Menakar Peluang Tumbuh Kembang UMKM pada 2019
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 07 January 2019 17:30
Penulis
Salah satu poin penting yang seharusnya dipaparkan secara jelas dan terbuka oleh para paslon kampanye Pilpres 2019 mendatang adalah sejauh mana para kontestan dapat mengemukakan rencananya dalam menunjukkan keberpihakan yang besar terhadap ekonomi kerakyatan di Indonesia.

Keberpihakan terhadap ekonomi rakyat kecil, sesungguhnya bukan hanya platform sederhana yang sekadar menjadikan jargon pro rakyat sebagai modal meraih dukungan. Namun pemihakan itu adalah amanat luhur UUD 1945 Pasal 33 ayat 1,2,3 dan 4 yang harus diperjuangkan dan dilaksanakan oleh para penyelenggara negara. Sebab, perjuangan kemerdekaan Indonesia bukan diberikan begitu saja oleh kolonialisme barat, tapi melalui perjuangan panjang berbilang abad.

Harapan yang ditunggu-tunggu oleh mayoritas rakyat yang sebagian besarnya adalah petani, pengrajin dan usahawan kecil adalah bahwa usaha rintisan mereka dapat maju dan berkembang, mendapatkan proteksi dan support oleh stakeholder negara, dan kemudian mampu mandiri sebagai salah satu bentuk kegiatan perekonomian, meski hanya berstatus pedagang kecil.

Sampai saat ini sektor usaha mikro, kecil dan menenengah (UMKM) dan Koperasi di Indonesia masih menempati strata paling bawah dari struktur sosial ekonomi Indonesia, dan telah sangat lama menantikan peluang untuk maju dan berkembang. UMKM boleh berbangga, karena telah berkali-kali membuktikan bahwa sektor “lemah” tersebut mampu menjadi bantalan pengaman manakala krisis ekonomi melanda pada 1998 dan 2008.

Sayangnya, harapan untuk tumbuh dan berkembang baik dari segi permodalan dan dukungan lain dari pemerintah, masih terkendala image dan klasifikasi bahwa sektor UMKM tidak bankable. Dari sekitar 57 juta pelaku UMKM, tercatat hanya 19 persen saja UMKM yang bankable. Padahal sudah ada regulasi dalam PBI No 17/12/PBI/2015 yang menyebutkan perbankan harus dapat menyalurkan kredit UMKM minimum 20 persen dari total portofolio kredit. Regulasi itu disebutkan harus dipatuhi oleh perbankan paling lambat akhir 2018 kemarin. BI juga menyatakan bahwa kredit bermasalah UMKM masih di bawah 5 persen.

(Baca juga : UMKM-yang-Tak-Kunjung-Disayang)

Menjadi pertanyaan mengapa mayoritas UMKM menjadi tidak bankable? Lalu jika benar ada pembinaan, mengapa tidak kunjung menghasilkan UMKM yang benar-benar siap menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan?  
Tragisnya, pada paruh akhir 2018 sektor UMKM sempat hendak dikeluarkan dari Daftar Negatif Investasi (DNI) dan hampir saja dibiarkan bersaing dengan para pemodal besar asing yang dapat memiliki sampai 100 persen usaha kecil dan menengah dalam berbagai sektor.

Untuk itulah, memasuki musim kampanye menjelang perhelatan Pilpres 2019 ini, barangkali dibutuhkan sebuah skema dan cara pandang baru terhadap pembinaan dan perlakuan bagi UMKM. Terutama agar tidak lagi hanya sekadar pelengkap penderita dan menjadi hiasan jargon pro kerakyatan yang nihil implementasi. Terlebih di abad kecanggihan teknologi informasi (4.0) seperti sekarang hal mana hanya sektor UMKM startup yang bergerak di bidang teknologi e-commerce yang mendapatkan kesempatan tumbuh dengan kencang, karena mendapat siraman modal besar investor asing. Padahal, banyak sekali UMKM yang tidak bergerak di sektor yang mengadalkan teknologi e-commerce.

Sebuah skema sinergi baru sepertinya memang amat mendesak ditelurkan secara genial oleh para paslon yang berlaga pada Pilpres 2019.  Masalahnya, sejauh mana harapan tersebut dapat digantungkan ke pundak para kontestan? Lebih jauh lagi, apakah tema UMKM cukup seksi untuk dijual oleh para paslon?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Rektor Universitas Widya Mataram Yogyakarta, Guru besar ekonomi UII Yogyakarta, Wakil Ketua PP ISEI

Peluang tumbuh kembang bagi usaha kecil atau ekonomi kerakyatan di Indonesia pada 2019 tergantung pada hasil pilpres mendatang. Kedua paslon capres dan cawapres mempunyai peluang yang sama untuk memperbaiki kehidupan ekonomi rakyat kecil.

Hanya saja jika pemenangnya adalah incumbent atau tetap Presiden Jokowi, maka situasi ekonomi kerakyatan masih tetap sama seperti pada 3 – 4 tahun terakhir. Pemerintahan sekarang masih mengedepankan kebutuhan kapital yang besar untuk menggerakkan roda perekonomian dan pembangunan infrastruktur yang sedang digalakkan. Sementara untuk tumbuh kembangnya usaha kecil kerakyatan sepertinya tak akan punya pengaruh signifikan atau perubahan yang drastis akan membaik.

Satu keberuntungan kemarin Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nastion batal mengeluarkan UMKM atau usaha kecil dari Daftar Negatif Invenstasi (DNI) yang semula akan dibuka bagi modal asing sampai 100 persen.

Kalau yang menang adalah pasangan Prabowo – Sandi, mereka memang punya program untuk perputaran ekonomi rakyat, lewat program OK OC atau pengembangan ekonomi rumah tangga. Tapi sekali lagi, itu hanya rencana yang perlu pembuktian ke depannya.

Dari sisi dorongan melalui pengesahan RUU Koperasi yang baru yang sekarang tengah di godok, hal itu juga tidak menjamin bahwa jika UU Koperasi yang baru dilaksanakan, akan pasti dilaksanakan. Butuh komitmen kuat untuk pemihakan total kepada prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan. (pso)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Kalau dilihat dari tren UKM sebagai representasi dari ekonomi kerakyatan di Indonesia. Jika dilihat record pada 4 tahun sebelum 2019 ini, nampaknya realisasi kebijakan yang pro terhadap ekonomi kerakyatan sepertinya masih jauh dari harapan.

Hal itu dapat dilihat misalnya pada pembangunan sarana dan prasarana dari pembangunan infrastruktur yang dibangun, justru memberikan sinyal untuk memperkuat pernyataan alinea pertama di atas.

Contohnya saja, infrastruktur pembangunan jalan tol yang menjadi pembicaraan hangat dimana-mana. Kalau ditelisik pada pembangunan tol trans Jawa yang sudah dibangun, apakah memberikan angin segar bagi para UKM yang ada di sekitar jalan itu? Itu menjadi pertanyaan besar. Kalau kita amati lebih dalam lagi, pembangunan trans Jawa dari Cipali sampai ke Pasuruan, nampaknya belum mendongkrak UKM yang ada. Bahkan contoh kasus di Brebes UKM telor asin yang selama ini terkenal justru complain dengan adanya tol trans Jawa. Belum lagi kalau lebih dalam, terkait beberapa sentra UKM yang sudah ada sekarang dengan case di atas.

Hal itu tentu menjadi perhatian khusus bagi kita ke depan apakah ekonomi yang berbasis aktivitas ini diberdayakan secara optimum, tentu sangat bergantung pada para paslon masing-masing. Siapa yang akan menang dan seperti apa visi misinya.

Seandainya ada salah satu paslon yang menang hendak mendorong ekonomi kerakyatan, maka harus betul-betul serius untuk memperhatikan ekonomi yang berbasis UKM. Karena sudah terbukti UKM di zaman krisis ekonomi 1998 justru yang menopang ekonomi kita.

Anehnya, kebijakan ekonomi yang ada, misalnya dari 16 paket deregulasi ekonomi saja, apakah kemudian kebijakan itu pro terhadap UKM? Justru ada salah satu paket kebijakan yang walaupun dimaksudkan agar UKM bisa tumbuh, tetapi justru dikerangkeng oleh beberapa regulasi terkait pajak.

Oleh karenanya tentu ke depan, UKM ini harus menjadi salah satu perhatian khusus pemerintah yang harus diperhatikan serius, siapapun itu presidennya.

Kondisi UKM akan membaik kalau policy nya mendorong ke arah peningkatan kualitas perhatian pemerintah terhadap UKM. Contoh yang disebutkan tentang usaha telur asin di brebes, hanya contoh kecil saja betapa dampak infrastruktur jalan tol itu punya impact langsung terhadap pertumbuhan ekonomi rakyat. Begitu pula dengan kondisi yang sama terjadi pada ekonomi rakyat di Cikampek atau Cirebon. Meskipun ada juga yang berdampak positif.

Seharusnya memang ketika dibangun infrastruktur jalan tol tersebut sudah disiapkan pula langkah-langkah antisipatif untuk mengatasi dampak buruk dari jalan tol trans Jawa, trans Sumatera ataupun nanti di trans Kalimantan, dengan kebijakan support selling untuk sektor UKM di sepanjang jalur tol.

Hal itu bukan hanya tugas pemerintah pusat saya kira, tapi pemerintah daerah juga punya tanggung jawab antisipatif untuk mengatasi dampak buruk bagi UKM setempat terhadap pembangunan infrastruktur tersebut.

Artinya, pemerintah daerah juga yang bertindak memberikan perlindungan dan juga mendorong pertumbuhan UKM di wilayah-wilayah terdampak. Jangan sampai ada pembiaran.

Kasus dibatalkannya kebijakan pencabutan sektor UKM dari Daftar Negatif Investasi (DNI) akhir tahun lalu juga membuktikan bahwa kebijakan-kebijakan terhadap UKM memang selama ini tidak diproteksi dengan baik. Bahkan daftar pencabutan DNI sampai pada profesi tukang cukur atau surveyor yang mengizinkan investasi asing melakukan aktivitas bisnisnya pada profesi tersebut di dalam negeri. Artinya, kebijakan yang diambil memang belum cukup mampu untuk memdorong tumbuh kembangnya UKM kita. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Perekonomian di berbagai negara memiliki dua pelaku usaha dengan proporsi kuantitas dan kualitas yang berbeda-beda, yaitu usaha besar dan usaha kecil. Untuk menggambarkan adanya pertumbuhan usaha dari kecil menuju besar, dilahirkan kelompok usaha ketiga yaitu usaha menengah, sesungguhnya merupakan penggolongan usaha yang memiliki karakteristik berbeda dengan kedua jenis usaha yang karakteristiknya bertolak belakang. 

Secara empiris telah diketahui bahwa jumlah usaha kecil dan menengah lebih besar dari usaha besar. Bahkan sebelum terbentuk usaha kecil, disebutkan lebih dulu hadir, individu yang berusaha dengan memanfaatkan peluang serta sumberdaya di sekitarnya. Individu itu sering disebut dengan nama wirausaha (entrepreneur).  Kelompok individu bernama wirausaha inipun menjadi fokus perhatian banyak pemerintahan di dunia dalam mengembangkan perekonomian masing-masing. 

Oleh karena itu banyak program pemerintah ditujukan untuk melahirkan wirausaha yang diharapkan dapat mengembangkan usaha dari skala kecil lalu bertumbuh menjadi usaha menengah dan akhirnya membesar menjadi usaha skala besar. 

Skenario semacam ini merasuk jauh dalam  benak para birokrat dan teknokrat dibanyak pemerintahan dengan dukungan teori maupun model yang sangat meyakinkan dari para cerdik pandai. Secara jujur harus diakui bahwa skenario tersebut tidak terjadi linier. Banyak hal menyebabkan skenario perkembangan usaha dari skala kecil menuju skala besar tidak seperti yang direncanakan atau diharapkan. Namun, para cerdik pandai juga sudah siap dengan berbagai penjelasan terhadap ketidaksesuaian rencana dengan kenyataan pengembangan usaha kecil menuju usaha skala besar.

Belajar dari pengalaman maka di awal tahun 2019, menjelang hajat besar demokrasi lima tahunan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia di 17 April 2019, sekali lagi usaha kecil dan menengah menjadi sorotan banyak pihak. Setidaknya ada dua isu yang berkelindan masih tetap sama, yaitu: a). Bagaimana meningkatkan jumlah usaha kecil dan menengah (UKM). Bahkan ukuran usaha kecil dirasakan masih belum memadai untuk menggambarkan kenyataan yang ada di lapangan, sehingga di Indonesia diperkenalkan istilah usaha mikro, yaitu usaha yang di bawah atau lebih kecil dari usaha kecil – muncullah istilah UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah); b). Bagaimana membesarkan usaha mikro menjadi usaha kecil, usaha kecil menjadi usaha menengah dan usaha menengah menjadi usaha besar. Syukur-syukur tidak secara per tahap perkembangannya namun terjadi lompatan skala usaha.

Untuk mewujudkan isu yang kedua itu, antara lain diperlukan dukungan keuangan dari industri jasa keuangan, khususnya perbankan. 

Ada baiknya jika siapapun nanti terpilih menjadi presiden dan wakil presiden RI memperhatikan beberapa hal berikut terkait penguraian benang kusut masalah UMKM di Indonesia.
1.  Pembangunan sistem informasi UMKM nasional berbasis data besar (big data), dimulai dengan kewajiban memiliki NPWP yang juga menyimpan informasi komprehensif tentang UMKM tersebut. Ditjen Pajak dapat menjadi jangkar pembangunan sistem informasi UMKM nasional dengan dukungan pihak terkait seperti: BPS, Ditjen IKM-Kemenperin dan Deputi Restrukturisasi Usaha-KemenkopUKM. 

Melalui sistem informasi UMKM nasional maka upaya peningkatan jumlah UMKM di Indonesia akan lebih valid dan dapat diandalkan (reliable) antara lain dengan perijinan pendirian UMKM yang lebih mudah kemudian mendapat fasilitasi dan insentif menarik untuk tahun pertama usaha.

2.  Pemberian rating atau akreditasi UMKM dengan memanfaatkan segenap kemajuan teknologi informasi dan basis data besar yang ada di sistem informasi UMKM nasional. Hal ini untuk efektivitas dan efisiensi upaya pengembangan kualitas UMKM sehingga dapat meningkatkan peluang terwujudnya skenario pengembangan usaha mikro atau kecil menuju usaha besar. Contoh praktisnya melalui akreditasi UMKM maka pemberian kredit perbankan kepada UMKM akan lebih akuntabel. 

3.  Pemberian berbagai skema insentif UMKM, antara lain: proportional tax reduction bagi UMKM yang mampu membesar skala usahanya, serta kemudahan fasilitas pengembangan usaha bila produknya untuk ekspor. Hal ini akan mendorong pengembangan usaha mikro atau kecil menuju usaha besar.

Melalui beberapa hal yang disampaikan di atas, diharapkan sumbangan UMKM terhadap PDB Indonesia dapat meningkat dari tahun 2018 yang tercatat sebesar 60,34 persen. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Humas dan Kerjasama Universitas Widya Mataram di Yogyakarta, Ketua Ikatan Dosen Republik Indonesia (IDRI) Wilayah DIY

Pembangunan Nasional Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran pembangunan Ekonomi, dan pembangunan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari peran serta masyarakat (rakyat) Indonesia.

Pembangunan Ekonomi Rakyat Indonesia di dominasi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Oleh karena itu UMKM semakin mendapatkan posisi dalam percaturan perekonomian Indonesia, sehingga UMKM pada saat ini telah dijadikan sebagai sarana kebijakan pembangunan nasional sudah ideal. Kebijakan ini telah dilakukan, karena banyak peran penting yang dapat diberikan oleh keberadaan UMKM di Indonesia, khususnya dalam: menyediakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, mengurangi tingkat pengangguran dan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Melihat kondisi ini maka UMKM menjadi suatu hal yang sangat seksi untuk di jual dalam rangka untuk kepentingan politik, mengingat jumlah yang terlibat dalam UMKM sangat besar dan memungkinan untuk menaikkan populairitas.

Namun sebenarnya UMKM menyimpan segudang permasalahan yang perlu perhatian untuk mendapatkan solusi mapun sentuhan khusus. Beberapa hal yang menjadi permasalahan di dalam UMKM adalah masalah keuangan atau finansial yang disebabkan karena: Kurangnya kesesuaian (terjadinya mismatch) antara dana yang tersedia yang dapat diakses oleh UMKM, belum adanya pendekatan yang sistematis dalam pendanaan UMKM. Selain itu biaya transaksi yang tinggi, yang disebabkan oleh prosedur kredit yang cukup rumit sehingga menyita banyak waktu sementara jumlah kredit yang dikucurkan kecil.

Kurangnya akses ke sumber dana yang formal, baik disebabkan oleh ketiadaan bank di pelosok maupun tidak tersedianya informasi yang memadai juga menjadi permsalahan UMKM. Selain itu banyak UKM yang belum bankable. Baik yang disebabkan belum adanya manajemen keuangan yang transparan, maupun kurangnya kemampuan manajerial dan finansial.

Masalah kembali muncul manakala memasuki era revolusi industri 4.0, di mana kondisi UMKM di Indonesia yang belum memungkinkan mengikuti pergerakan revolusi industri 4.0 ini dari sisi aktivitas proses produksi. Hal ini disebabkan UMKM masih terbatasnya pengetahuan atas teknologi produksi dan quality control yang belum memadai, disebabkan oleh minimnya kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi serta kurangnya pendidikan dan pelatihan dan dorongan terhadap penerapan tehnologi dalam melakukan proses produksi.

Hal lain yang menjadi permasalahn bagi UMKM adalah kurangnya pengetahuan pemasaran. Hal ini disebabkan oleb terbatasnya informasi yang dapat dijangkau oleh UMKM, mengenai pasar yang idealnya dapat dikuasi, karena memerlukan kemampuan intelegent marketing yang baik sehingga dapat menyediakan produk/ jasa yang sesuai dengan keinginan pasar, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), serta kurangnya sumber daya untuk mengembangkan SDM.

Melihat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh UMKM tersebut, maka yang bisa menjawab tantangan atau permasalah dari UMKM dimungkinkan akan mendapatkan kue lezat dalam konstelasi politik tahun 2019 ini. Oleh karena itu para kontestan idealnya dapat menyiapkan skema untuk mengatasi permasalahan tersebut, sehingga UMKM bisa merasakan adanya sentuhan yang mengarah kepada tanda-tanda kebaikan usaha dan peningkatan kapasitas usaha.

Beberapa hal yang dapat dilakukan secara teknis untuk memudahkan dalam rangka menangani beberapa permasalahan tersebut di atas adalah: membentuk sistem cluster bagi UMKM karena belum banyak UMKM yang memanfaatkan/menggunakan sistem cluster dalam menjalankan usahanya; membuat linkage antar UMKM karena masih masih terjadinya mismatch antara fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dan kebutuhan UMKM; membuat linkage antar UMKM dan UMKM serta dengan Industri besar mengingat masih lemahnya linkage antar UMKM sendiri atau antara UMKM dengan industri yang lebih besar.

Upaya lain yang dapat dilakukan adalah melalui pengembangan sentra industri kecil dalam suatu kawasan, apakah berbentuk PIK (Pemukiman Industri Kecil), LIK (Lingkungan Industri Kecil), SUIK (Sarana Usaha Industri Kecil) yang didukung oleh UPT (Unit Pelayanan Teknis) dan TPIK (Tenaga Penyuluh Industri Kecil).

Dengan beberapa hal tersebut, kagiatan pembinaan UMKM ke depanya dapat dilakukan secara terpadu, dengan dan tidak lupa mengacu pada Recana Pembangunan Jangka Panjang Panjang Negara (RPJP). Oleh karena itu idealnya pembinaan UMKM dilakukan secara berkesinambungan dengan lintas periode kepemimpinan. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pajak lebih Besar untuk Investasi Tidak Produktif             Semua Program Pengentasan Kesenjangan Harus dikaji Ulang             Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi