Mengkritisi Euforia Kesepakatan Divestasi Saham Freeport
berita
Ekonomika
Sumber Foto : ekonomi.kompas.com (gie/watyutink.com) 15 July 2018 08:00
Penulis
Akhirnya, Pemerintah Indonesia (RI) dan PT Freeport Mc Moran (FCX)) menandatangani kesepakatan Head of Agreement (HoA) untuk rencana pengambilalihan 51 persen saham FCX. Meski berformat HoA namun pihak RI melalui PT Inalum sebagai induk perusahaan holding tambang, optimis kesepakatan itu akan bisa meningkatkan kepastian dalam lingkungan operasi dan nilai tambah industri ekstraktif, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Dari kesepakatan itu, Indonesia diperkirakan akan mendapatkan keuntungan dari penerimaan pajak, royalti, retribusi hingga deviden. Disebutkan, Indonesia paling tidak akan mendapat setengah keuntungan yang selama ini didapatkan FCX atau profit rata-rata tahunan sebesar 2 miliar dolar AS. 

Namun, benarkah semulus itu keuntungan akan didapat kelak oleh Indonesia dari skema HoA tersebut? Mengingat, kesepakatan baru pada tingkat Head of Agreement (HoA) dan bukan Memorandum of Understanding (MoU) yang mempunyai kekuatan eksekusi. Masih berapa tahap lagi dibutuhkan agar kepemilikan 51 persen saham FCX benar-benar jatuh ke tangan Indonesia? Apakah HoA itu hanya akal-akalan FCX untuk tetap menguasai operasi dari tambang raksasa tersebut? 

Kesepakatan itu sendiri mewajibkan Indonesia untuk membayar divestasi 51 persen saham FCX sebesar total 3,85 miliar dolar AS atau sekitar Rp53,9 triliun (kurs Rp14.000) diantaranya untuk membayar pengambilalihan 40 persen Participating Interest (PI) atau hak partisipsi Rio Tinto di Grasberg dan 9,36 persen saham Indocopper Investama milik FCX. Sebelumnya Indonesia hanya berhak atas 9,36 persen saham kepemilikan pertambangan Freeport Indonesia (FI). 

Yang jadi soal, dari kesepakatan HoA tersebut masih memunculkan sederet masalah dan pertanyaan misalnya siapa yang akan membangun smelter? karena sebelumnya PT FI berulang kali mangkir dari kewajiban tersebut.  Kemudian, dana untuk membayar pengambilalihan saham FCX konon akan diperoleh dari pinjaman sindikasi 11 bank diantaranya 4 bank asing. Jika melalui pinjaman bank, apa jaminan dan siapa penjaminnya, dan apa komitmen yang harus dipenuhi PT Inalum kepada pihak bank? Juga, detail-detail dalam perjanjian pengambilalihan ke depan yang harus dikaji oleh Indonesia agar posisi sebagai pemilik saham mayoritas tetap dapat dipertahankan. Hal itu sepertinya harus diwaspadai mengingat bila dalam keputusan RUPS PT Freeport Indoesia harus ada peningkatan modal, maka mau tidak mau harus dilaksanakan. 

Belum lagi, kajian biaya manfaat politik, sosial dan ekonomi yang seharusnya dilakukan dari perbandingan antara memutuskan konsesi pada 2021 dengan berinvestasi sendiri melalui PT Inalum sekitar 3,85 miliar dolar AS dan membeli 51 persen saham PT FI (Noorsy,2018).   

Setiap warga negara Indonesia, pasti menginginkan kembalinya aset nasional areal pertambangan Freeport-Papua menjadi milik bangsa. Namun, semuanya harus dengan proses yang clear dan tidak menjadikan Indonesia terjebak pada skenario yang pada ujungnya akan tetap memberi keuntungan pada pihak asing. Selanjutnya, apakah jika kepemilikan sudah jatuh ke tangan Indonesia sebagai pemilik saham mayoritas maka kesejahteraan rakyat Papua dijamin akan membaik? Jangan-jangan, hanya akan menjadi bancakan oknum elite pusat dan daerah? Atau barangkali, itu semua terkait ‘2019’?        

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Politikus/ mantan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak

Seingat saya atas Kontrak Karya Tambang Freeport yang akan berakhir 2021 itu baru bisa dirundingkan dan diputuskan dua tahun sebelum berakhir, berarti mulai  tahun 2019 atau pemerintahan yang akan datang. 

Tetapi yang lebih penting lagi, kalau pemerintah untuk bisa punya saham 51persen di PTFI harus beli, itu bukan prestasi sebab ibaratnya negara membeli barangnya sendiri karena sebenarnya tahun 2021 izin penambangannya akan habis. Lagi pula selain pemerintah Indonesia juga tidak akan ada pihak lain yang bersedia atau berani membeli saham PTFI. Tegasnya, pemerintah seharusnya bisa dan berhak memiliki saham 51 persen itu tanpa harus membeli pada tahun 2021 atau setelah itu. Jadi pemerintah seharusnya sabar dan tenang tenang saja. Dari pada pontang panting cari utangan segala untuk bayar saham Freeport. 

Jadi bagi yang mengerti bisnis dan hukum, HoA ini sebenarnya hanya sebuah deklarasi politik alias belum ada hasil atau perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak. Tapi rupanya pemerintah perlu pencitraan untuk kepentingan di tahun politik ini makanya mengangkat “prestasi kosong” atau menyesatkan. Yo wis, ngono yo ngono ning ojo ngono. Bisa kualat! (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengusaha, Mantan Anggota DPD RI, Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS)

Menyikapi kesepakatan Head of Agreement (HoA) PT Freeport Indonesia (FI) dengan PT Inalum yang mewakili Indonesia saya sudah katakan bahwa harga 3,85 miliar dolar AS atau sekitar Rp53 triliun itu sebetulnya terlalu mahal. Jika kemudian Inalum menyatakan akan mampu menutupi utang-utangnya, maka  itu berbeda dengan harga beli. Jangan disangkut pautkan. Jadi kalau nanti misalnya belinya 5 miliar atau 6 miliar dolar AS, lalu dikatakan itu nanti bisa menutupi penjualan sampai 2041, itu juga bisa kan? Sebetulnya jangan begitu statement nya. Yang saya sampaikan adalah, kontrak tambang ini berakhir di 2021, lalu kalau bicara bisnis dan harga saham, yang kaitannya dengan peluang dan prospek bisnis ke depan, maka harga bisa tinggi bisa juga rendah kalau prospek itu bagus. 

Nah, bagaimana prospek akan bagus kalau kontraknya tinggal 4 tahun misalnya? Padahal kita punya wewenang untuk menentukan ini sampai 2021 atau 2041. Itu ada di tangan kita. Kan bodoh sekali kita ini kalau wewenang untuk memutuskan periode kontrak itu ada di tangan kita, lalu membuat harga yang kita beli lebih mahal? Kalau kita tahu prospek nya cuma sampai 2021 lalu membuat harga sahamnya jadi rendah, ‘ngapain’ juga kita bilang itu akan diperpanjang? Kalau kita mau harga belinya murah, maka kita jangan mau dipaksa untuk memperhitungkan prospek bisnis sampai 2041 mestinya. Seharusnya kita bertahan bahwa prospeknya cuma sampai sekian, dan itu ada di tangan kita untuk mempepanjang atau tidak.
Yang kedua, bukankah PT Freeport Indonesia (FI) telah melanggar aturan lingkungan. Sudah ada perhitungan solusinya. Jadi kalau kita mau tegakkan aturan, kita tidak perlu bayar mahal-mahal. Memang, kita tidak bisa begitu saja mengambil alih tapi harus kita kompensasi dengan apa yang diatur dalam Kontrak Karya, yaitu jika kontrak tidak diperpanjang maka kita harus membayar kompensasi atas sarana produksi tambang itu sesuai dengan nilai buku. Karena itulah tadi, sebut saja tidak diperpanjang tapi mereka juga tidak kita paksa untuk jual murah, ya sesuai aturan saja yakni dengan nilai buku selama prospek bisnis untuk 4 tahun ke depan.   

Ihwal dulu pak Machfud MD pernah katakan bahwa ada kontrak yang menyandera pemerintahan Indonesia tentang PT FI dikarenakan adanya tanda tangan persetujuan di era Menteri Ginanjar pada orde baru. Pertanyaannya, apa pak Machfud faham secara detail? Apa kalau FI mengancam apa kita tidak bisa melawan? Jadi memang banyak juga orang kita yang tidak faham lalu bicara.  Kedua, ada juga yang digertak itu takut. Ketiga, banyak juga yang memang sudah jadi antek asing. Mungkin dapat rente dari situ, atau dijanjikan akan didukung di pemilu, jadi dia cari-cari alasan sehingga rakyat memaklumi bahwa itu memang harganya mahal dan kontrak bisa dilanjutkan. Jadi soal pak Machfud itu ya harus diklarifikasi juga seberapa banyak pemahamannya terhadap kontrak. 

Kalau memang disebut seperti itu, berarti masa lalu itu telah terjadi kejahatan oleh orang Indonesia sendiri. Dan kalau memang pemerintah ini benar, ya hal itu tentunya harus diusut. Mereka yang terlibat harus diusut dan diadili. Kalau dia bersalah maka FI juga jadi ikut bersalah dan akan ikut dihukum. Dengan langkah itu maka kita akan lebih kuat dalam negosiasi kini dengan FI. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengusaha, Mantan Anggota DPD RI, Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS)

Soal sindikasi bank untuk Inalum, kita harus sadari bahwa yang namanya sektor migas, mineral dan batubara seandainya melakukan investasi umumnya dana sendiri itu tidak akan lebih dari 50 persen, dan umumnya memakai uang pinjaman dari bank atau lembaga keuangan. Sebaliknya lembaga keuangan ini pun akan mudah untuk mengucurkan kredit kalau prosek bisnis dari tambang atau migas itu memang bagus. Artinya, pak Budi Sadikin itu pasti sudah menghitung secara bisnis. Begitu pula Freeport. Jadi kalau tidak menguntungkan ‘ngapain’ juga mereka ngotot. Artinya kan kita tahu bahwa ini bakal menguntungkan. Kalau prospek menguntungkan, maka kredit juga akan mudah diperoleh. 

Nah, kalau menguntungkan maka kita tidak perlu khawatir asal pengelolaannya benar maka kita akan sanggup membayar kembali kredit itu. jadi tidak perlu khawatir juga nanti akan dicaplok oleh si pemberi kredit. Itu pentingnya pengelolaan yang benar, tidak ada manipulasi dan tidak ada penumpang gelap. Hal ini yang benar-benar harus dijaga oleh presiden Jokowi, jangan sampai ada teman-temannya yang berniat mengambil keuntungan dari situ. Kalau itu terjadi maka Inalum akan jadi sapi perah. 

Jadi soal HoA itu, sepanjang pemerintah sendiri tidak ada yang coba-coba untuk mengambil keuntungan atau tidak ada penumpang gelapnya--juga transparan--maka kemungkinan kesepakatan itu lanjut ke MoU memang ada. Tapi kita harus berani tegas. Kedua, kita juga harus siap-siap dengan kelakuan Freepot yang jahat dan cuma ingin menang sendiri. Celakanya dari kita sendiri ada juga penjahatnya yang ingin dapat untung. Jika itu terjadi, maka nanti negosiasinya tidak akan optimal dan negara dirugikan. Sebagai contoh misalnya pada 1990 an awal ketika ditemukan cadangan baru, lalu ada oknum  minta kontraknya diperbaharui dan bukan perpanjangan kontrak. Kalau perpanjangan maka artinya itu sejak tahun 1967 sampai ke 50 tahun akan berakhir pada 2021. Tapi lalu pihak kita setuju dengan kontrak baru, yang artinya sampai ke 2041. Nah, disitu mungkin saja dari kita ada penjahatnya yang ingin itu dibuat kontrak baru sehingga dihitung dari 1990 an itu akan berakhir di 2041 bukan 2021.  Dari sana sebetulnya bisa ditelusuri apakah ada oknum yang melakukan kejahatan seperti itu dan dilindungi, dan FI mendapat keuntungan dari perbuatan itu lalu kita diam saja. Padahal jika oknum itu dihukum maka FI juga akan bisa dihukum dan tidak perlu kita harus mengakui sampai 2041. 

Sekarang juga sama, jangan beri kesempatan jika ada oknum yang mentang-mentang berkuasa lalu kepentingannya diakomodasi. Termasuk kepentingan  untuk terpilih lagi lalu mengharap dukungan dari Amerika dan syarat-syarat kontrak FI dibuat fleksibel. Kalau begitu negara jadi dirugikan. Artinya, jangan menggunakan kontrak Freeport ini untuk kepentingan dukungan politik yang ujungnya negara dirugikan. Saya melihat gelagat itu yang terjadi. Indikasinya, FI sendiri belum mau menyerahkan posisi sebagai pengendali. Padahal dimana-mana jika ada pemilik saham mayoritas, maka dialah yang menjadi pengendali. Buat apa kita punya saham mayoritas tapi pengendalinya dari pihak lain? Itu sepertinya akan disetujui, dan tentu saja harus kita tolak. Tetapi jika itu yang terjadi maka ada yang tidak beres di negara ini. (pso)        

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII)

Setelah negosiasi berjalan cukup lama dan alot, akhirnya Heads of Agreement (HoA) antara PT (Persero) Indonesia Asahan Alumunium  (PT Inalum) yang mewakili  Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan PT Freeport Mc Moran (FCX), induk perusahaan PT Freeport Indonesia (FI) ditandatangani. HoA ini berisi empat poin penting: divestasi 51 persen saham FCX; perpanjangan operasi FI sampai tahun 2041; pembangunan smelter; dan stabilitas finansial. 

Di antara empat poin tersebut, poin pertama paling memiliki efek bombastis di masyarakat dan sangat viral di berbagai media massa dan media sosial. Seakan-akan FI sudah dikuasai oleh Indonesia dan separoh lebih keuntungan-keuntungan FI akan jatuh ke tangan Indonesia, dan dengan sendirinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Papua.

Imej tersebut tidak salah, karena HoA tersebut secara normatif mengikat. Tetapi HoA  masih bersifat sangat umum, sehingga belum operasional. Untuk menjadi lebih khusus dan operasional masih ada tahapan-tahapan yang harus dilalui: pembayaran; pembuatan Joint Venture Agrement (JVA) dan penerbitan Ijin Usaha Pertambangan (IUP).

Yang sangat krusial dari tahapan-tahapan tersebut adalah pembuatan JVA, karena detailnya terletak di dalam klausula-klausula JVA. Oleh karena itu dalam JVA harus dipastikan bahwa pemilikan saham 51 persen (mayoritas) paralel dengan hak pengendalian perusahaan, sehingga pihak Indonesia mengendalikan FI. Persyaratan 51+1 sebagai syarat mayoritas suara harus ditolak.

Selanjutnya, pihak Indonesia harus memegang kendali juga dalam menentukan jabatan direksi dan komisaris, sehingga  jabatan-jabatan strategis dapat yang menentukan arah perusahaan. 

Kewajiban membangun shelter harus ada pada pihak FCX, karena kewajiban tersebut sudah ada sebelum divestasi. Hal ini juga harus menjadi syarat perpanjangan operasi FI setelah tahun 2021.

Beberapa klausula lain harus bisa menjamin bahwa akuisisi saham 51 persen bukan semata-mata masalah peningkatan persentase kepemilikan saham dari 10 persen menjadi 51 persen, tetapi secara substantif juga tidak justru merugikan pihak Indonesia. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF

 

Langkah pemerintah untuk membeli saham PT Freeport Indonesia (PTFI) patut diberi apresiasi. Setidaknya saat ini pemerintah mampu menekan PTFI untuk menandatangani Head of Agreement (HoA) setelah sebelumnya selalu mentok dengan alasan yang bermacam-macam. Langkah ini memang belum menunjukkan bahwa kepemilikan saham pemerintah lewat PT Inalum sudah 51 persen, namun HoA ini langkah penting menuju proses pembelian saham PTFI.

Jika dikatakan kenapa tidak ambil alih ketika perjanjian konsesi habis pada 2021? Yang pasti adalah kesiapan Pemerintah atau BUMN dalam pengelolaan tambang emas PTFI yang tidak tentu. Maka akuisisi merupakan hal yang realistis sehingga pemasukan PT Inalum setidaknya akan terjamin. Pemasukan pemerintah lewat deviden maupun pajak juga pasti aman. PTFI juga masih tetap bisa beroperasi sambil melakukan transfer teknologi ke PT Inalum. Jika kita ambil alih semuanya belum tentu hingga 20 tahun, operasional PTFI akan stabil seperti sekarang. Jadi akusisi saham ini merupakan lahkah rasional dari Pemerintah lewat PT Inalum.

Setelah proses HoA, yang kita kawal berikutnya adalah perjanjian-perjanjian detail terutama dalam hal operasional perusahaan. Yang patut diwaspadai adalah pembagian direksi dimana PT Inalum harus mempunyai kekuatan untuk menempatkan orang-orang pilihan PT Inalum sebagai direktur yang strategis seperti direktur operasional ataupun keuangan. Terlebih PT Inalum akan mempunyai saham mayoritas. Kekuatan dalam RUPS akan sangat besar. Jangan sampai dalam perjanjian pembelian saham, Freeport Mc Moran masih memegang pos direktur strategis.

Terakhir, pengambilalihan saham ini merupakan langkah pemerintah yang sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945. Pengambilalihan merupakan langkah awal menuju pengelolaan PTFI untuk kemakmuran masyarakat Indonesia khususnya Masyarakat Papua.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar, Spesialis Bisnis Internasional, Ahli dalam Bisnis, Pemasaran, Pendidikan, Organisasi dan Manajemen

Tentu setiap langkah besar melakukan akuisisi memerlukan prosedur due diligence yang menyeluruh dan mendalam terkait  dengan perusahaan target yang akan diakuisisi. Utamanya mengenai keabsahan perusahaan: status hukum, berbagai perjanjian termasuk utang piutang (perbankan dan lain-lain), perburuhan, hukum lingkungan, sifat kepemilikan saham-saham, apakah preferred stock ataukah common stock dan lain-lain. 

Ini lazimnya dilakukan oleh para lawyers yang sangat berpengalaman sehingga sangat memahami segi apa saja yang mesti mereka kaji  dengan teliti. Lalu valuasi nilai perusahaan secara mendalam dan overall meliputi assets serta liabilities didalami dengan memeriksa laporan keuangan lengkap dengan pembukuannya. Lazimnya juga dilakukan oleh public accounting firms international

Karena yang punya gawe itu negara Republik Indonesia tentu saja prosesnya dilakukan dengan profesionalisme tinggi. Apalagi ujung tombaknya adalah seorang Menteri Keuangan yang bernama Sri Mulyani yang sangat qualified dan professional. Sri pasti memahami apa yang mesti dilakukan dan jikalau dia butuh bantuan keahlian khusus Sri dengan international network-nya pasti bakal bisa direkrut.

Nah, berhubung akuisisi ini agak bersifat hostile take over, agak dipaksakan, tentu pihak sana diperkirakan bisa melakukan manuver yang bersifat sentripetal menghambat kemajuan prosesnya. 

Secara politis juga bisa timbul unsur-unsur dalam negeri yang kurang suka akuisisi 51 persen saham Freeport berhasil dilakukan oleh pemerintahan Jokowi.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Center of Development Studies (CDS), Tenaga Ahli DPR-RI Koordinator Cluster Industri dan Pembangunan (Komisi IV, V, VI dan VII), Dosen STIKOM Jakarta

Lagi, persoalan Freeport memancing emosi publik. Pemerintah Indonesia (RI) dan PT Freeport Mc Moran (FCX) menandatangani kesepakatan Head of Agreement (HoA) untuk rencana pengambilalihan 51 persen saham FCX. 

Ada yang memandang ini sebagai kemajuan dari proses renegosiasi Freeport yang seakan tak akan pernah berhenti. Ada yang memandang ini kelemahan diplomasi pemerintah karena harga yang harus dibayar terlalu besar. 
Format kesepakatannya memang HoA, bukan MoU (Memorandum of Understanding) yang lebih mengikat dan punya power untuk mengeksekusi. HoA hanya mengatur hal yang prinsip saja, karena HoA bukan perjanjian Jual Beli Saham. Masih terlalu dini untuk mengatakan ini sebuah kesuksesan. 

Ada banyak tahapan lagi yang harus dilalui pemerintah untuk benar-benar memiliki 'Tanah Papua' yang dikuasai Freeport selama puluhan tahun. Yang pertama adalah Perjanjian Jual Beli Participating Rights dengan Rio Rinto. Yang kedua mengkonversi Participating Rights itu menjadi saham sebesar 40 persen di PT FI. Baru kemudian  perjanjian jual beli saham antara Pemerintah dengan Freeport McMoran sejumlah 5,4 persen. 
Persoalan kedua adalah harga. Ini jauh lebih penting. Akibat proses renegosiasi ini, pemerintah harus mengeluarkan biaya sebesar 3 miliar dolar AS hingga 4 miliar dollar AS untuk divestasi 51 persen (tepatnya sekitar 41,64 persen, karena saat ini Indonesia telah memiliki 9,36 persen) saham Freeport McMorant. 

Penilaian saham sebesar ini sangat tidak rasional, karena aset yang akan dibeli itu sesungguhnya adalah milik bangsa dan negara sendiri. 

Angka 3 - 4 miliar dolar AS itu diperoleh karena Freeport diasumsikan mendapatkan perpanjangan Kontrak Karya (KK)  hingga tahun 2041. Ini perlu ditelusuri apakah pemerintah telah melakukan perpanjangan KK ini tanpa sepengetahuan publik. 

Bila cara perhitungannya seperti itu, wajar bila didapatkan nilai saham 3 - 4 miliar dolar AS. Namun bila perhitungannya periode KK Freeport berakhir tahun 2021 (sekitar 3 tahun lagi), maka nilai 41,64 persen saham itu diperkirakan hanya sekitar 1 - 1,5 miliar dolar AS. Ini belum dikurangi biaya kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat aktifitas Freeport selama ini (harus ada sanksi dari pemerintah terhadap limbah Freeport). Bila sanksi hukum itu diperhitungkan, maka harga saham 41,46 persen itu hanya ratusan juta saja. 

Sanksi terhadap kerusakan lingkungan hidup akibat aktifitas Freeport perlu diberikan pemerintah RI. Jangan sampai malah justru pemerintah dan rakyat lagi yang menanggungnya. UU dan Peraturannya sudah jelas. Tinggal menunggu kemauan pemerintah. 

Sebagai entitas bisnis, tentu saja Freeport menginginkan nilai saham lebih tinggi, karena yang dijadikan acuan adalah periode KK hingga 2041. Padahal tidak ada ketentuan, baik dalam KK Freeport maupun Peraturan Pemerintah Indonesia, yang mewajibkan Indonesia harus memperpanjang KK hingga 2041. Memang sebelumnya pernah terjadi (pada awal 1990-an hingga 2000-an, berbagai upaya dan rekayasa yang ditengarai telah dilakukan Freeport dan oknum pejabat pemerintah untuk KK Perpanjangan. Implikasinya KK asli yang seharusnya berakhir pada 2021, kemudian Freeport mengklaim menjadi berakhir pada 2041.

Karena itu, sesungguhnya tidak ada yang spesial dalam rencana pemerintah melakukan HoA dengan Freeport. Justru harus dipertanyakan mengapa angka pembelian sahamnya sangar besar, jauh dari perhitungan banyak pakar, serta dari mana dana untuk pengambilalihan saham tersebut. Kita tunggu transparansi dari pemerintah.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Freeport sudah lama beroperasi di Indonesia tepatnya sejak April 1967 dengan berdirinya PT. Freeport Indonesia sebagai anak usaha Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., sebuah perusahaan terdaftar di bursa efek New York yang berkode dagang: FCX. Berdasarkan laporan tahunan Freeport-McMoran 2017, disebutkan PT. Freeport Indonesia (PTFI) dimiliki langsung oleh FCX sebesar 81,28 persen dan dimiliki tidak langsung oleh FCX melalui PT. Indocopper Investama sebesar 9,36 persen. Dengan demikian total kepemilikan saham FCX pada PTFI adalah 90,64 persen. Sisa kepemilikan saham sebesar 9,36 persen dimiliki pemerintah Indonesia, meski tidak disebutkan dalam laporan tahunan tersebut. Per Desember 2017, total asset bersih PTFI sebesar 6,3 Miliar dolar AS dengan laba ditahan (retained earnings) sebesar 6,0 MilIar dolar AS. 

Sebagaimana disebut pada laporan tahunan di atas, PTFI dan Rio Tinto telah mendirikan usaha patungan (joint venture) dimana Rio Tinto memiliki 40 persen minat (interest) dalam Kontrak Karya II 1991 milik PTFI dan opsi untuk berpartisipasi dalam 40 persen minat dari setiap proyek eksplorasi masa depan lainnya di Papua, Indonesia. Pada Desember 2017, Rio Tinto mendapatkan arus kas (cash flow) sebesar  30 juta dolar AS sebagai konsekuensi pemegang hak partisipasi 40 persen dalam usaha patungan dengan PTFI dalam melaksanakan Kontrak Karya II 1991.

Dari penyajian fakta-fakta di atas, maka dapat muncul pertanyaan sebagai berikut: 

Apabila pemerintah Indonesia mengklaim sudah mengambil alih saham PTFI melalui PT. Inalum maka dari pihak manakan saham tersebut diperoleh? Hanya dua jawaban yang tersedia, yaitu FCX menjual sebagian saham dari 90,64 persen yang dimilikinya atau PT Indocopper Investama yang menjual sahamnya dari kepemilikan total 9,36 persen? Tentunya hal ini dengan mudah dijawab dengan melihat keterangan transaksi saham FCX di bursa efek NY, karena perubahan asset FCX perlu diinformasikan ke otoritas bursa efek NY. 

Namun jika yang diambil alih adalah porsi Rio Tinto dalam usaha patungan dengan PTFI dalam Kontrak Karya II 1991 yang dimiliki PTFI maka jelas bahwa bukan saham PTFI yang ditransaksikan namun hak partisipasi (participating interest) Rio Tinto dalam Kontrak Karya II 1991. 

Terlepas di bagian manakah terjadi transaksi tersebut di atas, maka jika ada penambahan manfaat bagi pemerintah Indonesia, merupakan hal yang patut disyukuri. Meski demikian tetap dicermati proses transaksi yang dilalui agar mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku serta tidak bernilai di atas kewajaran standar ekonomi dan bisnis pada umumnya. Hal ini perlu dibuktikan dengan penyampaian informasi secara transparan dan jelas agar semua komponen bangsa dapat mengikuti utuh dan runtut. 

Freeport memang menjadi legenda dalam industri tambang Indonesia dengan segala hiruk pikuknya selama ini. Bila dahulu hanya segelintir elit Indonesia yang mengetahui dan memahami informasi tentang Freeport, namun sekarang terlebih di jaman milenial, maka transparansi informasi tidak bisa dibendung oleh siapapun di Indonesia, bahkan para elit Indonesia sendiri. Teknologi informasi jauh lebih berdaya (powerful) ketimbang kekuasaan politik yang digunakan Orde Baru dalam menangani Freeport. Generasi milenial Indonesia sangat berbeda dengan generasi Orde Baru hingga Orde Reformasi, di mana mereka jauh lebih terdidik dan memiliki kemampuan memanfaatkan teknologi informasi guna merekonstruksi kembali tatanan bisnis dan ekonomi di Indonesia, termasuk masalah Freeport. 

Menjadi pertanyaan besar bagi pemerintah saat ini adalah bagaimana menyiapkan generasi milenial Indonesia ambil bagian untuk menangani Freeport sehingga memberikan rasa keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Eko Listiyanto

Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

FOLLOW US

Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas