Menelisik APBN 2020
berita
Ekonomika
Ilustrasi kan watyutink 20 August 2019 18:00
Penulis
Watyutink.com - APBN 2020 telah dirilis oleh pemerintah. Harapan akan perbaikan perekonomian dalam negeri tentunya bergantung pada akurasi angka-angka anggaran pendapatan dan pengeluaran yang disajikan. Sebab, ketepatan pencapaian target anggaran yang diajukan pada saatnya nanti amat menentukan tingkat kredibilitas anggaran.

Namun tentunya, sebelum APBN 2020 disahkan oleh legislatif publik punya hak untuk menilai dan memberi masukan. Press Rilis Indef kemarin (19/8) mencatat anggaran negara 2020 disusun berlandaskan perkembangan perekonomian nasional yang sampai semester I/2019 kemarin masih berjuang untuk lepas dari defisit neraca pembayaran. Begitu pula dengan defisit neraca perdagangan dan current account deficit akibat melemahnya ekspor. Kondisi tersebut menjadikan kajian kritis terhadap APBN 2020 penting untuk diajukan.

Anggaran penerimaan negara pada 2020 mendatang dipatok pada angka Rp2.221,5 triliun. Terdiri dari penerimaan perpajakan Rp1.861,8 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp359,3 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp 0,5 triliun.

Sementara segi pengeluaran ditargetkan pada angka Rp2.528,8 triliun. Terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp1.670 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp858,8 triliun.

Dari komposisi APBN 2020 terlihat bahwa anggaran negara masih menggunakan anggaran defisit sejak 2015. Defisit anggaran 2020 masih sebesar Rp307,2 triliun atau 1,76 persen terhadap PDB. Angka itu turun dibanding APBN 2019 yang defisitnya mencapai Rp310,8 triliun.

Namun, hal menarik adalah defisit keseimbangan primer APBN RI yang mengalami defisit sejak 2012. Defisit keseimbangan primer menunjukkan bahwa negara masih terus berutang untuk menutupi kewajiban pembayaran (bunga) utang. Dengan kondisi tersebut apakah pembiayaan pembangunan dan operasional negara masih bisa optimal? Bagaimana dengan sisi penerimaan negara yang 85 persen mengandalkan pemasukan pajak? Lalu, bagaimana dengan kualitas penerimaan negara pada APBN 2020? Bisakah target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen pada 2020 tercapai?

Kajian kualitas pendapatan negara menjadi amat penting. Angka penerimaan negara yang ditarget sebesar 13,72 persen PDB pada 2020 sepertinya menjadi tidak realistis mengingat kondisi perlambatan ekonomi global yang sedikit banyak berpengaruh pada perekonomian nasional. Namun, kondisi perekonomian global tentu saja tidak bisa terus menerus dijadikan alasan menurunnya perekonomian dalam negeri.

Angka tax ratio yang dipatok sebesar 10,57 persen - 11,18 persen dari PDB, harus mengupayakan membaiknya tingkat kepatuhan wajib pajak jika ingin mengupayakan peningkatan penerimaan. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak diindikasikan menurun sejak adanya program tax amnesty pada 2016-2017. Apakah insentif-insentif pajak seperti tax holiday, investment allowance dan super deduction efektif untuk mendorong perekonomian?

Kajian pengeluaran, juga penting untuk menelisik apakah perencanaan belanja modal yang dapat mendorong pertumbuhan masih lebih besar dari anggaran belanja pegawai seperti terjadi selama ini. Begitu pula dengan fungsi ekonomi dan fungsi anggaran pendidikan serta pelayanan kesehatan yang merupakan fungsi mendasar fiskal.

Anggaran pendidikan dan pelayanan kesehatan, harus diprioritaskan mengingat fokus kabinet pemerintahan ke depan salah satunya adalah meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Hal penting untuk menyauti tantangan bonus demografi dan cita-cita menjadikan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lima besar dunia pada 2030.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Executive Director INDEF

Pada 2020 di tengah perlambatan ekonomi global, hal yang aneh adalah pemerintah malah ingin menggenjot penerimaan negara.

Logikanya adalah, ketika ekonomi sedang lesu di triwulan II dan kemungkinan juga pada triwulan III/2019, seharusnya ada relaksasi pada anggaran pemerintah maupun kebijakan lain yang mampu mendorong belanja lebih efektif dan mencoba melonggarkan dari sisi penerimaan.

Dari situ terlihat bahwa pemerintah berusaha meningkatkan pendapatan pajak dalam negeri sebesar 13,46 persen namun di sisi lain PNBP malah merosot menjadi -7,0 persen. Jadi ada problem penerimaan dari PNBP yang turun dan dikoversi menjadi peningkatan pajak.

PNBP pada 2020 memang akan turun akan maka satu-satunya jalan adalah dengan meningkatkan penerimaan pajak. Prosentase peneriman pajak 13,46 persen adalah angka yang luar biasa besar. Implikasinya, di saat kita butuh adanya relaksasi pajak dan sebagainya, maka insentif yang akan diberikan pada 2020 seperti super deduction tax, tax allowance dan beberapa insentif fiskal lainnya akan kalah dengan upaya peningkatan pajak dari dalam negeri.

Hal itu semua menunjukkan inkonsistensi dari upaya pelonggaran kebijakan di bidang perpajakan. Hal itu potensial menjadi problem.

Tentu saja dengan belanja negara yang meningkat 7,99 persen, terdapat ekspansi yang kemudian menjadi defisit maka otomatis pemerintah seperti menahan belanja. Karena memang tidak ada alasan lagi menambah defisit karena sudah terlampau besar. Jika ditambah lagi defisit maka batas toleransi defisit anggaran 30 persen PDB akan terlewati. Memang limit sesuai regulasi adalah 60 persen PDB tetapi postur anggaran yang sehat dalam kondisi perekonomian sekarang adalah 30 persen PDB.

Sepertinya ada kesalahan strategi di tengah perlambatan ekonomi global yang bertolak belakang dengan postur APBN dalam negeri 2020.

Kalau dilihat sumber masalahnya, target penerimaan pajak 13,26 persen terjadi hanya pada 2018 sebesar 13,26 persen terjadi karena adanya kenaikan harga minyak pada tahun 2018 hal mana anggaran APBN 2018 dari 48 dolar AS barel bph menjadi 63 dolar AS bph. Jadi faktor kenaikan hanya dari harga minyak bumi yang menyebabkan peningkatan penerimaan pajak waktu itu.

Tetapi pada 2020 mendatang, harga minyak bumi yang ditetapkan 65 dolar AS bph sebenarnya tidak ada perubahan berarti dibandingkan APBN 2019. Jadi sebetuilnya patut dipertanyakan apa yang mendasari penetapan angka penerimaan pajak sebesar 13,26 persen. Amat diragukan bahwa angka itu akan dapat dicapai pada 2020.

Kebetulan, hal itu juga dapat digunakan sebagai penutup dari kegagalan dalam penerimaan PNBP. Ada 2 faktor yakni lifting minyak memang turun menjadi hanya 715 ribu bph. Kedua, laba BUMN menjadi turun sekali.

Pada data nota keuangan, tidak ada alasan yang jelas kenapa PNBP untuk laba BUMN menjadi turun drastis. Dibuka satu per satu data tidak ditemukan penjelasan memadai. Diperkirakan sedang dilakukan rekonsiliasi keuangan karena persoalan utang BUMN yang besar ataupun sumber-sumber lain.  

Kenaikan penerimaan 13,26 persen pajak diduga adalah pertama, pengusaha ke depan akan coba untuk digenjot peningkatan penerimaan PPh dan PPh non migas. 16 persen dan 15 persen pajaknya. Apakah hal itu bisa menjadi stimulus bagi perekonomian, masih menjadi pertanyaan.

Padahal, saat ini pengusaha sedang butuh relaksasi perpajakan. Sementara pemerintah jadi kontradiktif dengan menggenjot pajak pengusaha.

Sementara pada tiga bulan lalu pemerintah berencana memberikan insentif PPh badan dari 25 persen menjadi 20 persen, yang mempunyai konsekuensi terjadi shortfall pajak Rp83 triliun. Padahal hal itu dibutuhkan oleh UMKM untuk melakukan investasi maupun menggerakkan sektor riil. Tapi justru kebijakan penurunan PPh badan itu tidak nampak di APBN 2020.

Menariknya lagi, pemerintah juga menargetkan tax ratio pada 2020 sebesar 11,5 persen, sesuatu yang tinggi sekali dibandingkan output pada 2019. Hal itu masih kurang meyakinkan karena satu sisi tingkat kepatuhan wajib pajak menurun setelah adanya tax amnesty 2016. Apabila trend menurunnya kepatuhan WP maka sulit untuk mencapai 11,5 persen.

Insentif-insentif pajak super deduction tax, tax holiday dan tax allowance diragukan efektivitasnya untuk mendorong perekonomian, karena jumlahnya pun tidak signifikan. Lagipula yang memanfaatkan insentif itu umumnya para pengusaha besar yang punya divisi R&D sendiri, badan pelatihan sendiri SDM dan sebagainya. Sementara UMKM yang jumlahnya 60 juta tidak punya badan pelatihan khusus yang bisa di klaim ke kementerian terkait.

Tentang belanja negara, terdapat tren naik secara nominal dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan pendapatan dan belanja. Tetapi kalau dilihat dari proporsi ada trend peningkatan cepat dari belanja non K/L dari semula 25 persen di 2015 menjadi 31,1 persen di 2020.

Komponen belanja non K/L adalah membayar utan pokok + bunga dan membayar subsidi hibah dan belanja lainnya.

Gembar gembor adanya belanja infrastruktur dan peningkatan kesehatan dan pendidikan, sesungguhnya yang paling sukses adalah belanja non K/L. Hal itu yang tidak tercermin. Dilihat dari angka yang ada, maka hal itu yang paling sukses menjerat ekonomi dalam negeri pada lima tahun terakhir.

Jadi belanja membayar utang pokok+bunga, subsidi, hibah dan lainnya adalah belanja yang tidak produktif dan tidak bisa mendorong perekomian secara langsung. Tidak bisa untuk membeli infrastruktur, investasi dan belanja produktif lainnya. Hal itu merupakan proporsi yang kurang baik.

Kedua, belanja K/L tetap dominan mesti turun secara proporsi 45 persen menjadi 35 persen, sementara belanja daerah juga cenderung stabil 34 persen.

Meski demikian yang patut dipertanyakan adalah mengapa belanja K/L tetap yang paling besar. Dibandingkan belanja transfer ke daerah.

Dulu pada 2016 pemerintah sempat berbangga bahwa belanja K/L lebih besar dari belanja transfer ke daerah. Tetapi dilihat tren sejak 2017-2020 belanja K/L tetap paling besar. Artinya, pusat memang paling dominan dalam melakukan perencanaan pelaksaan hingga pengawasan anggaran APBN.

Padahal, visi Presiden Jokowi pada 2014-2019 adalah “mulai dari pinggiran dan berpihak pada daerah”. Tetapi ternyata hingga 2020 belanja transfer ke daerah masih terendah dibandingkan belanja K/L.

Struktur anggaran seperti itu diperkirakan akan berbahaya ke depan. Karena kalau belanja non K/L dibiarkan bahkan digunakan selalu untuk membayar utang plus bunga yang jatuh tempo dan sebagainya, maka itu bisa semakin besar dan ekonomi dalam negeri akan semakin tertekan, fiskal kita akan semakin terbatas. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Postur APBN 2020 terdapat ekspansi untuk memperbaiki perekonomian tetapi secara secara asumsi makro tidak terlihat karena masih sama atau sebangun dengan APBN 2019 dalah pencapaian. Hal itu masih perlu dipertanyakan.

Tidak terlihat kebijakan fiskal yang dapat dipercaya bisa mendorong peningkatan ekonomi. Postur belanja juga relatif sama terhadap penerimaan karena masih defisit. Jadi secara umum belanja lebih besar daripada penerimaan negara.

Utang pemerintah pusat nampak terus meningkat dan utang 2019 pada tahun berjalan agak menurun sedikit tetapi terlihat ada upaya menekan defisit.

Implikasi dari utang yang semakin besar adalah kemampuan negara untuk membiayai pembangunan akan semakin melemah karena kemampaun fiskal juga semakin terbatas. Pada 2013 sampai 2018 pembayaran bunga utang meningkat dari 9,9 persen menjadi 17, 9 persen. Pada tahun berjalan 2019 pembayaran bunga utang memang dianggarkan dan belum realisasi terindikasi data menurun, tetapi pada RAPBN 2020 postur pembayaran bunga utang terlihat kembali ke 17, 5 persen. 

Sementara belanja pegawai pada RAPBN 2020 meningkat begitu pula belanja barang. Sementara belanja modal terlihat stagnant secara besaran nilai.  

Terlihat juga optimisme penerimaan perpajakan yang meningkat pada APBN 2020 tertama dari sektor PPh dan PPn. PNBP SDA migas masih menjadi tumpuan meski sejak 2017 terdapat lifting minyak yang meleset dari asumsi makro yang ditetapkan.

Pada PNBP 2015 -2019 terlihat bahwa penerimaan negara dari minyak bumi masih paling tinggi dan belum ada data realisasi 2019 karena masih harus menungu sampai akhir tahun. Kemungkinan target penerimaan dari sektor minyak bumi tidak tercapai dan tidak dapat diprediksi pada 2020 masih bisa tercapai atau tidak dengan kondisi perekonomian global sekarang.

Jika dibandingkan dari lifting minyak bumi Indonesia dari selisih asumsi makro, telihat lifting minyak bumi 2018 menurun dibanding 2017 dan juga terlihat dari PNBP minyak bumi yang diasumsikan menurun.

Tax ratio nampak terus menurun, belanja terus meningkat dengan ditopang utang. dari time series tax ratio yang bersumber dari bank dunia dan kementerian keuangan terlihat tren tax ratio yang terus menurun. Ada memang perbaikan di 2018 yang sedikit meningkat. Tetapi tren yang terlihat masih menurun.

Hal lain, PNBP laba BUMN terbesar pada 2018 masih didominasi oleh BUMN perbankan yang meningkat seperti BRI dan BNI. Utang BUMN non lembaga keuangan menurut data BI mengalami peningkatan yang sangat tajam pada 2018. Agak melandai di 2019.

Itulah mungkin mengapa laba BUMN kemungkinan akan menyusut pada APBN 2020. Pada 2018 menurut data BUMN memang merugi dengan utang yang besar.

Keseimbangan primer terlihat masih negatif. Keseimbangan primer dari 2012 sampai 2019 terlihat masih negatif dan pada RAPBN 2020 juga terlihat hal yang sama. Meski ada penurunan defisit keseimbangan primer.

Dari data ratio utang di negara-negara emerging market  termasuk Indonesia. Indonesia termasuk masih rendah. Tetapi pertanyaannya apakah dengan semakin tingginya nilai utang akan diikuti pula dengan kemampuan keuangan negara dalam membayar utang.  

Di negara-negara lain, ketika nilai utang mereka tinggi, tax ratio negara-negara tersebut juga tinggi. Sementara di Indonesia kemampuan penerimaan pajak dalam tax ratio tahunan masih terbilang rendah. 

Current Account deficit (CAD) juga masih terjadi sehingga amat beresiko terhadap nilai tukar rupiah. Hal itu masih harus terus diwaspadai. Proporsi SBN oleh asing juga terus meningkat mencapai 40 persen dan hal itu amat rentan apabila terjadi kegoncangan pasar global. Maklum saja, di 2019 pemerintah mengakui ada perlambatan ekonomi global dan begitu pula pada RAPBN 2020 pemerintah juga menyebut akan risiko adanya penurunan pertumbuhan ekonomi global.

Sebagai penutup, kiranya pemerintah perlu memperhatikan kemampuan keuangan BUMN agar bisa pulih dari utang dan kembali memberikan dukungan penerimaan pada APBN dengan proporsi yang lebih tinggi. Utang yang dianggarkan pada RAPBN 2020 juga harus dipastikan dapat menggerakkan sektor produktif agar bisa mendorong ekonomi domestik di tengah perlambatan ekonomi global. (pso)

 

 

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

Harus diupayakan untuk menakar risiko dari faktor eksternal. Asumsi makro capaian pertumbuhan ekonomi yang semuanya akan bermuara pada PDB. Sayang, faktor eksternal saat ini seolah menjadi kambing hitam.

Semua negara terlihat mengeluh dalam hal optimisme pada 2020. Hal itu disebabkan oleh trade war Amerika Serikat (AS) dan China yang berlarut-larut yang mempengaruhi kinerja harga komoditas menjadi semakin menurun. Tetapi, faktor risiko eksternal sebetulnya bisa menjadi kendala atau justru menjadi peluang bagi Indonesia.

Pada RAPBN 2020 terlihat pemerintah telah menargetkan nilai penerimaan dan pengeluaran yang lebih tinggi, tetapi menjadi pertanyaan, mengapa target pertumbuhan ekonomi 2020 ditetapkan sama yakni sebesar 5,3 persen?

Pertumbuhan ekonomi global memang akan menurun sebesar 1,2 persen untuk perdagangan. Efek dari currency war AS – China yang kemudian memanaskan kembali trade war kedua negara tersebut. Bagi Presiden AS memanasnya kembali trade war justru menguntungkan secara elektoral, karena di AS saat ini isu trade war justru menjadi andalan bagi para calon presiden AS mendatang untuk meningkatkan elektabilitas. Tetapi, bagi perekonomian internasional trade war jelas berpengaruh besar.

Di tingkat ASEAN pertumbuhan ekonomi diperkirakan berkisar 5 persen. di dalam negeri target pertumbuhan ekonomi pada triwulan I berkisar 5,05 persen dan sampai akhir tahun 2019 jelas tidak akan mencapai target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.

Investasi dan perdagangan pada level global memang menurun. Oleh karena itu harus dipetakan kembali mana negara-negara yang potensial akan menjadi investor bagi Indonesia. Pada negara-negara emerging market investasi FDI memang tercatat naik tetapi secara global FDI turun. Sementara ke negara berkembang lain cukup tinggi, tetapi apakah investasi ke Indonesia juga menjadi tinggi, itu masih menjadi pertanyaan. Secara  arus-inflow investasi pada 2018 masih berkisar 13 persen, artinya masih ada cukup peluang investasi yang masuk ke dalam negeri.

Terkait adanya rencana pembentukan Kementerian Investasi atau Kementerian Ekspor, diperkirakan tidak akan banyak berpengaruh terhadap kinerja investasi. Inflasi yang ditetapkan maksimal 3,1 persen juga akan berat karena untuk saat ini saja inflasi sudah menyentuh angka 3,3 persen.

Yang penting harus dilakukan dalam menjaga inflasi adalah mengendalikan harga pengan untuk menekan inflasi karena hal itu langsung menyangkut daya beli masyarakat.

Rate rupiah sekarang termasuk dalam 15 negara di dunia yang mengalami Current Account Defisit (CAD) dari 2,6 persen CAD menjadi 3 persen. Angka CAD 3 persen sudah termasuk lampu kuning. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas