu ditunda (pembayarannya).

Seharusnya, walaupun ditunda mesti dicatat. Ini yang dicatat kalau sudah dibayar (cash basis). Itu saya duga cara pemerintah menutupi defisit APBN dengan mengecilkan kewajiban yang mestinya dibayarkan. Dalam bahasa accounting namanya window dressing.

Untuk itu DPR maupun BPK harus mewaspadai hal window dressing itu. Karena hal itu diduga untuk menutupi angka defisit APBN yang sebenarnya supaya tidak melampaui batasan maksimum defisit. Itu subsidi Pertamina dan PLN pada akhir tahun akan makin membengkak, jika pemerintah tidak kunjung membayar tagihan. Akibatnya kedua BUMN itu makin megap-megap. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Saya melihat perencanaan anggaran pemerintah sudah semakin baik, hal ini dapat kita tengok melalui perbaikan penyerapan anggaran pada kuartal pertama tahun 2018. Meski membaik, tetapi saya kira elastisitasnya terhadap pertumbuhan konsumsi masyarakat, yang mana merupakan komponen utama dari pertumbuhan ekonomi, masih sangat terbatas. Ada beberapa sebab, yang pertama adalah pada kuartal pertama belanja negara masih didominasi oleh pengeluaran rutin dan operasional di mana daya dukungnya terhadap ekonomi cukup terbatas. 

Yang kedua, secara umum masih terdapat gejala Ricardian equivalence sehingga efektivitasnya pun semakin minimal. Untuk Indonesia setidaknya gejala awal dapat dilihat dari pertumbuhan konsumsi yang justru merupakan salah satu yang paling rendah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir meskipun utang tumbuh lumayan signifikan. Kenapa? Karena dalam konteks Ricardian equivalence, masyarakat semakin rasional dalam memperhitungkan faktor intertemporal. Mereka yakin bahwa defisit atau utang di masa sekarang akan dikompensasikan dengan kenaikan pajak di masa depan, sehingga masyarakat, terutama di lapisan 20 persen terkaya, memilih untuk menahan konsumsinya yang tercermin dalam peningkatan aktiftas dana pihak ketiga di perbankan. Melihat fakta ini, saya agak pesimis bahwa pencapaian tax ratio bisa membaik ditahun-tahun ke depan, kecuali ada reformasi yang menyeluruh di sektor perpajakan.

Sementara itu, bagaimana pengaruh kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia sebesar 25 basis poin?  Menengok tren selama beberapa tahun terakhir, elastisitas suku bunga acuan Bank Indonesia terhadap nilai tukar tampaknya juga masih sangat minimal. Sehingga bisa saya katakan bahwa dampaknya ke depan juga akan terbatas. Justru di jangka panjang hal ini akan meningkatkan cost of financing yang mana akan menjadi rintangan bagi pertumbuhan bisnis, dan menjatuhkan  fundamental bursa.
 
Lebih lanjut, jika melihat postur ekonomi, peran konsumsi domestik terhitung paling besar (55 persen dari produk domestik bruto) dan paling adaptif di jangka pendek. Intervensi pada variabel ini bisa menjadi solusi paling pragmatis di jangka pendek. Celakanya, upaya Bank Indonesia untuk mengetatkan kebijakan bisa berujung pada terhambatnya konsumsi domestik dus pelambatan pertumbuhan ekonomi.

Jika menengok kinerjanya, meskipun ada dorongan kuat ke arah peningkatan konsumsi, data fast mover consumer goods (fmcg) justru tumbuh lekat tanah (2.7 persen YTD), jauh di bawah rerata tahunan (11 persen). Hal ini seakan menyiratkan adanya permasalahan dalam kualitas permintaan domestik. 

Jika ditelisik lebih lanjut, hal ini disebabkan adanya tekanan pada daya beli di kelas menengah di mana secara rata-rata terdapat penurunan dari take home pay (lembur dan pendapatan tambahan berkurang) sementara di saat yang bersamaan terdapat peningkatan dari kebutuhan hidup (biaya pendidikan anak, listrik dan gas). Sementara itu di kalangan elite, kecenderungannya lebih pada wait and see, sehingga pola konsumsi mereka cenderung tertahan di jangka pendek. 

Melihat fakta ini, pola konsumsi kelas elite bisa jadi berubah secara linear dengan kenaikan konsumsi kelas menengah. Efek ini sudah selayaknya menjadi dasar pertimbangan kelas ini untuk lebih positif melihat perekonomian nasional, dan berimbas pada peningkatan aktifitas konsumsi mereka setidaknya di  jangka menengah. Namun, tren ini bisa saja berbalik jika dijangka panjang tren deindustrialisasi masih terjadi secara persisten, alih-alih industrialisasi. Kuncinya, pemerintah harus bisa menentukan prioritas!

Nah bagaimana pilpres di tahun 2019 bisa mem-boosting konsumsi di jangka pendek? Tentu kita tidak bisa berharap pada kelompok elite mengingat elastisitas/sensitivitas aktifitas konsumsi mereka cenderung kaku di jangka pendek. Dengan demikian, yang kita harapkan adalah adanya respon yang fleksibel dari konsumsi dari kelas menengah.  Secara umum, meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia memiliki arah yang positif namun jika dilihat secara komparatif regional, perekonomian Indonesia tampaknya akan terus tumbuh sub optimal. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas             Ironi yang Tak Pantas Dibiarkan Berulang             Pemerintah Harus Tunjukan Penggunaan Utang  Secara Produktif