Menelisik Kredit Usaha Rakyat (KUR), Fintech dan Pelemahan Rupiah
berita
Ekonomika

Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com)

13 September 2018 18:00

Penulis
Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang di periode kepemimpinan Presiden Jokowi diturunkan bunganya dengan hanya 7 persen, nampaknya bisa jadi alternatif success story penguatan ekonomi rakyat, di tengah tren pelambatan kredit perbankan di Indonesia. Data Kemenkop dan UKM per (31/8) menyebutkan, KUR mencapai Rp76,18 trilun atau 63,3 persen dari target penyaluran KUR 2018 sebesar Rp120 triliun. Penyaluran KUR terbesar diberikan kepada 2.893.776 debitur yang tersebar di Provinsi Jawa Tengah dengan total Rp13,93 triliun dan 620.501 debitur.   

Dengan data di atas, upaya mewajibkan kalangan perbankan untuk memberi minimal 20 persen porsi kredit kepada UMKM—meski masih amat rendah-- sepertinya bisa jadi entry point strategis bagi upaya penguatan ekonomi kerakyatan. Sebab, UMKM selama ini memang di posisi serba salah. Sudahlah jadi tumpuan harapan penghidupan yang harus terus berjalan, UMKM juga kekurangan permodalan, karena bank menganggap sektor UMKM tidak bankable. UMKM juga butuh pendampingan serius, dan dibukanya akses pemasaran. Padahal, sudah terbukti UMKM adalah sektor yang kebal terhadap krisis 1998 dan 2008. 

Apakah di zaman krisis ekonomi global seperti sekarang--dengan pelemahan mata uang di negara-negara emerging countries termasuk Indonesia--pemberian kredit kepada UMKM dapat terus dilanjutkan oleh perbankan? Apakah perbankan bisa tetap memberikan bunga KUR 7 persen sementara Bank Indonesia (BI) sudah 4 kali menaikkan suku bungan acuan? Jika pelemahan rupiah terjadi lagi, apakah akan ada skema bunga kredit yang lain kepada UMKM? 

Pada akhir tahun 2017 lalu, kinerja penyaluran kredit oleh perbankan memang terjadi pelemahan. Jumlah kredit yang disalurkan masih di bawah rata-rata industri dan tak sesuai target yang ditetapkan. Sampai September 2017 saja pertumbuhan kredit perbankan hanya 8,2 persen dari target 11, 86 persen. Padahal pada periode yang sama 2016 pertumbuhan kredit mencapai di atas 10 persen. Hal itu terjadi karena lemahnya permintaan. Meski tak ada masalah berarti pada faktor Loan to Deposit ratio (LDR) dan NPL yang menurun. Sampai dengan semester I/2018 rasio penyaluran kredit perbankan masih berada di angka 39,1 persen. 

(Baca juga : Sinergi Fintech yang Meroket, dan Loyonya Perbankan).

Uniknya, terjadi penguatan pada sektor layanan kredit oleh startup yang telah berkembang menjadi Fintech dengan memanfaatkan keunggulan teknologi android. Semester I/2018, penyaluran kredit Fintech telah menembus Rp7,64 triliun dengan investasi mencapai Rp5,69 triliun. Fintech juga berhasil meningkatkan PDB sebesar Rp25,97 triliun secara langsung maupun tidak langsung. Konsumsi rumah tangga juga naik hingga 8,94 triliun. Bahkan Fintech berperan dalam pemberdayaan sektor UMKM dan ekonomi rumah tangga di pedesaan. 

Dengan demikian, apakah fenomena penguatan bisnis Fintech, pelemahan kredit perbankan dan terjadinya pelemahan rupiah yang berakibat naiknya sukubungan acuan BI akan berpengaruh besar pada kinerja Fintech? Apakah Fintech juga akan menyesuaikan tingkat bunga pinjaman terkait pengaruh kenaikan bunga kredit perbankan pada pasar spot antar bank? Bagaimana dengan KUR? Apakah pasti terkena dampak dari 4 kali kenaikan sukubunga acuan BI?

Satu hal lagi, apakah rencana mengusulkan kepada OJK untuk membuat regulasi yang akan lebih membuka peluang kerjasama perbankan dan Fintech bisa jadi terkendala oleh pelemahan rupiah?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Humas dan Kerjasama Universitas Widya Mataram di Yogyakarta

Dalam keadaan krisis dan melemahnya nilai tukar rupiah UMKM merupakan sektor usaha yang sebenarnya lebih tahan terhadap goncangan dan pelemahan nilai rupiah, hal ini terlebih jika UMKM bergerak dalam sektor industri kreatif yang punya pangsa pasar orang asing. Namun seperti halnya sektor usaha yang skala besar UMKM juga memerlukan permodalan.

Persoalan modal masih menjadi satu kendala bagi pelaku UMKM untuk berkembang. Mereka tidak dapat memenuhi jumlah pesanan atau permintaan konsumen karena kekurangan biaya  produksi maupun untuk untuk kegiatan pemasaran.

Untuk menjalankan aktivitasnya sehingga UMKM dapat berkembang diperlukan modal yang cukup dan hal ini dapat dipenuhi melalui ketersediaan modal sendiri maupun modal asing. Untuk mengatasi masalah permodalan yang bersumber dari modal asing pelaku usaha terutama UMKM sebenarnya dapat memperoleh akses kredit ke perbankan. Namun tak mudah dilakukan karena pelaku UMKM kadang kesulitan membuat pencatatan keuangan atau pembukuan yang baik sehingga UMKM tidak menjadi Bankable.

Namun bagi UMKM yang sedang merintis usahanya ada solusi untuk memperoleh dana pinjaman. Dana yang digulirkan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat digunakan untuk kredit modal kerja dan atau kredit investasi. 

Program KUR merupakan pendanaan atau pinjaman khusus yang diperuntukkan kepada  UMKM. KUR termasuk fasilitas yang disediakan pemerintah sehingga dana yang digunakan pun berasal dari pemerintah. Bank hanya menyalurkan dana tersebut kepada pemohon KUR. Dalam penyalurannya dana KUR sangat selektif yaitu hanya UMKM yang produktif dan potensial, selain itu usaha yang dijalankan harus bergerak di sektor usaha produktif, antara lain pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam. 

Dalam kondisi rupiah yang melemah dan naiknya suku bunga maka program KUR akan sangat dimungkinkan mengalami kendal. Hal ini karenakan suku bunga untuk KUR pun mengalami kenaikan walupun di awal telah ditetapkan diangka 7 persen. 

Jika Suku bunga KUR juga megalami kenaikan maka perlu disiapkan skema baru pembiayaan bagi UMKM, diantaranya adalah Fintech walaupun tidak menjamin bahwa Fintech tidak akan menaikkan suku bunga apabila suku bunga Bank Indonesia juga terus dinaikkan.

Skema lainnya adalah dengan sistem atau pola bapak asuh dengan program CSR bagi UMKM. Pola ini akan memberikan dampak pembelajaran dan pendewasaan bagi UMKM karena merasa mempunyai ikatan emosional tidak hanya sekedar ikatan antara kreditor dan debitur semata, sehingga UMKM dapat tumbuh dan berkembang dengan baik karena mendapatkan pola pembinaan yang baik dari bapak asuhnya. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Akademisi Universitas Muhammadiyah Jakarta

Sebenarnya KUR dari dulu memang efektif karena dia sektor riil. Itulah salah bentuk dukungan pemerintah terhadap penguatan ekonomi sektor riil. Perbankan nasional selama ini lebih banyak bermain di ‘atas angin’ atau jual beli valas. Padaha sektor riil itu adalah sektor yang menjanjikan karena orang memang perlu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar sandang, pangan, papan. Hal itulah yang harus dilakukan dengan membangun kekuatan  dengan skema KUR. Jika di negara lain saja sebagai contoh subsidi terhadap sektor pertanian dan sektor sembako (sandang pangan toko) serius sekali diberikan. 

Sayangnya kalau di Indonesia sektor kerakyatan itu tidak begitu dilindungi. Malah kebijakan yang diambil terlalu pro terhadap sektor menengah ke atas. UMKM tidak begitu diperhatikan bahkan dipandang hanya menjadi hal yang ‘ribet’ urusannya. Padahal UMKM sudah lama berhasil dan tahan guncangan.

Ihwal krisis mata uang, yang saya tahu KUR mau dikurangi plafon kreditnya, mungkin tidak lagi Rp25 juta tapi jadi Rp15 juta, misalnya. Perbankan menaikkan sukubunga tapi menurunkan nominal plafon kredit KUR.

Sekarang menurut saya pemerintah memang harus berpihak pada pembangunan sektor ekonomi kerakyatan baik sektor pertanian, perikanan, kehutanan, UMKM dan lainnya. Itu yang harus diutamakan. Sandang pangan papan itu harus diupayakan supaya berswasembada dan ‘swasembako’. Amat mengecewakan jika pemerintah selalu main di sektor ekonomi menengah atas.

Kebehasilan Fintech karena dia masuk ke sektor riil. Bukan main valas dan sebagainya. Mereka yang bermain valas dan portofolio itu tidak lebih dari para pelaku ekonomi kelas atas yang bahkan kadang bertindak sebagai spekulan mata uang. Tidak mau berkeringat.

Seharusnya jika perbankan ada komitmen terhadap sektor riil sebagai salah satu instrumen ekonomi maka semestinya langkah-langkah perbankan terlihat ke arah dukungan kepada sektor riil. Tapi kenyatannya tidak terjadi. Bahkan dengan egoisme bank malah menyelamatkan diri sendiri.

Sekarang harus lebih disempurnakan skema KUR yang nampak memberi harapan. Mekanismenya jangan lalu seperti KUD. Saat ini sudah harus ada semacam fasilitator. Seperti yang saya tahu sekarang dilakukan oleh salah satu bank nasional.

Bank tersebut bertindak sebagai mediator/obstecker yang memfasilitasi pemberian kredit kepada petani. Misalnya petani diberikan kredit Rp25 juta oleh bank, lalu Rp10 juta dipercayakan kepada lembaga mediator/obstecker untuk digunakan/’diputar’ sebagai operasional misalnya untuk biaya distribusi hasil pertanian atau memperluas pasar produk pertanian. kedua belah pihak diuntungkan oleh sistem tersebut. Petani pun selama 3 bulan dibantu pembiayaan operasional masa tanam, juga biaya sekolah anak-anak petani. Model sepeti itu yang seharusnya dilakukan oleh perbankan nasional. Bukannya bertindak seperti pengijon atau pengepul.

Jika skema pemberdayaan seperti yang dilakukan bank tersebut, saya sangat mendukung. (pso)    

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF

Pada dasarnya program KUR yang sudah dimulai sejak beberapa tahun yang lalu merupakan progran bagus karena memang menyasar UMKM yang tidak bankable namun secara kemampuan bisa membayar kredit. Program KUR ini sangar bermanfaat bagi UMKM yang ingin mengembangkan usahanya dan meningkatkan produktivitas pelaku usaha. Kinerja KUR sendiri sampai saat ini bisa dibilang lumayan memuaskan karena NPL yang masih di bawah 5 persen.

Kisah KUR yang sukses membuat pemerintah sekarang berani memasang bunga KUR sampai ke angka 7 persen setelah sebelumnya turun dari 12 persen ke 9 persen. Terget penurunan bunga KUR yg sangat tinggi ini seolah ingin menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha UMKM. Terlepas dari persoalan politik, pelaku UMKM sangat diuntungkan oleh adanya kebijakan penurunan bunga KUR. Daya pinjam pelaku UMKM semakin tinggi.

Dibalik kesuksesan itu, ternyata program belum dapat merata diterima oleh semua kalangan pengusaha UMKM terutama pengusaha mikro. Pelaku usaha kelas mikro memang tidak memerlukan dana sebesar KUR namun perbankan menginginkan pelaku usaha untuk pinjam dengan jumlah yang besar sehingga dengan bunga rendah bisa menghasilkan keuntungan yang tinggi. Namun penawaran tersebut dinilai tidak pas untuk pengusaha mikro apalagi usaha yang baru.

Celah itu yang dimanfaatkan oleh Fintech. Dengan pangsa pasar pelaku usaha mikro dan pelaku usaha baru, Fintech menawarkan kemudahan dalam mengakses kredit. Bisnis ini pun tumbuh dengan sangat pesat. Tak ayal saat ini dampaknya ke perekonomian juga besar.

Krisis global yang melanda negara berkembang seperti Indonesia, membuat nilai tukar mata uang merosot dengan signifikan. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan menaikkan suku bunga. Bank Indonesia sendiri sudah menaikkan 4 kali suku bunganya dari 4,75 menjadi 5,5. Kondisi ini membuat bunga pinjaman dari bank rentan untuk naik mengikuti bunga acuan.

Akibatnya pinjaman dari perbankan akan seret karena bunga yang tinggi. Namun bunga acuan ini tidak berpengaruh ke Fintech karena tidak bergantung pada pembiayaan yang besar. Pasar Fintech yang banyak mengandalkan sistem Peer to Peer Lending tidak mengacu ke suku bunga namun lebih kepada nilai transaksi dan track record dari borrowernya. Namun di sisi lain Fintech tidak dapat masuk kepada pasar-pasar kredit besar yang selama ini dimainkan oleh perbankan. Platform kredit yang besar sulit untuk dipenuhi oleh Fintech.

Paling tidak, dampak yang dirasakan adalah investor Fintech dari Perbankan mungkin akan semakin berpikir ulang untuk invest di Fintech. Seperti diketahui Perbankan plat merah maupun swasta nasional dan asing ramai-ramai investasi di Fintech. Harapan ke depan, perbankan dan Fintech mampu berkolaborasi secara positif untuk masuk ke sektor kredit usaha mikro. Harapan ini yang mungkin akan meredup seiring dengan semakin terpuruknya rupiah yang menyeret kinerja perbankan. Perbankan akan lebih memilih untuk menyelematkan core bisnisnya daripada untuk invetasi di Fintech.

Ke depan, diharapkan OJK selaku otoritas yang menaungi Fintech mampu membuat peraturan yang mendukung kerjasama antara Fintech dan Perbankan terutama di sisi penyalurannya. Kerjasama ini akan menguntungkan bagi keduanya. Perbankan akan sangat mudah untuk memenuhi syarat 20 persen kredit ke UMKM dan Fintech akan lebih mudah untuk memperoleh pangsa pasar.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pemerhati masalah ekonomi dan ketimpangan

Tekanan terhadap nilai tukar rupiah masih terus berlanjut. Pada awal bulan September 2018 ini, nilai tukar rupiah sempat menyentuh angka psikologis Rp15.000 per dolar AS. Menteri Keuangan memprediksi rata-rata nilai tukar akan berkisar pada angka Rp14.700 per dolar AS pada 2019. Pelemahan ini dikhawatirkan akan membawa dampak negatif terhadap perekonomian dalam negeri. 

Dengan karakteristik sebagai negara sedang berkembang, Indonesia masih sangat tergantung terhadap berbagai komoditas impor sehingga melemahnya nilai tukar menyebabkan harga barang luar negeri menjadi semakin mahal dan inflasi dalam negeri akan meningkat.

Pemerintah mengklaim telah berupaya untuk secara bertahap mengurangi derasnya impor. Penundaan terhadap pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur serta penyesuaian tarif PPh 22 terhadap lebih dari seribu pos tarif diharapkan dapat mengurangi permintaan impor dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Namun itu saja tidak cukup. Upaya penundaan pelaksanaan proyek infrastruktur hanya bersifat sementara. Pemerintah tentu ingin merealiasikan janji politiknya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur yang memang sudah sangat tertinggal dari negara-negara peers. 

Bila hal tersebut kembali dilaksanakan maka diyakini impor akan kembali meningkat yang pada gilirannya menekan kembali rupiah. Demikian pula dengan penerapan tarif impor yang bila tidak diikuti dengan transformasi struktural di dalam negeri akibatnya justru akan menciptakan inflasi. 

Oleh karenanya, kebijakan di sisi demand tersebut harus diikuti pula dengan strategi dan kebijakan di sisi supply. Artinya, pelemahan nilai tukar rupiah dan defisit neraca transaksi berjalan bisa diatasi melalui peningkatan kinerja industri dalam negeri khususnya yang berbasis ekspor.

Pertanyannya, sektor apa yang mampu bertahan di tengah badai nilai tukar seperti sekarang ini dan diharapkan mampu mendorong ekspor?

Bila melihat sejarah maka Koperasi dan UMKM lah solusinya. 

Setidaknya ada dua faktor yang membuat UMKM bisa bertahan dalam kondisi ekonomi seperti sekarang ini. Umumnya UMKM menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat sehingga permintaan barang dan jasa yang dihasilkan UMKM akan relatif stabil. Ini berbeda dengan kondisi usaha skala besar yang justru bertumbangan saat krisis terjadi. Selain itu, umumnya sektor UMKM lebih memanfaatkan sumber daya lokal, baik itu untuk sumber daya manusia, modal, bahan baku, hingga peralatan. Artinya, sebagian besar kebutuhan UMKM tidak mengandalkan barang impor.

Namun demikian daya tahan UMKM tentu memiliki batas. Akses terhadap modal merupakan titik sentral keterbatasan UMKM. Tidak dapat disangkal bahwa sektor ini memiliki ketergantungan terhadap bantuan pemerintah khususnya berupa permodalan. Sebagai contoh, guna mendorong ekspor, meningkatkan daya saing produk eskpor berbasis kerakyatan, dan meningkatkan kualitas nilai tambah produk ekspor, pemerintah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi XI. Kebijakan tersebut menyorot tentang Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE). Sasaran utama KURBE adalah supplier/plasma yang menjadi penunjang industri dan industri/usaha dengan melibatkan tenaga kerja yang cukup banyak sesuai skala usahanya.

Namun ditengah ketidakpastian ekonomi, berbagai fasilitas pemerintah dan bank sentral juga akan mengalami pengetatan  Artinya, kita tidak bisa berharap banyak kepada bank sentral dan pemerintah saja dalam mendorong kinerja UMKM terutama dalam mendapatkan akses permodalan. 

Oleh karenanya diperlukan cara lain untuk mempermudah akses UMKM mendapatkan modal. Kehadiran sejumlah perusahaan fintech diharapkan turut berkontribusi dalam pengembangan UMKM dengan cara memberikan layanan pinjaman modal dengan proses pengajuan yang lebih sederhana dan dengan bunga yang relatif bersaing. Diharapkan dengan semakin mudahnya mendapatkan akses permodalan, maka kinerja UMKM dapat meningkat sehingga produksi pun dapat bertambah. 

Sebagai penutup, pemerintah perlu terus menjaga keterlibatan fintech dalam pengembangan UMKM. Diyakini bahwa fintech dapat membawa UMKM Indonesia naik kelas. Artinya UMKM dapat menjadi lokomotif pembangunan industri manufaktur Indonesia menggantikan peran usaha berskala besar dan internasional. 

Peran dan kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terbukti cukup besar dalam perekonomian Indonesia. Tahun lalu saja, UMKM menjadi penyedia lapangan kerja terbesar yaitu lebih dari 90 persen. 

UMKM juga menyumbang lebih dari 60 persen pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Tentu kita berharap bahwa peran UMKM dalam mendorong perekonomian dalam negeri juga menular dalam mendorong kinerja sisi eksternal. Bila kualitas dan nilai tambah produk meningkat, diharapkan industri manufaktur dalam negeri akan bergerak cepat dan dapat mengganti kebutuhan barang impor. Sehingga, pada akhirnya kebijakan ekonomi sisi supply juga akan menjadi penambal defisit transaksi berjalan dan penguat nilai tukar rupiah selain kebijakan di sisi demand. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Sosiolog Institute Pertanian Bogor (IPB)

Pendapat saya tentang UMKM dan KUR, sederhana saja :

Pertama, Sebetulnya UMKM itu berlapis-lapis. Mereka yang sudah bisa akses kepada kredit perbankan adalah UMKM "lapisan atas" yang usahanya sudah melibatkan setidaknya modal puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Persoalan terletak pada UMKM yang modalnya sangat kecil. Para usaha UMKM skala mikro di "lapisan bawah". Mereka sulit akses kepada lembaga perbankan formal. Di zaman ORBA dulu ada skema kredit mikro atau KCK - kredit candak kulak. Sekarang, mohon dicek apakah kredit semacam itu masih ada.

Kedua, Bahwa ada skema KUR dari pemerintah, adalah hal yang wajib disyukuri. Tetapi bagi UMKM, sejatinya skema kredit perbankan bukanlah sesuatu yang biasanya menjadi andalan. Sangat lazim diketahui bahwa sumber dana mereka biasanya adalah dari lembaga kredit informal (baca: pelepas uang). Para pelepas uang yang kadang memberlakukan bunga sangat tinggi ini justru menjadi rujukan para UMKM karena dianggap lebih accessible, standby 24 jam, tak perlu persyaratan yang rumit, dan secara sosiologis mereka sudah terjalin hubungan sejak lama. Jadi, KUR itu penting. Tetapi, sejatinya peran pelepas uang terutama di pedesaan yang jauh dari layanan perbankan pun juga penting.

Ketiga, Tambahan lain. Tentang tren kekinian dalam pendanaan melalui jaringan pendanaan menggunakan model sharing economy seperti crowd-funding yang saat ini tersedia melalui jejaring virtual. Satu hal, model pendanaan seperti ini memberikan harapan baru bagi UMKM ke depan. Tetapi, sekali lagi UMKM itu bukanlah sebuah kelompok usaha yang di dalamnya unit-unit usahanya berkarakter sama atau homogen. Dari sisi besaran skala usahanya saja berbeda-beda, pun dari luasnya pasar juga demikian. Belum lagi dari karakter sosiologisnya (bentuk jaringan sosialnya dst). Pertanyaannya: apakah UMKM lapisan "menengah dan bawah/mikro" yang terletak di pedesaan yang remote juga terbiasa dan match dengan model pendanaan crowd funding? Apa resikonya? dan seterusnya.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

FOLLOW US

Kebijakan Itu Sah-sah Saja, Selagi Pemerintah Bisa Tanggungjawab             Kegalauan Anies, Lahirkan Kebijakan Itu             Bukan Sekadar Buat Aturan, Tapi Bangkitkan Rasa Kepedulian              Tidak Ada Alasan Mengabaikan Putusan MK             Keputusan KPU Mengembalikan DPD Khittahnya             Awasi Distribus Beras dengan Benar!             Koordinasi dan Komunikasi Menko Perekonomian Buruk              Bersaing dulu di ASEAN             Harus Ada Transformasi Struktural Industri              Tingkatkan Daya Saing Produk Kita