Mencari Rumus Jitu Meredam Pelemahan Rupiah
berita
Ekonomika
Sumber Foto : twitter.com (gie/watyutink.com) 07 May 2018 13:00
Penulis
Gejolak moneter di Indonesia nampaknya masih akan berlangsung cukup lama. Hingga 5 Mei 2018, mata uang Rupiah masih ‘termehek-mehek’ di kisaran Rp13.945 per dolar AS, tidak berdaya menghadapi polah penguatan mata uang negeri Paman Sam. Imbas terhadap perdagangan saham pun langsung terasa. Pada penutupan sesi Jumat (4/05) kemarin IHSG ditutup melemah semakin jauh pada posisi 5.792,34 atau melemah 1,13 persen, dibandingkan prestasi pada posisi 6.000 an ke atas akhir tahun lalu. (Kompas, 5/05).

Sementara investor asing sejak awal tahun sudah melepas Rp36,01 triliun saham yang dimiliki. Pada minggu ini saja sudah dijual bersih Rp2,69 triliun. Diperkirakan, arus keluar dana investor asing terjadi akibat kenaikan yields (imbal hasil) obligasi AS tenor 10 tahun di kisaran 2,9-3 persen.      

Padahal, sekitar Juni 2018 mendatang, otoritas bank sentral Amerika diperkirakan akan mengumumkan lagi kebijakan tentang kenaikan kembali suku bunga AS untuk kesekian kalinya, dari rencana 3 sampai 4 kali kenaikan suku bunga kredit bank sentral Amerika pada 2018 ini.

Sampai kapan gejolak nilai tukar ini akan berlangsung? Apakah akan terus memburuk dengan rencana kenaikan kembali suku bunga bank sentral Amerika pada Juni 2018? Lalu bagaimana skenario otoritas moneter Indonesia mengatasi memburuknya nilai tukar rupiah,, sedangkan cadangan devisa dalam negeri terus tergerus oleh langkah intervensi pasar?

Skenario mengatasi memburuknya nilai tukar rupiah oleh BI dilakukan dengan mekanisme pertahahan lapis kedua seperti kerjasama Billateral Swap Agreement (BSA) dengan Jepang. BSA merupakan semacam pinjaman ‘dana talangan devisa’ menggunakan mata uang Yen Jepang untuk memperkuat cadangan devisa, yang akan dikembalikan jika mata uang rupiah sudah membaik. Juga kerjasama Billateral Currency Swap Agreement (BCSA) dengan China dan Korsel, serta Chiang Mai Initiative Multiteralization (CMIM) dengan negara kawasan ASEAN, China, Korsel, Jepang dan Hongkong.

Tetapi, sampai sejauh mana efektivitas kerjasama lintas negara tersebut? Bagaimana efektivitasnya dalam meredam volatilitas mata uang rupiah? Jika cadangan devisa terus tergerus, sampai seberapa besar kemungkinan kerjasama lapis kedua tersebut akan diteruskan? Sebagai catatan, sampai dengan Maret lalu cadangan devisa RI tercatat sejumlah 126 miliar dolar AS.    

Pengaruh kenaikan mata uang dolar AS pasti berimbas pada iklim usaha dalam negeri, apalagi bagi usaha yang membutuhkan pembayaran dengan dolar AS untuk transaksi impor dan pembayaran jatuh tempo utang luar negeri serta pembayaran deviden seperti saat ini. Sepertinya, dibutuhkan kebijakan yang tidak sekadar tambal sulam, juga konsisten dalam perbaikan iklim usaha dan penguatan cadangan devisa serta mata uang, agar perekonomian kembali membaik.

Tetapi di balik itu semua, agaknya Indonesia perlu pula sosok kuat seperti karakter Trump, yang  walau menghebohkan dunia tapi berhasil menciptakan perbaikan signifikan bagi perekonomian Amerika Serikat. Terlebih tantangan perekonomian Indonesia yang berjibun masalah, jelas membutuhkan sosok powefull yang mengerti seluk beluk ekonomi, konsisten dan punya daya tawar tinggi terhadap seluruh kebijakan-kebijakan ekonomi.    

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(jim)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Kalau BSA itu nanti mekanismenya jika cadangan devisa terus mengalami penurunan, BI bisa meminjam devisa dalam bentuk dolar atau Yen dari Jepang. jika sudah ada penguatan cadangan devisa lagi, maka akan dikembalikan ke bank sentral Jepang. Jadi modelnya seperti itu.

Jika seperti itu maka artinya second line defense yang dimaksud sebenarnya lebih ke arah penguatan cadangan devisa melalui lembaga eksternal khususnya bank sentral Jepang. Dan itu artinya sampai dengan akhir tahun ketika rupiah melemah maka cadangan devisa akan terus dipakai untuk intervensi.

Padahal cadangan devisa yang keluar ketika intervensi bisa menghabiskan 3-4 miliar dolar AS per bulan. Saat ini memang cadangan devisa kita sudah terus tergerus. Kita tinggal menunggu data bulan April 2018, di mana cadangan devisa kemungkinan tinggal 123 miliar dolar AS. Jadi terus mengalami penurunan.

Kalau BCSA, itu skenario yang berbeda. BCSA dengan China dilakukan pada 2009, kerjasama BCSA dengan Australia pada 2015, itu tujuannya lebih ke arah mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat, dengan memperbanyak likuiditas valas non dolar AS di pasar uang. Jadi untuk ekspor ke China misalnya, kita bisa langsung beli Yuan di bank-bank dalam negeri. Lalu untuk ekspor ke Australia tidak perlu konversi mata uang ke dolar AS, tapi cukup membeli dolar Australia. Dengan itu, para pengusaha diharapkan lebih tertarik untuk bertransaksi dengan mata uang tujuan ekspor dibandingkan mengkonversi dulu ke dolar AS.

Tetapi sekarang problemanya, dolar Amerika masih menguasai sekitar 85 persen dari total transaksi valas global. Jadi masih cukup besar sekali. Kelemahan di kita, saat ini Bank Indonesia (BI) maupun pemerintah belum memberikan insentif bagi eksportir maupun importir untuk memakai valas non dolas AS. Itu yang seharusnya dioptimalkan.

Dalam kaitannya dengan efektivitas kerjasama BSA, BCSA untuk meredam gejolak nilai tukar, menjadi tidak signifikan. Oleh karenanya dalam rilis BI kemarin ditambahkan yaitu jika memungkinkan maka BI akan menaikkan bunga acuan. Sebenarnya menaikkan subu bunga BI itu termasuk second line defense selain menambah devisa tadi.

Ketika terjadi gejolak nilai tukar serupa pada 2015 dimana rupiah juga sempat menyentuh Rp14.700 per dolar AS, langkah BI juga melakukan intervensi dengan menggunakan cadangan devisa, yang utama. Tapi waktu itu kalau tidak salah juga ada kenaikan bunga acuan BI sehingga bisa meningkatkan ‘confidence’ di pasar. Sebelum akhirnya bunga acuan turun sampai 4,25 persen sampai saat ini.

Betul, bahwa situasi ini belum lagi ‘The Fed’ akan menaikkan lagi suku bunga bank sentral AS. Dari hasil rapat terakhir ‘The Fed’ ada sinyal, bulan Juni mendatang akan ada kenaikan lagi suku bunga bank sentral AS. Karena, baru saja ada rilis data penyerapan tenaga kerja AS sekarang tingkat pengangguran di sana saat ini 3,9 persen, itu angka tingkat pengangguran Amerika yang terendah bahkan dibandingkan dengan sebelum krisis pada 2008. Jadi hampir semua data ekonomi AS menunjukkan perbaikan, pertumbuhannya solid 2,3 persen dan tingkat inflasi PCE indeks 2 persen. Jadi tidak ada alasan lagi bagi ‘The Fed’ untuk menahan bunga acuannya.

Diperkirakan para investor asing akan kembali berspekulasi menjelang rapat ‘The Fed’ pada bulan Juni mendatang.

Jadi, kebijakan-kebijakan ekonomi Trump agaknya berpengaruh, buktinya terhadap reformasi perpajakan sudah mulai terlihat hasilnya. Sedang pengaruh perang dagang dengan China juga agak dinetralisir dengan kunjungan kemarin ke China. Jadi kita melihatnya sebenarnya Trump ‘menang’ terbukti dengan penyerapan tenaga kerja di AS yang semakin bagus.

Bagi Indonesia, sebenarnya butuh leadership yang kuat. Khususnya di bidang ekonomi dengan rencana yang tidak berubah-ubah, tapi rencana yang konsisten, jangka panjang dan bisa membaca arah perubahan ekonomi global. Sekarang hampir semua tim ekonomi pak Jokowi kelihatannya tidak solid, itu yang utama. Terbukti 16 paket kebijakan ekonomi belum efektif berjalan. Yang kedua, adanya inkonsistensi kebijakan. Ketiga, kelihatannya agak kurang berhati-hati dalam mengambil suatu kebijakan ekonomi seperti contohnya pencabutan subsidi listrik dan pajak yang semakin agresif setelah tax amnesty, yang dampaknya jadi memukul daya beli masyarakat sehingga orang jadi takut dan mengurangi belanja. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Kalau kita bicara mengenai pelemahan rupiah, seperti yang pernah saya sampaikan dalam artikel saya, sebenarnya permasalahannya lebih ke fundamental ekonomi. Dimana ketika kita mengalami deindustrialisasi yang cukup persistense sementara permasalahan itu belum tuntas, maka di kemudian hari pasti kita akan menghadapi permasalahan ini juga. 

Adapun dengan adanya BSA, BCSA, Swap Agreement dan lain-lain, itu memang awalnya dibentuk sebagai respons terhadap krisis yang terjadi pada 1998. Karena memang pada saat itu pilihan kita sangat terbatas. Ketika IMF masuk sebenarnya karena keterbatasan pilihan tadi. Dengan adanya perjanjian kerjasama di atas sebenarnya menjadikan kita tidak terlalu tergantung kepada IMF dan akan jauh lebih fleksibel.

Kita sudah terlibat dalam CMIM dan beberapa perjanjian bilateral Swap Agreement. Dan ini sebenarnya membuat secara proyeksi ke depan potensi krisis kita andaikan ada krisis mata uang tidak akan terlalu berpengaruh besar. Karena kita punya ‘bantalan’ jika ada krisis dengan adanya ‘international writters’. 

Pun demikian, meskipun ‘international reserves ’ kita tersedot cukup banyak tetapi masih cukup kuat dibandingkan dengan 10 atau 20 tahun yang lalu. Cuma memang, ‘PR’ ke depan adalah bagaimana kita untuk bisa mengantisipasi gejolak-gejolak eksternal ke depan, karena hal itu pasti akan kita hadapi terus. Caranya adalah dengan memperbaiki struktur industri kita.

Sidang  ‘The Fed’ bulan depan, memang akan memberikan tekanan terhadap rupiah dan beberapa pihak juga melihatnya berpotensi capital outflow. Tapi saya rasa kita harus wait and see dulu, di mana tekanan-tekanan dari segi makro kita sebenarnya belum cukup urgent untuk kemudian kita meresponsnya dengan menaikkan suku bunga acuan BI.

Karena kita melihat inflasi kita cuma 3,4 persen dan juga angka pengangguran kita yang masih relatif stabil dan manageable, jadi saya pikir belum perlu untuk menaikkan suku bunga acuan. Sebab, kalau kita meresponsnya dengan kenaikan suku bunga secara gegabah, maka ada beberapa konsekwensi, yang pertama kita harus melihat jika kenaikan suku bunga BI ini tingkat elastisitasnya terhadap perbaikan nilai tukar rupiah tidak terlalu signifikan, jika kita melihatnya dari data beberapa tahun terakhir. Sehingga ditakutkan bahwa dengan naiknya suku bunga mungkin justru akan membebani perekonomian. Ibaratnya lomba marathon, maka kita harus hemat energi atau ‘simpan peluru’ jangan sampai kita mengeluarkannya terlalu awal, nanti disaat kita membutuhkan justru sudah kehilangan ‘kekuatan’. 

Memang, Argentina sudah menaikkan suku bunga mereka hampir 40 persen menurut berita terakhir, tapi itu karena inflasi Argentina sudah di atas 25 persen. Oleh karena itu mereka harus menaikkan suku bunganya jauh di atas nilai inflasi. Sedangkan inflasi kita masih 3,4 persen dan bahkan jika melihat perkembangan terakhir, ‘Core Inflation ’ kita justru turun.

Itu artinya, jika kita melihat inflasi nominal kita relatif tidak terlalu mengkhawatirkan, karena sepertinya pemerintah menahan kenaikan BBM sehingga dari sisi administered price nya bisa dikatakan manageable. Tapi justru yang mengkhawatirkan menurut saya dari sisi core inflation yang disebut turun, itu menggambarkan dua hal, satu sisi output-nya mengkerut, sisi lain demand nya juga mengkerut. Nah, dalam konteks seperti ini jika kita menaikkan suku bunga maka akan menekan demand dan juga akan menaikkan cost of financing sehingga bisnis menjadi lesu. Memang rupiah dalam jangka pendek bisa membaik, tetapi risiko bisnis lesu karena tekanan cost of financing juga harus diperhatikan. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol