Mencari Akar Ketimpangan
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 08 November 2018 13:00
Penulis
Tujuan utama pembangunan Indonesia adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti yang tercantum dalam sila ke-5 Pancasila. Otonomi daerah adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

Sayangnya, tujuan yang diharapkan dengan penerapan otonomi daerah terkait dengan perbaikan keadilan, tampaknya belum terjadi hingga saat ini. Malah sebaliknya, pasca otonomi daerah, ketimpangan yang ditunjukkan oleh indeks Gini Ratio di Indonesia terus meningkat. Angka tertinggi indeks gini tercatat pada tahun 2011 sebesar 0,41.

Banyak faktor yang membentuk indeks gini semakin tinggi pasca otonomi daerah. Satu lembaga kajian ekonomi mengungkapkan beberapa hal yang mengakibatkan ketimpangan semakin melebar. Pertama, dana transfer.  Dana transfer memiliki korelasi positif dengan ketimpangan.  Semakin tinggi dana transfer, angka indeks gini meningkat yang berarti ketimpangan melebar.

Terdengar aneh, mengapa dana yang seharusnya dinikmati secara merata oleh rakyat di daerah-daerah justru menimbulkan ketimpangan? Apa yang salah dengan dana tersebut? Apakah penggunaanya menyimpang dari peraturan yang ada?

Diduga ada perbedaan dampak dari penggunaan dana transfer berdasarkan kategori. Dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) memiliki arah hubungan yang berbeda dalam hal menimbulkan ketimpangan. Dana lokasi umum berkorelasi positif dengan ketimpangan, sebaliknya dana alokasi khusus memiliki korelasi negatif dengan ketimpangan. Apakah ini berarti dana transfer sebaiknya dalam bentuk DAK?

Penemuan lain dari studi mengenai ketimpangan adalah degree of revenue atau derajat pendapatan yang berkorelasi positif. Degree of revenue tinggi berarti satu daerah dengan penerimaan porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif besar.

Daerah dengan tingkat PAD tinggi memiliki ciri perekonomian yang ditopang oleh industri ekstraktif, industri manufaktur, dan wilayah perkotaan yang berciri padat modal. Pembagian kue ekonomi di daerah dengan ciri khas tersebut terkonsentrasi pada pemilik modal.

Karena itu jangan silau dengan daerah yang memiliki julukan sebagai daerah terkaya, daerah dengan income tertinggi, atau daerah dengan PAD terbanyak, karena gelar tersebut menjadi bumerang bagi upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Apakah dengan demikian perlu ada perubahan kebijakan investasi? Bagaimana dengan pemberdayaan usaha kecil menengah?

Daerah yang mengalami ketimpangan juga disebabkan pelitnya pemerintah daerah dalam mengeluarkan anggaran belanja. Derajat belanja (degree of expenditure) memiliki korelasi negatif dengan ketimpangan. Semakin tinggi derajat belanja menandakan peran dan kemampuan pemda terhadap penyediaan layanan publik semakin tinggi. Hal yang sebaliknya juga terjadi. Apakah pemda menyadari pentingnya anggaran belanja untuk menekan ketimpangan?

Beberapa belanja yang memiliki korelasi dengan ketimpangan adalah belanja pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan. Belanja pendidikan berkorelasi positif dengan ketimpangan. Dugaannya adalah belanja pendidikan belum secara optimal meningkatkan kualitas pendidikan. Alokasi dananya  lebih banyak untuk belanja rutin gaji guru dan pembangunan infrastruktur sekolah.

Berbeda dengan belanja kesehatan yang berkorelasi negatif dengan ketimpangan. Bisa disimpulkan bahwa belanja kesehatan lebih berkualitas dibandingkan dengan belanja pendidikan dalam hal menyediakan pelayanan dasar sebagai modal terwujudnya kesempatan yang sama dalam mengakses kegiatan produktif.

Namun apakah dengan kondisi seperti  ini perlu ada pengurangan anggaran belanja pendidikan dan mengalokasikannya untuk anggaran belanja kesehatan? Jika tidak dapat dilakukan pengalihan anggaran belanja pendidikan, apakah perlu kebijakan lain yang bisa mengubah prioritas pembangunan di sektor pendidikan?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Institute for Development of Economics & Finance (INDEF)

Masalah ketimpangan ini memang ironi di era otonomi yang seharusnya semakin memakmurkan Indonesia. Untuk itu perlu ada peninjuan terhadap pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia. Tinjauan ini mencakup kerangka besar kebijakan serta instrumen yang digunakan untuk eksekusi desentralisasi.

Instrumen tersebut adalah dana transfer dan dana alokasi umum. Formulasi DAU dan ketentuan-ketentuan di dalamnya harus dioptimalkan untuk tujuan utama peningkatan akses pelayanan dasar serta kerja-kerja yang mendukungnya.

Berbarengan dengan itu  harus mempertahankan dan meningkatkan kualitas kebijakan dana alokasi khusus yang ditujukan untuk mendukung program-program prioritas nasional. Ke depan, peningkatan pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan dan kegiatan ekonomi produktif lainnya harus lebih dioptimalkan, bukan hanya melalui jalur DAK tapi juga DAU.

Pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas belanja pendidikan dalam rangka memperbaiki output indikator pendidikan semisal angka partisipasi murni (APM). Selain itu, pelaksanaan wajib belajar minimal 12 tahun perlu diupayakan dalam rangka menyediakan akses kesempatan pendidikan bagi semua orang.

Mengurangi porsi belanja rutin pegawai dalam alokasi 20 persen anggaran belanja pendidikan di APBN  bisa menjadi salah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan belanja pendidikan dalam rangka memperbaiki kualitas output pendidikan.

Di samping itu, mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif sebagai salah satu upaya untuk pemerataan kue ekonomi pembangunan. Hal ini perlu dibarengi dengan penetapan UMP yang bisa diakses oleh pekerja formal di seluruh sektor dan peningkatan produktivitas pekerja informal agar memiliki tingkat upah setara UMP.

Yang terjadi selama ini pertumbuhan ekonomi tidak inklusif. Hal ini ditandai dengan korelasi positif antara pertumbuhan dan ketimpangan. Bisa diartikan, pertumbuhan ekonomi diiringi dengan ketimpangan yang meningkat.

Ketimpangan tersebut juga diperparah dengan kebijakan tingkat upah minimum. Ia mempunyai korelasi positif dengan ketimpangan. Ketentuan upah minimum hanya bisa diakses oleh pekerja formal dan itupun hanya beberapa sektor saja seperti industri manufaktur dan jasa. Pekerja non formal di sektor lain tidak mendapatkan akses UMP, upah yang ada berada di bawah UMP, sehingga kesenjangan melebar. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Jurnalis, Aktivis Anti Korupsi

Kebijakan apapun sering dipengaruhi oleh politik yang baik (good politic), namun kondisi tersebut tidak mudah untuk diwujudkan. Indonesia menganut sistem multi partai sebagai konsekuensi demokrasi yang diamanatkan konstitusi. Tetapi sistem multi partai ini mempunyai kelemahan mendasar yang membentuk koalisi lebar sehingga tidak kompak, sulit mencapai suara bulat.

Incumbent Presiden Joko Widodo merasakan sulitnya membuat kebijakan yang kompak karena multi partai. Banyak pihak yang berkepentingan yang harus diakomodasi. Pemerintah akhirnya lebih melayani partai daripada rakyat. Padahal kemantapan kebijakan menjadi dasar untuk mengurangi ketimpangan.

Bung Hatta pernah mengatakan pemerintah dan partai politik adalah sekadar panitia kesejehteraan rakyat.  Pemerintah hanya menjalankan mandat untuk mensejahterakan rakyat. Pemerintah harus mendorong  partisipasi masyarakat untuk mengenal masalah dan mengatasinya.

Rakyat harus menjadi creator untuk dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sementara pemerintah berperan sebagai pendorong dengan memberikan fasilitas agar masyarakat jadi creator. Ini bukan berarti aparat pemda ongkang ongkang kaki. Mereka menjadi fasilitator dan motivator bagi masyarakat. Program yang disusun lebih kepada pendampingan.

Beberapa kepala pemerintahan di daerah mengubah gaya pemerintahan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan. Pembenahan satu kawasan, misalnya, melibatkan lembaga swadaya masyarakat (NGO) sehingga masyarakat punya rasa memiliki kampung sendiri. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Nyoman Sudarsa

Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

FOLLOW US

Kartu Nikah Tidak Diperlukan             Penggunaan Pembayaran Online Harus Memiliki Regulasi             Reformasi Struktural: Darimana Kita Memulai?             Kemenag Perlu Jelaskan Manfaat Kartu Nikah             Focus ke Penetrasi Ekspor Produk Bernilai Tambah Tinggi             Gerindra dan PDIP Diuntungkan pada Pemilu 2019             Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-1)              Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-2)             Masih Ada Waktu untuk Perbaharui Komitmen             Penguatan Upaya Pemberantasan Korupsi