Mencari Kiat Jitu Mengatasi Defisit Neraca Migas
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 30 July 2019 11:00
Penulis
Watyutink.com - Perhatian terhadap krisis energi yang mengancam Indonesia sudah saatnya menjadi bahasan prioritas para penentu kebijakan energi nasional. Akibat menurunnya produksi minyak dalam negeri, Indonesia mengalami defisit migas yang terus terjadi sejak 2003.

Sejak dinyatakan sebagai negara net oil importer pada 2002, Indonesia menjadi sangat rentan terhadap defisit neraca perdagangan migas. Rilis BPS menyebutkan bahwa sepanjang semester I/2019 defisit migas telah mencapai angka 4,78 miliar dolar AS.

Defisit yang terus terjadi otomatis akan memperngaruhi perekonomian Indonesia karena besarnya implikasi, baik terhadap ketahanan fiskal maupun imbasnya terhadap inflasi dan geliat sektor riil.

Seminar online INDEF pada (28/7/2019) kemarin mengkaji problematika defisit perdagangan migas dan solusi apa yang perlu ditempuh oleh pemerintah untuk memperbaiki neraca perdagangan migas.

Sejak menurun jauhnya kemampuan produksi minyak dalam negeri serta kebutuhan penggunaan BBM yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, Indonesia harus memenuhi sebagian besar kebutuhan BBM melalui impor. Sementara angka investasi lelang blok migas baru terasa “seret” sejak 2015. Sejak itu, hanya 16 blok migas baru yang diminati investor pada periode 2017-2019.

Cadangan terbukti minyak Indonesia juga diperkirakan hanya efektif sekitar 12 tahun lagi sejak sekarang. Artinya, semua pihak yang berkepentingan dengan krisis energi yang sudah di depan mata harus segera mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan.

Sayangnya, beberapa langkah untuk meningkatkan produksi minyak dalam negeri dan cadangan BBM melalui pengadaan kilang minyak baru sepertinya masih banyak menemui kendala. Rendahnya minat investor dalam lelang blok migas baru yang ditawarkan adalah salah satu contoh. Apakah itu terkait dengan sistem gross split yang diterapkan?  

Pengadaan kilang minyak baru juga menjadi berlarut-larut, padahal negara lain terus saja meningkatkan cadangan minyaknya antara lain dengan membeli ladang-ladang minyak di luar negaranya seperti yang dilakukan China. Padahal, keberadaan kilang minyak baru amat dibutuhkan sebagai salah satu cara meningkatkan ketahanan energi nasional.

Pun menjadi pertanyaan tentang apa yang dicapai oleh upaya peningkatan sumber energi terbarukan (EBT) non fosil. Program bahan bakar biodiesel B20, B30 dan B100 yang diharapkan akan mengganti kebutuhan minyak bumi, masih terus diupayakan uji coba. Belakangan sedang dipertimbangkan untuk memasarkan mobil listrik sebagai salah satu moda transportasi untuk menekan penggunaan BBM. Namun, sepertinya masih terkendala oleh mahalnya harga mobil listrik yang bisa mencapai di atas Rp750 juta-Rp1 miliar per unit.

Jadi, langkah apa yang harus segera dilakukan, menghadapi krisis energi yang tinggal “selemparan batu’ lagi, dan apa kiat-kiat terbaik untuk mengatasi defisit neraca perdagangan migas?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Mantan Dewan Sumber Daya Air DKI Jakarta

Isu defist migas memang menarik dan selalu menjadi "pokok isu" ketika neraca perdagangan defisit.

Defisit migas pada dasarnya tidak bisa dihindari oleh Indonesia,  manakala kebutuhan migas jauh lebih tinggi dibandingkan produksi, khususnya sejak tahun 2008 hingga saat ini. Hingga saat ini, puncaknya pada tahun 2014 yang lalu dimana defisit migas mencapai 13,4 miliar dolar AS dan pada Januari-Juni 2019, defisit tersebut mencapai  4,78 miliar dolar AS. 

Jumlah periode ini dibandingkan dengan periode Januari-Juni 2018 yang sebesar 5,61 miliar dolar AS atau telah turun 14,88 persen. Meski demikian, melihat perkiraan kebutuhan bulanan yang besar maka diperkirakan defisit migas hingga akhir tahun 2019 akan tembuh diatas 10 miliar dolar AS. Ini artinya bahwa defisit ini akan semakin terus terjadi sepanjang produksi migas kita tetap rendah, sementara kebutuhan terus meningkat dengan semakin besarnya pertumbuhan penduduk, baik pemanfaatannya untuk kendaraan bermotor, rumah tangga maupun industri.

Apabila dilihat lebih dalam lagi maka impor migas hanya menyumbang sebagian kecil total impor.  Sepanjang tahun 2014 hingga 2018,  impor migas  rata-rata menyumbang komponen impor secara kesuluruhan rata-rata sebesar 17,35 persen. Bahkan pada periode Januari-Juni 2019, komponen impor migas hanya menyumbang 13,24 persen. Artinya komponen non migas yang paling besar peranannya dalam struktur impor Indonesia atau dengan kata lain,  impor non migas paling banyak menyumbang defisit transaksi berjalan. Meskipun menurun namun tetap saja hal ini akan memiliki pengaruh dalam menguras cadangan devisa.

Perkembangan impor migas ini lebih dominan pada nilai impornya ketimbang volume impornya. Hal terlihat bahwa volume impor tetap pada angka 49-50 juta ton pada periode 2013 hingga 2018 namun nilai impornya sangat bervariasi dimana pada tahun 2013, nilai impor berada pada 45,26 miliar dolar AS menjadi 29,8 miliar dolar AS (2018).  Ini artinya bahwa faktor harga minyak mentah (USD/barrel) dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menjadi faktor penentu naik turunnya nilai impor yang pada gilirannya menjadi faktor penentu defisit migas dapat melonjak naik maupun turun, seperti terlihat dalam gambar dibawah.

Dengan demikian, apabila pada tahun 2019 diproyeksikan harga minyak mentah hanya bergeser sebesar 66-67 dolar AS per barel dengan volume impor yang stabil pada kisaran 50 juta ton maka nilai impor migas pada tahun 2019 akan mencapai 47-48 miliar dolar AS atau naik sedikit dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 47,04 miliar dolar AS.

Untuk menekan defisit tersebut, diluar soal harga ICP dan nilai tukar dolar AS, maka salah satu kuncinya adalah meningkatkan produksi dalam negeri dan mengurangi impor. Pertama, peningkatan produksi tampaknya masih butuh waktu panjang mengingat lelang blok migas dalam periode 2015-2016 tidak ada yang laku sementara tahun 2017-2019 telah laku 16 blok dengan metode gross split.  

Namun demikian, seluruh blok tersebut baru akan bisa berproduksi minimal 7 tahun sejak eksplorasi dimulai. Apalagi belum tentu seluruh blok tersebut dapat menghasilkan mengingat terdapat peluang gagal juga.

Namun demikian, jangka menengah adalah mengembangan refinery plant mengingat hampir sebagian impor migas kita (25-26 juta ton) dalam bentuk hasil minyak olahan. Artinya, kita punya peluang dari ekspor minyak mentah kita yang berkisar 15 juta ton dapat diolah didalam negeri ketimbang di ekspor kemudian masuk ke dalam negeri dalam bentuk hasil minyak olahan. Termasuk mengolah kurang lebih 17 juta ton impor minyak mentah.  Karena itu, perlunya pemerintah serius menangani ini mengingat refinery unit (RU) yang dimiliki Pertamina masih terbatas, baik yang berada di Dumai, Plaju, Cilacap, Balikpapan, Balongan dan Kasim.

Kedua, mengurangi impor. Salah satunya solar. Tentu saja penghentian impor solar juga salah satu kunci, termasuk penggunaan biodesel B30 untuk ke depannya. Namun ini akan berhasil apabila  industri juga turut mendukung,  seperti peralihan industri ataupun kendaraan otomotif yang adapat adaptif menggunakan B30 tersebut mengingat tidak semua mesin dapat menggunakan B30. Jangan sampai B30 digunakan namun terlampau mahal investasi untuk mesin-mesin baru. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
 Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

Kalau kita menelaah sejarah migas, garis besarnya: Indonesia pernah menjadi negara pengekspor minyak terkemuka di Dunia dan pengekspor gas alam terbesar di Dunia. Namun sejak 2013 kita mengalami defisit minyak mentah (crude). Artinya sejaka 2013, impor minyak menta lebih besar dari ekspor minyak mentah. Defisit BBM Sudan jauh lebih lama, yaitu sejak 1996.

Defisit minyak total (minyak mentah dan produk minyak/BBM) terjadi sejak 2003.

                                           Grafik-1

Di atas adalah peraga transaksi perdagangan minyak mentah (warna abu-abu), produk minyak/BBM (karena merah muda), dan minyak total (garis hitam)

Syukur gas masih surplus, namun tak lagi bisa menutupi defisit minyak. Defisit migas mulai terjadi pada 2012.

                                            Grafik-2

Kalau bicara energi, Indonesia sejauh ini masih surplus karena ditolong batu bara. Tahun 2018 ekspor batu bara mencapai 20,6 miliar dolar AS,  sehingga transaksi energi secara keseluruhan masih surplus 8,2 miliar dolar AS.

                                               Grafik-3

Namun, kita harus waspada, karena defisit energi sudah di depan mata. Mulai 2021 diperkirakan kita sudah mengalami defisit energi. Defisit energi akan mengakselerasi jika kita tidak melakukan apa-apa (business as usual). Defisit energi bisa mencapai 80 miliar dolar AS atau 3 persen PDB pada 2040.

Skenario di atas bertolak dari 2 faktor utama. Pertama, konsumsi energi Indonesia yang sekarang nomor 4 terbesar di antara Emerging Markets, tumbuh cukup tinggi (4,9 persen tahun 2018) dan pertumbuhan penduduk masih di atas 1 persen. Kedua, produksi energi kita (terutama minyak dan gas) turun secara konsisten.

                                         Grafik-4

Inilah perkembangan konsumsi energi kita:

                                         Grafik-5

Sedangkan produksi migas turun terus.

                                       Grafik-6

Apakah biofuel jadi solusi? Tampaknya tidak.

Program B20/B30 secara langsung tentu saja mengurangi impor solar sekitar 20-30 persen jika program itu terlaksana 100 persen. Namun, ekspor CPO tentu saja juga turun, sehingga efek netonya tak sebesar yang dikatakan pemerintah.

Kedua, ingat bahwa program ini dilatarbelakangi oleh tekanan Eropa atas sawit kita, dan pemanfaatan kapasitas produksi prabrik biofuel di Indonesia sangat rendah, hanya sekitar 35 persen. Pemain terbesar adalah Wilmar Group yang menguasai hampir sepertiga kapasitas terpasang. Bisnis ini dijamin untung karena memperoleh subsidi dari pemerintah lewat dana sawit.

Hampir 100 persen dana sawit mengalir ke pengusaha besar, tak sampai 2 persen menetes ke petani sawit untuk peremajaan.

Sekedar tambahan informasi: Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.152/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas PMK No.81/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Umum Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit selama harga CPO di bawah 570 dolar Amerika Serikat (AS) per ton, tarif ditetapkan 0 dolar AS. Namun, jika harga CPO 570 – 619 dolar AS per ton, maka tarif bervariasi dari 5 sampai 25 dolar AS. Bila harga CPO diatas 619 dolar AS  per ton, maka tarif bervariasi antara 20 sampai 50 dolar AS.

Kedua, meninjau kembali metode gross split. Ada baiknya menawarkan menu beragam, bukan tunggal. Jadi bukan sekedar perubahan PSC cost recovery ke PSC gross split, tapi menawarkan menu beragam. Siang tadi kami makan gado-gado dan sekarang menyantap rujak. Betapa aneh kalau gado-gado hanya satu jenis sayuran. Betapa aneh kalau rujak hanya satu jenis buah.

Yang bisa kita lakukan adalah mengurangi laju penurunan produksi migas, seraya memajukan penggunaan energi terbarukan. Agar terhindar dari krisis energi yang sudah di depan mata, sudah saatnya kita ekspansi ke luar negeri lewat M & A. Cadangan minyak China meningkat terus karena melakukan akuisisi ladang-ladang minyak di berbagai negara.

Berikut adalah data cadangan terbukti (proved reserves) beberapa negara. 

                                               Grafik-7

Risiko tetap ada. Bisa saja sumur yang diakuisisi ada yang kering. Jangan dikriminalisasi jika telah memenuhi standar usaha migas.

Ihwal Mobil listrik akan berdampak positif untuk menekan defisit migas, tapi bisa saja meningkatkan defisit impor mobil dan batere. Namun, bagaimana pun kita mendukung mobil listrik. Sekalipun demikian, dominasi pengganaan fossil fuels akan tetap besar. jadi ringkasnya, mobil listrik sampai 2040 belum bisa meredam secara signifikan krisis energi. berikur saya sampaikan trend penggunaan renewable energi dari berbagai sumber.

World total energy demand.

                                       Grafik-8

BP Energy Outlook. 

                                          Grafik-9

OECD.

                                          Grafik-10

Jadi, yang jadi kunci utama adalah pembenahan migas di dalam negeri. Sampai 2040 dunia masih sangat bergantung pada minyak, gas, danbatu bara.

Adapun perihal kebijakan terakhir yang menyerahkan equity ke Pertamina jelas berpengaruh, menyebabkan FDI RRI bertembah buruk. Idealnya ditender terbuka, Pertamina boleh dapat perlakuan khusus. Akibat lain adalah dana Pertamina untuk eksplorasi tersedot untuk mengelola sumur yang kontraknya habis. Investor existing tak akan mau investasi menjelang habis kontrak

Tidak ramahnya Indonesia terhadap investor IOC terlihat juga dari policy perception index yang menempatkan Indonesia dalam kelompok 10 negara yang paling banyak hambatan investasinya di hulu migas. Itu dari Global Petroleum Survei oleh Fraser Institute tahun 2018. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF

Hal yang sangat penting dan menjadi perhatian investor justru adalah soal stabilitas hukum dan politik, bukan sekedar insentif yang dijanjikan pemerintah. Nature dari investasi migas yang sangat capital intensive dan berorientasi pada investasi jangka panjang maka wajar jika isu utama yang mesti diantisipasi oleh investor adalah potensi gejolak politik yang berujung pada perombakan kebijakan baik secara minor apalagi yang bersifat mayor.

Setiap perubahan kebijakan mesti dilakukan dengan smooth, melalui dasar kajian yang kredibel dan proses dialog yang terbuka dan setara dengan stakeholders. Berkaitan dengan isu tersebut, pemerintah harusnya juga bisa menjawab dan meyakinkan investor bahwa pemerintah berkomitmen dalam mengurangi risiko instabilitas hukum dan politik serta di sisi lain dapat menunjukkan potensi keuntungan kepada investasi di sektor migas.

(Data  dari OECD ini tentang Regulatory Restrictiveness Index (RRI) ini membuktikan bahwa Indonesia termasuk negara yang memiliki hambatan regulasi tertinggi di dunia, maka tidak mengherankan apabila kinerja investasi migas di Indonesia masih rendah)

Dengan tren kenaikan harga minyak dunia yang saat ini telah menyentuh level 63 dolar AS per barel atau telah mengalami kenaikan 18 persen sejak awal 2019, mestinya bisa menjadi peluang dan stimulus untuk menarik investasi hulu migas lebih masif lagi. Apalagi dengan kecenderungan semakin tegangnya hubungan AS-Eropa dengan Iran maupun instabilitas politik di Timur Tengah juga sebetulnya menjadi momentum bagi Indonesia untuk menggaet para investor migas karena relatif terjaganya suhu geopolitik di kawasan ASEAN. Namun lagi-lagi, hambatan domestik lah yang justru menjadi momok bagi investor migas

Upaya peningkatan investasi migas ke depan mestinya didorong pada level eksplorasi dan juga menambah pasokan dari eksploitasi di blok-blok terminasi melalui strategi enhanced oil recovery (EOR). (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pajak lebih Besar untuk Investasi Tidak Produktif             Semua Program Pengentasan Kesenjangan Harus dikaji Ulang             Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi