Menakar Urgensi Omnibus Law Bagi Investasi, Perdagangan, Industri
berita
Ekonomika
09 January 2020 09:30
Penulis
Watyutink.com - Omnibus law merupakan peraturan yang digadang-gadang dapat meningkatkan investasi, daya saing, dan membuka lapangan pekerjaan. Harapannya, dengan kehadiran omnibus law dapat meningkatkan perekonomian Indonesia.

Begitu pentingnya kehadiran Omnibus Law bagi perbaikan ekonomi bangsa sampai Presiden Joko Widodo mengajak DPR dan beberapa pemangku kebijakan untuk merampungkan rancangan undang-undang "sapu jagat" yang akan merevisi 62 ribu regulasi yang selama ini dinilai menghambat pembangunan serta investasi di dalam negeri.

Tentu saja, Omnibus Law ini membutuhkan harmonisasi dari berbagai norma dan perlu adanya kajian lebih serius terhadap perekonomian Indonesia. Tidak hanya itu, kesiapan dari berbagai pihak juga penting untuk dipertimbangkan.

Namun, dengan harmonisasi kebijakan yang jumlahnya tidak sedikit itu, apakah aturan ini sangat vital dan penting untuk dilaksanakan? Kecenderungan apa saja yang akan muncul dalam pembahasan Omnibus Law?

Harus diakui Indonesia masih lemah dalam hal perencanaan investasi. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) lebih menekankan pada realisasi investasi tetapi belum secara optimal melakukan perencanaan investasi. Apakah Omnibus Law akan memperbaiki keseimbangan antara perencanaan dan pelaksanaan?  Apakah akan ada penguatan terhadap lembaga yang mengelola investasi?

Di sisi lain, Omnibus Law ditengarai akan melonggarkan perizinan yang terkait dengan perdagangan. Penyederhanaan perizinan berusaha akan menjadikan kegiatan ekspor dan impor lebih longgar. Hal ini akan mendorong frekuensi perdagangan, tetapi bagaimana dengan kualitas perdagangan itu sendiri kelak, apakah akan terkontrol dengan baik? Bagaimana jika perdagangan menjadi tidak terkontrol? Apakah kehadiran UU tersebut justru akan menambah defisit neraca perdagangan?

Saat ini berkembang model kerja sama perdagangan di dunia yang mengarah pada restriksi terkait dengan isu kedaulatan ekonomi. Kencederungan ini perlu dicermati agar kehadiran Ombnibus Law sesuai dengan semangat tersebut. Atau Indonesia malah terlena dengan Omnibus Law yang memberikan karpet merah terhadap skema perdagangan yang tidak berkualitas?

Sejumlah negara mulai mengeluarkan kebijakan restriksi untuk melindungi produk dalam negeri, sekaligus melindungi konsumen dalam negeri. Penerapan standard menjadi keharusan sebagai non-tariff measures. Jika Omnibus Law melonggarkan standard, apakah tidak akan membuka kran bagi produk impor?

Di luar isu perdagangan dan manajemen investasi, Omnibus Law harus dapat mendorong industrialisasi secara besar-besaran. Indonesia membutuhkan industri yang perannya terhadap produk domestik bruto terus melemah dalam beberapa tahun terakhir. Apakah UU tersebut akan mampu menghadirkan reindustrialisasi di Tanah Air?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR

Terdapat beberapa aspek yang kemungkinan diusulkan di Omnibus Law, yakni: 1) Perencanaan investasi; 2) Izin Investasi; 3) Pengendalian dan Pelaksanaan Investasi; dan 4) Promosi Investasi.

Perencanaan investasi. Selama ini pemerintah yang diwakili Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) hanya fokus terhadap hilir, menyangkut realisasi investasi. Namun sayangnya masih sangat lemah di hulu, yakni di perencanaan investasi.

Hal tersebut dipicu oleh belum optimal peran BKPM dalam melakukan koordinasi perencanaan proyek investasi. Di sisi lain, hal tersebut disebabkan juga oleh project owner dari proyek-proyek  investasi yang dimiliki oleh pemerintah pusat, BUMN, dan BUMD, sehingga dalam Omnibus Law ini perlu juga memasukan aturan yang memperkuat BKPM dalam perencanaan investasi.

Izin Investasi. Salah satu agenda besar di Omnibus Law adalah izin investasi. Secara umum, izin investasi terhambat banyak di izin lokasi dan izin teknis. Contohnya, izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) untuk proyek investasi Lapangan Geothermal Hululais.

Izin-izin teknis seperti itu memang memerlukan waktu yang tidak bisa cepat. Untuk mengatasi hal tersebut sebaiknya kegiatan penanaman modal bisa dilakukan ketika sudah mendapatkan Izin Usaha, sehingga investor sudah bisa melakukan sewa kantor, rekrut karyawan, iklan, dan aktivitas bisnis dasar lainnya.

Setelah itu, investor wajib mendapatkan izin-izin lain sesuai dengan kebutuhan jenis/industri investasi, izin lokasi, izin lingkungan, izin komersial/operasional, dan izin-izin teknis berdasarkan industri. Kebijakan tersebut dapat mempercepat realisasi investasi tanpa mengabaikan/menghapus izin-izin teknis yang juga penting untuk menjaga ekosistem lingkungan hidup dan hak sosial.

Pengendalian dan Pelaksanaan Investasi. Hal lain yang juga sering luput adalah aspek pengendalian dan pelaksanaan. Aspek ini berupa pengawasan aktifitas penanaman modal harus terlaksana sesuai kewajiban investor. Misalnya, alih teknologi, kegiatan ekspor dan impor, dan lain-lain. Selain itu, aspek ini juga harus memasikan investor mendapatkan hak serta bisnisnya berkembang tanpa melanggar peraturan yang berlaku.

Promosi Investasi. Masalah dari promosi investasi adalah pemerintah selama ini terlalu banyak prioritas. Selain itu, prioritas yang dimiliki BKPM berbeda dengan prioritas industri yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian dan kementerian teknis. Oleh sebab itu, Omnibus Law perlu mengatur prioritas investasi harus sejalan dengan prioritas industri.

Pemerintah juga harus lebih selektif dalam memilih potensial investor. Beberapa karakteristik investor yang perlu dimiliki berupa komitmen untuk melakukan alih teknologi, komitmen untuk menggunakan tenaga kerja lokal dan sumber daya lokal.

Jadi empat aspek umum (perencanaan, izin, pengendalian dan pelaksanaan, dan promosi) ini yang perlu dimasukan ke Omnibus Law.

Selain itu, DPR perlu membentuk pansus untuk penyusunan Omnibus Law ini sebagai bentuk fungsi pengawasan. Sebab, Omnibus Law membahas hal-hal strategis sehingga masyarakat sipil terlibat juga dalam penyusunan Omnibus Law. (msw)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Omnibus Law pada hakikatnya akan menjadikan tatanan kebijakan berjalan tidak lagi terdesentralisasi dengan memberikan kewenangan daerah, tetapi mengikat menjadi kembali pada tatanan kebijakan yang sentralistik. Kebijakan akan terasa mengarah pada top-down dibandingkan bottom-up.

Hal ini terlihat dari beberapa kewenangan daerah yang akan dicabut. Tidak hanya kewenangan daerah, bahkan beberapa kewenangan setingkat menteri yang digambarkan melalui Peraturan Menteri dan perizinan dengan persetujuan Menteri akan digantikan menjadi Peraturan Pemerintah (PP).

Hal tersebut memiliki dua implikasi: Di satu sisi biaya dalam pengambilan kebijakan akan terasa lebih murah dan cepat. Namun di sisi lain, akan terjadi kesewenangan karena tidak ada kontrol lain yang terlibat selain pengambil kebijakan yaitu Presiden.

Lebih-lebih moral hazard bisa saja terjadi jika saja hal ini tidak dibuka ke publik dan akan menjadi preseden buruk jika publik hanya menganggap inisiatif tersebut hanya melenggangkan kepentingan segelintir pengusaha dengan agenda-agendanya.

Kecenderungan yang ada dalam Omnibus Law tentu akan berdampak pada perdagangan. Sektor ini masih menghadapi permasalahan krusial saat ini. Pertama, defisit perdagangan Indonesia yang masih tekor, padahal Indonesia masih belum menjadi negara perdagangan bebas yang terlihat dari degree of openess yang masih rendah.

Kedua, ketergantungan perdagangan Indonesia pada satu negara, yakni China sehingga pergolakan ekonomi-politik China akan berdampak langsung terhadap Indonesia.

Lalu apa dampak yang akan hadir dari Omnibus Law terhadap perdagangan Indonesia, khususnya inisiasi Omnibus Law terhadap UU Perdagangan?

Fokus Omnibus Law adalah penyederhanaan perizinan berusaha, sehingga perlu hati-hati karena kegiatan ekspor dan impor akan berpotensi menjadi lebih longgar. Memang hal ini akan mendorong frekuensi perdagangan, tetapi akan menjadi tidak terkontrol dan perdagangan tidak berkualitas karena beberapa perijinan bisa saja dihapus.

Hal ini perlu diwaspadai karena bisa jadi efek Omnibus Law justru akan meningkatkan defisit perdagangan Indonesia ke depan. Perlu diingat, kinerja perdagangan kita masih belum membaik dalam dua tahun terakhir ini.

Permasalahan berikutnya adalah ketergantungan perdagangan Indonesia terhadap China. Jika perang dagang menjadi alasan dan dijadikan sebagai kambing hitam bagi melemahnya perdagangan Indonesia, maka hal tersebut kurang tepat. Perlambatan ekonomi China memiliki dampak yang lebih besar terhadap perdagangan Indonesia dibandingkan perang dagang secara keseluruhan.

Total nilai perdagangan dengan China berkontribusi sebesar 19,7 persen dengan 44 persen ekspor Indonesia berada pada produk pertambangan dan perkebunan. Sementara itu, impor produk elektronik dan permesinan dari China memiliki kontribusi 50 persen terhadap total impor.

Indonesia perlu melakukan diversifikasi perdagangan lebih lanjut jangan sampai ketergantungan terhadap China menjadi besar. Bukan hanya ekonomi yang terkena dampak, tetapi juga kebijakan yang ada bisa dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi China. Ini sudah terjadi dan bisa dinilai sendiri beberapa pemangku kebijakan sudah memberikan karpet merah terhadap perdagangan maupun investasi dari China.

Di saat model kerja sama perdagangan di berbagai dunia mulai mengarah pada restriksi perdagangan karena isu kedaulatan ekonomi, jangan sampai Indonesia malah terlena dengan Omnibus Law dengan memberikan karpet merah terhadap skema perdagangan yang tidak berkualitas.

Restriksi tidak hanya melindungi produk dalam negeri, namun juga melindungi konsumen dalam negeri. Salah satu yang perlu didukung adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai non-tariff measures yang bisa diandalkan. Saat ini masih banyak produk dalam negeri yang belum memenuhi SNI. Alhasil, produk impor leluasa masuk dengan mudah dan langsung head-to-head dengan produk Indonesia.

Permasalahannya, dari segi kualitas, produk impor yang masuk justru memiliki kualitas rendah dan konsumen yang paling dirugikan akibat tidak tersedianya SNI sebagai standar pada produk yang masuk ke Indonesia. Omnibus Law tentu perlu mengakomodir kepentingan konsumen karena hal itu menjadi ruh bagi UU Perdagangan kita saat ini. (msw)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Sektor industri memiliki peran strategis karena mampu memberikan kontribusi paling besar terhadap perekonomian nasional. Selain itu, kegiatan di sektor industri mampu membawa dampak luas terhadap penyerapan tenaga kerja, peningkatan nilai tambah, penerimaan devisa dari ekspor hingga penerimaan pajak untuk negara.

Namun demikian, hampir selama 1 dasawarsa terakhir pertumbuhan sektor industri manufaktur terus menunjukkan perlambatan. Terakhir pada triwulan III 2019, industri manufaktur (migas dan non migas) hanya mampu tumbuh 4,15 persen, sementara untuk manufaktur non migas tumbuh 4,68 persen. Capaian pertumbuhan ini lebih rendah dari periode yang sama 2018 yang mencapai 5,02 persen (industri pengolahan non migas) dan 4,35 persen (industri pengolahan migas).

Apabila ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, maka pertumbuhan industri harus didorong lebih tinggi. Industri justru tumbuh melambat pada 2019. Pertumbuhan Industri manufaktur yang rendah, di bawah pertumbuhan ekonomi menyebabkan penurunan kontribusi industri terhadap perekonomian. Pada 2009 kontribusi industri terhadap perekonomian masih mencapai 26,36 persen, namun pada triwulan III 2019, kontribusi industri terhadap PDB hanya mencapai 19,62 persen.

Sektor industri sebagai kontributor terbesar, namun pertumbuhannya jauh lebih rendah dibanding sektor-sektor lain, khususnya jasa.

Pertumbuhan yang relatif rendah pada industri manufaktur menyebabkan berbagai implikasi terhadap perekonomian, diantaranya sulitnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri, terbatasnya kemampuan ekspor, minimnya penciptaan nilai tambah, dan kontribusi terhadap penerimaan negara yang sulit meningkat.

Oleh sebab itu, terkait dengan rancangan UU Omnibus Law, harus mengarah kepada percepatan reindustrialisasi. Reindustrialisasi perlu keterlibatan berbagai stakeholders lintas sektor yang didukung oleh penguatan dan kepastian regulasi.

Selama ini, tanggung jawab untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan indsutri terkesan menjadi tugas satu kementerian saja, misalnya, Kementerian Perindustrian. Padahal faktor-faktor yang memengaruhi daya saing dan pertumbuhan industri banyak yang ditentukan kementerian/lembaga lain. Oleh sebab itu, perlu adanya daya dukung terhadap industrialisasi untuk mencapai daya saing yang lebih baik.

Dukungan yang diperlukan antara lain: 1. dukungan bahan baku untuk industri yang kompetitif, berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan industri hilir; 2. Dukungan energi untuk industri (listrik, gas dan energi lain yang kompetitif dan efisien); 3. Dukungan tenaga kerja yang berkualitas dan produktif; 4. Dukungan logistik yang efisien, mudah dan murah, dimana biaya logistik harus ditekan; 5. Dukungan insentif/stimulus fiskal yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan industri; 6. Penyediaan lahan industri yang murah dan memiliki kepastian jangka panjang; 7. Dukungan kebijakan perdagangan internasional berupa pengendalian impor dan perluasan ekspor.

Terkait dengan poin-poin yang penting untuk dimasukan dalam rancangan UU omnibus, maka perlu dukungan untuk meningkatkan daya saing, diantaranya standarisasi produk industri dan kemudahan usaha di sektor industri. Hal ini penting untuk mendorong daya saing.

Terkait dengan standarisasi produk industri, perlu menciptakan iklim usaha yang mendukung pelaku industri dalam mengembangkan produk yang terstandar dan kompetitif. Jangan sampai kebijakan standarisasi ini justru mempersulit pelaku usaha industri di dalam negeri dan di sisi lain semakin memudahkan produk impor, terutama barang konsumsi.

Terkait dengan kemudahan berusaha, perlu memprioritaskan kemudahan usaha bagi pelaku industri yang padat karya, orientasi ekspor/subtisusi impor serta industri yang mampu menyerap local content cukup tinggi. (msw)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

Indonesia Bubar

21 February 2020

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF