Menelisik Karut Marut Pengelolaan Hutan
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 23 July 2019 17:00
Penulis
Watyutink.com - Hutan Indonesia, sungguh menyimpan potensi yang luar biasa besar. Menghitung potensi hutan, sungguh naif jika hanya mengkalkukasi potensi dari hepeng yang bisa dikeruk lewat jumlah tegakan kayu atau batang pohon yang ada.

Potensi hutan Indonesia, jika dihitung dari keanekaragaman hayati dan tetumbuhan atau tanaman yang bisa ditanam dan dibudidayakan di bawah tegakan, akan menjadi jauh lebih besar nilai ekonomisnya dari sekadar menjual gelondongan kayu setelah membabat habis tutupan hutan yang ada.

Ironisnya, potensi terpendam di luar tegakan pepohonan itulah yang sampai sekarang belum ada satu pihak pun yang secara serius menggarap hal tersebut.

“orang kita” tahunya ya menebang pohon, lalu menjual gelondongan kayu guna menumpuk pundi-pundi kekayaan pribadi atau kliknya. Dan itulah yang terjadi sejek awal sejarah orde baru pada tahun 1970 an, mentang-mentang butuh dana segar guna memodali pembangunan.

Dari potensi hutan Indonesia yang semula di atas 143 juta hektar (ha), sejak diundangkannya UU No. 1/1967 tentang PMA dan No. 11 /1968 tentang PMDN, dimulailah era penjarahan hutan Indonesia secara besar-besaran. Investor kehutanan diberi hak konsesi hutan. Hak-hak masyarakat adat dibekukan pada 1970.

Tercatat sampai dengan 1989 telah ada 572 unit HPH yang diberi hak menguasai 64 juta ha lahan hutan. Bahkan sampai dengan 2013 otoritas Kehutanan telah memberikan izin bagi HPH untuk menguasai sampai 78 juta ha lahan hutan. Angka itu belum termasuk yang tak berizin resmi, sehingga diperkirakan hutan yang dirambah atau dikonversi menjadi lahan non hutan menjadi sekitar 100 juta hektar (Statistik Kehutanan, 2013).

Lalu apa yang hendak dilakukan setelah hutan babak belur dieksploitasi? Luas tutupan hutan tersisa diperkirakan hanya sekitar 82 juta ha atau 46 persen luas daratan Indonesia. Sementara nafsu mengkonversi lahan untuk kebun sawit dan peruntukan lain juga makin tak terbendung. Masih berapa persen potensi dari nilai ekonomis hutan yang bisa berkontribusi terhadap PDB Nasional?

Sampai dengan 1993, PDB sektor Kehutanan tercatat sebanyak Rp15 triliun. Pada 2013 meningkat menjadi Rp35 triliun atau naik rata-rata 20 persen per tahun. Ditilik dari jumlah penciptaan nilai tambah pada sektor-sektor kegiatan ekonomi/PDB dan fungsi ekologi/sosial maka nilai sebanyak itu masih terlalu sedikit.

Tetapi bukan saja sedikit, kontribusi sektor Kehutanan terhadap PDB memang semakin menurun. Dari hanya 1 persen pada 2005 merosot menjadi 0,8 persen pada 2009. Itu kalkulasi dari kayu log primer dan rotan. Padahal, PP No. 6/2007 Jo PP No 3/2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, mencakup hasil produk primer hutan hingga industri kehutanan seperti penggergajian kayu, kayu lapis, panel kayu dan veneer.

Jelasnya, porsi hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan masih perlu dielaborasi lebih jauh menjadi bagian akun subsektor kehutanan yang dapat memberikan kontribusi bagi PDB.

Apa langkah terbaik dalam memandang masalah sektor Kehutanan? Setelah laju deforestasi sampai 1997 saja sebanyak 1,7 juta ha per tahun? Saat ini saja, konon aparat Kehutanan sedang berjuang agar UU Kehutanan No 41/1999 yang melarang adanya kegiatan eksplorasi tambang di dalam wilayah hutan lindung tidak di “aneksasi” oleh kepentingan  pembukaan lahan non hutan bagi kebun dan peruntukan lain.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Jurnalis Senior

Secara umum, sektor kehutanan itu memang tidak hanya menghasilkan kayu. Dalam industri Kehutanan, isitilah agroforestry itu termasuk hasil hutan kayu, dan hasil hutan non kayu.

Semuanya memang harus diteliti lebih jauh. Selama ini banyak pihak melihat hutan itu lebih ke kayu atau produk perkebunan seperti sawit atau monokultur dan tambang. Padahal hutan mempunyai potensi lebih dari itu semua.

Jutru potensi non kayu dari hutan jauh lebih besar secara ekonomis. Yang disebut keanekaragaman hayati sebetulnya tidak hanya tanaman tetapi juga binatang, jamur, ganggang, lumut, mikroba, yang kesemuanya itu belum diteliti. Padahal para ahli di barat sedang meneliti potensi hutan sampai yang terkecil seperti jamur dan lumut yang bisa mempunyai niai ekonomi jangka panjang. Jelas itu besar sekali nilainya karena Indonesia adalah salah satu Negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia.

Indonesia adalah pemilik hutan tropis nomor 3 di dunia setelah Brazil dan Kongo.

Jelasnya keanekaragaman hayati itu terdiri dari bermacam-macam. Jadi kalau misalnya terdapat areal tutupan hutan yang akan mengalami alih fungsi lahan menjadi lahan non hutan seperti sawit dan sebagainya maka itu adalah sebuah kerugian besar.

Banyak hutan kita habis bahkan sebelum diteliti dengan benar kandungan potensi hutan tersebut.

Misalnya yang dialihfungsikan untuk kebun sawit, dari situ bisa dikalkulasi berapa keragaman hayati yang hilang. Hal itu sebenarnya kerugian yang tidak bisa dihitung hanya dari sudut ekonomi. Hutan Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa dan amat sempit jika hanya memandang dari potensi kayu saja.

Tambang emas di Freeport Papua sebaiknya dilupakan saja. Tetapi seharusnya ada kajian potensi dari hutan Papua karena itu bisa jadi lebih kaya dari hasil tambang. Kekayaan Papua itu sepertinya bukan emas, tetapi justru hasil hutannya. Ironisnya, sekarang hutan Papua juga mulai dirambah untuk sawit, setelah hutan Sumatera dan Kalimantan habis.

Pembangunan jalan di Papua sebenarnya juga konon untuk pembukaan lahan seluas-luasnya. 

Oleh karenanya hutan Indonesia yang kaya raya itu termasuk di dalamnya lebah hutan, jerenang, rotan dan lain-lain, sungguh tak terkira nilainya. Belum termasuk jamur, ganggang, lumut dan lainnya yang belum pernah dilihat karena memang tidak pernah atau jarang sekali diteliti. Fakultas Kehutanan kita malah lebih banyak mempelajari soal kayu hutan. Tapi tidak melihat hutan sebagai suatu ekosistem. 

Ihwal ”ngeles” nya perkebunan sawit sebagai pelaku deforestasi tapi menunjuk pihak lain misalnya orde baru sebagai pelaku sebenarnya dari perusakan hutan, itu ada benarnya. Hutan Indonesia di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan lain-lain memang rusak sejak era Orba. Hutan ketika itu dikapling-kapling oleh Suharto dan kroninya. Sebagian, karena orang-orang orba juga tidak bisa mengurus, maka diserahkan kepada kelompok pengusaha besar seperti kelompok Prayogo Pangestu, Bob Hasan, Salim Grup dan lain-lain dengan skala kerusakan yang luas.

Tetapi, “orang” sawit juga tidak bisa berkilah. Apa yang salah di masa lalu tidak boleh juga diulangi. Sawit, tidak bisa mengklaim kerusakan oleh kebun sawit hanya sedikit atau semacamnya. Karena memang sekarang hutan tinggal sedikit jadi dampaknya akan lebih besar.

Di pulau Sumatera jika dilihat dari atas, maka hampir semua adalah kebun sawit, hutannya kebanyakan sudah hilang. Jadi hutan Indonesia setelah di “logging’, sekarang malah dirambah oleh industri sawit. Pengusaha kadang memang nakal, setelah dapat konsesi hutan, kayu ditebang dan dijual lalu dijadikan kebun sawit.

Sayangnya jarang yang menyadari bahwa fungsi hutan bukan hanya fungsi ekonomi tapi juga fungsi ekologi. Dampak banjir yang terjadi di beberapa daerah adalah bukti dari logging yang dilakukan di hulu.

Hutan, walaupun tidak menghasilkan tetapi tetap harus dijaga. Produk hutan bukanya hanya kayu nya yang harus dilihat, tetapi juga sebagai wadah penampung air tanah. Menjadi sumber air, dan fungsi kontrol dari banjir dan sebagainya. Oleh karenanya cara bijak memandang hutan hendaknya jangan hanya dari aspek ekonomi tetapi juga dari aspek ekologi.

Juga dari segi budaya. Contohnya suku Dayak, sekarang sepertinya termarjinalkan semakin jauh karena habitatnya dialih fungsi menjadi kebun sawit dan Dayak otomatis terdesak. Dari situ budaya, keyakinan dan lain lain dari suku tersebut terancam hilang.

Jadi sekali lagi, mari jangan dilihat hutan hanya dari aspek ekonomi, atau dari sisi meubelair saja. (pso)  

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Hutan adalah paru-paru dunia, jika hutan gundul maka dunia terancam berhenti hirup nafasnya dan itu berarti akhir dunia. Indonesia diberi anugerah oleh Sang Maha Pencipta hamparan hutan dari Barat hingga Timur di wilayah sabuk Khatulistiwa, sejumlah kurang lebih 143 juta hektar yang juga hutan terluas ketiga di dunia. Anugerah tersebut seakan diterima secara gratis tanpa adanya tanggungjawab sebagai timbal balik. Bukan manusia yang menanam pohon-pohon dalam hutan itu. Pohon-pohon memiliki kayu yang bernilai ekonomi sehingga batang demi batang ditebang manusia hingga akhirnya luasan hutan menjadi berkurang, tidak lagi 143 juta hektar. 

Tarik menarik antara kepentingan ekonomi dengan lingkungan sudah sejak lama terjadi dan sampai sekarang masih belum bertemu di titik kesetimbangan. Hutan banyak dibuka untuk lahan pertanian, perkebunan, pertambangan, komersial, hunian, layanan publik hingga fasilitas umum/sosial. Kegiatan-kegiatan pembukaan hutan yang tidak dikendalikan dan dikoordinasi akan menyebabkan masalah dan bencana bukan lagi kemaslahatan bagi masyarakat sebagaimana tujuan awalnya.

Bagaimana merawat hutan agar kepentingan ekonomi dan lingkungan dapat menemui titik kesetimbangan?

Ada beberapa hal yang dapat dikerjakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Program One Map Policy yang sedang dikerjakan pemerintah merupakan instrumen dasar untuk memberi kejelasan wilayah hutan dengan lahan-lahan yang didiami dan diolah masyarakat. Banyak sengketa hutan disebabkan tidak jelasnya batas-batas wilayah konsesi pemanfaatan hutan. Tumpang tindih perijinan banyak disebabkan berbagai versi peta yang menjadi acuan pemberian izin-izin tersebut.  Melalui kebijakan satu peta yang didukung teknologi informasi maka hanya ada satu peta yang menjadi acuan berbagai kebijakan dan peraturan untuk pemanfaatan hutan di Indonesia. 

Hal lain yang mendesak segera ditetapkan oleh pemerintah adalah sebenarnya berapa jumlah minimum luasan hutan yang dimiliki Indonesia. Pulau Jawa menjadi saksi bisu bagaimana hutan yang pernah luas membentang dari ujung Barat hingga ujung Timur sekarang menyusut hebat hingga sekitar 10 persen luasan pulau Jawa. Hutan yang ada di pulau Jawa sekarangpun makin terkikis karena desakan kebutuhan manusia seperti pemukiman dan lahan usaha. Jangan sampai hutan-hutan di pulau Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Maluku mengikuti jejak hutan di pulau Jawa. Para pakar kehutanan, lingkungan, dan berbagai disiplin ilmu terkait harus mampu menghitung luasan minimum hutan yang harus ada di pulau-pulau tersebut kemudian memetakannya pada peta satu Indonesia sebagai rujukan nasional.

Prosedur pembukaan hutan menjadi penting agar tidak semua instansi atau lembaga pemerintah dengan kewenangan yang dimiliki mengeluarkan kebijakan, peraturan hingga perijinan terkait hutan tanpa koordinasi. Sekali lagi, dalam hal ini ego sektoral tidak boleh dikedepankan karena hanya akan menimbulkan permasalahan. Memang disadari hal ini masih belum terpecahkan secara tuntas meski sudah dilakukan upaya-upaya untuk koordinasi antar instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah.

Terakhir merawat hutan Indonesia tidak boleh melupakan masyarakat yang hidup di sekitar hutan. Konsep hutan sosial masyarakat harus diimplementasi dengan konsisten dan komitmen penuh semua pihak terkait. Sampai saat ini nampak program-program melibatkan masyarakat sekitar hutan masih belum terintegrasi dengan tujuan berkelanjutan. Selain itu diperlukan dukungan pihak swasta juga agar masyarakat sekitar hutan tidak dipandang menjadi penghambat kegiatan perusahaan tetapi sebagai mitra usaha.

Merawat hutan Indonesia menjadi tanggungjawab semua masyarakat. Jangan sampai hutan hilang di Indonesia karena keserakahan manusia. Biarlah generasi mendatang dapat menikmati hutan dan memanfaatkannya sebagaimana kita sekarang. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF