Menggagas Rumusan Cerdas pada IMF/WB Annual Meeting 2018
berita
Ekonomika
Sumber Foto : law-justice.co (gie/watyutink.com) 14 August 2018 15:00
Penulis
Sekali lagi, IMF (International Monetary Fund)/WB (World Bank) Annual Meeting 2018 di Bali sepertinya perlu dikritisi. Perhelatan internasional yang akan digelar pada Oktober 2018 itu menjadi perhatian khalayak karena besarnya anggaran yang disediakan. Perlu lebih kurang Rp1 triliun dana hanya untuk operasional acara, belum lagi anggaran penunjang untuk fasilitas pendukung lain.

Situasi dan kondisi ekonomi dalam negeri agaknya harus jadi perhatian ekstra yang harus diwaspadai. Gejolak ekonomi global--terakhir kejatuhan mata uang Lira Turki--dan semakin melebarnya Current Account Defisit (CAD) Indonesia per Juli sebesar -8028 miliar dolar AS (https://tradingeconomics.com), nilai mata uang rupiah yang tembus Rp16.000 per dolar AS pada (13/7), dan ekspor Indonesia yang tidak kunjung meningkat signifikan, adalah warning yang harus jadi prioritas perhatian.

Oleh sebab itu, forum IMF/WB Annual Meeting yang akan dilaksanakan mestinya dimanfaatkan seoptimal mungkin. Namun, sudah siapkah kita selaku tuan rumah menyiasati apa yang seharusnya menjadi target maksimal Indonesia dari forum akbar itu? Sebab, kalau hanya target biasa sebagai “EO” belaka, bukankah itu adalah sebuah langkah pemborosan percuma?

Dari sekitar 189 negara dan 15 ribu audiens yang hadir, sudah seharusnya Indonesia menyiapkan skema dan skenario apik untuk memasukkan gagasan-gagasan cerdas sebagai bangsa besar, dan menjalin kerjasama internasional—bilateral dan multilateral--dalam menyikapi kondisi perekonomian global terkini.

(Baca juga : IMF-WB Annual Meeting 2018 di Bali dan Pemborosan Anggaran)

Tentunya diharapkan, gagasan-gagasan brilian dari Indonesia barangkali dapat meredam nafsu proteksionis Amerika yang berniat mendominasi kembali perekonomian global lewat serangkaian aksi perang dagang dan ancaman sanksi yang dilancarkan ke sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Peran IMF (International Monetary Fund) dan WB (World Bank) sendiri sebetulnya juga harus banyak dikritisi. Dalam sejarahnya, langkah IMF dan WB dalam memberikan bantuan (baca:pinjaman) bagi negara-negara bermasalah yang membutuhkan stabilisasi moneter dan keuangan dalam negerinya, sering berakibat ketergantungan hutang yang tidak kunjung selesai. Entah karena kesalahan “resep penyembuhan” oleh IMF atau karena penyelewengan internal dari dana pinjaman IMF/WB oleh negara bersangkutan.

Hal itu yang sejak lama dikritisi oleh pegiat ekonomi yang anti pada bentuk-bentuk kooptasi neraca keuangan negara-negara miskin, yang pada akhirnya melahirkan semacam bentuk penjajahan baru dalam bidang ekonomi. Indonesia sendiri pernah secara keras menolak bantuan dari lembaga-lembaga “donor” internasional seperti IMF, WB dan IGGI ketika JP Pronk di demo oleh aktivis anti utang nasional pada 1973.

Agaknya, sambil memanfaatkan forum yang sudah terlanjur akan dilaksanakan di Bali pada Oktober mendatang, Indonesia harus segera menyiapkan rumusan-rumusan cerdas agar dapat dijadikan sebagai salah satu “point of conclutions” yang dijadikan pertimbangan dalam forum bergengsi tersebut.

Apa proposal cerdas yang harus ditawarkan Indonesia dalam memanfaatkan forum IMF/WB Bali 2018?  Kiat dan strategi apa yang harus dimainkan agar delegasi negara-negara peserta IMF/WB forum mau berinvestasi di Indonesia? Potensi bidang apa saja yang dimiliki oleh Indonesia yang harus dikedepankan sebagai promosi di depan negara peserta?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Institute for Development of Economics & Finance (INDEF)

Bagaimanapun IMF tidak bisa dipisahkan dengan Amerika Serikat (AS), karena AS salah satu pemegang saham terbesar. Sayangnya, di dalam keputusan-keputusan lembaga internasional biasanya ditentukan oleh pemegang saham terbesar. Jadi, korporasi di atas kewenangan yang melampaui kewenangan negara. Artinya ketika ‘fatwa’ lembaga ini ditentukan oleh kekuatan pemegang saham di antara negara-negara besar, maka suara itulah yang bisa mengatur negara-negara lain di dunia ini. Itulah yang kita kenal sebagai IMF dan World Bank system.

Tentu di dalam sebuah organisasi internasional penyelenggaraan event yang berskala internasional bagaimanapun ada manfaatnya, minimal ketika banyak nya peserta yang menghadiri IMF/WB annual meeting forum—ada 189 negara yang akan hadir—artinya itu berpotensi menimbulkan aktivitas ekonomi dari belasan ribu peserta. Tetapi masalahnya adalah, kita harus menghitung benefit dari diadakannya event tersebut, berapa yang dikeluarkan dan berapa yang akan di dapat. Sehingga itu yang selalu menjadi pertanyaan publik. Ketika kita sudah bisa menarik kedatangan peserta internasional dan juga perspektif orang tentang Indonesia, yang kita harapkan sebetulnya bukan hanya spendingnya waktu pertemuan 3-4 hari itu. Tapi setelah event itu negara yang hadir mau invest di Indonesia atau tidak?

Nah, kalau hanya sekadar promosi dan menjajakan potensi Indonesia, itu tidak perlu IMF/WB meeting. Karena selama ini toh Indonesia sudah masuk radar investor dunia, bahkan Indonesia pernah berada di urutan ke tiga untuk negara tujuan investasi. Tapi yang gagal kita lakukan adalah bagaimana mereka yang sudah berminat investasi kemudian merealisasikan invetasinya di Indonesia. Itu selalu gagal. Bahkan awal-awalnya pak Jokowi itu sudah promosi dimana-mana, orang datang berduyun-duyun ke Indonesia, bahkan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) sudah memberikan izin/permitt untuk investasi tapi realisasi investasi ternyata hanya seperempat nya saja.

Jadi itu yang harus dikaji ulang, tentang siapa sebenarnya yang harus memfollow up agar pertemuan itu mempunyai implikasi terhadap masuknya FDI ke Indonesia. Juga agar peserta yang hadir diberikan informasi tentang destinasi-destinasi pariwisata lainnya di seluruh Indonesia, jadi bukan hanya Bali saja.

Selain hal-hal di atas, harus dipertanyakan juga, apakah kita hanya menjadi ”EO” event IMF/WB Forum saja, karena yang menjadi persoalan dunia sebetulnya adalah keberadaan IMF dan World Bank bisa membawa missi kepentingan dunia, dan tidak hanya menjadi lembaga yang dikangkangi oleh kepentingan para pemegang saham terbesar tadi. Apakah Indonesia punya tawaran atau punya concept note bagaimana tatanan moneter dunia ke depan, misalnya.

Kita sendiri kalau melihat persiapan dan juga pokja-pokja yang ada kok agak pesimis Indonesia bisa secerdas itu untuk memanfaatkan momentum IMF/WB Forum. Karena mestinya sebagai tuan rumah kita pasti punya keistimewaan untuk pengaturan rundown acara atau mengatur agenda-agenda. Nah, kalau Indonesia bisa menyelipkan agenda-agenda itu maka Indonesia bisa dikenal sebagai negara yang punya pikiran-pikiran brilian, pasti orang akan lebih detail lagi melihat potensi-potensi Indonesia. (pso)

 

 

  

 

 

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Departemen Ilmu Ekonomi FEB Unpad, Peneliti Center for Economics and Development Studies

Forum IMF/WB annual meeting di Bali Oktober 2018 rasanya tidaklah upaya untuk menambah utang baru Indonesia karena forum itu sebenarnya sangat strategis buat Indonesia. Forum IMF/WB itu sendiri sebenarnya dua kali diadakan, yang pertama dulu di markas IMF. kemudian tahun berikutnya di negara-negara anggota IMF yang sekian ratus negara. Artinya kalau kita tidak memanfaatkan momentum ini nanti kita akan kebagian jadi tuan rumah pada ratusan tahun lagi.

Jadi yang pertama, itu adalah event yang langka. Perlu waktu yang lebih lama dari Piala Dunia jika kita ingin jadi tuan rumah lagi. Karena kelangkaan itu maka forum itu menjadi momen yang penting, karena forum itu dihadiri oleh para menteri keuangan dari seluruh dunia, para gubernur bank sentral dan otoritas pengawas perbankan lain di dunia. Sehingga itu memang event yang sangat strategis guna melakukan pembicaraan bilateral ataupun multilateral kepada negara-negara yang berkepentingan dengan kita, ataupun kita berkepentingan dengan mereka.

Kalau target kesepakatan dari forum yang sangat berharga itu mungkin adalah ranah kebijakan dari IMF yang tentunya tidak bisa kita intervensi. Mungkin kita bisa meningkatkan kepercayaan global terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Kemudian sebagai sarana promosi berbagai sektor ekonomi baik sektor pariwisata lalu investasi dan kemajuan infrastruktur, sehingga dunia akan melihat kita. Sehingga ini secara tidak langsung juga akan menggambarkan bahwa fundamental ekonomi kita masih baik. Kalau dari sisi kebijakan mungkin masuknya ke ranah-ranah strategis.

Dalam forum itu juga kita bisa memanfaatkan arrangement pertemuan bilateral dan multilateral antar negara. Seperti misalnya bisa melobi kebijakan Amerika Serikat agar tidak terlalu proteksionis. Karena proteksionisme yang Trump jalankan itu sebenarnya banyak dimotivasi oleh unsur politis. Hal itu harus lebih banyak dibicarakan dalam lingkup kepala negara dan gubernur bank sentral.

Kalau kita bicara cost dari pelaksanaan IMF/WB Bali Forum itu memang sangat besar. Tapi Rp1 triliun itu juga tidak hanya dari pemerintah, ada juga share dari Bank Indonesia. Itu memang satu angka yang cukup fantastis untuk menyelenggarakan satu event. Tapi kalau kita bicara benefit, maka benefitnya tidak bisa secara langsung diukur secara moneter atau satuan rupiah. Kalau ukuran benefit untuk sektor pariwisata memang bisa diukur, misalnya sektor pariwisata akan terdongkrak berapa persen. Lalu dari sisi investasi akan naik berapa persen. Itu mungkin bisa. Tapi dari satu sisi dalam jangka panjang pertemuan IMF/WB forum tersebut saya rasa ada beberapa kebijakan strategis yang bisa dimanfaatkan. Selain menunjukkan kapasitas ekonomi kita kepada dunia internasional, juga ada kebijakan-kebijakan strategis yang bisa kita manfaatkan, misalnya kebijakan perang dagang dan sebagainya yang mungkin bisa dilakukan penjajagan untuk meredam itu, dan upaya mengantisipasi lebih dalam lagi gejolak ekonomi global.

Sekarang ini saya melihat kondisi ekonomi global lebih disebabkan oleh power Amerika Serikat. Contohnya apa yang dialami oleh Turki juga karena terdampak oleh kebijakan politik AS.

Jadi, dalam jangka panjang pasti ada benefit saat ini tidak bisa diukur dalam satuan moneter. Saya harap forum IMF/WB itu selain menjadi sarana promosi kemudian bisa menjadi sarana menunjukkan kapasitas ekonomi Indonesia, juga kita harapkan forum itu bisa menjadi ajang penyatuan visi global. Selain itu bisa sebagai media dalam rangka menstabilkan kondisi ekonomi global. Jangan malah satu kekuatan besar negara tertentu bisa berdampak pada instabilitas keuangan negara lain. Artinya negara-negara di dunia harus mulai proaktif menyuarakan kepada AS agar tidak terlalu mengambil kebijakan yang proteksionis kepada negara tertentu seperti kepada China dan Turki.(pso)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Pada (26/4/2018) PDBI telah menyelenggarakan Seminar bertema "Transformasi Arsitektur Finansial Global" tentang penyelenggaraan sidang Bank Dunia/IMF di Indonesia Oktober 2018. PDBI merombak wacana diskusi dan polemik tentang acara itu yang lebih bersifat “tetek bengek” suatu curhat urusan EO (event organizer). Padahal yang jauh lebih substansial adalah apa makna sidang itu dan kebijakan apa yang akan mempengaruhi nasib Indonesia dalam Arsitektur Finansial Global baru abad 21. Ibarat kita sibuk membicarakan Asian Games, tanpa kesiapan bisa menjadi juara 5 besar atau terancam tidak masuk 10 besar. Jadi yang akan ditinjau oleh PDBI adalah masalah substantif dan esensial.

Kebetulan sidang Bali ini akan membicarakan dan menuntaskan perombangan arsitektur finansial global yang strukturnya masih berdasarkan proporsi pembagian saham atas dasar realitas tahun 1945 ketika yang mendominasi hanya Amerika Serikat dan Eropa . Sekarang sudah hampir 75 tahun situasi sudah berubah maka pemegang saham harus ditata ulang. Ada yang  turun porsi ada yang naik, yang turun harus rela dan yang naik harus siap setor dengan kekuatan ekonomi yang memang harus dimiliki dalam mengklaim porsi pemegang saham sesuai kekuatan ekonominya.

Dalam kaitan inilah Indonesia yang sekarang masih di peringkat 21 berpeluang naik masuk peringkat 10 besar tentu saja dengan menyetor juga modal setor proporsional dengan porsinya. Peluang ini terbuka dalam sidang Bali yang akan melakukan Review ke 15 menuntaskan Review 4 yang sudah berlaku sejak 2010 dan berakhir 2018 ini. Jadi konsentrasi kita seharusnya membekali delegasi RI untuk siap bila arsitektur finansial global 1945 dirombak maka RI harus memperoleh tempat terhormat di jajaran 10 besar. Tapi semua itu tentu tergantung kesatupaduan elite kita yang sayang sekali malah berdebat soal tetek bengek urusan EO. Jadi debat ini harus dirombak total menjadi debat tentang substansi masalah, bukan EO. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Pertemuan tahunan IMF dan WB sudah berlangsung sejak 1947 dan mulai tahun 2000 digunakan sistem penyelenggaraan pertemuan dua kali di Washington DC lalu diikuti pertemuan yang di salah satu negara anggota IMF/WB. Indonesia adalah negara ke-6 yang menjadi tuan rumah pertemuan tahunan IMF dan WB setelah UAE, Singapura, Turki, Jepang dan Peru. Masih belum begitu jelas manfaat yang didapat negara-negara tuan rumah terdahulu dari pertemuan tahunan IMF dan WB. Hal ini menjadi PR bagi Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan untuk memaksimalkan manfaat pertemuan yang menelan biaya tidak sedikit. Bagaimana hal itu dapat dilakukan?

Pertemuan tahunan IMF dan WB sudah jelas merupakan agenda milik kedua lembaga keuangan dunia sehingga peran tuan rumah utamanya menyediakan tempat dengan segala fasilitasnya agar acara pertemuan dapat lancar sesuai rencana yang disusun utamanya oleh IMF dan WB. Mencermati hiruk pikuk pertemuan yang akan dihadiri 189 negara dan sekitar 15 ribu peserta maka setidaknya dari perspektif jangka pendek akan ada keuntungan bagi ekonomi lokal di Bali khususnya sektor pariwisata sebagaimana perhelatan-perhelatan kelas dunia lainnya. Kemudian, jika pertemuan berjalan sukses maka citra Bali, Indonesia menjadi semakin populer sebagai destinasi wisata dunia. Namun kiranya manfaat pertemuan tahunan IMF dan WB tidak sebatas manfaat ekonomi di sektor pariwisata dan sektor terkait lainnya. Kehadiran delegasi dari berbagai negara dapat menjadi manfaat bagi pemerintah membahas dan syukur-syukur dapat menyelesaikan berbagai agenda ekonomi yang tengah dihadapi saat ini baik yang bersifat bilateral maupun regional, misalnya penjajakan dan peningkatan Bilateral local Swap Currency Agreement dengan negara-negara mitra dagang Indonesia di tengah maraknya perang dagang dewasa ini atau  pembahasan produk-produk minat mitra dagang yang masih terkendala hambatan baik tarif ataupun non tarif atau penawaran proyek-proyek investasi infrastruktur Indonesia yang menarik bagi negara-negara tertentu sebagai mitra strategis. 

Sebaiknya Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk dapat ambil bagian dalam acara ini, antara lain Kemenristekdikti yang dapat mengundang akademis dari berbagai universitas untuk menyiapkan berbagai forum kecil yang melibatkan para delegasi pertemuan untuk membahas berbagai topik menarik dan syukur-syukur memberi solusi atas masalah sosial ekonomi saat ini di dunia. Kementerian perindustrian, perdagangan dan BKPM dapat juga mengundang pelaku usaha Indonesia untuk berdialog dengan para delegasi pertemuan dalam forum-forum yang sudah dirancang secara khusus membahas topik minat tertentu. Menjadi peran utama Kemenkominfo untuk memfasilitasi semua kegiatan tersebut berbasis teknologi secara efektif dan efisien. 

Jangka panjang, Indonesia dapat menorehkan cetak biru untuk mata acara pertemuan tahunan IMF dan WB selanjutnya di negara-negara anggota dengan mengusulkan adanya sesi resmi Local Wisdom Learning and Sharing yang melibatkan akademisi, budayawan, tokoh masyarakat lokal yang dapat berkontribusi terhadap tantangan ekonomi dunia yang semakin kompleks saat ini dan waktu mendatang.  Hal ini dapat dimasukkan juga dalam Komunike IMF dan WB yang biasa disampaikan pada akhir pertemuan tahunan sebagai kesimpulan dan sekaligus pesan bagi warga dunia mengenai tantangan maupun harapan perekonomian dunia sampai pertemuan tahunan IMF dan WB setahun mendatang. 

Pertemuan tahunan IMF dan WB sudah di ambang pintu dan tidak ada guna lagi mencela atau berusaha menghambat. Ini sudah menjadi tugas Indonesia untuk mensukseskannya dan walau biaya demikian besar namun manfaat harus diambil secara maksimal. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Ekonomi Universitas Nasional

Bank Dunia, IMF dan WTO sering disebut sebagai trio  motor globalisasi. Proses globalisasi yang akhirnya melahirkan liberalisasi perdagangan internasional berawal dari berdirinya sejumlah lembaga internasional mulai dari berdirinya Bank of International Settlement (BIS) pada tahun 1930 yang kemudian diikuti oleh berdirinya International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (Bank Dunia) pada tahun 1994. Sedangkan World Trade Organization (WTO) merupakan organisasi tersendiri (bukan afiliasi Bank Dunia). WTO bermula dari kesepakatan General Agreement on Tariff Trade (GATT) pada tahun 1948 yang kemudian menjadi lembaga formal dengan nama WTO pada tahun 1995. Meskipun WTO merupakan lembaga yang independen tapi dalam kiprahnya tidak terlepas dari dukungan utama Bank Dunia/IMF.

Pada prinsipnya IMF bertugas untuk mengatur dan mengawasi perdagangan internasional. Bantuan keuangan yang diberikan IMF hanya diperuntukkan bagi menstabilkan neraca pembayaran utamanya menutup difisit transaksi berjalan dari negara-negara anggota. IMF tidak memberikan bantuan untuk menutup defisit APBN/Kebijakan Fiskal. Tapi pengalaman Indonesia 1998  bantuan (campur tangan) IMF melebar ke sektor non-fiskal. Dalam memberikan bantuan kepada negara berkembang, baik Bank Dunia maupun IMF mendasarkan kebijakannya pada apa yang biasanya disebut sebagai Washington Consensus, yang terdiri dari 3 pilar yaitu pengetatan fiskal utamanya dengan menghapus subsidi-subsidi, liberalisasi pasar domestik dan liberalisasi sektor keuangan serta privatisasi BUMN. Ada beberapa negara yang terselamatkan dari krisis moneter 1998 berkat bantuan IMF seperti Thailand dan juga Korea Selatan, tapi tidak sedikit negara yang justru dengan bantuan IMF menjadi lebih terpuruk seperti yang dialami Indonesia pada tahun 1998. Kegagalan Bank Dunia/IMF sangat jelas terlihat di negara-negara Amerika Latin. Washington Consensus sering disindir sebagai resep generik yang bisa diterapkan dalam mengatasi berbagai krisis di berbagai negara.

Pemenang Hadiah Nobel Ekonomi Tahun 2002, Joseph E. Stiglitz mengatakan bahwa ketiga butir kebijakan itu telah terbukti sangat merugikan negara berkembang dan hanya menguntungkan negara maju. Negara-negara maju melalui Bank Dunia, IMF dan WTO menekan negara-negara berkembang untuk membuka lebar-lebar pasar domestiknya, tetapi negara-negara maju justru menerapkan proteksi terutama terhadap produk pertanian mereka. Privatisasi BUMN dimanfaatkan oleh perusahan Trans Nasional (MNC) untuk menguasai usaha-usaha strategis seperti telekomunikasi, perminyakkan dan pertambangan pada umumnya sampai sektor perbankan (Stiglitz, Globalisasi dan Kegagalan Lembaga-lembaga Keuangan Internasional, 2003).

Belakangan Washington Consensus juga diasosiasikan sebagai kebijakan Neo-Liberal (Neolib). Bank Dunia/IMF sampai  sekarang masih berpegang teguh pada rumus Washington Consensus yang juga dianut oleh sebagian besar negara-negara maju. Kebijakan pemerintah Indonesia dengan nawacitanya yang seharusnya lebih pada ekonomi kerakyatan dalam implementasinya banyak berbau “Neolib” yang disimbolkan pada diri Menteri Keuangan Sri Mulyani.

IMF/World Bank Annual Meeting 2018 di Bali sebenarnya waktunya sangat tepat untuk mengatasi kemelut perdagangan internasional yang sedang terjadi saat ini persisnya perang dagang antara Amerika Serikat dengan China. Forum ini harus bisa menekan AS agar mematuhi prinsip-prinsip perdagangan internasional yang diatut oleh WTO. Apalagi AS bersama sekutunya yaitu negara-negara maju merupakan peletak pondasi  regulasi WTO dan juga pendukung utama IMF/Bank Dunia. Indonesia bersama negara-negara kelompok G33 sebenarnya bisa berkontribusi untuk ikut memadamkan perang dagang yang mulai meluas ini atau setidaknya melunakan sikap AS. Apalagi Indonesia merupakan ketua dari kelompok G33 yang dideklarasikan di Cancun (Mexico) pada 9 September 2003 yang beranggotakan 46 negara berkembang. Kalau sekedar melunakan AS untuk tidak memberikan sanksi perdagangan kepada Indonesia rasanya terlalu kecil. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia di Bali pada Oktober mendatang adalah panggung untuk memamerkan mujarabnya resep kedua raksasa ini bagi perekonomian nasabahnya. Indonesia akan dijadikan contoh sebagai salah satu bukti kemujaraban itu. .

Indonesia sendiri bisa memanfaatkan panggung tersebut untuk memamerkan kepiawaiaannya dalam pembangunan. Bila berhasil, Indonesia akan memperoleh kepercayaan lebih besar dari para kreditor dan investor mancanegara. Popularitas Jokowi pun bakal melambung.

Nama Indonesia bakal makin harum bila di Bali nanti Bank Dunia dan IMF kembali memuji Indonesia. Dalam kunjungannya ke Indonesia pada Februari lalu, Direktur pelaksana IMF Christine Lagarde memuji pemerintah karena telah mengambil langkah-langkah tepat untuk memperkuat perekonomian nasional. Pujian yang sama juga diberikan presiden Bank Dunia Kim Yong Kim ketika berkunjung ke Indonesia. Indonesia--katanya--salah satu tempat terbaik untuk investasi.

Sayangnya, setelah pujian-pujian berkelas dunia itu, rupiah makin loyo. Presiden pun turun tangan dengan memerintahkan semua BUMN mengurangi impor karena cadangan devisa merosot sangat cepat. Biang keladinya adalah defisit neraca perdagangan yamg kian tak terkendali.

Perdebatan terbuka antar menteri pun tak terelakkan. Kali ini antara Menkeu Sri Mulyani versus Menko Maritim Luhut Panjaitan. Diawali dengan pernyatan Sri Mulyani bahwa proyek infrastruktur yang tidak urgen dan kandungan impornya tinggi bisa dipertimbangkan kembali dan dijadwal ulang. Lalu ditimpali oleh luhut dengan menyatakan tak perlu ada penundaan pembangunan infrastruktur.

Catatan BKPM tak kalah merunyamkan. Realisasi penanaman modal asing kuartal kedua tahun ini merosot 12,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ini adalah kemerosotan pertama sejak 2013. Pada kuartal kedua tahun lalu realisasi penanaman modal asing tercatat 109,9 triliun rupiah, tahun ini menjadi 95,7 triliun rupiah.

Nah, bila situasi terus memburuk, apalagi bila disertai PHK massal, perhelatan besar IMF-bank Dunia di Bali bisa menjadi panggung besar untuk mempertontonkan betapa palsunya kedua lembaga keuangan tersebut, dan buruknya pengelolaan perekonomian Indonesia. (pso)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Hubungan Internasional President University/ Direktur Eksekutif Berdikari Center

Saat ini, seharusnya, ada beberapa isu yang harus menjadi perhatian IMF/WB. Isu-isu tersebut mencakup: ketimpangan sosial-ekonomi, kerjasama ekonomi internasional yang masih timpang, kerusakan lingkungan hidup, dan migrasi karena perang/konflik.

Penghapusan kemiskinan, juga salah satu tujuan SDGs, tentu saja tetap harus menjadi perhatian utama. 

Tetapi, IMF/WB tidak boleh lagi bertumpu hanya pada satu kebijakan tunggal dan universal untuk penghapusan kemiskinan ini. IMF/WB harus menjadi fasilitator bagi kebijakan-kebijakan nasional negara-negara yang unik dan kontekstual. Ketimbang mendikte, IMF/WB lebih baik menguatkan kebijakan-kebijakan nasional yang sudah relevan.

Terkait dengan misi utama menghapuskan kemiskinan, IMF/WB harus mengambil peran aktif mendorong negara-negara untuk memberantas korupsi. Harus diakui, korupsi adalah pembajak dan pengganggu utama pembangunan negara-negara berkembang sejak lama, setidaknya sejak 1970-an dan masih berlangsung sampai sekarang.

Negara-negara yang berhasil dalam pembangun ekonomi dan berkelanjutan adalah negara-negara yang telah keluar dari belitan korupsi di birokrasi, dan memiliki tata kelola ekonomi yang baik bertumpu pada pemerintahan yang bersih. 

Pemerintahan yang bersih dulu di tahun 1990an diangankan akan hadir dengan sendirinya setelah negara-negara menjadi damokratis dan menerapkan ekonomi terbuka. Dalam beberapa kasus, termasuk di Indonesia, korupsi ternyata justru tumbuh subur dalam dan berjalan dengan sistem demokrasi. 

Menjadi tantangan kontemporer bagi IMF/WB untuk menguatkan kembali penanganan dan perang melawan korupsi di tingkat global. IMF/WB harus menguatkan kembali kebijakan pencegahan korupsi lintas negara sebagai sumbangan bagi pengurangan korupsi politik yang menjadi masalah di negara-negara demokrasi baru.

Tantangan terbesar IMF/WB adalah masih sama, yakni  mencegah terjadinya krisis ekonomi. Kalau tidak dapat  mencegah, karena krisis ekonomi adalah bagian dari kapitalisme global, maka menjaga agar krisis ekonomi tidak merusak pembangunan ekonomi negara-negara. 

Dalam konteks pencegahan krisis ekonomi global ini kisah keberhasilan IMF/WB masih bisa dihitung dengan jari. Oleh karenanya, IMF/WB harus menempatkan soal ini dalam pertemuan Bali mendatang. Juga, beberapa pekerjaan rumah terkait: soal pengenaan Tobin tax, soal pengaturan perdagangan valas, dan transparansi pajak global, dan soal transparansi perbankan global. Dua yang terakhir untuk mencegah penggelap pajak dan pencucian uang.

Sementara pertemuan IMF/WB di Bali berjalan, biarlah berjalan. Pekerjaan rumah dan kepentingan kerjasama global untuk ekonomi Indonesia tidak bertumpu sepenuhnya di sana. Tumpuan terbesar kerjasama ekonomi Indonesia sesungguhnya ada di negara-negara terdekat kita, di ASEAN dan di ASEAN plus tiga mitra terdekat: Korsel, Cina, dan Jepang. Tantangan Indonesia adalah membuat inisiatif kerjasama ekonomi yang komprehensif yang menyatukan negara-negara ini, dan memperjuangkan agar semuanya nyaman untuk berkembang dan makmur bersama. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar