Menelisik Program Kampanye Bidang Ekonomi Capres-Cawapres
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 29 September 2018 15:00
Penulis
Pemilihan Presiden 2019 telah memasuki masa kampanye sejak 23 September 2018 lalu. Masing-masing pasangan capres-cawapres telah aktif melakukan kampanye turun ke lapangan bertemu calon pemilih. Dari pengamatan, belum terdapat  sesi dialog pendalaman materi kampanye dari masing-masing kubu yang sementara ini hanya melakukan audiensi ke berbagai tempat. 

Menarik mencermati, apa saja paparan program kampanye dari pasangan Prabowo- Sandi dan pasangan Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’aruf Amin yang akan dipaparkan ke khalayak pemilih. Bagi pasangan Jokowi-KH Ma’aruf Amin kampanye kali ini tentu punya nilai tambah tersendiri. Terutama Bagi presiden Jokowi yang memimpin negara selama 4 tahun terakhir. Tentunya dengan berbagai catatan keberhasilan dan kekurangan yang pastinya akan dipertanggungjawabkan.  

Khusus program aksi bidang perekonomian, kedua pasangan capres-cawapres telah mengajukan visi-misi dan program aksi yang akan ditawarkan ke pemilih. Hal ekonomi menjadi krusial terkait pengaruh global terhadap ekonomi nasional. Bagi pasangan Jokowi-KH Ma’aruf Amin, visi yang ditawarkan terbaca tidak jauh dari program kampanye pada 2014 yang ingin mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Visi yang sesuai dengan 9 program aksi Nawacita yang diangkat dari konsep “Trisakti” Soekarno. Program aksi ekonomi diturunkan melalui Misi pasangan pada butir ke (2) dan (3) yang ingin mewujudkan stuktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, serta pembangunan yang merata dan berkeadilan.

Pertanyaannya, setelah 4 tahun memimpin apakah visi misi dan 9 program aksi pasangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin akan bisa menjawab berbagai pertanyaan yang akan timbul terkait kinerja perekomian nasional pada beberapa tahun terakhir? Akankah persoalan perekonomian nasional menjadi batu sandungan paling serius bagi pasangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin?

Lalu bagaimana dengan pasangan Prabowo-Sandi? Apa saja program aksi bidang perekomian yang ditawarkan? 

Visi pasangan Prabowo-Sandi menyebutkan niat “Terwujudnya bangsa dan negara Indonesia yang adil, makmur, bermartabat, relijius, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian nasional yang kuat di bidang budaya serta menjamin kehidupan yang rukun antarwarga negara tanpa memandang suku, agama, ras, latar belakang etnis dan sosial berdasarkan Pancasila dan UUD Negara republik Indonesia Tahun 1945”. 

Sementara Misi bidang ekonomi yang diajukan “Membangun perekonomian nasional yang adil, berkualitas, dan berwawasan lingkungan dengan mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia melalui jalan politik ekonomi sesuai pasal 33 dan 34 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945”.

Visi dan Misi pasangan Prabowo-Sandi terkesan menyiratkan pada pandangan nasionalisme ekonomi dan keberpihakan membangun ekonomi kerakyatan, serta pemerataan kemakmuran. Pada 36 butir program aksi bidang ekonomi, kental menyebutkan akan melakukan industrialisasi pertanian di pedesaan dengan tujuan terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang tersebar antar kota-desa, pedalaman-pesisir, dan Jawa-luar Jawa (butir 4). Demikian pula pada butir (6) revitaliasi pertanian, butir (7) revitalisasi pasar tradisional dan UMKM, dan butir (12) tentang pendirian bank tani dan nelayan. 

Dengan demikian, apakah berarti visi misi ekonomi pasangan petahana Jokowi-KH Ma’ruf Amin kurang berpihak pada ekonomi kerakyatan, pemerataan dan pembangunan ekonomi pedesaan? Bagaimana dengan program Dana Desa? 

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Sosiolog Institute Pertanian Bogor (IPB)

Hal yang pertama saya hanya mengusulkan, rumusan misi Capres Pak Jokowi-Ma'ruf seyogyanya diperbaiki. Demikian juga rumusan misi Pak Prabowo-Sandi. Mumpung KPU memberi waktu untuk  perbaikan visi-misi bagi para capres/cawapres. 

Rumusan misi Capres Pak Prabowo-Sandi secara tatabahasa sudah benar (meski kesannya terlalu abstrak-filosofis). Rumusan misi pak Jokowi-Ma'ruf secara tata-bahasa agak "post-modern", sehingga kurang mengikuti rules. Keunggulannya: singkat-padat. Tetapi, kedua Timses perlu memperbaiki rumusan misi-nya.

Saya ingin bahas satu-per-satu. Bagi pasangan Pak Jokowi-Ma'ruf :

Saya concerned dengan penalaran dari perspektif ilmu bahasa (tata-bahasa) pada misi pasangan Capres Pak  Jokowi-Ma'ruf. Dalam hal tata-bahasa, biasanya rumusan misi itu lazimnya diawali dengan sebuah kata kerja. Melihat rumusan misi nomor 1 - nomor 9, maka secara cepat, rumusannya mestinya sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas (sumberdaya) manusia Indonesia. Dan seterusnya...

9. Mensinergikan (kinerja) pemerintah daerah dalam kerangka (menjaga keutuhan) negara kesatuan.

Pada misi ke-4, sekalipun sudah diawali dengan kata kerja, tetapi rumusannya tetap kurang tepat, "mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan", menurut saya agak kurang mengena secara logika umum. Dalam konteks misi ke-4 itu, frasa lingkungan hidup sebaiknya dipandang sebagai kata keadaan. Dalam hal itu, saran saya untuk misi ke-4 menjadi sebagai berikut:

A. "Meningkatkan (kualitas dan mencapai derajat) lingkungan hidup yang berkelanjutan (di Indonesia dan dunia)"

Namun, bila lingkungan hidup dimaknai sebagai kata benda, maka rumusannya seyogyanya menjadi sebagai berikut:

B. "Menciptakan/mewujudkan/membangun lingkungan hidup yang berkelanjutan (di Indonesia dan di dunia).  

Tetapi bila kata kerja mencapai (to achieve) yang ingin dipertahankan, maka rumusannya sebaiknya sebagai berikut:

C. "Mencapai derajat tatakelola atau tata-pemerintahan lingkungan hidup yang berkelanjutan". 

Tetapi misi poin C ini terlalu mikro scope-nya bagi misi seorang presiden. Saran saya, kita pilih poin A atau poin B dan tidak memilih poin C.

Pilihan kata kerja itu penting. Tergantung apa yang hendak dicapai dengan kata kerja tersebut terutama kaitannya dengan benda yang hendak dijelaskannya. Dalam hal ini, bahasa itu terkait ihwal rasa dan logika. 

Saran saya, sebaiknya kita tidak terlalu cepat memutuskan untuk menempatkan sebuah kata kerja. Resapi lebih dahulu apa maknanya dalam memilih kata kerja. Dalam Bahasa Inggris, untuk mengekspresikan mendapatkan, orang Inggris tak bisa semena-mena ada banyak verb yang artinya mendapatkan tetapi maknanya tidak sama: to obtain, to get, to have, to receive, to gain, to acquire. Dalam Bahasa Indonesia pun sejatinya sama.

Singkat kata, secara keseluruhan, tak lazim membuat rumusan misi dengan diawali oleh sebuah kata benda. Misi harus diawali oleh kata kerja.

Misi itu apa? Misi itu tugas untuk dilaksanakan. Secara keseharian, contoh misi bisa kita dapatkan saat bertanya kepada seseorang. Misalnya: apa misi-mu menikahi gadis itu? Jawabannya: aku ingin: (1) membahagiakan gadis itu; (2) menghasilkan keturunan yang tampan dan cantik; (3) membangun rumahtangga yang bahagia.

Jadi, sekali lagi. Rumusan misi itu selalu diawali dengan verb atau kata kerja. Namun, pilihan kata kerja apa yang tepat juga perlu pemikiran yang keras. Jangan asal menempatkan kata kerja.

Catatan saya untuk Capres Pak Prabowo-Sandi adalah sebagai berikut. 

Sedikit saja catatan saya, yakni pada sisi operasionalisasi gagasannya. Menurut saya, misi yang disusun Pak Prabowo-Sandi berada pada tingkat abstraksi yang tinggi. Rumusan misinya sulit dipahami awam. Terutama, pemahaman tentang bagaimana cara mengoperasionalisasikannya. 

Saran saya sederhanakanlah misi tersebut ke tataran yang lebih operasional, membumi dan sederhana. Terlalu abstrak-filosofis itu bagus (buat kalangan well-educated people) tetapi kurang menarik bagi warga kebanyakan. Rumusan misi pak Prabowo-Sandi, menurut saya terlalu melankolis-melangit. Karenanya, perlu dibumikan agar lebih operasional dan implementable.

Hal kedua yang ingin saya komentari adalah- soal ekonomi. 

Kedua pasangan capres dan cawapres belum spesifik benar dengan misi ekonominya.!

Paslon no 1 Jokowi-Maruf pada misi kedua menyinggung ihwal ekonomi yg produktif, mandiri dan berdaya saing

Paslon no 2 Prabowo-Sandi pada misi pertama mengatakan bahwa mereka berdua ingin membangun ekonomi dengan kata kunci makmur, berkualitas, wawasan lingkungan.

Tidak ada yang salah dengan rumusan misi ekonomi baik pada paslon no 1 dan paslon 2.

Namun demikian, apa yang banyak dipertanyakan oleh teman-teman dan kalangan awam adalah tentang bagaimana mengoperasionalisasikannya? Terutama bila masuk ke wilayah sektoral yang memiliki karakteristik obyek yang berbeda-beda.

Misal: soal pembangunan ekonomi (kedaulatan) pangan itu sejatinya seperti apa ke depan menurut paslon no 1 maupun paslon no 2?

Kemudian soal pembangunan ekonomi (sumberdaya alam: hutan, air,  tambang, dan seterusnya) itu sejatinya seperti apa ke depan menurut paslon no 1 maupun paslon no 2?

Ada catatan saya yang lain tentang misi kedua paslon, baik pak Jokowi-Ma'ruf maupun pak Prabowo-Sandi keduanya tidak menyinggung sama sekali pembangunan desa. Desa adalah basis penting kehidupan rakyat Indonesia. Wilayah NKRI terbagi habis ke dalam 75.000an wilayah desa se Indonesia. Bagaimana sejatinya visi kedua paslon untuk hal ini.

Juga pembangunan perairan/laut, kawasan perbatasan dan terluar belum dinyatakan secara spesifik.

Perhatian lain adalah pembangunan sains dan teknologi serta pendidikan sejak dasar, menengah hingga tinggi belum tampak eksplisit dalam misi kedua paslon. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Program-program Jokowi beberapa sudah menyentuh pada masyarakat menengah ke bawah, dan terobosan yang paling kentara adalah program dana desa. Walaupun ada kekurangan di sana sini dalam implementasinya, konsep program dana desa sangat bagus untuk mengatasi kemiskinan yang banyak terpusat di pedesaan dan mengatasi kesenjangan desa kota serta mengerem laju urbanisasi. Hanya saja pelaksanaan program ini perlu terus diperbaiki untuk meningkatkan efektivitasnya dalam menciptakan pusat-pusat ekonomi baru di pedesaan.

Hal lain dari program pemerataan dan pengentasan kemiskinan dari petahana (Jokowi) terutama dalam setahun terakhir adalah peningkatan social spending seperti bantuan sosial dan subsidi. Sayangnya ini baru dilakukan di periode terakhir jabatan, tidak terprogram sejak awal.

Kelemahan pengentasan kemiskinan dengan cara ini bersifat temporer (tidak permanen) karena menciptakan ketergantungan orang miskin terhadap bantuan finansial dari pemerintah. Sementara yang bersifat lebih permanen, yakni ekonomi masyarakat kecil belum banyak diberdayakan, khususnya penciptaan lapangan kerja yang berkualitas bagi golongan menengah bawah. Lapangan kerja yang tercipta dalam 4 tahun terakhir masih di sektor informal, di sektor formal stagnan bahkan cenderung berkurang. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
 Pengamat Kebijakan Publik/ Anggaran

Kedua visi misi capres dan cawapres sebenarnya hampir sama. Bicara soal perekonomian yang mandiri dan berdikari, bicara mengenai ekonomi kerakyatan, bicara soal adil dan makmur. Hanya mungkin nantinya akan berbeda caranya secara operasionalisasi menterjemahkan visi misi sesuai dengan Pancasila dan konstitusi.

Secara spesifik pada visi-misi Jokowi-Ma'ruf Amin, dimana akan melanjutkan kebijakan pembangunan yang sudah ada seperti yang tersirat dalam pasal 33 UUD 1945 tentang demokrasi ekonomi. Contohnya pilar ekonomi indonesia yaitu BUMN mulai diarahkan menjadi roda pembangunan Indonesia. Bicara mengenai dana desa, konsepnya diarahkan pada desa membangun yang mengajak desa untuk membangun desanya lebih mandiri dan berdikari, yaitu mengalokasikan anggarannya ke dalam pembangunan desa, pemberdayaan desa, infrastruktur dan meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan BUMDes.

Menurut saya, dalam 4 tahun memimpin Jokowi lebih banyak memiliki pengalaman dan akan lebih mudah menterjemahkan 9 program aksinya nanti dalam periode berikutnya untuk mengatasi persoalan kinerja perekonomian nasional.

Program yang ditawarkan oleh Prabowo-Sandi, sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi saat ini dalam menciptakan industrialisasi di sektor pertanian. Contoh konkretnya adalah dari dasar dulu memberikan sertifikasi tanah, modernisasi peralatan tani yang dimulai 2-3 tahun, penguatan sektor pengolahan pertanian dan perkebunan, serta sudah memulai memperkuat ekspor contohnya di peternakan. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Ahli ekonomi energi dan perencanaan fiskal-keuangan negara.

Menurut pandangan saya  visi dan misi kampanye khususnya bidang ekonomi dari kedua pasangan calon capres dan cawapres relatif sama.

Keduanya sama-sama menjual penguatan ekonomi dalam negeri/berdikari. Hal ini saya kira sudah tidak mengagetkan karena sejalan dengan paltform partai masing-masing.

PDIP dan Gerindra saya kira memiliki platform yang tidak jauh berbeda.

Lazimnya visi misi Pasangan calon Presiden-Wakil Presiden sebelumnya, apa yang tertuang masih sangat makro.

Belum ada target-target yang cukup jelas dari apa yang akan dicapai. Misalnya dalam bidang energi mau berbuat apa saja dan kapan dicapai dari kedua calon juga masih belum jelas.

Dalam bidang ekonomi yang lain juga sifatnya masih sebatas tema. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Ekonomi tidak sekedar terwujud dalam pernyataan dan tulisan semata namun harus diwujudkan dalam keputusan yang diikuti oleh tindakan di dunia nyata sehingga menyentuh langsung pada kehidupan masyarakat. Inspirasi berada di depan untuk menuntun tindakan dan motivasi merupakan latar belakangnya. Platform ekonomi yang diwujudkan dalam pernyataan dokumen tertulis oleh para kontestan pilpres 2019 beserta tim sukses masing-masing merupakan inspirasi untuk menuntun perjalanan tindakan kepresidenan masa 2019-2024. Sembilan program Nawacita II menjadi platform program ekonomi pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sedangkan 36 butir program aksi bidang ekonomi dituangkan dalam salah satu misi dari 5 misi yang menjadi usungan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. 

Berbicara ekonomi yang menyentuh langsung pada kehidupan masyarakat maka akan merujuk pada istilah ekonomi kerakyatan dengan berbagai pengertian yang berkembang sampai saat ini. Singkat cerita bagaimana kehidupan rakyat kecil yang merupakan mayoritas warga negara Indonesia dapat meningkat lebih sejahtera, itulah tujuan ekonomi kerakyatan. Indikator angka kemiskinan akan menjadi hakim di kemudian hari apakah berbagai kebijakan dan program pemerintah terkait ekonomi kerakyatan akan berhasil menurunkan angka kemiskinan yang tentu saja mengikuti standar sama dan disepakati di saat awal pemerintahan dan bukannya diubah standarnya saat akhir pemerintahan untuk sekedar menunjukkan keberhasilan. 

Menilik lebih dalam platform bidang ekonomi kedua pasangan capres tersebut, nampak pasangan Prabowo-Sandi lebih detil dan terukur. Menjadi menarik jika misi ekonomi tersebut yang akan menjadi inspirasi tindakan dalam bentuk kebijakan dan program nyata nantinya benar-benar dapat terwujud. Hal ini menjadi penting karena biasanya semakin detil program maka akan semakin sedikit ruang manuver untuk penyesuaian apabila kondisi dan lingkungan berubah serta tidak mendukung persyaratan pelaksanaan program tersebut. Sebaliknya dengan platform ekonomi yang tidak terlalu detil memang memiliki ruang tersebut namun tidak memberikan kejelasan dan kepastian program tersebut bagaimana akan diwujudkan, sehingga masih banyak tersimpan ragu dan tanya di benak banyak orang untuk mempercayainya.

Sebenarnya yang perlu lebih diperhatikan bagi kedua pasangan tersebut adalah program terkait dana desa. Sesuai Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 maka setiap tahun desa akan mendapat sejumlah dana yang tidak sedikit untuk menggerakkan ekonomi masyarakatnya. Menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana pemanfaatannya. Memang pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin menyebutkan “Melanjutkan pemanfaatan Dana Desa untuk pengurangan kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan” namun hal ini masih perlu detil program yang akan ditawarkan agar memang benar-benar meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa. Pasangan Prabowo-Sandi tidak menyebut eksplisit terkait dana desa namun mungkin saja dapat diturunkan dari program penerapan inovasi digital farming, revitalisasi peran KUD dan merevitalisasi pasar tradisional. Namun demikian program-program tersebut masih juga memerlukan penjelasan keterkaitannya secara langsung dengan dana desa.

Sebaiknya jika memang ekonomi kerakyatan disepakati untuk diwujudkan di lebih dari 74 ribu desa di Indonesia maka menjadi PR besar bagi para pasangan capres-cawapres 2019 untuk menawarkan program yang lebih jelas terkait hal tersebut. Jangan sampai aparat hukum bertindak karena menemukan berbagai kasus terkait dana desa yang disebabkan abainya pemerintah memberi kawalan dan arahan yang dibutuhkan.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Center of Development Studies (CDS), Tenaga Ahli DPR-RI Koordinator Cluster Industri dan Pembangunan (Komisi IV, V, VI dan VII), Dosen STIKOM Jakarta

Dua pasangan Capres-Cawapres yang berlaga di Pilpres 2019 telah merampungkan Visi Misinya. Sektor Ekonomi menjadi perhatian khusus bagi publik. Banyak diferensiasi dari visi ekonomi masing-masing calon. Ini sangat menarik untuk dibedah.

Perbedaan yang paling mencolok adalah cara pandangnya terhadap perekonomian umat Islam sebagai mayoritas penduduk di tanah air. Kalau visi Jokowi sebatas pengembangan industri keuangan syariah yang sudah berjalan dan persoalan ini hanya salah satu bagian dari sub-bab ekonomi kerakyatan, maka Prabowo bervisi bahwa Indonesia harus menjadi pusat pengembangan ekonomi syariah dan tujuan wisata halal dunia. Persoalan industri halal jelas menjadi faktor penting bagi publik yang mayoritas adalah kalangan muslim. Di titik inilah, Prabowo bahkan memasukan Industri Syariah sebagai salah satu dari 8 pilar ekonomi bangsa.

Buku visi misi Jokowi-Ma'ruf memuat 38 halaman, sedangkan Prabowo-Sandi hanya setebal 16 halaman. Apakah ini berarti Visi Jokowi lebih lengkap? Setidaknya memang demikian. Bukan sekedar lebih komprehensif, Jokowi juga lebih visioner dalam memandang ekonomi Indonesia di masa datang. Revolusi Industri 4.0 harusnya menjadi bagian yang tak boleh terpisahkan visi ekonomi bangsa kedepan. Kemajuan teknologi yang berkembang jauh lebih cepat dibandingkan ketersediaan sumber daya ditanah air. Bahkan jauh lebih cepat dibanding kemampuan birokrasi dan laju pembuatan kebijakan (Perundang-undangan). Salah satu contoh teranyar adalah soal Transportasi Online. Belum adanya aturan hukum yang secara khusus mengatur sektor ini, akan sangat membahayakan bukan hanya bagi perekonomian, namun rentan terhadap konflik horisontal. Sistem online Grab dan Gojek kini bahkan merambah ke industri jasa dan keuangan. Konflik persaingan industri menanti didepan mata. Pada saat yang sama, untuk membuat Undang-undang butuh waktu yang sangat panjang dan sarat kepentingan politik fraksi-fraksi di parlemen. Jokowi dengan gagah menangkap persoalan ini dengan melakukan Revitalisasi Industri dan Reformasi struktural. Sedangkan Prabowo tidak menyinggung sama sekali soal Revolusi industri 4.0.

Visi ekonomi Prabowo juga gagal menangkap perubahan sistem tata ekonomi dan industri akibat kemajuan teknologi, dalam dokumen tercantum rencana legalisasi kendaraan roda dua menjadi transportasi umum (program aksi ekonomi Prabowo-Sandi no.21). Visi ini memang akan populer, namun bertabrakan dengan UU no.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang melarang motor sebagai transportasi umum. Itulah mengapa Forbes menyebutkan "Industri Online" ini sebagai kekuatan yang menciptakan nilai bagi dirinya sendiri, para pekerjanya dan penggunanya. Ini karena secara sosiologis, motor sebagai angkutan umum sudah terjadi ditengah masyarakat. Undang-undang terlambat meresponnya.

Persoalan kenaikan harga BBM menjadi kebijakan yang paling menyiksa bagi rakyat. Visi ekonomi Prabowo dengan bijak menangkap kegelisahan ini, dengan instrumen insentif dan road map yang jelas, menjaga volatilitas harga kebutuhan pokok, mendirikan kilang minyak bumi, konversi BBM ke gas dan energi terbarukan. Bahkan Prabowo berkomitmen mengembalikan tata kelola migas dengan merevisi UU Migas yang sudah 2 periode gagal disahkan DPR. Komitmen membangun kilang minyak baru ini, tentu sangat menggembirakan, mengingat sepanjang orde reformasi belum ada pembangunan kilang minyak baru ditanah air. Kilang minyak berkapasitas besar terakhir yang dibangun pemerintah adalah kilang Balongan pada tahun 1994.

Bila dibandingkan dengan visi misi ekonomi  di Pilpres 2014 lalu, visi misi kedua pasangan calon, baik Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi, tidak banyak memuat angka-angka target pencapaian ekonomi. Dalam visi misi Prabowo-Hatta tahun 2014 misalnya, jelas tercantum target penurunan indeks gini, peningkatan IPM, peningkatan pendapatan per kapita, growth, cetak lahan sawah baru, hingga nilai investasi Kawasan Ekonomi Khusus. Kini, kedua paslon tak banyak mengumbar angka target pencapaian kuantitatif, bisa jadi karena simpang siur data pemerintah yang tidak jelas saat ini, dimana masing-masing kementerian dan lembaga punya survey dan data masing-masing. Atau mungkin karena kurang percaya diri akan masa depan perekonomian bangsa ditengah gejolak dunia. Namun yang jelas, keduanya punya keunikan. Kalau ingin melihat ekonomi bangsa melompat jauh kedepan, Jokowi sangat visioner. Bagi yang berharap stabilitas dan kemandirian ekonomi yang mengakomodir kebutuhan umat akan kehalalan dan syariah, Prabowo-Sandi punya komitmen kuat untuk mewujudkannya. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pemerhati masalah ekonomi dan ketimpangan

Dua pasangan Calon Presiden 2019, Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan menyampaikan visi misi keduanya pada bulan Agustus 2018 yang lalu. Sederet janji-janji telah dibacakan dan menarik untuk disimak apa saja yang menjadi pembeda diantara kedua kubu khususnya di bidang ekonomi.

Pertama, sebagai petahana tentu Jokowi menganggap perekonomian sudah dalam jalur yang benar. Yang diperlukan kini adalah bagaimana meningkatkan kecepatannya. Misalnya kebijakan di sektor industri yang berfokus pada melanjutkan revitalisasi industri dan infrastruktur pendukungnya.

Sementara sang penantang, Prabowo, lebih menonjolkan pembaharuan.Poin pertama dalam pilar ekonomi kubu Prabowo saja sudah menyiratkan bahwa ekonomi Indonesia salah arah.

Kedua, selama menjabat sebagai Presiden tentu Jokowi sudah belajar banyak terutama sulitnya mewujudkan janji-janji politik. Salah satu contohnya masalah penghentian impor pangan yang hingga kini belum terealisasi. 

Dengan demikian, narasi yang dibangun kini diusahakan se-realistis mungkin. Agak berbeda dengan Prabowo yang lebih agresif. Bahkan di beberapa poin terlihat cukup ambisius. Sebagai contoh, bila terpilih maka Prabowo akan mengembalikan peran Bank Indonesia bukan hanya sebagai stabilisator tetapi juga sebagai stimulator pembangunan dan ekonomi. Layaknya sebuah kendaraan bermotor, kebijakan BI bisa dillihat sebagai “rem“ bilamana suhu ekonomi terlalu panas. Agak sulit dibayangkan bila BI juga memainkan fungsi “gas” dalam perekonomian.

Namun demikian, terdapat juga kesamaan visi ekonomi diantara kedua calon. Transformasi struktural menjadi salah satu fokus pembangunan ekonomi. Kedua calon menyadari bahwa perekonomian Indonesia tidak akan pernah tumbuh tinggi tanpa revitalisasi sektor industri. Peran sektor industri pengolahan harus terus ditingkatkan. Jokowi berjanji untuk mempercepat pengembangan industri nasional di bidang pangan, energi, kelautan, serta manufaktur. 

Prabowo juga berupaya untuk meningkatkan kinerja industri nasional untuk mengurangi tekanan impor. Bahkan beliau juga berupaya untuk menurunkan angka ICOR dari 6,0 menjadi 2,0. Di luar angka tersebut yang terkesan cukup ambisius, hal ini tentu menjadi angin segar bagi sektor industri manufaktur yang selama ini terlihat sebagai anak tiri.

Yang menarik adalah justru kedua calon sama-sama tidak membahas secara detil bagaimana caranya mengurangi defisit di sisi neraca jasa. Mungkin tidak banyak yang “aware” bila neraca jasa kita khususnya di angkutan barang dan neraca pendapatan primer terus mengalami defisit. Bagaimana kita bisa mengurangi penggunaan kapal angkutan berbendera asing, atau bagaimana arus keluar pembayaran dividen/bunga investasi bisa dikendalikan nampaknya belum menjadi perhatian serius dari para calon. Padahal pembenahan di sisi transaksi jasa bisa menjadi penyelamat ekonomi kita.

Terakhir, janji sebaiknya ditepati. Rakyat Indonesia tentu membutuhkan aksi. Sangat ditunggu bagaimana para calon presiden dan wakil presiden bisa menjelaskan program mereka dengan lebih konkrit dan mewujudkannya dalam bentuk kebijakan. Semoga. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Tak perlu terkecoh oleh visi dan misi politisi. Isinya cuma janji untuk menyenangkan hati pemilih. Bagi mereka, menang adalah tujuan yang harus dicapai. Memenuhi janji itu urusan belakang. 

Semoga masyarakat makin paham bahwa 'lain di mulut lain di hati ' adalah bagian sentral dari dunia politik, yang membuat perebutan kekuasaan lebih bergairah ketimbang ekonomi. Rakyat pun direkayasa supaya menjadi fanatik sehingga selalu siap untuk saling dibenturkan. 

Dalam perekonomian, seperti yang sudah-sudah,  pada akhirnya yang senang adalah para pebisnis dengan cantolan politik 'super '. Bagi mereka,  apalagi yang punya kursi di pemerintahan pusat dan daerah, visi-misi para politisi cuma hiburan sejenak untuk rakyat. Urusan ekonomi dan bisnis tetap dalam genggaman mereka, dan keuntungan menghalalkan segala cara. 

Mematahkan dominasi politik para pebisnis besar memang seperti 'mission impossible '.  Kini mereka berada di lapisan paling elite di arena politik. Dengan kekuatan uang, secara langsung atau tidak,  mereka menguasai kendali politik. Mereka paham betul bahwa apa yang dikatakan Voltaire bahwa 'di depan uang agama semua orang sama' sangat mengakar di dunia politik dan merupakan kunci untuk memperoleh suara terbanyak. 

Sebaliknya banyak orang, utamanya yang tergolong hidup paspasan atau kekurangan, paham betul bahwa siapapun yang menang nasib mereka akan sama saja. Maka Pemilu bagi mereka adalah sekadar lahan untuk berburu penghasilan tambahan. 

Di mata mereka,  orang yang menjadikan politik sebagai masalah pribadi, adalah manusia konyol. Maklumlah, ada yang sampai memutuskan tali persahabatan bahkan persaudaraan hanya karena pilihan politik berbeda. Padahal ketika hajatan politik selesai, mereka juga tak dapat apa-apa kecuali kebanggaan pribadi atau malah sakit hati berkepanjangan. 

Jadi sebaiknya jangan buang waktu untuk membaca visi dan misi politisi. Sekarang ini anggap saja para politisi itu kafilah yang sedang tancap gas. Lalu pakai pakai prinsip 'kafilah berlalu wajib tebar duit atau tak dapat suara'. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF

Perhelatan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden sudah dimulai. Perhelatan yang digelar 5 tahun sekali ini akan berujung pada April 2019 dimana jawaban dari #2019JokowiLagi dan #2019GantiPresiden akan terkuak. Perang hestek di medsos yang selama ini berlangsung akan berakhir saat itu juga. Untuk persiapan menuju April 2019 tersebut pasti akan terjadi banyak perang argumen dan (saya harap) gagasan mengenai pembangunan bangsa ini antara kedua belah pihak. Salah satu bahasan yang paling ditunggu dan menarik tentu saja pembahasan mengenai ekonomi.

Jika melihat sekilas dari apa yang disampaikan keduanya di publik, tujuan yang ditulis serupa antar kedua belah pihak. Selalu ada kata-kata adil dan mandiri/daulat/berdiri di atas kaki sendiri. Jadi kalo kita bahas di tataran ini akan sangat umum. Maka akan lebih menarik jika kita melihat dari tantangan ekonomi baik dari dalam maupun luar negeri, dan kita akan coba eksplorasi.

Tantangan pertama dari dalam negeri tentu saja paling utama dalam bidang ekonomi makro adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sustainable dan juga berkualitas. Sustainable dan berkualitas di sini artinya pertumbuhan ekonomi dibangun berdasarkan sektor-sektor yang bisa mendatangkan multiplier  effect yang tinggi. Pembangunan industri dalam negeri menjadi "PR" paling penting. Dalam beberapa tahun terakhir kinerja industri kita bisa dibilang memble dengan indikator-indokator yang ditunjukkan mengalami kinerja buruk. Termasuk kepemimpinan Menteri sekarang ini. Hasil dari kinerja buruk ini salah satunya merembet kepada nilai tukar rupiah yang terus tertekan oleh mata uang dolar AS dan juga inflasi kita termasuk yang paling tinggi.

Tantangan berikutnya tentu saja perumusan APBN yang merepresentasikan keadilan bagi masyarakat. Poin ini memang yang menjadi poin andalan kubu pertahana karena terus memperlihatkan  perbaikan, terutama dari sisi belanja yang jauh lebih baik daripada masa pemerintahan sebelumnya. Pembangunan infrastruktur, pemberian jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin dinilai menjadi salah satu prestasi petahana dan kita tidak bisa memungkiri ini.

Tantangan dari luar negeri juga tidak kalah pentingnya. Perekonomian global yang lagi-lagi mendapatkan tantangan serius dari adanya perang dagang antara Amerika Serikat dengan beberapa negara dinilai akan berimbas juga kepada ekonomi Indonesia. Pengetatan impor yang dilakukan Amerika Serikat akan menjadikan ekonomi global akan lesu. Ekspor negara-negara lainnya, termasuk Indonesia, akan terancam lebih mundur pasca 2019.

Harga minyak yang menunjukkan grafik naik juga bisa menjadi salah satu ancaman serius bagi ekonomi dalam negeri. Meskipun akan meningkatkan ekspor namun aspek kesehatan APBN akan terganggu karena subsidi BBM akan semakin besar karena sebagian besar kebutuhan BBM kita dipenuhi dari ekspor.

Pemfokusan program ekonomi dalam menjawab tantangan ekonomi baik dari dalam negeri maupun luar negeri patut kita tunggu pemaparannya. Petahana dan penantang harus bisa mengolah hal tersebut menjadi sebuah program konkrit, niscaya siapa yang bisa menyakinkan masyarakat lewat program-program tersebut akan memenagkan duel el-clasico pilpres Indonesia ini. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Bambang Budiono MS

Pengajar Antropologi Politik Fisip Unair

FOLLOW US

Daerah Perbatasan Harus Outward Looking             Abu Bakar Ba’asyir Digoreng dalam Bungkus Politik             Pemerintah Belum Bisa Disalahkan             Pemerintah Seharusnya Tidak Perlu Terburu-buru             Kapasitas Sumber Daya Lokal yang Menjadi Hambatan             Konglomerasi Media dan Pilpres             Kuatnya Arus Golput: Intropeksi Bagi Parpol             Golput Bagian dari Dinamika Politik             Parpol ke Arah Oligharkhis atau Perubahan?             Melawan Pembajak Demokrasi