Menghitung Dampak “Trade War” AS vs China
berita
Ekonomika

Sumber Foto: South China Morning Post  (gie/Watyutink.com)

24 March 2018 13:00
Penulis
Akhirnya “Trade War” atau perang dagang Amerika Serikat melawan China terjadi juga. Setelah pengenaan tarif tinggi untuk produk baja dunia yang hendak ‘membuka lapak’ di AS, Trump pada 23 Maret 2018 kemarin menandatangani memorandum untuk mengenakan tarif bea masuk sebesar 60 miliar dolar AS untuk semua produk-produk asal China. Memorandum tersebut berlaku selama 60 hari sejak ditandatangani setelah list produk asal China dipublikasikan. 

Aturan untuk membatasi investasi perusahaan-perusahaan China yang ingin mengakuisisi perusahaan berteknologi tinggi AS pun disusun. Begitu juga perintah terhadap US Trade Representative untuk menuntut izin program teknologi China ke WTO. China pun membalas dengan mengancam menetapkan tarif tinggi 14 miliar dolar AS bagi produk soybean, wine, dan baja AS ke China.

Perang dagang biasanya terjadi antar dua negara yang akan saling memberikan tarif bea masuk tinggi dan trade barriers lainnya ke masing-masing negara, atau melarang produk tertentu beredar di dalam negeri dari masing-masing negara bertikai. Tujuannya, selain memproteksi pasar dalam negeri, juga menekan defisit perdagangan negara bersangkutan terhadap negara lain. Apalagi selama ini AS telah mengalami defisit neraca perdagangan dengan China sebesar 375 miliar dolar AS. 

Mampukah AS memenangkan perang dagangnya dengan China? Apa dampak perang dagang tersebut terhadap ekonomi dunia, khususnya Indonesia? Mampukah AS keluar dari tekanan inflasi di dalam negeri setelah menaikkan suku bunga The Fed? Atau AS akan keteteran mengingat ekonominya baru saja berusaha memperbaiki kesehatan finansial nya setelah mengalami defisit neraca perdagangan parah dengan 16 negara, termasuk Indonesia.

Bagi Indonesia, pengenaan tarif tinggi bagi produk-produk China tersebut tentu saja akan berdampak bagi perekonomian dalam negeri. Setelah baja dunia dan produk China, tentu Trump saat ini tengah menyusun pula langkah-langkah berikutnya bagi negara-negara yang dituduhnya curang dan mengalami keuntungan dalam berbisnis dengan AS.

Padahal,  produk garmen RI disukai konsumen AS karena produknya bagus dan harganya murah. tidak heran jika produk garmen RI selama ini memang membanjiri pasar AS. 

China sendiri pasti akan mencari pasar lain di luar AS daripada harus menanggung bea masuk teramat tinggi untuk berjualan di AS. Pasar Indonesia yang merupakan pasar tradisional bagi produk-produk China akan membanjiri pasar dalam negeri. Produk dalam negeri, yang keok sejak jaman presiden SBY karena kalah bersaing dengan produk impor dari China, akan semakin tertekan. Produk China, di samping harganya murah kualitasnya juga bisa dipilih oleh konsumen. Mau “KW 1 atau KW 3”, atau asli.

Kalau sudah begini, tidak ada cara lain mengimbangi membanjirnya produk asing selain meningkatkan daya saing produk dalam negeri. industri manufaktur dalam negeri sepertinya harus direnovasi total agar mampu tumbuh jauh di atas pertumbuhan ekonomi. Tapi bagaimana caranya? Apalagi kini ada 16 paket deregulasi ekonomi sudah diluncurkan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang selama ini dirasakan menghalangi ekspor dan investasi asing yang hendak berniaga di dalam negeri. 

Langkah darurat bagaimana yang harus disiapkan RI agar perang dagang AS dengan China tidak berimbas menjadi malapetaka ekonomi berikutnya setelah melemahnya rupiah akibat digoyang dolar AS?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(pso)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Perang dagang, perang bom, perang data?

Barrington Moore menulis sejarah politik manusia adalah persaingan antara "warok" dan "war lord "(raja preman). Nah untuk suatu kelompok tribal tertentu pasti berlaku "hukum rimba": the survival of the fittest yang akan menguasai dan mewakili tribal A karena harus berhadapan dengan tribal B dan seterusnya. Bisa terjadi banyak tribal kemudian dikuasai oleh satu pemimpin dari suatu tribal, jadi imperium.

Tapi jelas bahwa penguasa politik memang harus melindungi "rakyat" yang menjadi pedagang, pengusaha, dan melakukan kegiatan ekonomi. Dalam konteks itu, maka terjadi perang fisik sebagai kelanjutan "perang dagang" atau konflik perdagangan. Riwayat VOC Belanda dan EIC Inggris dan kolonialisme Eropa Barat terhadap Asia, Amerilka Latin, dan Afrika adalah riwayat konflik antara kompeni VOC, kemudian rezim Hindia Belanda dengan kekuatan lokal Nusantara dan bagian dunia lain.

Tapi di antara kekuatan dominan Eropa Barat sendiri, terjadi persaingan bebuyutan antara Jerman dan Prancis, Jerman-Inggris, Perancis-Inggris, dan juga dengan Rusia dan Turki. Karena itu meletus dua kali perang dunia di Eropa. Setelah Perang Dunia II maka elite global menganggap manusia dan bangsa berbudaya harus mentas dari perang bom dan perang dagang, menjadi masyarakat yang bekerjasama win-win. Perancis-Jerman tidak boleh menyulut perang dunia untuk ke-3 kalinya. Tapi meski Perancis-Jerman berdamai dalam NATO, karena Uni Soviet mentas jadi komunis yang kuat maka dunia memasuki Perang Dingin 40 tahun sejak 1949-1989. Nah setelah itu dikira bisa damai dengan WTO 2000 meski diganggu oleh teror WTC 2001.

Sekarang situasi perang dagang ini memang balik seperti zaman dulu ketika negara saling pasang tembok proteksi bea masuk sehingga dunia berproduksi dengan inefisiensi. Masing-masing pasang tarif bea masuk untuk memenangkan "produsen nasionalnya". Tapi akibatnya seluruh dunia tidak bisa menikmati harga barang yang wajar dan inflasi meroket, serta inefisiensi membebani progam pengentasan kemiskinan global.

Jadi yang sekarang terjadi memang karena elite global mengalami disrupsi gara-gara cukong merangkap godfather, merangkap sheriff. AS merasa tidak bisa jadi godfather, war lord, sherif, dan cukong sekaligus. Karena itu melakukan aksi-aksi yang kembali ke zaman tribal sebelum kompromi modern untuk win-win solution pasca Perang Dingin, era WTO dengan sistem perdagangan global yang bebas, jujur dan adil dengan peluang terbuka bagi meritokrasi siapa bangsa paling efisien. Ya biarkan konsumen menikmati efisiensi suatu "bangsa".  

Perang filosofi ini sedang berlangsung dan mirip dengan perang Setnov dan partai lain. Dunia sekarang terancam akan bubar semua karena saling proteksi atau sudah berkompromi dengan menyepakati suatu aturan main WTO yang fair dan jujur, kesempatan sama bagi semua pihak menikmati pertumbuha ekonomi dan bukan saling proteksi secara tidak efisien.  

Nah, disini memang Indonesia ditantang, mampukah memberikan kontribusi memulihkan "ideolog"i WTO" satu pasar dunia yang adil fair trade. Atau membiarkan dunia semakin terpuruk dalam perang dagang pra Perang Dunia II yang bisa chaostik, anarkis di pelbagai bagian dunia. Kembali ke preman zaman primitif menurut Barington Moore penulis buku The Social origin of Dictatorship and Democracy. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Sejarah perang dagang sudah dicatat ketika para pedagang Eropa menjelajah dunia mencari berbagai sumberdaya alam, kemudian menarik negara masing-masing dalam konflik perebutan kekuasaan monopoli sumberdaya alam tersebut.

Kita mengenal EIC milik Inggris, lalu VOC milik Belanda dan dalam bentuk berbeda Casa de Contratación milik Spanyol. Perang dagang bergeser tidak lagi diwarnai dentuman meriam, namun menggunakan instrumen perdagangan yaitu pajak. Raja William III dari Inggris di 1689 mengenakan pajak terhadap anggur Perancis sehingga rakyat Inggris dipaksa beralih dari anggur Perancis ke minuman Gin produksi Inggris. Mencintai produk dalam negeri--walau secara paksa--telah dilakukan rakyat Inggris di abad 17.

Sejarah berlanjut dengan perang Candu di sekitar 1800-an. Awalnya perang dagang antara Inggris dan China, di mana Inggris mengekspor opium ke China untuk menutup defisit perdagangan teh. Hal itu dibalas China dengan mengenakan pajak tinggi opium. Perang dagang tersebut berubah menjadi perang fisik dengan pengerahan tentara di medan perang.  Perang dagang di abad 20 terjadi antara Kanada dan Amerika Serikat saat Smooth-Hawley Act mengenakan pajak tinggi untuk 20.000 produk Kanada. Kanada lalu membalas mengenakan pajak hingga 63 persen pada produk Amerika Serikat. Akhirnya pada 1934, Amerika Serikat mencabut pajak tinggi tersebut. Perang dagang usai.

Sejarah telah mencatat dan mengajarkan bahwa perang dagang merugikan semua pihak. Tidak ada pemenang di perang dagang. Namun demikian, Donald Trump menggunakan kacamata kuda mengarahkan Amerika Serikat menuju perang dagang abad 21 dengan kecepatan penuh.  Lawan yang dipilih adalah China, kekuatan ekonomi terbesar nomor dua dunia. Akankah terjadi gajah berkelahi dan pelanduk mati terhimpit?

Indonesia dan banyak negara lain di dunia menjadi pelanduk di tengah perkelahian gajah Amerika dan gajah China. Namun sebagaimana hikayat rakyat, pelanduk dikenal sebagai hewan cerdik, maka seharusnya Indonesia dan negara lain menjadi cerdik memanfaatkan peluang dan kesempatan dalam peristiwa tersebut. Identifikasi peluang dan kesempatan dalam konteks perang dagang Amerika dan China menjadi kunci untuk pemanfaatan peluang dan kesempatan tersebut. 

Salah satu identifikasi peluang dalam konteks perang dagang Amerika-China adalah melimpahnya pasokan aluminium dan baja serta komoditas pertanian seperti apel dan kedelai. Sebaiknya industri dalam negeri RI memanfaatkan beberapa produk tersebut di atas sebagai bahan baku murah, sehingga memperkuat posisi pengembangan produknya dengan efisiensi biaya produksi.

Sedangkan untuk melindungi industri produk sejenis maka instrumen belanja pemerintah dalam berbagai rupa wujudnya dapat dipertimbangkan. Gunanya, menyerap produk dalam negeri serta memberi insentif untuk penguatan inovasi produk dari industri tersebut melalui berbagai program dukungan teknologi dan daya kreatif yang sangat dekat dengan generasi jaman Now.

Paket 16 deregulasi ekonomi pemerintah harus tetap mendorong implementasinya, karena jika perang dagang Amerika-China usai maka diharapkan posisi Indonesia akan lebih baik. Namun demikian perlu dicermati pengaruh tahun politik 2018-2019 yang dapat menjadi “handycap” penerapan paket deregulasi ekonomi. Konsentrasi mesin birokrasi pemerintah pasti akan terbagi antara area ekonomi dan area sosial-politik. Oleh karena itu Kemendagri dan Kemen PAN-RB berperan penting mengawal mesin birokrasi agar tetap bekerja maksimal di tengah hiruk pikuk tahun politik. Tak lain untuk mengamankan dampak buruk perang dagang Amerika-China terhadap perekonomian Indonesia.

Sebagai pelanduk tentunya kecerdikan menjadi modal daya kreatif luar biasa. Semoga Indonesia dapat membuktikan hikayat rakyat “pelanduk yang cerdik” di tengah perang dagang Amerika-China. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Strategi paling urgen di antaranya adalah menyiapkan berbagai Non-Tariff Measurements (NTM) untuk antisipasi ancaman membanjirnya impor. Namun NTM harus dibuat secara elegan dan dengan justifikasi yang kuat.

Sebenarnya, berbagai negara di bawah naungan WTO telah sepakat untuk mengurangi hambatan tarif. Tapi jika diperhatikan, berbagai negara--khususnya negara maju, justru semakin banyak menggunakan instrumen NTM yang tentu dibuat untuk melindungi ekonomi domestiknya. Sedangkan indonesia cukup lemah dalam menerapkan NTM, makanya banyak produk impor dengan mudah masuk ke dalam negeri.

Kita kesulitan dalam menerapkan strategi NTM karena masalah administrasi dan substansi. Kita lemah dalam koordinasi lintas sektoral, misalnya kita ingin membatasi impor produk farmasi/obat agar industri farmasi dalam negeri berkembang. Tetapi di sisi lain malah instansi lain ingin memudahkan impor tersebut. Kemudian NTM seringkali membuat kita terjebak (senjata makan tuan). Karena NTM sebenarnya tidak boleh diskriminatif. Misal kita melarang impor produk "yang tidak ramah lingkungan", tapi kita juga harus menerapkan hal yang sama untuk industri dalam negeri.

Enam belas paket deregulasi yang diluncurkan itu tidak ada yang mengarah ke pengendalian impor dan percepatan ekspor. Secara umum dari 16 paket deregulasi itu mengarah ke percepatan investasi, tapi itu pun implementasinya belum efektif. Alhasil ekspor produk hilir kita masih melempem.

Ke depan pemerintah perlu gencar mendatangkan investor/PMA yang berorientasi ekspor. (pso)

 

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Dengan defisit perdagangan yang semakin membengkak, Trump pun mengambil jalan mudah, menaikkan tarif. Memang kenaikan tarif ini masih terbatas di sektor alumunium dan baja, tetapi mengingat motifnya, bisa jadi kenaikan tarif akan meluas ke sektor lain.

Ulah Trump tentu akan diganjar retaliasi (trade war) oleh partner dagangnya. Ini adalah strategi tit for tat yang akan memicu efek domino secara global. Korban paling signifikan adalah Asia, terutama emerging markets yang sangat mengandalkan perdagangan internasional. Selama beberapa tahun terakhir, Asia merupakan mesin pendorong pertumbuhan ekonomi dunia yang jelas akan tertahan dengan adanya perang tarif ini. Perhitungan saya berdasarkan data runtun waktu, setidaknya akan ada koreksi sebesar 0.5 hingga 0.8 persen dari pertumbuhan ekonomi dunia.

Terkhusus China, belum-belum China sudah mengancam akan melakukan retaliasi tidak hanya di produk impor AS tetapi juga di pasar obligasi. Jamak kita tahu bahwa China merupakan pemegang surat utang AS yang terbesar. Sebagai pembalasan atas kebijakan oxymoronic AS, China mengancam akan mengkaji dan bahkan menghambat kepemilikan mereka terhadap surat utang AS. Konsekuensinya, kegaduhan dalam pasar obligasi, memicu pecahnya bubble dan meroketnya sukubunga, katastropik!

Untuk indonesia, AS merupakan partner dagang tradisional bersama China. Dengan adanya perang dagang, indonesia jelas akan terdampak juga. Tetapi mengingat perdagangan internasional sumbangannya tidak terlalu besar bagi pertumbuhan ekonomi indonesia, efek kontraksi pertumbuhan ekonomi sepertinya juga akan minimal, sekitar 0,1 sampai 0,2 persen, namun Indonesia masih tetap harus waspada. Yang menjadi masalah adalah kecenderungan naiknya suku bunga internasional yang dipicu oleh retaliasi China dan pernyataan Jerome Powell yang hawkish.

Indonesia jelas perlu mempercepat tiga strategi perdagangan internasional yang saat ini perkembangannya cukup tertahan, yang pertama adalah mencari dan mengkonkritkan negara-negara non tradisional sebagai partner dagang kita, kedua adalah meningkatkan utilisasi perjanjian dagang (IJEPA, ACFTA) yang saat ini tingkat utilisasinya masih rendah (30an persen). Ketiga, berperan aktif dalam forum regional untuk mempercepat integrasi regional dalam bentuk RCEP.

Sementara itu terkait strategi moneter, Bank Indonesia perlu semakin waspada dan mengambil langkah bauran kebijakan yang tepat untuk meredam ekspektasi liat sembari memperkuat fondasi makro bersama pemerintah. (pso)
 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Di tengah bulan madu Jakarta-Beijing seperti sekarang ini, tampaknya mustahil pemerintah berani menghadang kian membanjirnya barang barang dari RRC. Kalau sekadar pernyataan politik untuk menyenangkan hati masyarakat pasti bisa.

Di tengah perang dagang yang makin dahsyat melawan AS, Beijing tentu akan meningkatkan tekanan diplomatik dan ekonomi kepada negara seperti Indonesia agar membula pintu lebih lebar bagi produk ekspornya. Apa boleh buat, banyak produk ekspor RRC tak bisa lagi masuk pasar AS lantaran presiden Trump memasang tarif impor tinggi.

Mengharapkan industri nasional untuk berperan aktif menghadapi serbuan produk korban perang dagang AS versus RRC bahkan dunia juga percuma. Sampai sekarang industri nasional masih sama dengan yang digambarkan oleh Kunio Yoshihara beberapa puluh tahun silam yaitu komprador perusahaan multinasional. Hidup matinya industri semacam sangat tergantung pada bahan baku dan teknologi impor.

Hal ini tampak dari tingginya ketergantungan industri nasional pada bahan baku impor. Data di Kementerian Perindustrian menunjukkan sebagian besar bahkan hampir seluruh bahan baku industri nasional masih impor. Salah satu yang terparah adalah industri farmasi nasional dimana 90 persen bahan bakunya masih impor. Artinya industri ini lebih tepat disebut sebagai 'tukang bungkus' obat.

Situasi industri lainnya seperti kimia, baja, elektronik, mesin dan sebagainya kurang lebih sama. Industri industri ini bukanlah pusat innovasi atau pemberi nilai tambah yang signifikan bagi ketahanan ekonomi karena fungsinya sebagai sekadar perakit. Maka, mengandalkan mereka sebagai lawan tanding barang impor, jelas tak realistis.

Jalan pintas untuk menghadapi banjir barang impor adalah menaikkan tarif impor seperti dilakukan Trump. Hanya saja, Indonesia akan menghadapi pembalasan dari negara negara yang merasa dirugikan. Mengingat struktur ekonomi yang sangat rapuh, pembalasan tersebut bisa berdampak sangat buruk terhadap perekonomian nasional. Hal ini jelas tak diharapkan oleh pemerintah yang sedang membutuhkan popularitas menghadapi Pilpres tahun depan.

Selain itu, sebagaimana telah terjadi selama ini, barang-barang selundupan terus merebak di seluruh nusantara. Barang-barang gelap ini bahkan dijual secara terang-terangan. Ini membuktikan bahwa pemerintah tak punya cukup daya dan keseriusan untuk melindungi produk dalam negeri.

Maka, sekarang ini yang paling realistis untuk menghadapi serbuan barang impor adalah membangun nasionalisme. Dalam arti, masyarakat lebih mengutamakan produk dalam negeri meski harga lebih mahal dan kualitas lebih rendah ketimbang yang impor. Hanya saja, dalam konteks ini, nasionalisme tampaknya sudah menjadi barang langka. (pso)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Pusat Studi Amerika Universitas Indonesia

China akan mengarahkan balasan ke Negara-negara bagian AS yang mendukung Donald Trump. Maka kemungkinan hasil pertanian AS akan bisa beralih ke pasar Indonesia. Mungkin hal ini bisa membuat harga pangan menjadi lebih rendah. Untuk besi baja dan aluminium yang bisa dilakukan hanyalah protective measures atau langkah-langkah proteksi yang bukan proteksi sesungguhnya.

Kebijakan ekonomi internasional AS cenderung mendukung dan melindungi kepentingan perdagangan AS, khususnya industri keuangan AS yang sangat terglobalisasi, agresif, dan kompetitif di dunia. Demi meningkatkan kesempatan bisnis globalnya yang sejalan dengan aspirasi pemerintah AS untuk mengekspor ke seluruh dunia model perekonomian pasar berdasarkan kompetisi bebas.

Namun liberalisasi keuangan yang tidak terkelola dengan baik telah menyebabkan terjadinya krisis keuangan dan dislokasi perekonomian. Jalan keluarnya hanya dengan upaya bersama negara-negara  berkembang yang wajib melakukan reformasi internal, dan bisnis di negara-negara maju harus melakukan tindakan hati-hati dan mempertimbangkan kestabilan pembangunan negara-negara berkembang.

Hambatan utama di dalam negeri adalah belum berhasilnya mereformasi kondisi ekonomi, sosial, budaya kita sendiri. Masih banyaknya kartel di sektor-sektor penting ekonomi politik RI yang menyebabkan kesenjangan yang tinggi dan tidak mendorong lajunya sektor riil.

Apabila memang berkembang  trade barriers baru maka sedari awal RI harus mengembangkan pasar baru bagi industri garmennya. Pasar seperti Afrika sangat menjanjikan, pengembangan produk fashion dan mencoba peragaannya di pasar-pasar potensial harus secara jitu dipikirkan.

Kementerian Perdagangan akhir-akhir ini lebih berfokus pada tersedianya pangan di dalam negeri dan belum tampak mengembangkan pasar-pasar baru di luar negeri seagresif Ibu Mari Pangestu dulu ketika menjabat Menteri Perdagangan.

Apakah Amerika akan berhasil dalam perang dagangnya?
AS seyogyanya mengupayakan agar integrasi global diiringi oleh serangkaian kebijakan domestik yang memungkinkan semua kelas sosial memperoleh bagian dari proses globalisasi, dan dapat secara tegas dilihat oleh para pemilih. Kedua, kerjasama internasional  harus diimbangi dengan pemahaman akan kepentingan nasional. Ketiga, Negara-negara perlu memupuk identitas nasional dan narasi kebangsaannya.

Terpilihnya Trump telah membangkitkan kembali proteksionisme di AS.  Yang paling menonjol kini setelah langkah proteksi terhadap besi baja dan aluminium adalah narasi bahwa Perang Dagang adalah baik dan mudah.

Presiden Trump ingin menerapkan tarif pada barang-barang dari Cina sejumlah 60 miliar dolar AS karena pencurian hak cipta yang kurang lebih berkenaan dengan disain dan gagasan produk. Pemerintah AS mengatakan bahwa ada lebih dari 1.000 produk Cina yang akan ditarget oleh 25  persen tarif. Dia ingin mengurangi defisit perdagangan AS dengan Cina yang dituduh melakukan perdagangan tidak fair.

Sesungguhnya kebijakan Trump agak janggal karena ekspor AS pada 2017 berupa services atau layanan perbankan, travel dan tourisme. Cina sebaliknya tidak mengekspor services atau jasa melainkan barang-barang hasil industrinya.

Kini semakin besar pengaruh para penasehat ekonomi yang pro tarif seperti  Peter Navarro dan Robert Lighthizer (USTR) dan tampaknya hal ini akan berlanjut pada investigasi seksi 301. Namun tarif justru akan meningkatkan harga barang yang dibeli konsumen, perusahaan dan pasar keuangan. Kebijakan Presiden Trump ini akan mengganggu tatanan perdagangan internasional dan stabilitas perekonomian dunia.

Kebijakan America First Policy memang punya kadar popularitas yang tinggi di AS. Pemerintah China sangat menentang kebijakan Presiden Donald Trump dan menyampaikan ancaman bahwa China will fight to the end. Yang akan rugi jika Perang Dagang antara AS dan China terjadi adalah petani-petani jagung AS, pengekspor babi dan pesawat terbang. China tidak menyebut akan mengurangi pembelian kedelai yang meliputi sepertiga dari produksi AS. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Ekonomi Universitas Nasional

Liberalisasi perdagangan telah mendorong dan memajukan ekonomi dunia di negara maju maupun berkembang. Pada pertemuan tingkat menteri ke-4 di Doha, Qatar, pada Nopember 2001 yang dihadiri 142 negara, dihasilkan "Deklarasi Doha" yang berisi penegasan liberalisasi perdagangan. Indonesia telah meratifikasi berdirinya WTO dengan UU Nomor 7 Tahun 1994 tentang penegasan persetujuan pembentukan WTO (Agreement on Establishing the World Trade Organization). Dengan begitu Indonesia merupakan salah satu pendiri WTO. Ratifikasi itu bermakna regulasi WTO disetarakan dengan regulasi nasional yang harus ditaati

Meskipun demikian, liberalisasi perdagangan juga berdampak negatif terutama manfaatnya yang lebih dinikmati oleh negara-negara industri maju. Dominasi peran mereka dalam pengambilan keputusan di WTO telah melahirkan regulasi yang kurang adil. Negara berkembang didesak terus meliberalisasi perdagangannya, sementara negara maju malah melakukan berbagai proteksi, terutama terhadap produk pertanian. Mantan ekonom Bank Dunia/ IMF Yoseph Stiglitz dalam bukunya yang terkenal “Globalisasi dan Kegagalan Lembaga-lembaga Keuangan Internasional” secara detail telah mengkritik liberalisasi perdagangan. Meski terdapat perbedaan tajam antara negara maju dan berkembang, tidak berarti liberalisasi perdagangan tidak bermanfaat.

Hampir tidak ada masalah pada produk industri dalam liberalisasi perdangangan, kecuali produk pertanian. Tapi kini upaya tanpa lelah itu justru dirusak sendiri oleh AS. Langkah proteksionis Trump tentu akan mengakibatkan dampak negatif yang serius, tidak hanya bagi perekonomian China, tetapi juga dunia termasuk Indonesia. Tidak hanya pada arus barang tapi juga pada lalu lintas modal. Genderang perang dagang yang dimulai dari baja asal China dipastikan akan terus meluas ke produk-produk China yang lain, dan produk negara-negara mitra dagang yang mempunyai surplus neraca perdagangan terhadap AS. Pasar besar Indonesia tentu akan menjadi pilihan pertama bagi China dan negara-negara lain untuk mengalihkan ekspornya.

Posisi Indonesia sejak krisis 1998 bisa disebut tengah mengalami proses de-industrialisasi yang diakibatkan oleh ekonomi biaya tinggi. Sejumlah PMA telah bermigrasi ke Vietnam dan negara sekitar yang upah buruh dan biaya birokrasinya lebih murah. Begitu pula Infrastruktur yang lebih menunjang. Kini ekspor Indonesia didominasi oleh ekspor komoditi primer yang harganya fluktuatif dan beberapa tahun terakhir ini melemah. Telah cukup lama tidak terlihat adanya kebijakan industri untuk menumbuhkan industri baru. Para investor lebih memilih menjadi importir daripada bertele-tele membangun industri, menghadapi kerumitan birokrasi, apalagi di daerah.

Rasanya hampir tidak ada kebijakan ad-hoc/parsial untuk menghadapi perang dagang yang dipicu oleh kebijakan Trump ini. Implementasi 16 paket deregulasi masih terbentur hambatan birokrasi dan tingkat korupsi yang menyebabkan high cost economy.

Ini dulu yang harus dibenahi agar industri kita mampu bersaing. Diperlukan komitmen politik yang sangat tinggi. Recruitment politik kita sudah terlanjur mahal yang mendorong suburnya korupsi. Menunggu orang kuat untuk mendobrak ini? Menteri Susi saja sudah mengatakan “I am alone”. (pso)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

FOLLOW US

Bilik Asmara adalah Hak Tahanan yang Harus Dipenuhi             Kedua Kubu Harus Menghormati Proses Hukum             Vandalisme dan Playing Victim sudah Usang             Investasi Dana Haji Untuk Siapa?             Batas Kesopanan Tidak Diatur dengan Jelas             Iklan Shopee BLACKPINK Berpotensi Menentang Norma Kesopanan              Jangan Abai dengan Jalan Rusak Dimusim Hujan             Revisi PP untuk Kemudahan Usaha Sektor Minerba             Tolak Rencana Revisi Ke-6 PP No.23 Tahun 2010              Kembali ke Permurnian Pelaksanaan Undang-Undang