Menelisik Peluang B20 Memperbaiki Defisit Transaksi Berjalan
berita
Ekonomika
Sumber Foto : merdekanews.com (gie/watyutink.com) 04 August 2018 15:00
Penulis
Menko Perekonomian Darmin Nasution sedang ‘sumringah’. Di tengah keresahan akibat defisit transaksi berjalan yang melanda perekonomian dalam negeri, informasi terkait hasil optimalisasi penggunaan biodiesel 20 persen atau B20  agaknya cukup melegakan. Penggunaan B20 dianggap mampu mengurangi 20 persen volume impor minyak, menghemat devisa sekitar 21 juta dolar AS setiap hari dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. B20 sendiri adalah varian bahan bakar nabati, campuran biodesel 20 persen dan solar (B0) 80 persen.

Peningkatan penggunaan B20 juga diharapkan dapat meningkatkan produksi dan ekspor minyak kelapa sawit yang akan menambah devisa negara. Sehingga dengan demikian diharapkan bisa memperbaiki defisit transaksi berjalan.

Meski demikian, Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter belum bisa menyebutkan proyeksi besaran kontribusi penggunaan B20 kepada penurunan defisit transaksi berjalan, yang tahun ini diperkirakan sekitar 25 miliar dolar AS atau 2,5 persen dari PDB.

Benarkah optimalisasi penggunaan B20 akan dapat mengurangi defisit transaksi berjalan dan mengurangi 20 persen volume impor minyak? Apakah statemen tersebut tidak tergesa-gesa, mengingat pengunaan B20 memerlukan beberapa tahapan persiapan diantaranya penyiapan perangkat penyesuaian dari bahan biodiesel (B15) yang dipergunakan sekarang ke B20?

Sejauh ini, dalam rangka percepatan penggunaan minyak nabati dalam negeri untuk mengkonversi bahan bakar fosil ke bahan bakar terbarukan telah dirintis pada 2006 ketika Indonesia berhasil menjadi produsen terbesar minyak sawit dunia sekaligus menjadi produsen terbesar minyak nabati dunia. Setelah sebelumnya pasar minyak nabati dunia dikuasai oleh minyak kedelai Amerika Serikat. Sejak menjadi produsen terbesar minyak sawit dunia (54 persen), pada 2006 itu pula Indonesia memulai percepatan konversi BBM (fosil) dengan menggunakan jenis bahan bakar nabati yang disebut biodiesel.

Namun tantangan untuk menggunakan B20 nampaknya masih perlu banyak hal harus dilakukan. Memang, perkembangan kapasitas biodiesel Indonesia tumbuh 2 kali lipat dari 5,85 juta Kiloliter(Kl) pada 2011 menjadi 11,36 juta Kl pada 2016. Tetapi, sampai 2011 realisasi produksi biodiesel Indonesia baru 0,4 juta Kl dan tingkat ulititas baru mencapai 24,66 persen pada 2016. Jadi memang, untuk memenuhi target mandatori biodiesel dapat dikatakan perlu beberapa tahap lagi, antara lain pemenuhan target kapasitas terpasang. Sementara pada Mei 2018 lalu, Direktur Jendral Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) menjelaskan bahwa pemerintah akan meningkatkan penggunaan biodiesel dengan memberlakukan mandatori campuran FAME 25 persen pada solar atau B25 pada 2019 mendatang.

Bagaimana pemenuhan target implementasi B20 dapat dilakukan pada September 2018 mendatang, jika pada tahun depan (2019) sudah harus beralih ke B25? Sementara tingkat konsumsi biodiesel pada 2017 baru mencapai 2,9 juta Kl? Sepertinya, ihwal realisasi produksi biodiesel, kapasitas terpasang dan tingkat ulitiltas harus benar-benar dihitung kembali sebelum dapat meyakinkan bahwa produk B20 akan dapat menurunkan tingkat volume impor minyak dan memperbaiki defisit transaksi berjalan.

Segi mana saja yang harus segera dibenahi agar keinginan luhur memperbaiki transaksi berjalan dan menurunkan impor minyak dapat segera diwujudkan?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pemerhati Migas, Dosen Fak. Teknik Perminyakan UP 45 Yogyakarta, author of “Kapita Selekta Energi Baru Terbarukan”. TA Komisi VII DPR RI.

