Menakar Manfaat Subsidi Tol Laut
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 08 July 2019 19:00
Penulis
Watyutink.com - Nasib subsidi tol laut dalam tahun anggaran mendatang berada di ujung tanduk. Pasalnya, DPR RI mengancam akan mencabut subsidi tol laut yang dinilai penyelenggaraannya belum tepat sasaran dan manfaatnya tidak ada.

Komisi Perhubungan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan belum menyetujui angka subsidi tol laut yang baru diusulkan Kementerian Perhubungan untuk pelaksanaan program transportasi laut tersebut pada tahun depan.

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengusulkan pagu anggaran 2020 senilai Rp1,65 triliun untuk sejumlah kegiatan di bidang lalu lintas angkutan laut. Dari jumlah tersebut alokasi untuk subsidi  penyelenggaraan tol laut mencapai Rp349,3 miliar, naik dari anggaran tahum sebelumnya senilai Rp222,02 miliar.

Saat ini program tol laut memiliki 18 trayek yang dilayani oleh tiga BUMN pelayaran dan tiga perusahaan swasta. Pemerintah terus mengembangkan rute yang sudah saat ada saat ini sekalipun anggaran subsidinya sempat menurun dari  Rp447,6 pada 2018 menjadi Rp222,02 miliar pada 2019.

DPR menilai penyelenggaraan tol laut belum tepat dan tidak ada manfaatnya berkaitan dengan masih lemahnya pengawasan dan pemasaran program tersebut. Dewan meminta evaluasi secara menyeluruh atas pelaksanaannya. Tanpa itu, tidak akan ada subsidi. Tepatkah alasan DPR tersebut untuk tidak memberikan stempel persetujuan pada pemberian subsidi tol laut?

Tol laut juga dinilai tidak ada manfaatnya. Barang-barang pokok yang dibawa melalui tol laut ke daerah-daerah langsung dilepas ke mekanisme pasar, pendistribusiannya tidak terkontrol, menyebabkan harga tetap tinggi.  Jadi sebenarnya siapa yang menikmati  program tol laut? Para operator kapal laut? Distributor? Pedagang? Atau pihak ketiga yang berada di balik program tersebut?

Lemahnya pengawasan juga terlihat pada jenis  barang yang dikirim yang kerap menyalahi aturan. Sesuai dengan Perpres No 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan  Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, hanya 11 jenis barang pokok dan 7 jenis bahan penting yang boleh diangkut oleh operator tol laut.  Mengapa tidak ada tindakan tegas atas pelanggaran tersebut atau memang ada main mata di antara para pelaksana?

Pemerintah memutuskan untuk menambah 25 jenis muatan lain yang bisa dibawa pada tahun lalu antara lain gas elpiji, pakan ternak, semen, dan aspal. Namun ada juga yang membawa mobil dan traktor. Bukankah subsidi tol laut untuk kebutuhan pokok rakyat? Mengapa ada barang komersial di dalamnya?

Jika DPR tidak menyetujui subsidi tol laut, pendanaan program tersebut selanjutkan bagaimana? Atau jika dinilai tidak ada manfaat bagi rakyat di daerah, apakah tidak sebaiknya dihapuskan program tol laut? Apakah ada program lain yang lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan pokok rakyat di daerah?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Tol laut adalah salah satu ide yang brilian pada masa awal pemerintahan Presiden Joko Widodo,karena Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga transportasi logistiknya harus berdasarkan sektor kemaritiman, salah satunya tol laut.

Tol laut sendiri diprogramkan untuk bisa menjaga harga di kawasan timur dan barat Indonesia.  Ke depannya akan ada barang yang disuplai dari kawasan timur ke barat. Selama ini suplai dari kawasan barat berjalan secara penuh, namun ketika kembali dari timur, tidak ada barang yang dibawa. Di sini subsidi tidak bergerak, tidak dimanfaatkan dengan baik.

Di sisi lain, penurunan harga komoditas di kawasan timur tidak disebabkan oleh adanya tol laut tetapi karena impor yang masih meningkat, apalagi di penghujung masa panen. Belum terlihat efektifitas dari distribusi tol laut.

Pemerintah perlu melakukan evaluasi karena masalah distribusi logistik cukup fundamental untuk perdagangan Indonesia. Kalau distribusi logistiknya saja sudah mahal, seperti dilaporkan Bank Dunia yang menyatakan indeks distribusi  fisik Indonesia belum meningkat secara signifikan, maka tidak akan ada perbaikan.

Pada tahun ketiga dan keempat dimana pembangunan infrastruktur justru berubah fokusnya ke jalan, dari seharusnya mengutamakan perpindahan barang menjadi perpindahan orang. Akhirnya hanya dirasakan pada saat Lebaran saja. Sekarang bagaimana infrastruktur untuk distribusi logistk bisa dikembangkan secara maksimal. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Program tol laut perlu dilanjutkan dengan pengembangan ekonomi di kawasan timur Indonesia. Masalah yang dihadapi adalah ketika kapal balik dari kawasan timur Indonesia tidak maksimal memanfaatkan kapasitas angkut yang dimiliki kapal. Jika dari barat ke timur mencapai 100 persen, maka dari timur ke barat hanya sekitar 20 persen dari daya angkut kapal.

Ketimpangan tersebut disebabkan oleh faktor waktu (timing), link antara tempat produksi di kawasan timur dan pelabuhan tempat sandar, atau fasilitas pendukung yang membuat produk dari Indonesia timur sampai di tujuan di Indonesia di barat dalam kondisi yang sama bagusnya.

Seperti diketahui dari wilayah timur Indonesia banyak produk segar seperti ikan yang tidak bisa tahan lama dalam 2 hari sehingga membutuhkan fasilitas cool storage, handling agar bisa tetap segar sampai di Jawa.

Dilihat dari sisi permintaan, kebutuhan produk perikanan segar di Jawa tinggi sekali, sementara suplai di kawasan timur berlimpah sehingga disayangkan jika permintaan dan penawaran tersebut tidak bertemu karena masalah kurangnya fasilitas.

Hal-hal teknis seperti infrastruktur, fasilitas, dan link antardaerah penghasil dan hub tempat sandar dengan tol laut harus diperkuat, disamping perekonomian kawasan secara keseluruhan. Mestinya dengan adanya tol laut, produk-produk yang dihasilkan di Indonesia timur bisa dijual, mendapatkan pasar di kawasan barat.

Tol laut tidak hanya menjadi urusan Kementerian Perhubungan, karena banyak hal yang terkait dengan kesuksesan atau kemanfaatan dari tol laut tersebut ditentukan juga oleh kementerian  lain. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF