Memburu Hasil Ekspor, Tersandung Regulasi
berita
Ekonomika
Sumber Foto : plus.google.com (gie/watyutink.com) 31 July 2018 09:00
Penulis
Gonjang ganjing pelemahan rupiah yang sampai hari ini masih bertengger di Rp14.480 per dolar AS (kurs tengah BI) cukup membuat khawatir berbagai pihak. Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter telah mengupayakan berbagai langkah untuk menahan pelemahan rupiah. Di antaranya Intervensi pasar keuangan dengan guyuran cadangan devisa, dan menaikkan suku bunga yang telah dilakukan sebanyak 3 kali (terakhir BI 7 Days repo rate : 5,25 persen). 

Akibatnya, total cadangan devisa RI menjadi tergerus sebanyak 12,18 miliar dolar AS sejak Januari sampai dengan Juni 2018, sehingga cadangan devisa RI saat ini tersisa 119,8 miliar dolar AS. Akhir Juni lalu cadangan devisa sempat turun sebanyak 3,1 miliar dolar AS. Meski tak sebesar periode Februari 2018 lalu sebanyak 3,92 miliar dolar AS. Sungguhpun demikian, posisi cadangan devisa terakhir dinilai masih masih aman untuk 7,2 bulan impor atau 6,9 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri. Standar kecukupan internasional mensyaratkan 3 bulan impor.

Meski masih terhitung aman, tetapi dengan terus menguatnya ekonomi Amerika Serikat (AS) serta dampak perang dagang AS-China dan rencana Bank of Japan (BoJ) menaikkan suku bunga menyebabkan volatilitas rupiah masih amat rentan terhadap dolar AS. Apalagi ekspor nasional yang diharapkan dapat meningkat untuk membantu penguatan rupiah masih belum bisa berbuat banyak. Jika BI terus menerus mengintervensi pasar, maka cadangan devisa bisa terus tergerus dan membahayakan neraca keuangan. 

Oleh karena itu pada kamis (26/7) lalu Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) berinisiatif memanggil sekitar 40 pengusaha besar Indonesia membicarakan langkah membuat ekonomi Indonesia menjadi kondusif di tengah iklim perekonomain global yang tidak menguntungkan.

Presiden dan SMI meminta agar para pengusaha yang masih memarkir devisa hasil ekspor (DHE) di bank-bank luar negeri segera memindahkan DHE ke bank-bank dalam negeri. Diharapkan, dengan memindahkan DHE ke dalam negeri maka jumlah cadangan devisa akan bisa meningkat dan itu berarti ikut membantu upaya pemerintah menjaga stabilitas nilai tukar dan memperkecil defisit transaksi berjalan.

Berhasilkah membujuk para pengusaha kakap tersebut? 

Dari  hasil pertemuan, terungkap para pengusaha masih pikir-pikir untuk memindahkan segera DHE ke dalam negeri. Itu antara lain disebabkan oleh pinjaman yang mereka lakukan pada bank asing tempat mereka sekarang menaruh DHE di bank luar negeri. Pengusaha juga masih terhambat persepsi jika masih memerlukan devisa mereka.

Uniknya, para pengusaha selain terlanjur menanam hasil devisa di luar negeri, juga masih mengeluhkan iklim berusaha nasional khususnya regulasi untuk izin industri berorientasi ekspor seperti batubara, kelapa sawit, karet, yang masih saja menghambat. Banyak hal-hal yang dirasa masih menjadi batu ganjalan bagi pengusaha dalam mengembangkan usaha dan investasi. 

Tetunya menjadi sesuatu yang aneh. Padahal, bukankah pemerintah telah menerbitkan 16 paket deregulasi ekononomi/debirokratisasi? Di samping itu, berbagai fasilitas insentif ekonomi seperti tax holiday dan tax allowance, dan online single submission (OSS) juga telah diluncurkan? Mengapa sampai 16 paket deregulasi ekonomi dianggap tidak banyak membantu? Apakah di tingkat pelaksana di bawah yang selalu saja menjadi faktor penghambat lancarnya aturan deregulasi ekonomi dan debirokratisasi? Apa sebenarnya yang terjadi?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Pendapat saya yang pertama, pemerintah harus paham betul tentang kondisi kebatinan dari para pengusaha itu. Sebab yang saya tahu, pengusaha itu ekspor lalu pendapatannya akan dipergunakan lagi untuk biaya produksi, membeli bahan baku impor dan membayar upah buruh. Sehingga sisanya dari hasil ekspor itu sedikit sekali. Kalaupun itu dipindahkan ke bank dalam negeri, saya rasa juga tidak akan terlalu signifikan.

Bagaimanapun, ekspor kita sekarang amat bergantung dari impor bahan baku khususnya. Jadi semakin kita mau menggenjot ekspor yang semakin tinggi, maka konsekuensinya kita harus impor bahan baku yang juga semakin besar. Juga impor barang modal yang semakin banyak.

Jadi itu yang harus dipahami dulu oleh para pengambil kebijakan kita. Bukan berarti kita ekspor banyak misalnya 100 persen lalu 100 persen itu devisa yang akan kita dapat.

Hal lain,memang betul, dari berbagai paket kebijakan ini banyak yang kurang menyentuh apa yang dibutuhkan pengusaha. Jadi apa yang disediakan oleh pemerintah kepada pengusaha sepertinya kurang cocok. Contohnya fasilitas tax allowance dan tax holiday yang beberapa saat lalu diberikan. Itu juga menurut saya tidak sepenuhnya efektif. Karena sekarang situasinya industri kita sedang mengalami tekanan. Terdapat biaya-biaya yang semakin mahal, lalu impor bahan baku semakin tinggi harganya, biaya tenaga kerja, lalu biaya logistik juga mahal. Itu membuat tekanan dari sisi biaya produksi sangat tinggi. Jadi secara kinerja industri, banyak pengusaha yang bersikap wait and see dan menahan untuk melakukan ekspansi.

Belum lagi dari sisi pasar atau market. Bisa dilihat kondisi konsumen kita masih belum pulih daya belinya. Itu yang membuat juga industri kita mengalami dilema dari sisi hulunya tertekan dan dari sisi marketnya belum ada yang menjanjikan. Jadi lebih banyak yang wait and see.

Dalam kondisi seperti sekarang, pemberian fasilitas tax holiday sepertinya kurang bermanfaat. Contohnya kalau investor melakukan investasi 30 triliun, dapat tax holiday 20 tahun, bentuk tax holiday-nya itu PPh badan atau PPh badannya digratiskan. Tapi jika perusahaannya sedang rugi atau tidak berpenghasilan maka keringanan PPh badan itu apa gunanya?

Kita punya company, tapi sedang collapse misalnya. Lalu diberi diskon PPh badan. Nah dalam kondisi tidak berpenghasilan tentunya PPh badan itu tidak ada gunanya. Ini yang harus dilihat lagi oleh pemerintah. Iklim usaha sekarang bukan dalam suasana stabil. Kalau dalam suasana stabil, tax holiday memang sangat membantu. Tapi yang dibutuhkan pengusaha sekarang lebih dari itu bukan sekadar tax holiday dan tax allowance. Karena perusahaan yang sedang collapse maka tax holiday menjadi tidak berarti.

Hal lain yang harus diperhatikan adalah soal stabilitas bahan baku, lalu upah minimum buruh-buruhnya. Pengusaha juga perlu diberi diskon tarif listrik, atau perlu harga gas yang lebih murah. Jadi industri kita memang sedang dalam tekanan, dari sisi input nya banyak persoalan.

Dari sisi instrument investasi misalnya dari 16 paket kebijakan deregulasi, yang kami lihat itu terlalu menyasar atau terlalu fokus ke “new comer” atau investor pendatang baru. Tapi lupa bagaimana me-maintain investor yang sudah eksis sebelumnya. Jadi investor-investor yang sudah ada sepertinya di nomor dua kan. Fokusnya hanya bagaimana caranya agar investor baru berdatangan. Sementara tekanan besar sekarang sedang dialami oleh investor yang sudah eksis.

Akibatnya kebijakan deregulasi tidak efektif. Bahkan ada beberapa paket kebijakan yang belum terimplementasikan hingga saat ini. Contohnya rencana menurunkan harga gas industri tapi juga ternyata tidak kunjung turun. Tidak tahu masalahnya dimana, tapi sekarang harga gas kita tidak kompetitif dibanding negara tetangga.

Jadi kondisi seperti ini sebetulnya akibat dari pemerintah terlalu melakukan kebijakan yang sifatnya tambal sulam. Terlalu berorientasi jangka pendek. Jadi fundamental tidak akan kuat. Rapuh, karena jika gejolak di eksternal maka akan langsung berpengaruh. Bandingkan dengan Thailand yang lebih stabil, nilai tukarnya lebih kuat karena fokus untuk membangun industrinya. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Pertama, kalau kita lihat dari peraturan terakhir berupa 16 paket kebijakan deregulasi ekonomi, memang ada usaha-usaha untuk melakukan deregulasi ekonomi, debirokratisasi. Akan tetapi saya melihat dari 16 paket itu belum ada eksekusi berarti di lapangan. Kalaupun ada eksekusi, masih amat minimal sekali. Oleh karenanya perlu dievaluasi lagi hal-hal apa saja yang membuat paket-paket kebijakan ini tidak berjalan efektif.

Yang kedua, ihwal pengusaha yang masih meletakkan devisa hasil ekspor (DHE) nya di luar negeri. Karena memang secara ekosistem di Indonesia ini belum memadai. Belum memadai bukan cuma dalam hal kesiapan instrumen investasi, tapi juga dari sisi iklim investasi, juga rate of return dan kepastian berusaha. Meskipun sudah ada upaya perbaikan tetapi belum betul-betul menarik perhatian. Mereka para pengusaha itu masih wait and see.

Apalagi kalau kita bicara trade finance.Trade finance merupakan isu penting. Mengapa mereka mendapat fasilitas pembiayaan dari bank asing terutama dari Singapura? Karena mereka menawarkan suku bunga yang jauh lebih murah dalam hal trade finance. Bagi bank luar negeri, DHE itu sebagai jaminan dan kompensasi atas pembiayaan mereka. Sementara di dalam negeri masih cukup terbatas. Kalaupun ada misalnya LPEI yang merupakan perpanjangan tangan instrumen pemerintah tapi itu belum bekerja maksimal.

Meski ada usulan dengan akses pada cabang bank asing yang ada di Indonesia tapi bank asing tetap ada batasan. Dana mereka yang di Indonesia tidak tersedia banyak. Kalau bicara value atau volumenya, dana terbesar mereka ada di kantor pusat bank-bank luar negeri.

Dengan demikian DHE di luar negeri itu masih sulit untuk ditarik. Ekosistem ekonomi kita belum terbentuk. Dari sisi industri, kita mengalami gejala de-industrialisasi. Memang ada investasi di infrasruktur oleh pemerintah tapi itu masih butuh waktu. meski kemarin dalam hal logistic performace index itu ranking kita sudah membaik, tapi tetap saja masih butuh waktu untuk mengejar industri.

Strategi ekonomi pemerintah sekarang sebenarnya sudah cukup baik. Investasi di infrastruktur dan upaya perbaikan iklim usaha. Masalahnya adalah eksekusinya di lapangan. Dan dalam jangka pendek ini tidak ada yang bisa diharapkan karena kita harus menunggu. Pemberian insentif fiskal dan lain-lain saya rasa juga tidak terlalu mampu untuk menggenjot industri dimana ekosistemnya belum berkembang dengan baik.

Ekosistem itu, berarti kita melihat dari ‘governance’ pemerintah, lalu ketersediaan financing, dari trade finance. Begitu juga dari infrastruktur, global production network, dan global value change, yang mana dalam konteks ini kita masih ketinggalan dari Vietnam dan juga Filipina. Kita sudah ketinggalan dari dua negara itu.

Kalau bicara instrumen investasi di Indonesia, ditinjau dari kedalaman pasar, memang tidak begitu dalam. Dan juga tidak terlalu banyak dibandingkan di negara-negara maju. Tapi itu wajar untuk negara berkembang. Itu juga salah satu yang menyebabkan kemarin ketika tax amnesty realisasi repatriasi dana tidak mencapai target. Kalau deklarasi memang banyak. Bank luar negeri seperti bank di Singapura itu lebih punya fasilitas-fasilitas tambahan yang menarik bagi dana-dana orang Indonesia yang disimpan di sana. Ihwal ‘return’ di sini juga tidak menarik, sehingga orang enggan memindahkan dananya ke Indonesia. Kalau dari sisi bunga memang sudah bersaing, tetapi faktor risiko masih tinggi.

Jadi untuk jangka pendek ini, pemerintah sepertinya tidak bisa melakukan apa-apa. Karena kebijakan yang diambil harus jangka menengah dan jangka panjang. Untuk bicara jangka menengah dan panjang, harus menguatkan industri. Kalaupun ingin melakukan sesuatu, hasilnya di jangka menengah dan panjang.

Meskipun ada insetif fiskal, tapi tetap saja ada ‘leg’ nya. Misalnya bicara ekspor itu masuk soal kontrak, dan itu tidak semudah membalikkan telapak tanga. Apalagi persoalan DHE dan segala macam. Masalah kontrak, ekspor, pricing dan lain-lain tidak bisa dirubah di jangka pendek. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Ekonomi Universitas Nasional

Apabila misalnya ada dua toko yang menjual barang yang sama, yang satu dimiliki oleh orang Arab dan yang satunya lagi dimiliki oleh orang Yahudi dan toko Yahudi itu menjual barang dengan harga lebih murah, maka konsumen Arab akan belanja di toko Yahudi.

Solidaritas Arab yang sedang bermusuhan dengan Yahudi itu hanya bisa mempengaruhi beberapa gelintir orang yang mau belanja di toko Arab. Himbauan pemerintah (26/7/2018) kepada para eksportir untuk mengalihkan penempatan devisa hasil ekspor dari bank luar negeri ke bank dalam negeri masuk dalam kategori pendekatan emosional dan karenanya disambut dengan keraguan.

Seandainya yang dikemukakan oleh pemerintah adalah informasi yang berisi pertimbangan rasional bahwa menempatkan devisa hasil ekspor di bank dalam negeri akan lebih menguntungkan daripada di bank luar negeri tentu akan disambut dengan antusias. Sayangnya para eksportir sudah merasakan rumitnya lika-liku prosedur  untuk mendapatkan devisa hasil ekspor di dalam negeri. Bila kemudian hasil devisa tersebut harus ditempatkan di bank dalam negeri mereka khawatir bahwa penggunaan devisa itu untuk impor misalnya juga akan mengalami kerumitan serupa.

Memang gonjang-ganjing kurs rupiah terhadap dollar Amerika Serikat yang bersumber dari faktor eksternal utamanya kebijakan ‘The Fed’ dan juga naiknya harga minyak dunia serta faktor internal (defisit neraca pembayaran), juga ada pengaruh faktor psikologis berupa kekhawatiran para pelaku usaha. Pengaruh psikologis ini telah lebih memperburuk depresiasi nilai rupiah.

Rasionalnya menurut perhitungan Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UI, nilai rupiah hanya akan berkisar antara Rp13.804 – Rp13.845 per dolar AS. Kurs di atas Rp14.000 berarti rupiah dinilai terlalu rendah atau undervalued (Willem A. Makaliwe, Kompas 25/6/2018). Faktor psikologislah yang ikut memukul rupiah hingga terpuruk mendekati Rp14.500 per dolar AS. Betapapun demikian seandainya faktor rasional fundamental ekonomi mendukung maka faktor psikologis tersebut dapat tereleminir.

Bila instrumen tingkat bunga dan intervensi pasar ternyata tidak efektif untuk meredam gejolak rupiah maka solusinya harus kembali ke fundamental ekonomi. Bila paket-paket deregulasi  kebijakan ekonomi juga masih sulit untuk mendorong peningkatan ekspor, maka jalan yang termudah adalah mengendalikan impor terutama impor pangan yang tampak jor-joran. Impor gula rafinasi misalnya melebihi kebutuhan industri hingga masuk ke pasar konsumen. Impor beras tampak dicari-carikan alasan dan banyak impor komoditi pangan lain yang sebenarnya tidak terlalu mendesak karena masih bisa dipenuhi atau disubsitusi dengan produksi dalam negeri. Impor sebaiknya hanya diprioritaskan untuk bahan baku industri dalam negeri terutama yang menghasilkan barang ekspor.

Kalau ditanyakan mengapa paket-paket deregulasi tidak efektif maka jawabannya terletak pada eksekusi di lapangan. Urgensi adanya paket-paket kebijakan ekonomi tidak dipahami pada level pelaksana yang diakui atau tidak masih diselimuti oleh atmosfir KKN. Kalau impor komoditi pangan tertentu tampak masih dipaksakan maka kaitannya adalah dengan penyediaan money politic menjelang Pemilu 2019. Praktik-praktik yang demikianlah yang merusak upaya menyehatkan fundamental ekonomi. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

FOLLOW US

Bilik Asmara adalah Hak Tahanan yang Harus Dipenuhi             Kedua Kubu Harus Menghormati Proses Hukum             Vandalisme dan Playing Victim sudah Usang             Investasi Dana Haji Untuk Siapa?             Batas Kesopanan Tidak Diatur dengan Jelas             Iklan Shopee BLACKPINK Berpotensi Menentang Norma Kesopanan              Jangan Abai dengan Jalan Rusak Dimusim Hujan             Revisi PP untuk Kemudahan Usaha Sektor Minerba             Tolak Rencana Revisi Ke-6 PP No.23 Tahun 2010              Kembali ke Permurnian Pelaksanaan Undang-Undang