Sebenarnya istilah B5, B10, B15 itu sudah cukup lama mengemuka. Tentang bagaimana substitusi bahan bakar solar dengan biodiesel. Kebijakan itu sebetulnya sudah lama dilaksanakan secara bertahap oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2006, ada Perpres percepatan bahan bakar nabati pada saat itu (Perpres No 5 tahun 2006). Ketika mulai diperkenalkan bahan bakar B5 dan B10, lalu kemudian terakhir diperkenalkan B15. Hal itu semua sudah implementasi pada saat itu, tapi sifatnya implementasi terbatas. Bahan bakar B5, B10, B15 (biodiesel) itu awalnya untuk mesin truk sembako. Bus dan angkutan umum juga menggunakan bahan bakar biodiesel. Jadi kalau untuk kendaraan pribadi, tambang, kendaraan pemerintah yang plat merah itu tidak boleh.

Karena manfaat biodiesel itu rupanya sangat besar, maka akhirnya dibuka lebar dengan kebijakan mengizinkan semua jenis kendaraan dapat menggunakan biodiesel. Hanya permasalahannya, sampai saat ini biodiesel itu disubsidi oleh pemerintah. Terakhir pada tahun lalu subsidi APBN sekitar Rp500-Rp600 per liter. Nah, yang belum jelas disini jika maksudnya penggunaan B20 adalah untuk menggantikan biodiesel itu cukup masuk akal untuk mengurangi impor minyak.  Tetapi, penggunaan B20 itu nanti ditargetkan untuk siapa? Bagi mereka yang tidak mengkonsumsi biodiesel seperti para pemilik Inova misalnya, atau kendaraan pribadi dengan “cc” besar apakah harus memakai B20 juga?

Untuk mengkonsumsi B20 supaya dapat dipergunakan memang butuh penyesuaian pada mesin, terutama tanki bahan bakar. Tapi itu tidak terlalu signifikan. Kalau disebutkan ada GE motor hendak mengeluarkan kendaraan dengan spesifikasi B20 atau dengan memasang semacam “converter” di mesin, ya monggo saja. Tapi yang jelas penyesuaian mesin itu untuk lebih mempermudah pembakaran B20, karena karakteristik B20 dengan biodiesel itu tidak sama persis.

Tapi kalau alasannya ingin menghemat 20 persen volume impor minyak sepertinya masih jauh, karena biodiesel B15 dan B10 yang dijual Pertamina itu sendiri sudah cukup lama dipergunakan. Sekitar 2 atau 3 tahun sudah berjalan. Jadi kalau disebutkan mengurangi 20 persen impor minyak itu terlalu mengkhayal menurut saya. Paling banter sekitar 5 persen, jadi dari B15 ke B20, bukan langsung 20 hitungannya. Statement itu bisa jadi benar, jika sebelumnya tidak ada penggunaan bahan bakar B5, B10 dan B15, kecuali kondisinya benar-benar telah siap.

Secara pribadi saya sepakat kalau dinaikkan B15 ke B20, asal masyarakat siap dalam arti mesin kendaraannya di modifikasi terlebih dahulu. Lagipula memang secara emisi B20 lebih bagus daripada B15 daripada solar 100 persen. Kedua, campuran biodiesel di B20 itu lebih banyak. Lebih banyak bahan dari energi terbarukan seperti minyak kelapa sawit dan bahan bakar terbarukan lainnya. Jadi tidak harus bahan bakar dari pengeboran minyak. Itu manfaatnya. Cuma kendalanya nanti perlu ada penyesuaian di mesin kendaraan.

Ihwal GE Amerika mau membuat alat bagi penggunaan B20 di Indonesia, saya yakin anak bangsa kita sebetulnya bisa menciptakan yang sejenis. Jadi tidak harus orang asing yang membuat. Tetapi hal itu menurut saya bisa jadi tantangan menarik bagi para Ilmuwan peneliti dan akademisi kita untuk membuat alat penyesuaian mesin bagi bahan bakar B20 yang lebih efisien.Kita ambil sisi positifnya saja.

Lain halnya jika menuju B100. Sebenarnya bagus, tapi itu prinsipnya kita harus bisa menciptakan mesin yang 100 persen menggunakan biodiesel. Di Indonesia sejauh ini belum ada. Kalau mungkin ada prototype mesin ciptaan orang asing tidak apa-apa. Cuma kendalanya, mampukah supplier mesin 100 persen bahan bakar biodiesel menciptakan itu? satu hal lagi, mandatory dari Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) untuk biodiesel sampai 2025 itu hanya sampai B30. Tidak sampai B100.(pso)

  

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Center of Development Studies (CDS), Tenaga Ahli DPR-RI Koordinator Cluster Industri dan Pembangunan (Komisi IV, V, VI dan VII), Dosen STIKOM Jakarta

Biodiesel itu jenis bahan bakar yang spesifik. Meski solar juga cukup banyak dibutuhkan masyarakat, karena kuota BBM solar hampir 40 persen. Premiun 50 persen dan sisanya kerosin. Sebetulnya biodiesel cukup bisa jadi alternatif. Cuma kebutuhan akan jenis bahan bakar nabati (bio) itu akan bertabrakan dengan kebutuhan untuk industri makanan dan pertanian yang dari sisi itu juga harus dipersiapkan terlebih dahulu. Dulu ketika minyak nabati dialihkan dari kebutuhan industri makanan menjadi BBM, industri makan ‘berteriak’.

Sebetulnya biodiesel itu belum begitu familiar di masyarakat. Jadi sesuatu yang akan diluncurkan menjadi produk publik tanpa ada skema komprehensif menurut saya agak riskan, bahkan bisa jadi ‘bunuh diri’. 

Penggunaan bahan bakar nabati jenis B5, B10, B15 yang sejak 2006 sudah implementasi, apakah saat ini benar-benar sudah bisa menggantikan solar? Itu yang harus dipertanyakan. Justru karena sudah lama implementasi, biodiesel harus dievaluasi tingkat konsumsi dan realisasi produksinya sampai sekarang. Berbeda dengan Pertalite, misalnya. Dalam 2 tahun Pertalite sudah bisa menjadi bahan bakar alternatif. Begitu pula minyak solar, itu sudah digunakan selama ini oleh perahu nelayan dan untuk transportasi massal. 

Satu masalah lagi, jika biodiesel B20 akan dipergunakan juga untuk transportasi atau kendaraan umum selain industri kelapa sawit. Sebab biayanya akan mahal. Apakah akan ada skema subsidi bagi kendaraan umum yang menggunakan B20, karena itu harus mempersiapkan tanki bahan bakar dan juga semacam converter seperti Bahan Bakar Gas (BBG). Atau apakah converter itu digratiskan? Nah, itu yang harus komprehensif persiapannya. Sebab kita ketahui harga satu converter BBG saja mahal, bisa sampai Rp11-12 juta. Penggunaan converter BBG waktu itu menjadi tidak menarik bagi konsumen karena harganya mahal. 

Jadi belajar dari proyek BBG sebagai alternatif pengganti BBM yang kurang berhasil, maka sebaiknya dipersiapakan skema B20 ini dengan lebih matang. Sebenarnya BBG cukup prospek untuk bisa mengurangi konsumsi BBM dalam negeri. Di Thailand misalnya, disana implementasi BBG relatif berhasil karena SPBG sudah banyak tersedia dan persiapannya betul-betul serius dan matang. Bangkok start menggunakan BBG sebagai alternatif dengan infrastruktur SPBG yang tersedia sekitar lebih dari 40 buah, sedangkan di Jakarta hanya 9 SPBG. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengusaha, Mantan Anggota DPD RI, Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS)

Implementasi biodiesel B20 saya kira tidak bisa secepat yang dibayangkan karena perlu ujicoba dulu. Tidak semua mesin yang menggunakan minyak diesel itu bisa otomatis menggunakan campuran 20 persen CPO. Uji coba nya sendiri harus jelas, dan harus dicari katalis yang memang paling baik. Artinya pemerintah harus aktif mencari. Karena yang ada sekarang itu FAME dari Wilmar. Itu cuma produk dari perusahaan tertentu.

Sebetulnya ada yang lebih baik. Dan itu harus dicari dulu oleh pemerintah yang paling baik untuk di uji coba, setelah itu baru diterapkan ke kendaraan atau ke user lain, misalnya mesin-mesin perkebunan, atau pertambangan dan kapal-kapal. Hal itu perlu dilakukan supaya tidak membahayakan. Kalau kita memaksakan sekadar untuk meningkatkan porsi dari CPO tapi tidak perduli dengan dampak negatif terhadap konsumen—baik konsumen kendaraan, kapal atau mesin-mesin alat berat—tentu itu harus di ujicoba kan dulu.

Pernah ada yang menyatakan dari transportasi laut bahwa mesin diesel yang menggunakan B20 berakibat banyak sekali kerak di mesinnya. Dan itu berpotensi kapal stuck di tengah laut. Kemudian juga soal asuransi, kalau ada kerusakan dari mesin yang menggunakan B20 sementara asuransi belum memasukkan aspek B20 dalam klausul ganti rugi, maka asuransi tidak akan mau mengganti. Karena itulah saya kira diperlukan ujicoba yang komprehensif.  

Pemerintah juga harus dominan, jangan nanti yang dapat untung hanya perusahaan-perusahaan swasta tertentu. Pemerintah juga harus terlibat bagaimana menolong BUMN seperti di Pertamina atau perkebunan negara. Harus lebih dominan ketimbang swasta. Karena kalau swasta dominan dikhawatirkan orientasinya hanya bisnis saja.

Kita mau BUMN lah yang lebih berperan bukan hanya swasta tertentu saja. Apalagi nanti memaksakan katalis nya hanya menggunakan FAME. Sebab ternyata ada yang lebih baik, sayang saya lupa namanya. Mestinya itu dikaji oleh pemerintah. Jangan sekadar perkiraan bahwa B20 akan mengurangi impor dan sebagainya. Kalau itu kita sama-sama setujulah.Tapi kita juga berharap jangan terburu-buru tanpa ada ujicoba. Kedua, tolong jangan justru mengakomodasi kepentingan swasta tertentu. Ketiga, BUMN justru yang harus dihidupkan.

Tentunya kita harus banyak belajar dari pengalaman negara lain yang sudah sukses menggunakan B20 sampai B100, misalnya Eropa dan Brazil. Jangan justru kita sibuk dengan rencana ingin dipercepat dengan alasan macam-macam, antara lain ingin mengurani impor supaya penggunaan dolar AS berkurang. Tapi ada juga yang mengkhawatirkan hal itu karena permintaan CPO dunia sedang turun sehingga over produksi di sisi CPO lalu coba ditolong dengan pemaksaan B20 atau malah B30. Jadi kita harap jangan membuat aturan yang tidak terencana secara komperhensif yang hanya model pemadam kebakaran.

Kita juga harapkan jangan terlalu banyak kepentingan swasta. Hal itu harus diperhatikan. Swasta jangan ikut-ikut mempengaruhi pengambilan kebijakan. Oleh karenanya pemerintah juga harus kuat. Saya tidak su'udzon, hanya ingin mengingatkan supaya pemerintah benar-benar menjalankankan pemerintahan dengan independen dan sesuai aturan main yang ada serta tidak mengorbakan kepentingan konsumen.

Sekali lagi, penggunaan B20 hendaknya harus ada ujicoba dulu, dan FAME jangan cuma jadi satu-satunya katalis. Saya kira dari Pertamina mungkin juga sudah melakukan kajian-kajian yang sudah bisa dilihat. Kalau Wilmar itu mungkin saja produksinya sudah berlebihan dan kita disuruh mengkonsumsi itu. (pso)   

 

  

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
 Kepala Pusat Studi Energi UGM

Di Indonesia penggunaan minyak diesel B20 bukanlah barang baru. Itu sudah lama kita gunakan. Niat pemerintah untuk segera menggunakan B20 dalam operasi produksi mesin-mesin CPO dan mesin lain terutama kendaraan atau tambang kami kira bisa, asal dengan catatan ada komitmen serius dan ketegasan pemeritah. Juga adanya komitmen penuh dari pihak manufaktur dalam implementasinya. Kami kira tidak ada masalah berarti, hanya butuh investasi dalam pelaksanannya, apalagi ini ditargetkan untuk mencapai target pengurangan impor minyak. Cuma nanti setelah ada komitmen dan ketegasan dari pemerintah, pihak lain misalnya dari importir minyak jangan lalu merasa ada kepentingan mereka yang terganggu. Itu yang bakal jadi masalah dan kami kira harus disiapkan strateginya.

UGM sendiri sudah pernah melakukan ujicoba mesin kendaraan dengan menggunakan minyak jelantah. Sama seperti ujicoba minyak jelantah yang telah dilakukan terhadap transportasi bus dalam kota di Bogor. Penggunaan B20 tidak butuh converter seperti dalam BBG. Saya kira kita sudah siap karena kita punya banyak sumberdaya energi nabati yang bisa dioptimalkan. (pso)
 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol