Mengkritisi Kejahatan Korporasi
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 12 November 2018 19:00
Penulis
Korporasi di Indonesia, yang telah tumbuh dan berkembang sejak era kolonial lalu bermetamorfosa menjadi entitas korporasi raksasa di era orde baru, dikenal juga mempunyai rekam jejak panjang dalam berbagai persoalan pelanggaran ketentuan dan aturan hukum.   

Korporasi domestik dan korporasi multinasional tersebut seolah mempunyai dua sisi yang saling bertolak belakang, selain—diharapkan--menjadi salah satu aktor penting dalam pembangunan ekonomi, juga mempunyai potensi yang sangat besar untuk melakukan kejahatan korporasi yang dapat merugikan Negara, masyarakat dan lingkungan.   

Kasus-kasus kejahatan korporasi seperti kasus pencemaran lingkungan, impor ilegal, manipulasi restitusi pajak, suap ke aparatur birokrasi, produk makanan berbahaya, korupsi, iklan yang menyesatkan, manipulasi dana masyarakat di perbankan dan kelompok usaha besar dan kasus-kasus kecelakaan kerja mewarnai sejarah panjang sepak terjang korporasi di Indonesia.

Belum lagi kasus kelalaian prosedur keselamatan transportasi udara hingga merenggut nyawa ratusan penumpang oleh sebuah maskapai raksasa di Indonesia. Kebetulan maskapai tersebut merajai jalur penerbangan domestik.

Banyaknya kasus kejahatan korporasi yang digolongkan sebagai white collar crime yang melanggar aturan dan ketentuan hukum pidana, sepertinya tidak mungkin terjadi jika korporasi yang melakukan kejahatan tersebut tidak mempunyai rasa percaya diri yang besar. Rasa percaya diri itu bisa jadi timbul karena merasa telah mempunyai kekuasan ekonomi—dan bahkan politik—yang sangat besar untuk mengontrol kehidupan ekonomi dan politik Negara. Tentunya kekuasaan yang  didapat itu konon dari hasil kongkalingkong dengan aparatur negara yang berkepentingan terhadap interest-interest tertentu.

Benarkah sinyalemen bahwa kuasa modal telah jauh merasuki ranah pengambilan keputusan politik dan ekonomi di Negara ini? Jika benar, masih mungkinkah kekuasaan yang maha besar itu diamputasi agar kembali pada kepatuhan terhadap aturan dan ketentuan hukum  yang ada? Masih adakah peluang untuk menjadikan aturan dan ketentuan hukum sebagai pintu masuk untuk pembenahah di segala lini?

Kejahatan-kejahatan korporasi, mau tidak mau mencederai rasa keadilan masyarakat yang dirugikan secara moral dan ekonomi. Kasus impor beras yang dlakukan justru di saat panen raya misalnya, tentu telah melukai rasa keadilan petani yang seharusnya berhak memperoleh keuntungan, namun harus gigit jari karena harga beras jatuh akibat pasar dibanjiri beras impor. Begitu pula yang dialami oleh para petani gula tebu. Hal-hal tersebut sepertinya tidak akan terjadi tanpa adanya “kesepakatan di bawah meja” akibat politik impor yang membabi buta.

Dengan demikian menilik fenomena terakhir, tak berlebihan kiranya bahwa kejahatan yang terjadi saat ini bukan hanya pada pelanggaran ketentuan hukum pidana (kejahatan kerah putih), tapi juga masuk pada kategori “moral insesibility”, pelanggaran kaidah moral yang menafikan kemanusiaan (Salman Luthan,1994).

Para pelanggar hukum tersebut, bahkan seenaknya bisa “minggat” ke luar negeri menghindari sanksi hukum seperti yang telah dicoba oleh petinggi satu grup usaha besar Agustus 2018 lalu dan pada kasus BLBI serta kasus bank Century di masa lalu, dan berbagai kasus kejahatan korupsi lainnya.

Menjadi pertanyaan mendesak, upaya apa yang seharusnya di kedepankan dalam merebut kembali kedaulatan bangsa ini? Masihkah kita percaya keadaan akan bisa diperbaiki?  

Apa pendapat Anda? Watyutink?

 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Anggota Institute Sukarno for Leadership Universitas Bung Karno (UBK)

Ihwal kejahatan korporasi ini hendaknya dilihat dari sejarah korporasi di Indonesia. Dominasi korporasi sebetulnya ditentang dengan konstitusi kita pada Pembukaan UUD 1945, yang kalau ditarik secara esensi adalah suatu visi negara untuk menghentikan segala bentuk dominasi imperialisme dan kolonialisme yang berwujud korporasi.

Masa sekarang era imperalisme dan kolonialisme telah berubah wujud dengan menggunakan tangan-tangan korporasi.

Itulah kenapa ketika merdeka tugas pertama kita adalah memindahkan kekuasaan korporasi yang begitu dominan di dalam ekonomi Indonesia menjadi penguasaan Negara. Terutama pada aspek-aspek menyangkut hajat hidup orang banyak. Makanya konstitusi kita itu adalah aantitesa terhadap praktik kolonialisme dan imperialisme dengan menetapkan dasar-dasar Negara yang sejatinya perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Membangun suatu bentuk Negara berdasarkan Pancasila, atau menurut Bung Karno juga untuk mewujudkan suatu Negara gotong royong untuk melawan dominasi korporasi asing.

Sejak era Sukarno, upaya untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing menjadi satu upaya yang bersifar pokok. Diikuti upaya reforma agraria dengan UU Pokok Agraria, dan memperkuat usaha-usaha rakyat melalui koperasi.

Dalam pekembangannya upaya-upaya itu terus dihambat oleh tangan-tangan korporasi. Di era Suharto Indonesia sebetulnya berhasil memperkuat BUMN misalnya Pertamina, PLN, Perkebunan-perkebunan juga diperkuat. Menjadi masalah di era Suharto adalah ketika korporasi berusaha untuk menjadi dominan melalui tangan-tangan kekuasaan. Korupsi menjadi cukup marak. Tetapi jangan lupa bahwa di era itu Indonesia masih punya GBHN dan presiden pun dimintai pertanggungjawabanya melalui MPR walaupun agak kurang efektif. Tetapi secara strategi bernegara sudah benar. MPR ketika itu masih tetap bisa meminta pertanggungjawaban presiden atas pelaksanaan GBHN dan seluruh visi Negara untuk membebaskan diri dari imperialisme dan kolonialisme melalui GBHN. Jadi waktu itu ada dasar, ada pijakan dan ada arah.

Begitu reformasi, disinilah awal dari seluruh kerusakan sistem bernegara. Antara Pancasila, Pembukaan UUD 1945 dan Undang-undang yang berlaku sudah tidak saling sinkron. Sudah menyimpang jauh. Di era reformasi hampir seluruh undang-undang justru melegalkan dominasi korporasi. Kalau di era Suharto ada upaya dominasi tapi tidak di justifikasi melalui undang-undang. Praktiknya dilakukan secara terselubung. Tapi sekarang dominasi korporasi dilakukan secara terbuka yang disahkan melalui undang-undang.

Misalnya UU Penanaman Modal (No 25/2007) kalau dulu di UU PMA No 1/1967 masih ada pembatasan terhadap asing dengan klausul investor asing dalam jangka waktu tertentu wajib menjual saham-sahamnya kepada Indonesia. Juga, ada pembatasan antara PMA dengan PMDN yang memberi perlindungan kepada usaha dalam negeri. Pada UU No 25/2007 tentang PMA investor asing, nasional dan koperasi diperlakukan sama.

Jadi tidak ada pembatasan lagi bagi asing untuk secara dominan menguasai sumberdaya ekonomi dan SDA. Korporasi besar nasional dan asing malah bersatu dalam penguasaan seluruh aspek.

Yang lebih celaka lagi selain penguasaan yang sudah diberikan secara legal oleh Undang-undang Penanaman Modal, ditambah lagi upaya melakukan berbagai bentuk kecurangan. Hal itu karena tidak puas dan ingin mendapatkan lebih banyak lagi dengan cara-cara curang. Mencurangi undang-undang dan peraturan dengan praktik suap, sogok dan lain-lain guna mencapai ambisi penguasaan.

Penguasaan oleh korporasi asing malah kemudian membentuk oligarki dengan penguasa untuk menggunakan segenap anggaran Negara dan sumber daya ekonomi yang ada untuk memperkaya diri masing-masing, baik si pengusaha ataupun si penguasa. Itu yang terjadi sekarang. Semua sumber daya tanah, minyak, perkebunan, kehutanan, kelautan tapi juga dikuasai. Lebih lagi, yang  “disantap” sekarang ini adalah APBN kita. Seharusnya APBN untuk rakyat tapi sudah disantap semua oleh mereka.

Yang sangat ekstrim terlihat adalah penguasan mereka atas tanah.

Tanah, sudah dikuasai sebagian besar oleh korporasi-korporasi oligarki, lalu penguasaan keuangan nasional yang bisa dilihat dari struktur penguasaan keuangan melalui kredit perbankan di bawah penguasaan korporasi. Hanya sebagian kecil yang di bawah penguasaan rakyat. Lalu juga penguasaan kekayaan nasional dari 4 orang terkaya yang setara jumlah kekayaannya dengan 100 juta penduduk Indonesia.

Yang lebih parah, mereka juga menggunakan aset-aset ekonomi kekayaan nasional sebagai jaminan dalam menumpuk sumber daya keuangan dari sumber-sumber internasional. Itulah yang dilakukan oleh hampir seluruh perusahaan properti nasional. Mereka menjaminkan tanah-tanah di Indonesia untuk memperoleh utang internasional. Sementara perusahaan tambang dan juga perkebunan melakukan hal yang sama.

Jadi sepertinya Negara benar-benar kehilangan kontrol terhadap tanah dan kekayaan alam, kehilangan kontrol terhadap keuangan karena kendali atas kekayaan nasional ada di tangan segelintir orang. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Anggota Institute Sukarno for Leadership Universitas Bung Karno (UBK)

Jika bicara kedaulatan, yang artinya kekuasaan, berarti membicarakan kedaulatan rakyat.

Kedaulatan rakyat artinya juga kekuasaan ada di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat menurut Pancasila dan UUD 1945 adalah Kedaulatan yang dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sekarang, pelaksana kedaulatan rakyat itu sudah tidak ada. Karena MPR sudah tidak efektif lagi.

Jika Kedaulatan rakyat sekarang dianggap dilaksanakan lewat pemilu, sementara pemilu itu mekanisme demokrasi tapi tidak mencerminkan adanya kedaulatan rakyat. Karena pelaksana kedaulatan rakyat seharusnya lembaga yang menjadi representasi daripada kedaulatan rakyat itu, dan lembaga itu memiliki supremasi tertinggi. Kalau DPR tidak punya supremasi tertinggi dan setara dengan Presiden.

Dengan tidak adanya kedaulatan, muaranya adalah kekacauan dalam sistem hukum dan bernegara. Penegakan hukum pun tidak bisa dijalankan secara efektif sesuai dengan apa yang menjadi visi Negara ini.

Bagaimana mengatasi hal ini sementara pilpres dan pileg datang menjelang? Sekarang bisa dilihat, para pengusaha hitam itu memiliki kekayaan sementara pemilu ditopang oleh uang, dan merekalah yang paling punya kemampuan membiayai siapa yang akan menjadi pemenang pemilu. Baik itu pemilu legislatif maupun pemilu presiden.

Mereka yang punya uang itu sudah menguasai segala sumber daya alam dan ekonomi keuangan. Sekarang sebagian dari mereka—akibat tindakan ugal-ugalan dalam menumpuk utang—menjadi terkena masalah seperti Lippo dan Sinar Mas. Belum lagi BUMN-BUMN kita yang juga memiliki cara yang sama dengan korporasi dalam “menghisap” rakyat, akhirnya juga kena dan jadi tumbal karena kebiasaan menumpuk utang-utang besar.

Sekarang, mereka menjadikan pemilihan presiden dan legislatif sebagian ajang perjudian besar bagi mereka. Bagi mereka ini pertarungan hidup mati bagaimana bisa bertahan lewat pemilu mendatang.  Memenangkan kandidat mereka sehingga menjamin kepentingannya agar pasca 2019 mereka aman. Padahal belum tentu juga mereka aman karena kita menghadapi gejolak dunia yang sudah semakin transparan dalam soal informasi dan lain sebagainya. Menjadi semakin sulit mencari tempat untuk bersembunyi.

Sebetulnya masalah melarikan diri hanya salah satu aspek saja. Yang paling besar harus dilihat adalah praktik dari keuangan gelap yang ada di Indonesia sekarang. Dana-dana yang tidak jelas asal usulnya lalu di money laundry, dari kejahatan narkoba, prostitusi. Korupsi dan lain lain. Hal inilah yang antara lain dana-dana yang sedang berjudi dalam Pemilu mendatang ini.

Pemilu adalah hal yang lumrah dalam mekanisme demokrasi. Hanya saja pemilu kita sekarang dikhawatirkan tidak menjadi cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Itu yang menjadi pokok perkara.

Pokok perkara kedua, pemilu ini dikuasai oleh oligarki. Pada pra pemilu ini sebetulnya sudah sangat terasa. Betapa “riweh” nya kehidupan bernegara kita. Kita lihat kasus Lion Air saja. Begitu hebatnya perusahaan ini dan seperti tidak bersalah dalam berbagai masalah nya di bidang transportasi udara. Tapi herannya Negara diam saja. Menteri Perhubungan kita juga semestinya mengundurkan diri dengan berbagai kasus kecelakaan transportasi selama ini. Juga harusnya Lion Air dievaluasi atas dominasinya dalam dunia penerbangan. Memiliki rute penerbangan seluruh Indonesia, mempunyai akses pasar, memiliki utang sedemikian besar ke bank Exim Amerika dan berlaku bagaikan vacuum cleaner yang menyedot uang dari ekonomi kita. Belum lagi praktik-praktik penguasaan tanah oleh sinar mas yang konon kabarnya bisa mencapai 500 ribu hektar lebih.

Upaya mengatasi semua keadaan yang serba runyam tersebut, sebetulnya adalah utamakan persatuan nasional. Bangsa kita jangan mau di pecah belah dan tetap sadar pada satu tujuan yakni mengembalikan kedaulatan rakyat itu. Kedaulatan rakyat menurut apa yang sudah disampaikan oleh para pendiri bangsa bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Itulah arah yang harusnya direbut oleh kedaulatan rakyat. Bagaimana kita bisa membebaskan diri dari cengkeraman imperialisme dan kolonialisme dan dari cengkeraman korporasi dan oligarki.

Jadi rakyat jangan mau diadu domba oleh tetek-bengek, dan kita tahu adu domba ini pasti didalangi oleh uang-uang kotor itu. Gejalanya bisa dilihat bahwa adu domba biasanya mulai terjadi jika ada pejabat Negara kasus korupsi, lalu ada upaya pengalihan isu dari masalah kebangsaan dan nasionalisme lalu diubah menjadi masalah benturan antar masyarakat sipil di masyarakat. Kita tahu bahwa itu adalah standar operasional dari penjajah dulu dengan divide at impera. (pso)

 

 

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Anggota Indemo Indonesia Democracy Monitoring dan Pendiri KontraS

Memang kejahatan korporasi ini harus menjadi perhatian kita bersama, karena yang disebut dengan manubilis-manubilis atau manusia iblis itu sejak dulu tidak punya nasionalisme.

Sekarang tersangka dari satu group usaha besar ternyata bisa kabur keluar negeri dengan paspor palsu. Hal itu tidak mungkin bisa terjadi tanpa adanya kongkalingkong dengan oknum pejabat imigrasi, atau oleh oknum intelijen, karena untuk calon gubernur saja kita ini untuk supaya menang dia harus mengeluarkan minimal Rp50 miliar. Tak bisa dibayangkan jumlahnya kalau untuk memenangkan kursi presiden, itu bisa triliunan.

Jadi jika seperti itu maka betul kata Ahok dulu bahwa Jokowi kalau tidak ada pengembang dibelakangnya maka tak mungkin bisa menang jadi gubernur. Akibatnya kemudian konon para pengembang itu tentu meminta balas budi. Minimal dapat "katabeletje" apabila pengembang butuh penambahan lahan misalnya 1.000 hektar atau lain-lain kebutuhan.

Untuk tingkah laku para korporasi hitam itu sekarang, kita tidak bisa lagi menyalahkan orde baru karena orde baru sudah tumbang. Orde baru itu bukan DNA. Yang membedakan masa orde baru dengan sekarang hanya karena ABRI ketika itu berpolitik. Jadi karena tidak ada aturan politik maka ABRI bisa berpolitik. Setelah orde baru, zaman presiden Habibie, Gus Dur, Megawati dan jaman SBY tidak ada lagi tentara bisa berpolitik. Tidak ada urusannya lagi kalau mau menjual orde baru. Kentara sekali bahwa yang menggunakan isu orde baru itu tidak memiliki agenda isu yang baik.

Saat ini kenyataannya presidennya adalah Jokowi, apa yang bisa dikerjakan? Di bawah Jokowi BUMN semuanya “diprivatisasi” dengan discount tinggi.

Ke depan dalam masa Pilpres ini, untuk mengubah konstalasi korporasi yang seperti sekarang agak sulit karena kita sepertinya sudah masuk dalam kubangan. Semuanya serba harus ada uang. Untuk membiayai konsultan, publikasi, membiayai semua tim relawan dalam Pemilu. Jika ingin menggunakan gaji presiden tentu tidak cukup. Walaupun Undang-undang membatasi bantuan perorangan atau koporasi untuk kampanye, tapi itu hanya aturan tertulis. Yang tidak tertulis kita tidak tahu.

Jadi seperti nya ini kondisi yang “no way out”, kecuali bangsa ini sadar bahwa banyak hal yang tidak benar lalu sama-sama mencari jalan keluar.

Tak terkecuali jika Prabowo menang. Memang minimal bisa mengurangi janji-janji tapi prakteknya kemudian kita tidak tahu.

Minimal kita harus memperkuat kontrol sosial oleh kekuatan-kekuatan sipil. Mengharapkan partai politik akan sama saja buruknya karena mereka juga bagian dari korporasi. Mereka alat korporasi. Jadi korporasi kalau ingin sukses dalam rencana-rencana untuk mengambil aset Negara maka parpol disuruh “kerja”. Contoh misalnya ada jual beli pasal-pasal dalam undang-undang tertentu yang akan disahkan. Jadi penyusunan undang-undang itu sebetulnya konon tidak ada yang gratis.

Mngharapkan parpol dengan wajah-wajah sekarang rasanya tidak mungkin. Saya masih mengharapkan mahasiswa harus turun untuk mengingatkan kembali bangsa ini.

Mengharapkan LSM juga sama saja. Mereka sudah terkooptasi. Kecuali mungkin beberapa LSM lingkungan, tapi sayang nya untuk kasus “Sinar Mas” mereka nampaknya tidak terlalu gigih.

Semua SDM untuk LSM lingkungan atau pun pertanahan kebanyakan sudah menjadi bagian dari istana. Sementara para yunior di LSM, patron klien nya masih tinggi kepada “abang-abang” mereka.
Saat ini saya masih percaya kepada kekuatan moral mahasiswa untuk membangun optimisme, karena cuma mereka yang masih bisa diharapkan.

Mengharapkan ormas Islam sama saja, mereka masih banyak memikirkan dirinya sendiri. Masalah bangsa sepertinya tak serius dibahas. Pertemuan antara NU dan Muhammadiyah saja belum lama ini tidak membicarakan masalah krusial seperti sejumlah dapil yang bobrok, BUMN yang tergadai, impor yang mematikan petani, kesempatan kerja yang semakin sulit, banyaknya gizi buruk yang menimpa anak-anak kita, dan janji-janji presiden terhadap korban bencana di Lombok dan Palu, dan lain-lain, lupa dibahas karena isue berdasarkan paket.(pso).

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua DPP PDI Perjuangan, Ketua umum Bamusi PDI Perjuangan, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan.

Pokok dari segalanya itu adalah liberalisasi politik, liberalisasi demokrasi, yang berlindung pada gagasan kedaulatan rakyat dalam bentuk pemilihan langsung oleh rakyat, yang tadinya kedaulatan rakyat menurut demokrasi Pancasila adalah menurut sistem perwakilan. Liberalisasi politik, mungkin cocok di barat yang masyarakatnya sudah cerdas dan sejahtera serta tidak mudah digoda untuk menjual suaranya.  

Dengan liberalisasi politik ini, maka ideologi kapitalisme merembes ke dalam praktik mekanisme demokrasi politik kita.  Segalanya bisa diatur dengan uang, baik dalam mekanisme pilkada maupun pileg. Maka lahirlah budaya transaksional dalam setiap penerapan sistem demokrasi kita. Hasilnya adalah pemimpin dan wakil rakyat yang mengejar posisi jabatan dan keuntungan dengan berbagai bentuk dan jenis transaksional. Apakah itu manipulasi, korupsi, kolusi, dan kongkalikong yang memberi tempat terhormat kepada penguasa modal (kapital).   

Maka jadilah negeri ini dikuasai oleh korporasi penguasa politik dan penguasa modal. Korporasi ini semakin menjadi selama rakyat masih miskin dan belum cerdas untuk menggunakan kedaulatannya sendiri. 

Dalam sistem Pancasila, demokrasi diatur dan dilaksanakan dalam bentuk perwakilan. Wakil-wakil direkrut secara berjenjang dan berdisiplin oleh partai, sehingga berbobot dan berintegritas. Dalam keadaan seperti itu rakyat tidak lagi menjual suara secara bebas kepada pemodal, karena sudah menyerahkan kepada wakil-wakilnya, dan wakil rakyat juga tidak mudah lagi kongkalikong dengan pemodal karena takut sanksi partai.

Sekarang, wakil rakyat di legislatif tidak dikendalikan sepenuhnya oleh partai, karena merasa dipilih oleh rakyat sendiri. Partai hanya kendaraan, bahkan kadang anggota DPR lebih kuasa dan dapat menang jika berkonflik dengan partainya.  Akibat sistem suara terbanyak dalam pemilihan langsung. Contohnya Fahri Hamzah, tidak dapat dicopot dari DPR RI walau partainya sudah memecatnya. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Duta Besar RI untuk Jepang 1979-1983, Gubernur Lemahanas 1974-1978, Wakasad 1973-1974

Kondisi yang digambarkan ini terjadi karena kita bangsa Indonesia belum secara sungguh-sungguh membangun Masyarakat Pancasila di Bumi Indonesia.

Padahal sejak 18 Agustus 1945 ditetapkan UUD 1945 yang memberikan petunjuk untuk pembangunan Negara Republik Indonesia. Dan di dalam UUD 1945 itu tercantum Dasar Negara, yaitu Pancasila. Tetapi petunjuk itu tidak pernah direalisasikan dengan komitmen yang kuat. Akibatnya, hingga kini 73 tahun setelah petunjuk itu ditetapkan, Pancasila masih jauh dari kenyataan. Malahan setelah Reformasi pada tahun 1998, UUD 1945 di amandemen 4 kali sehingga sudah jauh melenceng dari UUD 1945 yang asli.

Maka selama kehidupan di Indonesia tidak sesuai Pancasila tidak perlu heran semua serba berantakan. Tidak ada kesadaran untuk Kepentingan Bersama yang diusahakan melalui sikap hidup Kebersamaan. Yang kuat dan merasa kuasa lewat uang yang dimiliki. Berbuat semaunya untuk mengejar kepentingan dirinya. Kekacauan ini baru akan berakhir kalau bangsa Indonesia dengan Kepemimpinan Nasional yang kuat dan teguh menjadikan Pancasila kenyataan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kandidat Doktor IPB, Tenaga Ahli Komisi IV DPR-RI

“Selama prinsipnya hanya sebatas berburu rente ekonomi, maka tujuan pengelolaan negara hanya angan-angan belaka”

Pada dasarnya pola hubungan korporasi dan pemerintahan seperti yang disebutkan dalam sinopsis merupakan hal yang sudah lama terjadi namun saat ini seiring dengan perkembangan zaman yang sangat cepat, pola-pola tersebut juga berkembang mengikuti zaman.

Sebagai contoh dalam dunia perikanan zaman dahulu hingga memasuki era kolonial, beberapa entitas masyarakat Indonesia timur mengenal sebuah skema perlindungan akan sumberdaya alam khususnya sumberdaya pesisir dan lautan misalnya “Sasi” di wilayah maluku.

Beberapa referensi menunjukkan bahwa efektivitas penyelenggaraan “Sasi" telah bergeser dari tujuan utama untuk kemakmuran masyarakat menjadi alat barter kekuasaan dengan pemerintah kolonial.

Begitupun juga di wilayah lain pada saat VOC sedang melancarkan strategi dagangnya dengan menawarkan kerjasama kepada penguasa-penguasa daerah pada saat itu. Apa yang saya maksudkan dalam case ini adalah ketika mindset pengelolaan sebuah negara tujuannya adalah murni urusan bisnis semata, atau negara berbisnis dengan rakyatnya, atau pemegang kekuasaan berbisnis dengan negara, maka sampai kapanpun tujuan pengelolaan negara tidak akan menciptakan negara yang berdaulat, adil dan makmur.

Di dalam Islam, ada sebuah kaidah fiqh bahwa “jika tidak bisa mengambil seluruhnya maka jangan dibuang seluruhnya”. Jika dianalogikan ke dalam hubungan antara korporasi dengan negara hal itu disebut sebagai hubungan simbiosis mutualisme, dimana kedua bagian ini saling memberikan manfaat satu sama lain meskipun terkadang pada kenyataannya negara lebih banyak kalah di hadapan korporasi.

Namun bukan berarti korporasi adalah musuh, akan tetapi keberadaannya harus dikelola sehingga dapat memberikan maslahat bersama. Inilah yang menjadi tugas utama bagi siapapun yang nantinya memegang kekuasaan di negeri ini.

Pengemban amanah harus punya misi mengembalikan marwah negara sebagai regulator dan eksekutor dalam pengelolaan negara. Bukan menjadi pemburu rente yang berbisnis dengan negara sendiri.

Pada hakikatnya konsep ini telah banyak diadopsi melalui beberapa revisi Undang-undang (UU) seperti UU Sumberdaya Air, UU Pengelolaan Pesisir dan Lautan serta Pulau-pulau Kecil, serta beberapa UU lainnya. Setelah direvisi, merubah terminologi ‘Hak” menjadi “izin” ini merupakan langkah maju dalam pengelolaan negara namun tetap harus dibarengi dengan penegakan hukum yang tanpa kompromi.

Kedepannya, diperlukan strategi khusus untuk mengelola semua potensi yang dimiliki oleh negara termasuk di dalamnya korporasi baik yang nasional maupun multinasional untuk mencapai tujuan bersama dan bukan saling meniadakan.

Berikut ini beberapa hal yang perlu dilakukan ke depan:

  1. Pihak legislatif dan eksekutif harus memiliki tujuan yang sama yaitu menjamin penyelenggaraan negara untuk mencapai tujuan bersama tentang kemakmuran rakyat melalui perangkat peraturan perundang-undangan yang memihak kepada rakyat, menjamin iklim investasi dan mudah untuk diaplikasikan.
  2. Menjamin penegakan hukum tanpa tebang pilih sehingga menjamin keadilan bagi semua warga negara.
  3. Memberikan sanksi tegas kepada setiap pelanggaran hukum khususnya yang terkait dengan kejahatan transnasional yang mengancam atau merongrong kedaulatan negara.(pso)
SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia

Karut marut kondisi saat ini diakibatkan kepemimpinan yang lemah. Pernah saya katakan saat ini kita memiliki presiden paling lemah dalam sejarah Indonesia. walaupun dia banyak juga melakukan sesuatu termasuk kemarin ada jargon-jargon genderuwo segala macam, tapi sesungguhnya dia tidak punya kekuatan.

Kalau tidak punya kekuatan maka bisa terlihat pengaruhnya sejauh mana. Misalnya tidak ada kebijaksanaan pajak, meski banyak orang bayar pajak, tapi mengapa orang yang punya uang tidak mau investasi? Hingga negara selalu defisit. Kenapa orang tidak mau menanam investasi, karena mereka merasa tidak percaya. Itu persoalannya.

Mereka tidak percaya bahwa pemerintah, presiden dan seterusnya akan bisa menjamin keamanan modal dan keuntungan. Jadi mereka memang menahan. Makanya investasi tidak meningkat. Pertumbuhan ekonomi juga tertahan pada 5 persen.

Jadi, persoalan pada kepemimpinan. Ruwetnya lagi, pemimpin yang lemah ini tidak memperbaiki sistem politik, malah merusak. Contohnya, partai sekarang sudah dirubah menjadi setingkat jurkam. Calon wakil presiden diambil dari non partai, malah dari pesantren.

Akibat dari pemimpin dan sistem politik yang lemah maka komplikasinya hukum dipermainkan. Disamping dibuat bertele-tele, pelaksanaannya juga amburadul.

Pemimpin Negara dan sistem politik adalah dua alat untuk mengamankan, membereskan dan mengatur Negara. Jika pemimpinnya lemah dan sistem politiknya amburadul, maka akan dipertanyakan siapa yang mengatur Negara? tidak ada.

Parlemen kita juga menjadi biang korup. Para politisi kita menjadi korup karena mereka kebanyakan adalah para pedagang. Jadi lebih banyak corrupt.

Lalu kalau sudah demikian kondisinya, siapa yang hormat kepada presiden dan hormat kepada Negara dan pemerintahan? Tidak ada juga.

Jadi kuncinya pada 2 hal itu, yakni Pemimpin dan Sistem Politik. Saat ini keduanya tidak sinkron, tidak berwibawa dan tidak koheren. Sehingga masing-masing komponen tidak bisa sinergis. Padahal keduanya itulah pusat dari kekuasaan Negara.

Hukum kita dan juga administrasi, kacau balau. Kedua hal itu tidak di design dengan benar. Tidak ada pemimpin yang bisa menggerakkan sistem untuk mengarahkan hukum menjadi benar. Itulah sumber semua kekacauan ini. Kekacauan politik, ekonomi, korupsi, juga kekacauan hukum.

Padahal hukum, pemimpin dan sistem politik adalah alat untuk mengendalikan Negara. Sayangnya saat ini tidak bisa menjadikan hukum menjadi sesuatu yang benar karena tidak didukung oleh lingkungan politiknya. Malah koalisinya sendiri tidak mendukung.

Dalam kondisi yang lemah seperti sekarang korporasi jahat malah mendapatkan kesempatan dan keuntungan dari amburadulnya hukum kita.

Ke depan, percuma kita memberi saran atau masukan karena meraka tidak akan mampu merespon apa yang akan kita utarakan. Apalagi sosok cawapres nya. Beda dengan Gusdur dulu. Gusdur memang menggunakan agama dan kyai-kyai, tapi Gusdur mampu mengendalikan semuanya. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII)

Pada dasarnya setiap subyek hukum adalah pemegang hak dan kewajiban, oleh karena itu ia juga merupakan pemegang tanggung jawab hukum. Subyek hukum secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam subyek hukum orang atau individu dan badan hukum. Korporasi atau perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum juga merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta tanggung jawab hukum. Hak dan kewajiban serta tanggung jawab hukum meliputi semua bidang hukum, baik hukum perdata, hukum tata negara, termasuk juga hukum pidana.

Kita sering mendengar pertanyaan, apakah korporasi dapat dihukum, termasuk dikenakan hukuman pidana? Jelas ini merupakan pertanyaan yang tidak tepat, sebab sudah berabad-abad yang lalu sudah tidak ada kontroversi tentang apa yang termasuk subyek hukum, yang telah jelas jawabannya: bisa. Apakah perangkat hukum kita memadai untuk mengatasi kejahatan, dan terutama untuk mengenakan sanksi pidana terhadap korporasi? Sepanjang menyangkut norma, yakinlah bahwa berbagai hukum di tanah air sudah sangat memadai, salah satunya termasuk  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dalam UU Tipikor jelas dinyatakan bahwa subyek hukum pelaku korupsi bisa orang, bisa juga badan hukum atau korporasi. Bahkan dalam UU tersebut, pengertian korporasi diperluas mencakup juga kumpulan orang atau kekayaan baik yang berbadan hukum maupun bukan badan hukum.

Kalaupun dianggap ada kelemahan, hal itu hanya terkait dengan penegakan hukumnya, terutama lagi adalah para penegak hukumnya. Para penegak hukum baik itu polisi, jaksa,maupun hakim seakan gamang untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan penjatuhan putusan selama menyangkut korporasi. Baiklah, selama ini mereka gamang karena mereka berasumsi bahwa kriteria untuk menentukan perbuatan pidana kriterianya tidak jelas. Padahal ada ruang bagi mereka untuk menemukan hukum, terutama hakim.

Saat ini kegamangan tersebut mestinya sudah tidak ada lagi karena Mahkamah Agung sudah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.13 Tahun 2016, berisi pedoman yang jelas, tegas dan operasional bagi penegak hukum dalam penanganan kejahatan korporasi, termasuk juga tentang kriteria kesalahan perbuatan yang dilakukan korporasi. Setidaknya ada tiga kriteria: apakah korporasi mendapatkan manfaat atau keuntungan; apakah korporasi membiarkan terjadinya perbuatan; dan apakah ada upaya pencegahan. Dalam Perma tersebut diatur berbagai hal yang sangat membantu kinerja operasional para penegak hukum. Sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak mengenakan sanksi pidana terhadap korporasi. Hanya diperlukan “political will” dalam menghadapi korporasi-korporasi, terutama yang “kakap”. Tunggu apa lagi, “just do it.” (pso)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol