Menelisik Kemelut Laporan Keuangan BUMN
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 10 May 2019 09:30
Penulis
Watyutink.com Maskapai PT Garuda Indonesia Tbk, sedang gonjang ganjing. Akhir April 2019 lalu, hampir saja serikat karyawan BUMN penerbangan tersebut mogok kerja massal. “Gegeran” tersebut terkait polemik kejanggalan laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk yangn dianggap janggal, dan ditolak oleh dua orang komisarisnya yakni Chairul Tanjung dan Donny Oskaria.

Inti soal penolakan adalah pengakuan pendapatan yang kemudian mempengaruhi kondisi rugi atau laba korporasi berdasar periode tertentu. Pengakuan pendapatan yang jadi soal, transaksi perjanjian kerjasama penyediaan jasa layanan konektivitas dalam penerbangan, antara PT Mahata Aero Teknologi dan PT Citilink Indonesia pada (31/10/2019) sebesar 239,94 juta dolar AS.

Dari nilai tersebut 28 juta dolar AS berasal dari bagi hasil PT Sriwijaya Air. Pengakuan pendapatan tersebut dipandang tidak sesuai dengan kaidah PSAK No. 23 serta Standar Akuntansi Internasional (SAI).

Mengapa kisruh penolakan laporan keuangan tersebut sampai nyaris menimbulkan mogok karyawan Garuda? Bukankah Garuda termasuk BUMN yang sedang moncer dengan pencatatan laba terakhir per 2018 sejumlah 809.846 dolar AS atau setara dengan Rp11,49 miliar (kurs 14.200 per dolar AS)? Apalagi, berani menaikkan harga tiket pesawat lumayan tinggi?

Segi laporan keuangan, nampaknya masih jadi batu sandungan serius bagi BUMN penerbangan Garuda dan juga BUMN Pertamina. Pertamina sendiri sampai saat ini belum menerbitkan laporan keuangan resmi.

Hal itu menurut komisaris Utama Pertamina Tanri Abeng, disebabkan oleh masih adanya catatan pembukuan yang harus menunggu pengesahan dari Menteri Keuangan, Menteri ESDM dan Menteri BUMN terkait pendapatan subsidi tahunan yang harus diakui dan mempengaruhi laba rugi korporasi.

Bagi dua BUMN papan atas seperti Garuda dan Pertamina, rasanya ihwal kredibilitas laporan keuangan hampir pasti tidak mengalami masalah. Terlebih Menteri BUMN Rini Suwandi telah mengumumkan bahwa total aset BUMN pada tahun ini mengalami peningkatan menjadi Rp8.092 triliun dan kenaikan laba menjadi Rp188 triliun. Kinerja yang nampak lebih baik dibanding capaian pada 2017 untuk aset Rp7.210 triliun dan laba Rp186 triliun.

Jika dianggap membaik, mengapa BUMN seperti Garuda malah kisruh soal laporan keuangan dan mogok karyawan? Serta BUMN Pertamina yang sampai sekarang masih belum menerbitkan laporan keuangan?

Selain BUMN Perbankan yang diakui dalam kondisi sehat secara finansial, kondisi keuangan BUMN energi, tambang dan karya agaknya masih terus menjadi fokus khalayak. Sebagai kelompok BUMN yang mengelola aset negara, BUMN tambang, energi dan karya memang harus tetap memenuhi tanggungjawabnya sebagaimana pasal 66 ayat 1 Undang-undang No 9 tahun 2003 tentang BUMN.

Bunyi dari Pasal 66 tersebut bahwa BUMN harus mampu menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum (Public Service Obligation) dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN.

Oleh karenanya, pertanggungjawaban kepada publik terkait laporang keuangan tahunan tentunya harus dapat dipertanggungjawabkan dan yang penting, rasional.

Namun, dengan adanya kasus mahalnya harga tiket pesawat dan laporan keuangan BUMN Garuda dan Pertamina yang konon menyimpan masalah, maka langkah membentuk holding-holding BUMN seperti rencana BUMN Penerbangan, patut dipersoalkan.

Apalagi Jika persoalan laporan keuangan serta mahalnya harga tiket pesawat tidak juga kunjung selesai dan transparan, maka BUMN telah kehilangan fungsi sebagai pengemban amanah Undang Undang No. 9/2003 tentang BUMN. Salahkah jika publik bertanya: ada kepentingan apa dan untuk kepentingan siapa saja?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pemerhati Sosial

Garuda Indonesia satu tahun belakangan memang tengah menjadi sorotan publik. Pasca isu melambungnya tiket penerbangan, Garuda Indonesia kembali mendapat perhatian lantaran Laporan Keuangan pada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) 24 April lalu ditolak oleh dua komisaris perwakilan dari perusahaan Chairul Tanjung yang memegang saham sebesar 28,08 persen.

Pada Rapat Umum Pemegang Saham 24 April lalu, dua komisaris dari PT Trans Airways dan Finegold Resources, perusahaan milik konglomerat Chairul Tanjung, menolak laporan keuangan perusahaan tahun 2018. Kedua komisaris tersebut ialah, Chairal Tanjung adik dari Chairul Tanjung dan Dony Oskaria. 

Keduanya menolak laporan keuangan tersebut dikarenakan Garuda memasukkan piutang sebagai pemasukan. Mereka menilai hal itu bertentangan dengan Standar Akuntansi Keuangan 23.

Penolakan itu secara teknis memang tidak berbuntut panjang di RUPS. Namun implikasi publiknya meluas. Dikabarkan pasca RUPS, direksi Garuda Indonesia dipanggil oleh Bursa Efek Indonesia untuk melakukan sounding.

Alhasil setelah pertemuan itu berlangsung, saham Garuda Indonesia anjlok sampai 7,6 persen. Padahal pada triwulan pertama 2019 Garuda Indonesia mendapat 36 persen kenaikan pendapatan. 

Ihwal piutang Garuda ini memang memancing perdebatan tersendiri. Piutang Garuda yang dipermasalahkan itu berasal dari kontrak Grup Garuda dengan PT Mahata Aero Teknologi yang memiliki kerjasama pemasangan jaringan internet dan konten digital di pesawat Garuda Indonesia. 

Garuda disinyalir akan mendapat kompensasi sebesar Rp3,47 triliun selama kontrak 10-15 tahun kolaborasi.  Dua komisaris perwakilan Chairul Tanjung menganggap perjanjian itu tidak mencatumkan jangka waktu pembayaran. 

Akan tetapi di sisi lain, Garuda juga telah melampirkan surat pernyataan komitmen pembayaran kompensasi. Laporan keuangan Garuda juga telah mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Itu sudah termasuk kontrak dengan Mahata. 

Selain itu laporan keuangan Garuda pula telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dan memiliki jaringan dengan firma akuntansi di Brussels, Belgia. 

Pun, laporan keuangan Garuda tentu sudah diloloskan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ini dikarenakan OJK tidak memiliki kewenangan untuk menolak hasil audit yang dilakukan oleh akuntan publik.

Pelolosan laporan keuangan sangat bergantung pada asosiasi profesi yang melakukan pengauditan. Kantor akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan Garuda tentunya sudah memiliki rekam jejak maupun jam terbang yang tinggi dalam memeriksa laporan keuangan BUMN sekelas Garuda.

Namun, bukan berarti model pencatatan yang dilakukan oleh Garuda ini haram dilakukan. Metode pencatatan dengan memasukkan piutang sebagai pendapatan ini lazim dilakukan perusahaan. 

Metode akuntansi ini membolehkan penerimaan dan pengeluaran dicatat ketika transaksi terjadi, bukan saat uang kas transaksi diterima atau dibayarkan. Metode akrual banyak dilakukan oleh pelbagai perusahaan, baik yang sudah go public maupun yang belum.

Disinyalir dampak lain dari isu penolakan laporan keuangan ini, jatah kursi komisaris untuk perusahaan Chairul Tanjung berkurang satu dan menyisakan Chairal Tanjung saja. Mungkin saja ini dilakukan demi efisiensi dan proporsionalitas. Yang jelas, mencuatnya isu penolakan laporan keuangan Garuda dan bermula dari koreksi mereka berdua. Tak lupa efek dominonya merembet sampai penurunan nilai saham Garuda di bursa efek.

Turunnya saham Garuda juga menimbulkan permasalahan baru. Padahal posisi Garuda Indonesia di pasar saham sangat penting untuk menyelesaikan persoalan keuangan Garuda dari tahun-tahun sebelumnya.

Penghitungan bisnis dengan Mahata adalah salah satu model bisnis baru yang sedang coba dikembangkan oleh Garuda. Sayangnya, ketika isu penolakan laporan keuangan di RUPS , saham Garuda turun seiring bersama serangan terhadap kerjasama dengan Mahata.

Kerjasama antara Garuda dan Mahata dalam pemasangan jaringan internet sebenarnya dilakukan untuk menaikkan nilai tambah maskapai. Selain memberi pelayanan lebih kepada para penumpang, ini bisa ditujukan untuk menambah pendapatan.

Laporan keuangan pun semestinya tidak lagi jadi masalah karena, kontrak dengan Mahata telah masuk dalam neraca piutang dan alur-alur pelaporan pun sudah clear. Manajemen anyar yang baru ditunjuk pada 12 September ini jelas sudah bergerak cepat untuk menaikkan nilai tawar Garuda di mata publik.

Mendeteksi Peran Chairul Tanjung

Dampak penurunan saham Garuda tak hanya berhenti di situ. Saat ini pemerintah tengah menggencarkan program holdingisasi BUMN. Garuda oleh Kementerian BUMN akan dimasukkan dalam holding sarana dan prasarana perhubungan udara bersama PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II. 

Tujuan holding ini beberapa di antaranya adalah mengembangkan bisnis aero dan non-aero, melakukan ekspansi pasar, dan peningkatan keunggulan layanan dan operasional di seluruh bisnis rantai nilai sektor perhubungan udara.   

Upaya untuk memformalkan kerjasama dengan Mahata ini bisa berlaku untuk memperkuat capaian yang akan dihadapi dalam holdingisasi. Penambahan layanan untuk penumpang akan memperkuat peningkatan layanan pada bisnis Garuda. Apalagi Menteri BUMN, Rini Soemarno sudah menyatakan bahwa pembentukan holding BUMN sarana dan prasarana adalah salah satu prioritas Kementerian BUMN pada tahun 2019.

Oleh karena itu, upaya manajemen baru untuk mengerek laba pada kuartal I dan lekas mewujudkan bisnis model baru di Garuda merupakan terobosan yang efisien sebelum holdingisasi sarana dan prasarana udara benar-benar rampung.

Sayangnya upaya ini terganjal dengan penolakan laporan keuangan oleh perwakilan perusahaan Chairul Tanjung. Sempat pula tersiar rumor, kalau perusahaan Chairul Tanjung, PT Trans Airways akan exit dari saham perusahaan pasca salah satu komisarisnya diberhentikan dari jabatannya.

Memang tak bisa dipungkiri bahwa Chairul Tanjung memiliki peran dalam memperbaiki keuangan Garuda Indonesia. Di luar kepemilikan saham Garuda, Chairul Tanjung juga memiliki banyak usaha di sektor media, retail dan bank. Ia masuk dalam 10 besar orang terkaya di Indonesia.

Namun, dengan banyaknya media yang bernaung di bawah kerajaan bisnisnya, CNN, Detik.com, CNBC, Trans TV, dan Trans 7, ia bisa disebut sebagai salah satu konglomerat media terbesar di Indonesia. 

Di era disrupsi ini, bisnis-bisnis Chairul Tanjung mendapat banyak tantangan. Dari bisnis retail dan media, pergeseran model bisnis era sekarang mempengaruhi laju bisnis yang dikendalikannya. Usaha-usahanya tentu menyerap banyak tenaga kerja. Padahal perubahan iklim industri mengharuskan otomasi yang mengubah hubungan antara teknologi dan sumber daya manusia. Hal-hal inilah tantangan yang dihadapinya selaku pengusaha yang besar dari era-era lampau. 

Sedangkan perintisan holdingisasi BUMN dikhawatirkan bakal mempersempit ruang gerak sektor swasta oleh para pengusaha, termasuk mungkin sektor yang seharusnya bisa digarap Chairul Tanjung. Potensi ekspansi bisnis dari pelbagai BUMN yang di-holding-kan memang mungkin akan memperluas skala perusahaan. Sehingga daripada itu, kemampuan mencari pendanaan untuk ekspansi jadi lebih leluasa. 

Sedangkan pada kasus Mahata, rekan bisnis Garuda, proyeksi bisnis terbentang karena Mahata bergerak dalam operator penyedia konten digital dan penyedia infrastruktur layanan konektivitas nirkable global.

Lantas, dalam buku Kuasa Media di Indonesia: Kaum Oligarki, dan Revolusi Digital karangan Ross Taspell, Chairul Tanjung disebut sebagai pengusaha yang memiliki peran penting dalam iklim industri media dan digital di Indonesia. 

Chairul Tanjung bahkan mempunyai peran besar saat menghubungkan CT Corp yang dihelanya dengan kemitraan bersama CNN dan CNBC Indonesia. Jelas di situasi ini, Chairul Tanjung memiliki akses lebih untuk memantau atau lebih-lebih menciptakan peluang bisnis maupun politik.

Di bagian lain dalam buku itu, Ross Taspell, seorang peneliti dari Australia ini menerangkan bahwa para konglomerat media, termasuk Chairul Tanjung, di era digital semakin kaya dan menyerupai dinasti.

Mereka tengah menyongsong baru era di mana kekayaan dapat dimiliki lewat kuasanya selaku konglomerat ataupun kuasanya menggunakan media sebagai aset untuk mendorong kepentingan bisnis dan transaksi yang lain. Chairul Tanjung terang memiliki kaitan di balik geger Garuda yang pada akhirnya merugikan Garuda di bursa saham. 

Pertama, dua komisaris yang mewakili perusahannya melakukan penolakan yang berujung pada polemik yang berkepanjangan. Kedua, untuk ukuran konglomerat besar, yang besar dari bisnis-bisnis model lama, ada kekhawatiran dalam program holdingisasi BUMN ini mempersempit sektor-sektor bisnis swasta, termasuk porsi-porsi yang dimilikinya. Ketiga, seperti yang diujarkan Ross Taspell dalam penelitiannya, Chairul Tanjung sang pemilik media-media ini dapat mengerahkan medianya untuk kepentingan bisnisnya di polemik Garuda ini. 

Media-media yang berada di bawah naungan CT mem-framing berita ini dengan agresif. Contoh ketika kita menulis kata kunci ”Laporan Keuangan Garuda” di tempat teratas, media-media yang dimiliki CT menempati posisi itu.

Judul-judulnya pun terkesan tendensius. Misalnya, ”Jika Terbukti Percantik Laporan Keuangan, Ini Sanksi Garuda” atau yang lainnya, ”OJK Lepas Tangan soal Kisruh Laporan Keuangan Garuda,” ini baru segelintir contoh dari judul-judul yang terkesan mendiskreditkan kerjasama Garuda dengan Mahata beserta kemajuan-kemajuan yang coba dicapai oleh Garuda.

Dan kurang lebih seperti yang dikatakan oleh Ross Taspell dalam kesimpulan Bab ”Oligarki Media” di bukunya, para konglomerat media memang berkepentingan untuk memiliki perusahaan media, dan mereka juga memiliki opsi untuk memberitakan apapun sesuai agenda yang mereka miliki. 

Dan jika pun benar ada agenda-agenda Chairul Tanjung di balik penolakan laporan keuangan Garuda, maka inilah penanda era di mana perusahaan pelat merah menghadapi tantangan program holdingisasi dan era digitalisasi. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ekonom Konstitusi

Kalau dilihat dari pernyataan dua orang komisaris Garuda Indonesia Chairul Tanjung dan Dony Oskaria, itu jelas terlihat adanya konflik antara Direksi dan Komisaris Perusahaan.

Artinya, kalau merujuk Pasal 21,22,23 Undang-undang No 19 tahun 2003 tentang BUMN, maka dapat disebutkan bahwa laporan keuangan yang disampaikan oleh Direksi Garuda itu tidak bulat atau ada masalah, karena laporan itu harus lebih dulu mendapat pengesahan dari komisaris.

Masalah itulah yang harus ditelusuri oleh Kementerian BUMN sebagai Pembina dari BUMN-BUMN di Indonesia. Gambaran di atas menunjukkan bahwa memang ada masalah dengan laporan keuangan.

Sinyalemen yang disampaikan oleh komisaris Garuda adalah, terdapat pengakuan pendapatan yang lebih awal dibandingkan penerimaan kas. Memang ada asas accrual basis, yang merupakan pendapatan diakui dimuka kalau kerjasama itu dilakukan dalam jangka waktu tertentu, dan pembayarannya langsung di depan. Yang terjadi memang uang kas tidak ada, karena tidak dibayar oleh PT Mahaka. Maka oleh karena itu tidak bisa diakui sebagai pendapatan.

Masalah yang dipertanyakan oleh komisaris Garuda adalah bahwa pendapatannya belum diterima.

Kasus Pertamina adalah, adanya keanehan dari Komisaris Utama yang menginginkan pendapatan subsidi yang sudah dibukukan pada 2018 lalu akan dibukukan lagi pada 2019. Itu artinya hanya memoles laba rugi Pertamina. Padahal masalah itu tidak penting, karena Pertamina sendiri sudah mendapatkan pemasukan dari PGN dari hasil menjual Blok Mahakam dan Blok Rokan.

Jadi untuk kepentingan apa komisaris utama Pertamina Tanri Abeng menambahkan pendapatan subsidi tahun lalu yang sudah dibukukan pada periode 2018. Amat disayangkan Tanri Abeng sebagai CEO terbaik mau mengorbankan nama baiknya untuk hal-hal yang masuk kategori manipulatif.

Kiranya diperlukan suatu audit oleh BPK terhadap BUMN kita. Agak meragukan peningkatan aset BUMN seperti di klaim oleh Menteri Rini, karena beberapa BUMN sejak zaman Presiden SBY 10 tahun lalu sudah menerbitkan global bond atau surat utang.

Jadi dengan posisi surat utang, kita bisa melihat return on equity, return on assets perusahaan, dan itu bisa dinilai.

Satu hal yang lebih parah lagi di Garuda adalah siapa auditor independennya. Kalau auditor independen bisa melakukan hal-hal manipulatif maka bisa dikenakan pasal kode etik.

Berdasarkan persyaratan Prinsip Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) maka kesalahan di dalam menilai laporan keuangan bisa dikenakan sanksi. Apalagi dilakukan secara sengaja, dimanipulasi untuk kepentingan pencitraan nilai perusahaan. Itu jelas melanggar kode etik PSAK dan SAI (standar akuntasi internasional).

BPK sudah saat nya turun tangan dalam pengelolaan BUMN ini, karena banyak hal terkait laporan keuangan yang tidak masuk akal. Garuda Indonesia sendiri tahun lalu mengalami rugi sampai jutaan dolar AS, mengapa bisa untung beberapa kali lipat sampai milyaran, itu jelas aneh.

Kasus Pertamina, lebih pada konflik kepentingan Komisaris Utama. Itu sebabnya barangkali Direksi belum mau merilis laporan keuangan. Mungkin, Direksi menolak keinginan Tanri Abeng untuk memasukkan pendapatan subsidi tahun lalu sebagai pendapatan subsidi tahun ini. Kuat dugaan ke arah itu.

Kiranya apa yang terjadi di Pertamina dan Garuda dapat dijadikan pintu masuk untuk memeriksa BUMN lain. Ihwal rencana pembentuan holding BUMN Penerbangan, itu harus ditolak karena bisnis hilir tidak bisa diholdingkan. Berbeda dengan bisnis hulu yang berkaitan dengan industri dasar seperti BUMN energi/migas dan tambang. Tetapi kalau bisnis hilir jasa, tidak bisa diholding kan. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Ahli ekonomi energi dan perencanaan fiskal-keuangan negara.

Penyusunan laporan keuangan BUMN tidaklah sederhana. Apalagi jika melibatkan pelaksanaan PSO seperti yang dilakukan Pertamina.

Masalah pencatatan pendapatan dan biaya seringkali harus memperoleh klarifikasi terlebih dahulu dari sejumlah instansi yang terkait terutama dari Kemenkeu.

Yang terjadi dengan Garuda dan terutama Pertamina juga sama. Seringkali mereka tidak rugi namun piutang yang semestinya dijadwalkan tertagih belum tertagih. Umumnya tersangkutanya piutang yang tidak lancar juga di BUMN. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar