Mencari Kiat (Lebih) Menumbuhkan Industri Keuangan Syariah
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 10 December 2018 20:00
Penulis
Sejak diperkenalkannya bank syariah pertama di Indonesia yang diberi nama Bank Muamalat Indonesia pada 1992, perbankan syariah telah menempati porsi tersendiri dalam perkembangan industri keuangan di tanah air.

Perbankan syariah yang merupakan turunan dari sistem ekonomi syariah atau ekonomi Islam didirikan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Syariah Islam dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Semula diperkirakan, dengan populasi penduduk Indonesia yang mayoritas (85 persen) beragama Islam, maka diperkirakan perkembangan industri keuangan dan perbankan syariah di Indonesia akan mampu menyamai kinerja industri keuangan syariah di Malaysia yang telah mempunyai market share di atas 25 persen.

Sayangnya, setelah hampir 27 tahun berdiri, sampai dengan akhir tahun 2018 ini pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia masih berkisar di angka maksimal 8,47 persen.

Padahal, pangsa pasar perbankan dan industri keuangan syariah semestinya terbantu dengan diperkenankannya bank umum konvensional (BUK) membuka Unit Usaha Syariah (UUS) sesuai amandemen UU No. 7 Tahun 1992 dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Beberapa BUK swasta maupun pemerintah memang telah mendirikan UUS dan bank syariah seperti Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, BNI Syariah, ataupun BCA syariah dan CIMB Niaga Syariah.

Dengan jumlah umat Islam yang mayoritas, mengapa pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah seolah “jalan di tempat” dibanding pertumbuhan industri keuangan syariah di Negara lain? Perlukan lebih diperbesar lagi dorongan dari pemerintah agar perkembangan perbankan syariah dan industri keuangan syariah tumbuh lebih signifikan?

Bank Indonesia sendiri pada (29/09) lalu telah menerima penghargaan sebagai bank sentral terbaik 2018 oleh Global Islamic Finance Award (GIFA) Committee di Sarajevo, Bosnia-Herzegovina. Penghargaan tersebut merupakan penghargaan tertinggi dunia dalam bidang keuangan syariah, dan pengakuan terhadap pemikiran serta inisiasi yang dilakukan BI dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dan dunia internasional.  

Dengan prestasi BI yang diakui dunia dalam upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air, tidak berlebihan kiranya harapan agar pertumbuhan industri keuangan syariah dapat tumbuh lebih kencang.

Masalahnya, sejauh mana kesiapan industri keuangan syariah di Indonesia untuk mengejar kinerja puluhan persen market share industri keuangan di Negara lain. Dari segi aset, per Juni 2018 kontribusi industri keuangan syariah dari pasar modal syariah mempunyai aset Rp661,71 triliun (Indeks saham syariah Indonesia), dibanding aset perbankan syariah sebesar Rp444, 4 triliun atau industri keuangan syariah non bank yang hanya Rp98,3 triliun.

Lalu apa yang menyebabkan masih lambannya pertumbuhan industri keurangan syariah khususnya perbankan syariah di Indonesia? Apakah benar terkait kendala modal dan SDM? Bagaimana dengan sosialisasi bagi industri keuangan syariah di tengah mayoritas muslim di Indonesia? Belum lagi, sebentar lagi pada tahun 2023 BI mewajibkan kepada semua UUS di sektor perbankan untuk mandiri menjadi Bank Umum Syariah yang membutuhkan kesiapan modal, SDM dan faktor pendukung lain agar tetap bersaing di tengah dinamika industri keuangan global dan kemajuan FinTech.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

 

 

 

  

 

 

 

 

 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ketua Pembina Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta

Memang starting point dari bank syariah atau ekonomi syariah di Indonesia itu ditandai dari kelahiran Bank Muamalat pada 1992. Dari sana kita sebetulnya sudah meletakkan tonggak dimana pemerintah waktu itu ikut mendorong.

Persoalannya adalah bank dengan branding syariah itu seharusnya sejalan juga dengan sikap dan pandangan masyarakat tentang ekonomi syariah. Dari situ ada masalah tersendiri dimana masyarakat menilai bahwa bank syariah yang bekembang di Indonesia masih merupakan copy paste dari bank konvensional.

Jadi sebagian masyarakat tetap menganggap adanya bank syariah bukan merupakan salah satu “pilihan” syariah. Dimana pilihannya secara normatif harus dipilih. Jadi perbandingannya masih dengan untung rugi. Kalau dia lebih untung memasukkan dananya ke bank konvensional maka masyarakat akan memilih bank konvensional. Itulah tantangan bank syariah saat ini.

Lahirnya bank-bank syariah—kecuali Bank Muamalat—adalah dari bank konvensional kemudian menjadi UUS (unit usaha syariah) dan BUS (bank umum syariah). Lalu mengapa kinerja bank syariah masih maju mundur, itu karena patokan ekonomi Indonesia walaupun bernama ekonomi syariah sekalipun, masih mengikuti patokan bunga bank, BI rate dan sebagainya. Turun naiknya BI rate akan mempengaruhi juga bank syariah.

Kita masih belum punya distinctive policy strategy yang bisa memisahkan itu. Akibatnya bank syariah walaupun kemajuannya ada tapi belum bisa mengungguli bank konvensional. Perlu juga kiranya political will pemerintah untuk mendorong orang agar lebih memilih bank syariah. Di Malaysia, modal BUMN dan sebagainya ditanam di bank syariah Malaysia. Di Indonesia masih diserahkan kepada BUMN masing-masing.

Lagipula pada bank syariah kita belum bisa kita kuatkan misalnya bahwa menggunakan sistem mudharabah adalah model terbaik dalam memberikan prospek keuntungan. Pola bagi hasil sendiri seolah-olah masih mengikuti pola yang kalau dikonversi, kompetitif dengan suku bunga. Tapi kalau murni mudharabah bisa dilakukan, sebetulnya bank syariah punya keunggulan di situ. Dengan advantage itu jelas kita bisa mengundang minat masyarakat untuk memasuki bank syariah. Selama dia masih terkait dengan sukubunga maka akan terjadi sesuatu yang mengikuti pola sukubunga.

Kalau mau dijalankan secara benar, maka harus konsisten dan konsekwen. Pemerintah sekarang juga sudah mulai—apalagi di tahun politik—bagaimana ekonomi syariah berkembang sebagai kekuatan utama bagi ekonomi konvensional. Pak KH Ma’ruf Amin juga ketika di forum Ijtima’ tsanawy tahun 2018 menyebutkan bahwa diperlukan adanya penguatan ekonomi syariah.

Namun, penguatan ekonomi syariah juga tidak “single” aktornya. Dia harus dibangun dari opini masyarakat, jaringan-jaringan bank syariah yang bisa menjangkau atau tidak kebutuhan masyarakat. Jadi kalau semua bisa dilayani oleh bank syariah sampai level terkecil masyarakat, maka bank syariah akan memiliki keunggulan tersendiri dari segi kapasitas marketnya.

Saat ini juga ada ketentuan lagi dari OJK bahwa pada 2023 bank konvensional yang punya UUS harus men spin off  unit usaha syariahnya nya menjadi Bank Umum Syariah. Starting nya dari tahun 2019 . Karena kalau dekat sekali dengan tahun 2023 tidak akan sempat lagi. Bagaimanapun spin off membutuhkan penambahan modal, penyiapan SDM, masalah operasional dan lain sebagainya.  

Rekomendasi saya, bagaimana bank syariah itu betul-betul bisa menunjukkan jatidirinya. Dia juga harus mendukung pengembangan produk yang memang spesifik syariah, tidak berinduk kepada bank konvensional. Sehingga anggapan awam tentang “copy paste” bisa benar-benar lepas.

Kedua, sebenarnya ekonomi syariah tidak hanya perbankan. Tapi juga menyangkut semua aspek kehidupan dalam bertransaksi. Ekonomi syariah sebenarnya bisa merupakan pelindung bagi praktek ekonomi yang tidak sehat. Jadi kalau mau konsisten konsekwen maka pendekatannya harus komprehensif. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Akademisi dan Praktisi Ekonomi Syariah

Outlook tahun depan pada 2019 bagi perkembangan ekonomi dan perbankan syariah secara umum dapat dipetakan sebagai berikut :

Pertama, tenor jangka waktu pembiayaan akan lebih panjang agar beban cicilan nasabah tetap, namun imbal hasil bank lebih tinggi.

Kedua, akad ijarah dan ijarah muntahiya bit tamlik (IMBT) yang memberikan fleksibilitas imbal hasil akan lebih diminati daripada murabahah.

Ketiga, pembiayaan konsumen beragun rumah tinggal akan lebih diminati bank karena bobot risiko yang lebih rendah sehingga dapat menghemat penggunaan modal.

Keempat, bagi hasil dana akan meningkat untuk mencegah larinya nasabah dana ke bank lain.

Tahun 2019 juga merupakan periode krusial bagi perbankan syariah karena:

Pertama, secara eksternal merupakan puncak terjadinya tekanan eksternal. Tekanan eksternal tahun depan dapat diidentifikasi menjadi tiga hal yakni kebijakan moneter yang lebih ketat, lalu tren pelemahan rupiah, kenaikan harga minyak, kenaikan tingkat bunga AS, dan terakhir ketiganya akan terefleksi pada kenaikan tingkat bunga acuan BI.

Kedua, tekanan ganda pada defisit neraca berjalan dan pada potensi net selling asing di pasar modal.

Dari dua hal ini yang dikawatirkan adalah faktor yang kedua. Data statistik menunjukkan bahwa dalam dua periode tahun pelaksanaan pilpres yaitu tahun 2009 dan 2014 terjadi kenaikan transaksi finansial yang sangat signifikan yang berasal dari kenaikan pada investasi portofolio.

Ketiga, tekanan ganda pada defisit neraca berjalan dan pada potensi net selling asing di pasar modal.

Di samping itu terdapat penyumbang Defisit Pendapatan Primer 2018 terdiri dari 55 persen Pendapatan Investasi Portofolio, 34 persen Pendapatan Investasi Langsung, dan 11 persen lainnya.

Keempat, likuiditas tertekan dan pertumbuhan kredit melambat. Pertumbuhan dana di tahun 2018 lebih kecil daripada tahun 2017. Penurunan terbesar terjadi pada pertumbuhan deposito yang turun dari 10,8 persen pada Agustus 2017 menjadi 3,4 persen pada Agustus 2018. Padahal pertumbuhan kredit naik signifikan pada periode yang sama dari 8,14 persen ke 12,7 persen.

Pengetatan likuiditas ini dan melambatnya pertumbuhan kredit akan berpotensi mendorong kenaikan kredit bermasalah. Rasio NPL tahun 2017 sebesar 2,59 persennaik menjadi 2,74 persen pada September 2018. Padahal, kenaikan NPL ini terjadi pada saat adanya kenaikan pertumbuhan kredit yang signifikan.

Padahal pula pada empat sektor penyumbang NPL terbesar telah mengalami perbaikan per Agustus 2017 ke Agustus 2018. NPL perdagangan besar dan eceran dari 4,42 ke 4,12 persen, industri pengolahan dari 3,7 ke 3,02 persen, properti 3,19 ke 2,51 persen, dan pertanian dari 1,92 ke 1,54 persen.

Artinya, pertumbuhan NPL lebih cepat daripada pertumbuhan kredit, dan perbaikan NPL di empat sektor itu dibarengi dengan pemburukan NPL yang lebih besar di sektor lain.

Pada tahun 2019 perbankan syariah akan menghadapi situasi pertama, kebijakan moneter ketat, suku bunga BI naik, suku bunga bank akan ikut naik. Kedua, Di tahun politik juga ada kenaikan transaksi modal dan finansial. Ketiga, terjadi situasi dimana kredit dan NPL meningkat dan likuditas menipis.

Bagi perbankan syariah, tekanan eksternal yang pertama dan ketiga membawa implikasi perlunya penyesuaian kebijakan bisnis. Kenaikan bunga BI yang berarti kenaikan bunga produk dana perbankan konvensional. Implikasinya, perbankan syariah akan menaikkan imbal bagi hasil produk dana agar tidak terjadi perpindahan dana dari bank syariah ke bank lain. Kenaikan ekspektasi bagi hasil yang lebih tinggi ini mendorong bank syariah untuk menaikkan imbal hasil pada produk pembiayaannya.

Tetapi jika perbankan syariah menaikkan imbal hasil pembiayaan, maka  akan berpotensi meningkatkan pembiayaan bermasalah di bank syariah karena kapasitas nasabah membayar cicilan stagnant akibat melemahnya pertumbuhan ekonomi nasional.

Bagaimana solusinya? Salah satu solusinya, bank syariah akan menaikkan imbal hasil pembiayaan sekaligus memperpanjang jangka waktunya, sehingga besar cicilan nasabah tetap sama.

Nasabah tidak ada tambahan beban bunga cicilan bulanan, bank mendapat imbal hasil yang lebih tinggi, sehingga dapat membayar bagi hasil dana yang kompetitif dibandingkan bank konvensional.

Implikasinya, makin panjangnya jangka waktu pembayaranadlah perubahan penggunaan akad murabahah menjadi akad ijarah atau akad lainnya yang memiliki fleksibiltas imbal hasil.

Tekanan eksternal pertama dan terutama tekanan eksternal kedua menyebabkan meningkatnya ketidakpastian ekonomi yang terefleksi pada kenaikan bunga BI, dan fluktuasi rupiah.

Bagi perbankan syariah, keadaan turbulensi ini harus diantisipasi dengan penggunaan akad yang juga fleksibel.

Akibatnya, diprediksi pada tahun 2019 pembiayaan murabahah kurang diminati dibandingkan dengan ijarah dan lainnya. Perkecualian akan terjadi pada segmen mikro dimana akad  murabahah diprediksi akan tetap dominan karena kekhususanyang diberikan oleh fatwa tentang penggunaan akan murabahah pada pembiayaan ultra mikro. (pso)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei             Possible and Impossible Tetap Ada             Ungkap Rusuh 21-22 Mei Secara Terang dan Adil             Banyak Masalah yang Harus Diselesaikan             Pilihan Cerdas Jadi Oposisi             Tergilas oleh Budaya Global             Penghambaan terhadap Simbol Dunia Barat             Tak Cukup Imbauan             Investor Tak Hanya Andalkan Peringkat Daya Siang