Menghitung Peluang dari Perdamaian di Semenanjung Korea
berita
Ekonomika
Sumber Foto: kompas.com 08 May 2018 13:00
Penulis
Dua Korea memasuki babak baru. Pertemuan bersejarah antara Kim Jong-un dan Moon Jae-in, dua pemimpin Korea Utara dan Selatan dalam Konferensi Tingkat Tinggi  Korea  pada Jumat (27/4) lalu membuat dunia tersenyum lega. Bayang-bayang perang di Semenanjung Korea untuk sementara pupus sudah. 

Kedua pemimpin Korea dalam pernyataan bersama menyepakati untuk bekerja sama membebaskan semenanjung Korea dari senjata nuklir, mengakhiri "aktivitas yang tidak bersahabat" di antara kedua negara, mengubah zona demiliterisasi menjadi "zona damai", pengurangan senjata dan peredaaan ketegangan militer, mendorong pembicaraan tiga pihak yang melibatkan AS dan Cina, melangsungkan reuni keluarga yang terpisah oleh perang, menghidupkan dan memodernisasi jaringan kereta api dan jalan raya lintas perbatasan, dan partisipasi bersama dalam berbagai acara olahraga--termasuk Asian Games tahun ini di Jakarta.

Apakah kesepakatan dua Korea itu dapat menjamin stabilitas perdamaian jangka panjang di Semenanjung Korea? Apakah kesepakatan itu artinya mengakhiri selamanya ketegangan perang kedua negara setelah Perang Korea? Karena, sejak gencatan senjata pada 1953, kedua negara sebetulnya secara teknis masih dalam keadaan berperang. Kompensasi apa yang akan didapat oleh Korea Utara jika bersedia menghentikan sikap permusuhan dari dua musuhnya, Korea Selatan dan Amerika?

Memang, jika saja Korea bersatu terwujud, maka Korea dipastikan akan menjadi kekuatan ekonomi dunia yang benar-benar tangguh. Korea Selatan dipastikan akan "berbagi" semua hal yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Korea dan tentu saja secara ekonomi akan menguntungkan Korea Selatan, minimal pasar Korea Utara menjadi terbuka.

Salah satu butir yang disepakati adalah menghidupkan dan memodernisasi jaringan kereta api dan jalan raya melintasi perbatasan. Kesepakatan ini sangat menguntungkan Korea Selatan dan berdampak positif bagi Korea Utara. Sejak lama Korea Selatan menginginkan akses jalur kereta dan jalan raya menembus Korea Utara, terus tersambung ke Siberia, Rusia, berlanjut hingga Eropa.  

Pembukaan jaringan kereta ini akan menghemat waktu pengiriman barang-barang ekspor Korea Selatan ke Eropa dari 2-3 bulan melalui laut menjadi hanya dua minggu melalui darat. Pada 2004, jaringan kereta Korea Selatan dan Korea Utara sudah terbangun, tinggal menunggu pembukaan perbatasan. Fasilitas karantina dan kepabeanan sebagai syarat sudah selesai dibangun di wilayah Korea Selatan. Stasiun terdekat dengan utara adalah Stasiun Dorasan, sementara Korea Utara memiliki Stasiun Panmun.

Jalur kereta ini melewati Kawasan Industri Kaesong Korea Utara di daerah perbatasan yang pembangunannya dibantu oleh Korea Selatan. Namun gerbang perbatasan jaringan kereta tak kunjung dibuka oleh Korea Utara hingga saat ini. Alih-alih mempercepat pembukaan perbatasan, Korea Utara menjadikan jaringan kereta api itu sebagai alat tawar menawar.  

Kini mimpi Korea Selatan untuk dapat menggunakan jaringan kereta api Korea Utara tinggal menunggu waktu jika memang Jong Un bersungguh-sungguh dengan janjinya dalam KTT Korea. Peluang pasar yang lebih luas ke Eropa, pemangkasan biaya logistik, dan pengembangan industrialisasi bersama dengan Korea Utara akan semakin memperbesar usaha para Chaebol Korea Selatan seperti Hyundai, KIA, Samsung, LG, SK Group, SsangYong, Daewoo, Hanjin, Lotte, dan Cheil Jedang.

Peringkat Korea Selatan dalam 20 Negara dengan GDP terbesar dunia kemungkinan akan melesat dari posisi di peringkat 11 saat ini.

Bagaimana agar Indonesia dapat memanfaatkan peluang dari membesarnya ekonomi Korea Selatan pasca KTT Korea? Apa saja bentuk kerja sama ekonomi yang harus ditingkatkan? Selama ini kerja sama ekonomi yang sudah berjalan adalah pendirian Korean Desk di BKPM yang khusus membantu investor negeri Ginseng di Tanah Air. 

Agaknya, masih cukup waktu untuk membangun kerja sama ekonomi yang lebih konkrit dengan Korea Selatan. Kalau memang iya, mengapa tidak?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(pso)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Guru Besar Universitas Diponegoro

KTT Korea sifatnya masih simbolik. Masih banyak langkah mendasar yang harus mereka lakukan untuk bermimpi melakukan reunifikasi seperti Jerman Barat dan Jerman Timur. Yang paling penting dari KTT Korea yang simbolik ini adalah menurunkan ketegangan di Asia Pasifik. Minimal ini bisa dicapai. Kalau ada ketegangan yang meningkat, sementara China dan AS sedang perang dagang maka akan lebih tegang lagi.

Pengurangan ketegangan berdampak kepada lingkungan di kawasan sekitar. Tetapi kalau secara ekonomi, dampak KTT Korea dan penyatuan kedua negara masih sangat jauh. Tapi penurunan ketegangan ini akan mengerem ketegangan yang ditimbulkan oleh perang dagang antara Asia dan AS, khususnya Presiden AS Donald Trump dan China yang sebenarnya--di balik itu--mereka melakukan negosiasi-negosiasi juga. Jadi KTT Korea ini memang belum memberikan dampak, termasuk juga ke Indonesia. Ukurannya bisa dilihat dari perdagangan ekspor Indonesia ke Korea tidak banyak. Tetapi kalau China dan AS melakukan perang dagang, kemungkinan ekspor kita ke China sulit terjaga.

Proses politik antarnegara seperti sulit diprediksi karena seperti unifikasi Jerman itu memang membutuhkan waktu bertahun-tahun. Tetapi ada pola-pola politik dunia yang mengalami perubahan-perubahan yang tidak terduga, karena hal ini tidak terlepas dari perkembangan di Arab Saudi yang mulai melakukan perubahan-perubahan.

Sulit melakukan prediksi karena ini masih  pada tahap yang paling awal, masih simbolik, belum mendasar. Tidak ada perubahan yang mendasar dari apa  yang kita lihat antara Korea Utara dan Korea Selatan. Indonesia perlu wait and see terutama dari prespektif  politik kerja sama antarnegara. Poin penting justru hal itu menunjukkan ruang yang lebih terbuka untuk menjadikan Korea Utara masuk dalam wilayah kerja sama Asia Timur dimana di dalamnya ada Korea Selatan dan Jepang. Korea Utara masuk dalam forum kerja sama ini. Forum seperti inilah yang mesti dikembangkan untuk kegiatan yang lebih nyata ke depannya, termasuk dengan semenanjung Asia. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ahli ekonomi, Cendekiawan, Pengajar, dan Politisi Indonesia. Mantan Menteri Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Jalur Siberia yang dipilih Korea Selatan di sebelah  utara, sementara Indonesia ada di jalur selatan melalui Jalur Sutera lewat lautan India. Indonesia lebih dekat lewat laut India daripada jalur utara itu kalau melakukan perdagangan ke Eropa. Korea memang berada di utara dan bisa memanfaatkan jaringan kereta di jalur utara. Indonesia berada di bawah khatulistiwa. Lebih jauh jarak ke utara dibandingkan dengan dari Indonesia ke lautan India. Bagi Korea  pengiriman produk ekspor ke Eropa melalui Siberia akan memakan ongkos yang besar sekali karena harus melewati pegunungan, apalagi kawasan itu diliputi salju, dipengaruhi oleh musim dingin dan es yang tebal.

Bahwa kedua Korea bersatu itu langkah yang sangat penting sekali untuk stabilitas Asia. Itu yang lebih dulu dikerjakan. Baru setelah itu mereka bekerja sama mengembangkan ekonomi. Tetapi kalau memikirkan jalan ke utara itu mahal sekali dibandingkan alternatif yang dikembangkan China melalui Jalur Sutera. Jalur Sutera lebih praktis melalui laut dan tidak dipengaruhi oleh salju yang tebal. Saya tidak mengerti mengapa memilih jalur utara padahal jalur selatan melalui laut lebih ekonomis.

Mengenai prospek Korea pasca KTT Korea, pertama yang harus diprioritaskan adalah penyatuan ekonomi Korea  lebih dulu. Dalam kaitan ini bagaimana unemployment (pengangguran) di Korea Utara bisa ditanggapi dengan pembangunan di Korea. Pekerjaan rumah penyatuan ekonomi Korea di dalam negeri sangat besar. Ini akan memakan waktu.

Apalagi dalam kondisi ekonomi Korea Utara yang masih jauh tertinggal dari ekonomi Korea Selatan. Seperti Jerman Barat dan Jerman Timur yang bersatu memerlukan waktu lama untuk menguatkan ekonomi Jerman. Begitu pula Korea. Minimal dibutuhkan waktu 10 tahun untuk memulihkan ekonomi, menjalin kerja sama, penyatuan infrastruktur, industri, dan lapangan kerja. Struktur ekonomi Korea Utara masih banyak yang tertinggal dibandingkan dengan Korea Selatan. Kesamaan struktur ekonomi itu harus diusahakan lebih dulu antara Korea Utara dan Korea Selatan, seperti Jerman Barat dan Jerman Timur yang memiliki struktur ekonomi yang berbeda.

Indonesia sebaiknya lebih banyak mengharapkan kerja sama ekonomi di kawasan Asean, Asia seperti India, China, dan Jepang yang memiliki aktivitas ekonomi yang banyak di kawasan. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Pusat Studi Amerika Universitas Indonesia

Sebelum kita berangkat untuk menghitung pemanfaatan peluang dari membesarnya ekonomi Korea Selatan pasca KTT Korea, kita harus ingat hal berikut ini: seiring dengan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara, juga dikenal sebagai apa yang disebut oleh Kent Calder sebagai The Arc of Crisis yang diwarnai oleh sengketa soal Laut China Selatan antara RRT dengan sejumlah negara di kawasan, isu demokratisasi di Myanmar, dan sengketa-sengketa perbatasan. 

KTT Asia Timur yang ke-5 pada 30 Oktober 2010 di Vietnam menyambut laporan perkembangan (Progress Report ) dari Menteri-Menteri Ekonomi se-ASEAN dalam perkembangan ASEAN plus Working Groups in EAFTA/CEPEA. Pertemuan tersebut menyadari hasil pembahasan mengenai Comprehensive Asia Development Plan (CADP) yang dilakukan oleh Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA).

Bagaimana pada akhirnya kita menetapkan tatanan dan pola di kawasan yang memasuki era fluktuatif ini? Albert, Kessler, dan Stetter menjelaskan bahwa untuk menyerap insecurity dan menciptakan harapan dalam satu tatanan sosial bergantung pada penggambaran perbedaan, penegasan perbatasan, yang memisahkan tatanan tertentu dengan tatanan atau bidang lainnya. 

Tatanan yang spesifik tersebut harus menjawab permasalahan pengulangan atau untuk mencegah terbentuknya komunikasi yang terhubung dalam satu tatanan sosial yang dapat membahayakan keberlangsungan sebuah orde yang sedang dibentuk. Akan tetapi, pembatasan tersebut tidak pasti dan selalu berubah sesuai dengan berlangsungnya komunikasi dan pada kenyataannya bersifat rapuh. Konteks ini sesuai dengan hubungan internasional, di mana terdapat upaya-upaya yang dominan untuk menghubungkan status yang tetap dengan tatanan internasional (2008).

Tidak hanya sekadar permulaan dari tatanan sosial, akan tetapi kelangsungan dari keberadaan tatanan tersebut bergantung pada ada atau tidaknya gangguan terhadap proses komunikasi. Media yang umum dalam komunikasi (power dalam sistem politik, uang dalam sistem ekonomi) memberikan mekanisme untuk menjamin penerimaan komunikasi termasuk dalam tatanan sosial tertentu dan oleh karena itu, guna membangun harapan tentang keberadaan dari tatanan ini (2008). Sebagai konsekuensinya bisa terjadi gangguan pada saat pembentukan dan pemeliharaan tatanan internasional (2008).

Apa saja bentuk kerja sama ekonomi yang harus ditingkatkan? Jika selama ini kerja sama ekonomi yang sudah berjalan adalah pendirian Korean Desk di BKPM yang khusus membantu investor negeri Ginseng di Tanah Air, maka kita harus memperdalam upaya menautkan kepentingan ekonomi kedua negara dengan memfasilitasi apa yang diinginkan oleh mitra dagang yang sudah terlebih dahulu mengalami akselerasi setelah lahirnya perjanjian kemitraan strategis Indonesia-Korea di tahun 2006.

Untuk lebih mempercepat kaitan antara kepentingan ekonomi Korea dan Indonesia, pemerintah perlu meninjau kembali upaya untuk membangun kapasitas institusional yang mampu menjadi bagian yang mendukung kerjasama Korea-Indonesia, meliputi hal mendasar seperti pelatihan dan internships. Indonesia juga bisa belajar dari Korea soal industri teknologi maju.   

Kerjasama dan kemitraan strategis dengan semua negeri di dunia akan sangat mendukung masih besarnya kerentanan yang dialami bangsa Indonesia. Untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang bisa menciptakan kesejahteraan penting untuk bersikap terbuka dan positif. Kelemahan bangsa Indonesia bermula di saat pemerintahan-pemerintahan sebelumnya kurang membangun pendidikan yang akan melahirkan inovasi. Terlalu lama kekayaan negeri ini juga tidak dikelola dengan baik sehingga kesempatan untuk menjadi sejahtera agak terhambat. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF

Dalam berapa bulan terakhir, dunia seolah berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Amerika Serikat yang dikenal dengan sistem pasar bebas dan globalisasinya, menerapkan tarif impor di luar kebiasaannya. Dunia dibuat meradang saat itu, mulai dari Kanada hingga China seakan tidak terima dengan kebijakan presiden Trump tersebut. Sistem pasar terbuka yang sudah dianut dan dijalankan seolah hanya menjadi lembaran sejarah perdagangan Amerika Serikat.

Kejadian selanjutnya adalah perdamaian antar dua negara di Semananjung Korea, Korea Selatan dan Korea Utara. Dua negara tersebut sejak awal tahun ini keliatan mesra. Dimulai dari adanya kontingen olahraga bersama antar dua negara, hingga puncaknya di Koferensi Tingkat Tinggi Korea yang salah satu isinya adalah membuka kerjasama antar dua negara baik di bidang olahraga maupun di transportasi publiknya. Dampaknya pasti akan sampai ke perekonomian dua negara tersebut.

Salah satu yang diuntungkan tentu saja negara-negara yang selama ini melakukan perdagangan dengan salah satu negara Korea tersebut, termasuk Indonesia yang selama ini aktif berdagang dengan Korea Selatan. Meskipun pada tahun 2013-2015 perdagangan Indonesia-Korea Selatan menurun namun pada dua tahun belakangan, perdagangan antara Indonesia-Korea Selatan naik secara signifikan, bahkan sampai awal tahun ini.

Tercatat dari data Kementerian Perdagangan, total perdagangan Indonesia-Korea Selatan mencapai 16 Miliar US$ pada tahun 2017. Naik sekitar 25 persen dari tahun 2016. Padahal pada rentan 2013-2015 total perdagangan Indonesia-Korea Selatan anjlok hingga mencapai 50 persen. Pada awal tahun 2018 juga terjadi kenaikan jika dibandingkan dengan awal tahun 2017. Kenaikan tersebut sebesar 11 persen.

Perdagangan dengan Korea Selatan juga saat ini menguntungkan Indonesia. Terbukti neraca perdagangan mencatatkan nilai positif pada tahun 2016 dan 2017 dimana sebelumnya selalu mencatatkan nilai minus. Angka yang positif tersebut diiringi oleh kenaikan nilai ekspor. Walaupun melambat pada tahun 2017, namun ekspor kita tahun 2017 ke Korea Selatan lebih baik daripada tahun 2015.

Pembukaan pintu perdamaian antara Korea Selatan dengan Korea Utara tentu akan semakin mempeluas pemasaran produk-produk Indonesia. Produk kita bisa mencapai Korea Utara. Penguatan produksi dalam negeri harus menjadi prioritas utama untuk diekspor ke Korea Selatan. Saat ini kopi menjadi komoditas potensial yang diharapkan bisa diekspor ke Korea Selatan. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Eko Listiyanto

Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

FOLLOW US

Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas