Mengkaji Upaya Revitalisasi Industri Nasional
berita
Ekonomika
09 April 2018 19:00
Penulis
Di tengah kelesuan yang melanda industri manufaktur--dengan pertumbuhan hanya 4,27 persen, di bawah pertumbuhan ekonomi nasional 5,07 persen pada 2017--industri nasional kini dihadapkan pada situasi dilematis. Bediam diri dengan kondisi industri manufaktur yang apa adanya, berarti akan semakin jauh tertinggal dari laju industri di negara maju dan juga kemajuan ilmu pengetahuan/teknologi terkait revolusi industri 4.0 yang menjadi tren global. Melangkah merevitalisasi industri manufaktur, tantangan yang menghambat sungguh amat banyak.

Revolusi industri 4.0 yang melanda dunia ditandai dengan industri maju yang telah mengombinasikan teknologi robotik, otomatisasi, big data, artificial inteligent (AI), penggunaan internet dan lain-lain. Sementara industri nasional kebanyakan masih berada pada konsep industri 3.0 dengan penggunaan teknologi robotik dan otomatisasi. Sedangkan kondisi riil industri nasional terkendala untuk masuk ke tahap revolusi industri 4.0 dalam soal kesiapan SDM, modal untuk berinvestasi ke industri 4.0, mahalnya biaya bunga dan pengembalian investasi. Juga ihwal vendor/pemasok teknologi 4.0 dan kesiapan regulasi serta koordinasi pada stakeholder industri (Kompas, 6/04/2017).

Dengan banyaknya kendala bagi industri manufaktur di tanah air untuk masuk dalam tahapan revolusi industri 4.0, masih mampukah Indonesia mengejar ketertinggalan? Sementara industri dalam negeri masih terbelit oleh berbagai regulasi yang saling tidak sinkron, dan kalah daya saing akibat membanjirnya barang impor. Lagipula, dunia riset kita sebagai prasyarat bagi industrialisasi yang kuat, sejak lama tidak tumbuh dengan baik menjadi modal dasar bagi tumbuh kembangnya industrialisasi. Apa yang menyebabkan itu semua?

BACA JUGA : Benang Kusut Dunia Riset Kita

Menyadari ketertinggalan dunia industri nasional, pemerintah melalui Kementerian Keuangan pada (04/04) lalu mengumumkan mulai menggodok skema pengurangan pajak untuk perusahaan industri yang mengembangkan riset dan pengembangan/inovasi (R&D). Bentuknya adalah memberikan insentif fiskal (tax holiday) bagi industri yang mengembangkan kegiatan riset selama 25-30 tahun seperti yang dilakukan China dan sukses di sana. Kementerian Perindustrian juga mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk memberikan tax allowance 200 persen untuk industri yang melaksanakan kegiatan pendidikan vokasi dan 300 persen untuk yang mengembangkan inovasi dan riset seperti yangan dilakukan Singapura dan Thailand.

BACA JUGA : Bebaskan Pajak Investor Hingga 20 tahun, Adilkah Buat Rakyat?

Sekilas, usulan pemberian insentif fiskal kepada industri terlihat amat menarik. Tetapi, apakah semudah itu akan memberikan dampak nyata bagi peningkatan peran industri manufaktur dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Mampukah dunia industri menyahuti tantangan pemerintah untuk menjadi pusat riset dan inovasi unggul? Mampukah industri untuk melaksanakan pendidikan vokasional untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia yang sedang bersiap menghadapi era bonus demografi? Lalu bagaimana dengan peran perguruan tinggi? Mengingat, selama ini terdapat gap yang cukup lebar antara kebutuhan industri dengan hasil-hasil riset perguruan tinggi.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(jim)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Industri merupakan entitas pengganda produk dan jasa untuk konsumsi manusia dalam memenuhi kebutuhannya sehingga mencapai kepuasan (utilitas). Jika tidak ada industri, maka manusia akan tertunda relatif lama dalam memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa yang dihasilkan produsen. Jumlah barang dan jasa yag ada tentu tidak mencukupi kebutuhan tersebut. Industri hadir dengan dua karakter khas yaitu efektivitas dan efisiensi. Revolusi industri yang diletupkan James Watt tahun 1781 dengan mesin uap-nya membuat produksi barang di Inggris menjadi lebih efisien dan tersedia dalam produksi massal.

Berkembangnya zaman hingga kini dikenal dengan revolusi industri 4.0, sebenarnya dicetuskan oleh orang-orang Jerman pada 2011 menyikapi intrusi teknologi informasi dalam ranah industri mereka. Ciri khas revolusi industri 4.0 adalah penggunaan kecerdasan buatan berbasis teknologi informasi dalam hampir semua kegiatan produksi di industri. Revolusi industri 4.0 dari Jerman menyebar ke seluruh dunia dan sampai di Indonesia pada 2018 ini dengan peresmian Making Indonesia 4.0 pada 4 April yang lalu oleh Presiden Jokowi di Jakarta.

Ada lima sektor industri yang menjadi prioritas dikembangkan dalam Making Indonesia 4.0 yaitu: tekstil dan sepatu, elektronik, otomotif, industri kimia, serta industri makanan dan minuman. Sumbangan kelima sektor industri tersebut pada PDB Indonesia tercatat 12,67 persen dengan pertumbuhan berkisar antara 2,79 persen - 9,23 persen per tahun.  Dari sepuluh strategi Making Indonesia 4.0, peningkatan kualitas SDM dan pemberdayaan UMKM menjadi area yang relevan bagi perguruan tinggi untuk berperan nyata.

Pada 2015 telah dideklarasikan Kerjasama Forum Pendidikan Sekolah Vokasi di Indonesia oleh lima sekolah vokasi, yaitu Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, Program Vokasi UI, Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya, Program Diploma Institut Pertanian Bogor, dan Pendidikan Vokasi Universitas Negeri Yogyakarta. Kelima sekolah vokasi tersebut diharapkan menjadi tulang punggung penyediaan SDM siap pakai bagi industri.

Keterampilan menjadi kunci dalam tenaga kerja siap pakai yang diperlukan banyak industri di berbagai sektor. Untuk mendapatkan keterampilan maka tidak ada jalan lain kecuali banyak praktik dan membentuk etos kerja disiplin. Sayangnya masih banyak sekolah vokasi di perguruan tinggi yang terbatas peralatan dan perkakas praktiknya. Belum lagi fasilitas bengkel latihan yang masih tertinggal jauh dari teknologi mesin-mesin di industri. Sebaiknya hal ini menjadi perhatian utama pemerintah jika hendak memberdayakan sekolah vokasi di perguruan tinggi dalam menyediakan SDM terampil guna mendukung Making Indonesia 4.0.

Terkait dengan pemberdayaan UMKM, maka yang diperlukan adalah berbagai mesin perkakas yang ringkas dan handal untuk membantu proses produksi UMKM dengan skala produksi masih relatif kecil. Sekolah vokasi di perguruan tinggi dapat menjadi salah satu sumber penyedia mesin-mesin perkakas yang dibutuhkan UMKM di Indonesia. Program penyediaan mesin perkakas ini menjadi strategis dalam peta jalan penguasaan teknologi selanjutnya. Memberdayakan sekolah vokasi dengan melengkapi berbagai peralatan dan mesin praktik akan sekaligus memberdayakan UMKM di Indonesia melalui berbagai mesin perkakas yang dihasilkan sekolah vokasi tersebut.

Semoga Making Indonesia 4.0 dapat benar terwujud bukan sekadar slogan belaka yang menjadi catatan sejarah Indonesia di kemudian hari. Sekolah vokasi dan UMKM menjadi mitra strategis pemerintah untuk membangun tulang punggung industri yang handal dan berdaya saing. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII)

Fungsi Research and Development (R&D) sangat krusial baik pada level industri secara khusus maupun pada level nasional secara umum. Melalui R&D inovasi-inovasi yang menghasilkan teknologi baru dan peningkatan teknologi dapat dilakukan. Melalui R&D juga inovasi- inovasi teknologi dikonversi menjadi keunggulan komparatif maupun kompetitif baik bagi pada level bisnis, industri maupun level nasional.

R&D memang mahal dan kompleks serta penuh risiko tetapi merupakan keharusan. Dari pengalaman negara-negara maju, R&D di perusahaan atau industri meskipun mahal tetapi menghasilkan keuntungan yang besar, bisa mencapai 50 persen - 70 persen atau minimal antara 25 persen - 50 persen. Demikian juga pada level nasional, ada korelasi relevan antara R&D dengan pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan di negara maju, umumnya industri-industri atau perusahaan-perusahaan transnasional tidak tanggung-tanggung mendirikan departemen khusus R&D dan menggelontorkan dana yang sangat besar. Pada level pemerintah negara-negara maju pun menganggarkan dalam jumlah yang sangat besar untuk R&D, bisa mencapai kisaran 25 persen dari GNP. Misalnya Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Inggris, Jepang, dan lain-lain.

Di sisi lain perguruan tinggi di negara maju juga mengalokasikan dana yang sangat besar untuk membangun pusat-pusat riset bahkan sudah mengintegrasikan riset dan hasil-hasil riset ke dalam sistem pembelajaran. Beberapa universitas kelas dunia bahkan mengklaim universitasnya sebagai Universitas Riset (Research University).

Indonesia sendiri dalam beberapa hal sudah mengikuti pola di negara-negara maju, baik pada level perusahaan dan industri, level pemerintah maupun perguruan tinggi. Perhatian terhadap R&D sudah cukup memadai. Pemerintah sudah sangat lama memiliki pusat-pusat riset, seperti LIPI, BPPT dan unit-unit penelitian dan pengembangan (Litbang) di berbagai Kementerian, dan lain-lain. Perusahaan-perusahaan dan industri khususnya non-UMKM juga sudah memiliki R&D meskipun belum seserius di negara-negara maju. Kalangan Perguruan Tinggi juga pada umumnya sudah mengalokasikan dana yang cukup besar untuk membangun dan mengembangkan R&D.

Hanya saja di antara berbagai institusi tersebut hampir tidak ada koordinasi. Semuanya masih bergerak sporadis, masing-masing bergerak sendiri. Hampir tidak ada keterkaitan antara institusi yang satu dengan institusi yang lain. Selain itu juga, kegiatan R&D tidak jelas fokusnya, dan tidak jelas outcome-nya. Perusahaan dan industri hanya fokus pada pengembangan keterampilan vokasional, sedangkan pengembangan yang menciptakan inovasi masih sangat terbatas. Perguruan tinggi banyak menghasilkan riset-riset dan pengembangan yang hanya berakhir di laporan penelitan dan jurnal untuk untuk kenaikan pangkat atau jabatan akademik, sedangkan yang berorientasi paten yang akan berguna bagi industri masih sangat minimal. Pusat-pusat riset pemerintah hampir tidak pernah terdengar menghasilkan riset-riset unggulan yang menghasilkan paten dan bermuara pada produksi di industri-industri.

Dengan demikian tidak perlu dipersoalkan di mana R&D harus berada, apakah di industri, di pemerintah atau perguruan tinggi. Yang lebih penting adalah pemerintah harus menjadi 'dirijen' dari orkestrasi pusat-pusat riset, dan fokus pada 'nyanyian' riset-riset berorientasi paten. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF

Revolusi industri 4.0, yang menempatkan internet dan inovasi sebagai main tools berbisnis sudah terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Kanselir Jerman, Angela Markel, dalam pertemuan tahunan WEF menyebutkan bahwa revolusi industri 4.0 adalah integrasi antara dunia online dengan produksi industri. Klaus Schwab, ekonom dan pendiri World Economy Forum (WEF) menyebutkan bahwa perekonomian sekarang sudah diambang era baru dan konsep-konsep ekonomi tradisional tidak dapat lagi diandalkan. Bahkan revolusi industri 4.0 menjadi tema besar pertemuan tahunan WEF Davos 2016, Mastering the Fourth Industrial Revolution.

Revolusi industri 4.0 sangat menggaungkan percepatan penggunaan teknologi produksi yang sedemikian maju. Terlebih lagi saat ini perekonomian global seakan sudah stagnan di posisi 2 persen. Perubahan teknologi dibutuhkan untuk mengakselerasi percepatan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan oleh Solow dan Swan, teknologi merupakan faktor pendorong utama pertumbuhan ekonomi di saat ekonomi sedang stagnan.

Pada saat ini, inovasi dan daya saing Indonesia memang sangat jauh dibawah negara-negara ASEAN lainnya. Dari data INSEAD, Indeks Inovasi Global Indonesia berada di peringkat 87 dari 127 negara, jauh di bawah Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina. Minimnya insentif untuk melakukan penelitian menjadi faktor utamanya. UIS Data Centre (2017) menyebutkan rasio pengeluaran untuk penelitian dibandingkan dengan PDB Indonesia pada tahun 2013 hanya 0,085 persen. Jauh di bawah Korea Selatan (4,1 persen), Jepang (3,5 persen) bahkan Malaysia (1,1 persen). Di sisi lain, pendaftaran paten sebagai imbal hasil dari inovasi masih sangat minim jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Dua hal inilah yang menyebabkan inovasi di Indonesia masih sangat tertinggal.

Dalam mengatasi rendahnya inovasi, pemerintah sebenarnya bisa menggunakan instrumen pendidikan yang mengedepankan praktik bekerja seperti pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Lulusan SMK saat ini hendaknya dibekali dengan pengetahuan mengenai revolusi industri 4.0. Lulusan SMK diharapkan menjadi garda terdepan dalam menghadapi perubahan dunia industri. Lulusan SMK ini yang akan mengisi kebutuhan tenaga kerja di dunia industri yang baru. Dengan harapan dapat mengisi keburuhan tenaga kerja, namun yang terjadi adalah arah pengembangan SMK tidak terarah dengan tidak mengedepankan kebutuhan industri. Angka ini ditunjukkan oleh masih tingginya angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) dimana TPT SMK masih tertinggi dibandingkan tingkat pendidikan lainnya. Padahal semakin banyak industri yang masuk untuk berinvestasi di Indonesia. Kondisi ini disebabkan oleh masih lebih rendahnya kualitas pengajar jika dibandingkan dengan pendidikan SMA umum. Pengajar SMK yang sudah bertitelkan sarjana hanya 93 persen (SMA 97 persen). Ketidaksingkronan kebutuhan dan penawaran tenaga kerja menjadi sebab musabab tidak efektifnya SMK hingga saat ini.

Posisi kunci dalam menghadapi revolusi industri 4.0 terletak pada institusi pendidikannya. Bagaimana pendidikan SMK hingga universitas menyiapkan tenaga kerja yang siap bersaing dalam industri yang baru ini. Perubahan kurikulum pasti menjadi hal pokok. Tidak saja hanya itu, kebutuhan seperti alat laboratorium menjadi hal penting untuk bersaing dengan negara lainnya. Apabila, penawaran tenaga kerja sangat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan industri 4.0 maka niscaya bakal ada perkembangan inovasi ekonomi Indonesia. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar, Spesialis Bisnis Internasional, Ahli dalam Bisnis, Pemasaran, Pendidikan, Organisasi dan Manajemen

Kemampuan melakukan riset secara nasional tidaklah begitu saja datang dari langit atau seperti pohon yang dicangkok. Tidak bisa misalnya pemerintah memberikan komando, lalu industri nasional ramai-ramai memulai kegiatan riset dengan diberikan tax incentive secara mendadak sontak. Perangkat keras berupa R&D Department, perangkat lunak berupa SDM mesti disiapkan secara rinci.

Ketika Taiwan mau membangun Pusat riset IT dan komputer mereka di Sinciu Valley, mereka mengirim 30an orang muda Taiwan kuliah di Perguruan Tinggi terkemuka di Amerika Serikat (AS) kira-kira 40 tahun sebelumnya. Lalu orang muda tersebut masuk bekerja di bidang industri AS di Silicon Valley yang khusus didirikan sebagai pusat riset serta pusat produksi IT dan komputer AS. Mereka bekerja sekitar satu dekade menimba pengalaman yang diperlukan sebelum diminta kembali ke Taiwan dan membangun Sinciu Valley dengan hasil lumayan spektakuler ketika Taiwan akhirnya mampu menghadirkan brand-brand terkenal.

India juga melakukan strategi serupa tatkala mereka kemudian membangun pusat industri IT mereka di Bangalore.

Industri tidak wajib membangun fasilitas vokasi guna meningkatkan SDM yang diperlukan. Silicon Valley dibangun di wilayah California karena di daerah California tersebut telah tersedia Perguruan Tinggi yang sangat berkualitas. Alumni mereka itulah yang menjadi sumber rekrutmen SDM yang handal, yang akhirnya berkemampuan mengembangkan industri IT lebih jauh. Salah satu contohnya adalah Marvell Industri yang dimiliki oleh dua orang bersaudara asal Sukabumi dan perusahaan mereka menempati ranking ke 6 di Silicon Valley. Kedua bersaudara menempuh pendidikan hingga tingkat PhD di California sebelum membangun Marvell Industry.

Jika industri harus pula membangun fasilitas vokasi dulu maka cost yang dipikul bakal terlalu besar dan berada di luar jalur. Kecuali memang industri tersebut memiliki kewajiban CSR seperti Politeknik Chevron di Pekanbaru atau Astra di Jakarta. Idealisme pendidikan tidak kongruen dengan idealisme bisnis. Bukankah seorang pemenang hadiah Nobel di bidang ekonomi Milton Friedman mengatakan: "The business of business is business". Selama Bisnis taat aturan dan membayar pajak dengan benar maka bisnis tidak boleh dibebani hal lainnya lagi. Misalnya pendidikan vokasi tersebut. Kita bisa berpandangan berbeda dengan Friedman sekarang ini karena kini business pun memiliki kewajiban berupa Corporate Social Obligations, bukan lagi sekedar responsibility saja.

Perguruan Tinggi harus melakukan riset terus menerus sepanjang masa oleh karena Perguruan Tinggi menjadi pusat ilmu pengetahuan (baru) tanpa melakukan riset berkelanjutan maka pengetahuan atau ilmu-ilmu baru tidak bakal muncul. Perguruan Tinggi hanya akan mendaur ulang pengetahuan atau ilmu-ilmu lama yang di bagian dunia lain sudah obsolete. Tetapi Perguruan Tinggi mesti membangun culture penelitian yang diawali oleh ketersediaan hardware serta software yang disebutkan dalam point 1 di atas. Tanpa culture itu maka niat menjadikan Perguruan Tinggi sebagai research university hanya sebatas impian di tengah hari. A midsummer night dream.

Perguruan Tinggi mesti membangun kapasitas berinovasi baru yang akhirnya bisa dijual ke industri karena memberikan added value yang mampu meningkatkan value produk industri. Contoh gamblang ialah ketika Perguruan Tinggi di Jerman mampu membuat teknologi Tryptonic dalam bidang persneling mobil otomatis. Teknologi baru saat itu akhirnya dibeli oleh perusahaan otomotif BMW dan berhasil sukses mendongkrak penjualan Mobil BMW di pasar kendaraan bermotor.

Contoh-contoh semacam itu banyak sekali yang merupakan kolaborasi Perguruan Tinggi dengan industri di bidang pemanfaatan hasil-hasil riset, melainkan kolaborasi Perguruan Tinggi dengan industri di bidang pendidikan seperti di Silicon Valley. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN)

Pembahasan pengembangan Industri 4.0 menjadi topik yang sangat hangat, paling tidak dimulai dari rakornas Ristekdikti di awal 2018 dan minggu lalu Kementerian Perindustrian menggelar acara “Making Industri 4.0” .

Kalau kita sedikit menengok ke belakang tentang milestone revolusi Industri 1.0 ke 4.0 ada beberapa yang unik. Industri 1.0 (1784) dipicu oleh penemuan mesin uap yang dapat diaplikasikan di Industri, kemudian industri 3.0 (1870) yang ditandai dengan pengembangan mesin produksi dengan kapasitas besar  yang digerakan dengan sumber tenaga listrik ataupun BBM, kemudian Industri 3.0 (1969) yang dipicu oleh mesin otomatisasi, dan akhirnya di tahun 2011 lahirlah Industri 4.0 yang ditandai dengan terintegrasinya mesin produksi dengan jaringan internet.

Satu hal yang menjadi ciri pemicu lahirnya industri tersebut adalah adanya penemuan yang berkontribusi nyata pada peningkatan efisiensi. Hal ini dicapai dari rangkaian kegiatan penelitian industrial yang inovatif. Demikian pula lahirnya industri 4.0 ini terpulang dari ide brillian yang berhasil membuat standardisasi sistem komputer yang dapat dibuat “interoperable” sehingga memungkinan lalu lalang big data dalam jaringan internet dan mendorong berkembangnya “artificial intelligent” yang pada akhirnya mendorong teknologi  automatisasi robotik, simulasi, virtualisasi, integrasi sistem secara vertikal dan horisontal, desentralisasi dan sentralisasi produksi, real time, cyber technology  dan lain-lain.

Lahirnya berbagai teknologi pendukung industri 4.0 berangkat dari riset yang jauh sebelumnya dilakukan oleh berbagai institusi baik swasta maupun pemerintah. Indonesia tentunya harus kerkaca pada kamampuan riset kita yang masih banyak mengalami pembenahan. Sambil menunggu hasil pembenahan tersebut tentunya kita tidak boleh tinggal diam, paling tidak kita harus mengikuti perkembangan melalui berbagai informasi yang saat ini tidak terlalu sulit didapat.

Ini harus dilakukan terus menerus, apalagi perkembangannya sangat dinamis. Banyak roadmap penelitian yang kita buat dengan asumsi saat itu, ketika selesai membuat roadmap atau rencana riset/pengembangan teknologi ternyata keadaan teknologi sudah berkembang jauh dari apa yang diperkirakan. Tidak jarang perencanaan tersebut harus dilakukan modifikasi. Hal ini menjadi semakin absurd ketika dana riset masih jauh dari harapan, sarana dan prasarana riset juga masih banyak belum memadai.

Spirit penelitipun di tataran SDM peneliti masih belum merata akibat sistem karir yang kaku dan cenderung lebih administratif ketimbang substantif. Kerjasama antara dunia penelitian dengan industri yang terbukti di berbagai negara maju membuahkan efek pemacu inovasi. Sedang kita masih direpotkan dengan hal hal yang terkait dengan prosedural adminitrasi. Di pihak lain, angin segar ihwal industri yang melakukan riset akan diberikan insentif sebaiknya dijadikan momentum kerjasama antara industri dan para peneliti. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN)

Paralel dengan itu, pada tataran aplikasi penelitian, scaling up, trial production, piloting, dapat melibatkan SDM sebanyak mungkin apakah dalam rangka pendidikan vokasi maupun mendorong peneliti muda untuk terbiasa dengan kegiatan industrial. Link and match antara industri dan perguruan tinggi/lembaga penelitian dapat menggunakan wahana ini. Pemerintah dapat mendorong hal ini dengan memberikan jaminan produk dari piloting digunakan untuk kalangan proyek pemerintah sendiri yang menggunakan dana APBN. Dari sini, mafaat yang diperoleh sangat berarti dalam alur inovasi nasional yaitu memberikan kepercayaan kepada industri dan peneliti untuk meningkatkan produktifitas, mutu dan efisiensi yang akhirnya mendorong kontribusi produksi yang kompetitif. Untuk menunjukkan bahwa hasil riset dalam negeri mempunyai kesetaraan dengan produk luar maka aspek standardisasi dan penilaian kesesuaian (Conformity) harus dilakukan sejak awal dalam bentuk sertifikasi.

Apabila hal ini segera dilakukan dengan komitmen penuh pemerintah  maka industri nasional bersama dunia riset akan mampu menjawab tantangan untuk menjadi industri yang berdaya saing dan menjadi 10 negara besar di tahun 2030.

Kebijakan yang menyuburkan ekosistem riset industrial misalnya saja dimulai dari fokus kebijakan riset, pemberian block grant riset multiyear, peningkatan total pendanaan riset dari 0.3 persen sampai 1 persen PDB per tahun, ekosistem penelitian yang subur,  link and match antara SDM dan kegiatan produksi, link and match antara penelitian dan sektor produksi, sistem insentif seperti tax holiday untuk industri yang melakukan riset yang didukung perguruan tinggi/lembaga penelitian dan kebijakan pemanfaatan teknologi dalam negeri oleh dana APBN dan lain-lain. (pso)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar