Mengkritisi Penerimaan Negara 2018
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 02 January 2019 18:00
Penulis
Otoritas keuangan Indonesia pada akhir 2018 kemarin, layak berbunga-bunga. Keberhasilan Pemerintahan Jokowi dalam realisasi penerimaan negara sampai 100 persen sesuai APBN 2018, diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati (SMI) pada Senin (31/12/2018).

SMI menyebutkan, penerimaan sebesar Rp1,894,72 triliun yang terdiri dari unsur penerimaan perpajakan dan cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hibah dinyatakan telah mencapai target APBN 2018. Sementara untuk belanja Negara disebutkan sudah terealisasi 97 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp2,220,65 triliun. SMI juga mengumumkan bahwa ini adalah kali yang pertama Kementerian Keuangan RI tidak mengundang-undangkan APBN Perubahan 2018.

Selanjutnya, jika memang berhasil meraih penerimaan sesuai target APBN, selayaknya memang harus diberikan apresiasi. Pasalnya, di tengah situasi perekonomian Indonesia yang dilanda kekhawatiran defisit current account dan pelemahan rupiah, ternyata penerimaan negara masih bisa menorehkan hasil yang melegakan.

Sungguhpun demikian, catatan prestasi tesebut kiranya patut dicermati kembali dan tetap harus diberikan kritik, terutama dari sumber-sumber penerimaan yang seharusnya dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan perekonomian dalam negeri.

Masih menjadi pertanyaan, apakah penerimaan negara yang disebutan SMI adalah hasil dari kegiatan ekonomi yang sukses mendayagunakan segenap potensi perekonomian dalam negeri, misalnya dari perolehan aktivitas industri berorientasi ekspor yang berhasil direvitalisasi sehingga perolehan devisa hasil ekspor meningkat signifikan? Ataukah memang hanya penerimaan akibat selisih kurs dari kenaikan harga minyak bumi dunia di tengah pelemahan rupiah? Lalu bagaimana kinerja penarikan pajak dalam negeri, atau rasio perpajakan selama 2018?

Jika penerimaan negara hanya diperoleh dari selisih kurs dari pelemahan rupiah atau akibat kenaikan pungutan cukai impor yang meningkat signifikan selama 2018, maka hal itu digolongkan sebagai PNBP atau Penerimaan Negara Bukan Pajak. Sementara penerimaan negara dalam APBN Indonesia 85 persen masih mengandalkan penerimaan pajak. Dari penerimaan pajak inilah, pergerakan roda pembangunan dan aktivitas perekonomian dalam negeri dibiayai.

Sayangnya, penerimaan pajak sampai akhir November 2018 tercatat baru sebesar Rp1.136 triliun dari target APBN 2018 sebesar Rp1,424 triliun atau 80 persen saja. Namun, secara realisasi masih tumbuh 15,3 persen ketimbang periode yang sama pada 2017. Diperkirakan, perolehan penarikan pajak 2018 masih belum mencapai target. Padahal perolehan penarikan pajak 2018 diharapkan akan bisa meningkatkan tax ratio yang hanya 10,7 persen saja pada 2017.

Selayaknyalah, orientasi kinerja perekonomian tetap mengacu pada pembenahan atau reformasi struktural ekonomi. Revitalisasi sektor industri manufaktur yang berorientasi ekspor harus menjadi prioritas guna mengurangi defisit current account dan mengendalikan pelemahan rupiah. Jadi bukan hanya kembali mengharapkan penerimaan dari ekspor komoditas. Sektor industri yang kuat, mudah-mudahan selain menghasilkan penerimaan devisa, juga merupakan pintu masuk untuk mengurangi angka pengangguran, meningkatkan daya beli dan pertumbuhan konsumsi masyarakat yang selama ini masih di bawah 5 persen.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR

Pertama, kita memang harus memberikan apresiasi dulu kepada pemerintah ihwal penerimaan negara yang mencapai 100 persen atau sesuai dengan target. Akan tetapi sebenarnya secara filosofis kalau kita bicara best practices, yang paling penting justru bukannya mencapai penerimaan, tetapi bagaimana melakukan pengeluaran yang berkualitas atau quality spending. Jadi bagaimana pengeluaran pemerintah bisa berdampak buat ekonomi. Sementara kalau kita lihat sampai sekarang memang masih sangat terbatas.

Apalagi kalau misalnya memang targetnya adalah menggenjot penerimaan yang artinya adalah mengejar pajak, hal mana pada akhirnya hal itu akan meng-constrain perekonomian. Itu secara filosofis.

Kedua, dari sumber-sumbernya. Penerimaan memang 100 persen, tetapi kalau kita lihat itu sebagian besar berasal dari PNBP dan cukai. Jadi PNBP tertolong dengan harga komoditas yang memang sedang meningkat. Harga komoditas yang meningkat menyebabkan penerimaan negara bukan pajak juga meningkat. Dari sisi cukai juga karena aktivitas impor yang cukup signifikan itu juga kemudian meningkatkan porsi penerimaan cukai. 

Tetapi ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan. Pertama, dari sisi PNBP memang naik karena komoditas naik. Namun harus kita lihat juga BUMN kita seperti Pertamina dan PLN, dari sisi yang lain mereka tidak boleh menaikkan harga. Padahal ongkos produksi mereka meningkat, harga minyak meningkat, begitu pula batubara. Hal tersebut mengakibatkan baik Pertamina maupun PLN merugi. 

Maka dalam konteks ini memang harus tetap berhati-hati. Secara politik kebijakan tidak menaikkan harga itu mungkin bagus, tapi kalau berdasarkan pertimbangan ke depan atau sustainability justru hal tersebut sangat mengkhawatirkan, bagaimana pemerintah kemudian ternyata bertindak sangat populis tetapi mengorbankan kesinambungan BUMN, dalam konteksi ini Pertamina dan PLN yang menjadi korban.

Berikutnya dari sisi cukai, kenapa penerimaan cukai naik, karena memang impor naik signifikan. Hal itu yang menyebabkan antara lain defisit current account kita meningkat juga cukup signifikan melebihi 3 persen. 

Dalam konsteks itu kita juga harus berhati-hati. Di satu sisi memang itu prestasi, tetapi kita harus melihat economist yield dibanding satu ekosistem. Hal mana kita harus melihatnya secara lebih makro lagi atau lebih utuh.

Kalau misalnya kemudian semua diserahkan kepada pasar, dan BUMN seperti Pertamina dan PLN diperbolehkan menaikkan harga maka kebijakan itu menjadi tidak masalah. 

Masalahnya, kebutuhan kenaikan harga kedua BUMN itu yang coba ditahan, itu yang kemudian menjadi masalah. 

Saya melihat sekarang ini kita diuntungkan saja dengan harga komoditas yang meningkat. Tapi nanti kalau harga turun maka akan kembali menjadi masalah, toh target pajak 2018 juga tidak tercapai. 

Kalaupun kita akan mencapai target pajak, hal itu juga menyebabkan kita harus berhati-hati. Karena ke depannya juga kita masih butuh dorongan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita yang hanya 5 persen ini sebenarnya tidak terlalu tinggi. 

Apalagi pada periode bonus demografi ini yang mana kita harusnya sudah tumbuh 6 persen. 

Jadi sekali lagi, kalau kita hanya mengandalkan ekspor komoditas maka kita seakan kembali lagi ke era yang hanya mengandalkan komoditas. Padahal kita seharusnya mengedepankan produktivitas. Di mana kemudian produktivitas itu bisa beimbas pada PNBP dan juga pada penerimaan negara yang lain. Masalahnya sekarang produktivitas kita sekarang tidak terlalu tinggi karena industri kita juga  mandek dan produktivias tenaga kerja kita juga terbatas. Ongkos produksi pun semakin meningkat. Jadi semuanya saya rasa memang supervisial.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

Secara umum, salah satu sumber penerimaan yang juga bisa mendongkrak penerimaan Negara tahun 2018 adalah dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Jadi ketika harga minyak bumi cukup tinggi dan harga komoditas ikut naik, di situ ada PPN.  Ketika PPN itu direalisasikan atau PNBP yang ketika direalisasikan dari dolar AS disaat kurs rupiah melemah. Jadi memang ada selisih kurs yang masuk sebagai penerimaan. Penerimaan Negara memang meningkat seiring dengan kinerja dari ekspor dalam konteks pajaknya yang bukan PPh tapi PNBP. 

Tapi kalau melihat apakah dampak ekspornya positif? ekspor harus dilihat dari konteksnya, ketika rupiah melemah karena neraca perdangan Indonesia defisit. Hal itu terjadi karena pertumbuhan ekspornya jauh lebih lambat dibandingkan pertumbuhan impor.

Jadi menurut tinjauan APBN, adanya pelemahan nilai tukar rupiah kemarin membantu sisi penerimaan Negara, karena tinggal dikonversi saja kepada nilai tukar rupiah. Itu salah satu faktornya.

Sebenarnya memang penerimaan tertinggi dalam APBN adalah dari pajak. Namun kita tahu bahwa tax ratio kita juga belum meningkat. Maka akhirnya disupport oleh penerimaan non pajak sehingga menghasilkan penerimaan Negara yang mencapai target.

Kita mengapresiasi adanya penerimaan Negara yang sesuai target APBN, juga keseimbangan primer yang bisa diturunkan, itu tentu pencapaian juga bagi pemerintah. Tetapi juga harus diingat bahwa dibalik pencapaian-pencapaian itu sensivitas indikator asumsi makro sebetulnya juga menjadi kurang sensitif. Seolah-olah depresiasi nilai tukar yang jika dibandingkan dengan 2017, sebetulnya melemahnya rupiah juga lebih besar pada 2018.

Jadi ada beberapa indikator juga yang meleset, tapi meskipun demikian masih juga menghasilkan penerimaan yang mencapai target. Itu artinya, sejauh mana asumsi-asumsi makro yang dibangun oleh pemerintah memiliki tingkat presisi terhadap hasil.

Kedua adalah target pertumbuhan. Target pertumbuhan 2018 sebetulnya 5,4 persen. Outlook pada 2018 mungkin hanya 5,15 sampai 5,2 persen saja. Kalau kita melihat esensi anggaran APBN sesungguhnya lebih pada upaya penciptaan kesejahteraan. Jadi, anggaran Negara itu dipakai dengan tujuan utama untuk melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilitasi. 

Kalau melihat 3 aspek di atas maka goalnya adalah pertumbuhan ekonomi. Kalau ditarik ke aspek kesejahteraan maka masalahnya adalah penggangguran, kemiskinan, dan ketimpangan. Jadi walaupun penerimaan Negara tercapai, tapi ternyata target pertumbuhan ekonomi tidak tercapai. Kemudian mata uang rupiah juga melemah jauh lebih lebar daripada yang ditetapkan di kurs. Harusnya itu menjadi catatan bahwa walaupun penerimaan Negara mencapai target, namun tugas pemerintah bukan hanya mencari penerimaan, tapi dengan sungguh-sungguh bagaimana menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Aspek itu harus kita lihat secara lebih proporsional. Secara positif penerimaan Negara kita apresiasi, tapi juga sebetulnya ada beberapa target signfikan yang tidak tercapai seperti pertumbuhan ekonomi dan pelemahan nilai tukar rupiah. Siapa yang tidak khawatir dengan pelemahan rupiah tahun lalu, kemudian pada tahun 2019 ini juga rupiah disetting Rp15,000 per dolar AS. Tidak ada jaminan juga bahwa rupiah akan stabil di angka Rp15,000 pada 2019. (pso) 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

FOLLOW US

Konglomerasi Media dan Pilpres             Kuatnya Arus Golput: Intropeksi Bagi Parpol             Golput Bagian dari Dinamika Politik             Parpol ke Arah Oligharkhis atau Perubahan?             Melawan Pembajak Demokrasi             Pilih Saja Dildo             Golput dan Migrasi Politik             Golput Bukan Pilihan Terbaik             Golput dan Ancaman Demokrasi             Edy Rahmayadi Cuma Puncak Gunung Es Rusaknya Tata Kelola Sepakbola