Membedah Strategi Penanggulangan Kemiskinan
berita
Ekonomika
Sumber Foto: Radar Cirebon (gie/watyutink.com) 13 April 2018 13:11
Penulis
Program pengentasan kemiskinan yang melulu dilihat dari cara pandang pilihan program, implementasi program dan tolok ukur nominal serapan bantuan atau angka naik turunnya kemiskinan, sepertinya akan gagal memahami bahwa kemiskinan sampai kapanpun akan kesulitan untuk diatasi.

Beberapa pihak sampai saat ini masih memaparkan peliknya problematika kemiskinan di Indonesia. Berbagai program pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan seperti bantuan pangan non tunai, dana desa, program keluarga harapan, dan lain-lain. Namun angka kemiskinan tidak turun secara signifikan, atau diukur dengan rasio ketergantungan penduduk yang selama beberapa puluh tahun tidak berjalan linear dengan turunnya tingkat kemiskinan. Padahal, alokasi anggaran untuk program pengentasan kemiskinan sudah dikucurkan sangat besar, Rp100 triliun pada 2010, dan meningkat jadi Rp292,8 triliun pada 2018. Angka kemiskinan pada 1993 tercatat 37,9 juta orang dan pada 2017 menjadi 27,7 juta orang. Memang menurun, tapi tidak berbanding lurus dengan kenaikan anggaran penanggulangan kemiskinan.

Laporan Human Development Report UNDP mencatat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada 2016 sebesar 0,689 dan berada di peringkat 113 dari 118 negara di dunia, turun dari posisi 110 pada 2015 dan masih di bawah rata-rata dunia yang sebesar 0,711. Peringkat Indonesia masih berada di bawah empat negara ASEAN lainnya, yakni Singapura, Brunei, Malaysia, dan Thailand.

UNDP mencatat IPM ini meningkat sekitar 30,5 persen dalam 25 tahun terakhir. Namun, di saat yang bersamaan ada sejumlah indikator kesenjangan yang bertolak belakang dengan peningkatan IPM tersebut. Pertama, tingkat kemiskinan dan kelaparan. UNDP mencatat, ada sekitar 140 juta orang Indonesia yang hidup dengan biaya kurang dari Rp20 ribu per hari dan 19,4 juta orang menderita gizi buruk. Kedua, tingkat kesehatan dan kematian. Tercatat dua juta anak di bawah usia satu tahun belum menerima imunisasi lengkap. Kemudian, angka kematian ibu sebanyak 305 kematian per 100 ribu kelahiran hidup. Ketiga, akses ke layanan dasar. UNDP melihat bahwa hampir lima juta anak tidak bersekolah dan anak-anak di Papua memiliki tingkat dikeluarkan dari sekolah yang tinggi.

Mengapa program pengentasan kemiskinan berjalan amat lambat, padahal anggaran yang besar dan berbagai macam program selama beberapa dekade telah dilaksanakan, dengan hasil tidak signifikan? Kesalahan cara pandang melihat kemiskinan atau ketidakmampuan menemukan solusi dari aneka ragam persoalan kemiskinan rakyat kita? Sementara Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal/Transmigrasi juga menunjukkan kinerja yang belum jelas. Lalu apa masalah sebenarnya atau, mampukah kita menemukan akar masalah kemiskinan sesungguhnya?

Akar kemiskinan di Indonesia bukanlah budaya malas bekerja keras. Kompleksitas masalah yang menyebabkan rakyat tidak dapat melaksanakan kegiatan produktifnya secara penuh harus diperhitungkan, seperti faktor kebijakan yang menyebabkan rakyat tersingkirkan dari sumber daya alamnya. Sepertinya, penanggulangan kemiskinan yang tidak berbasis komunitas dan keluarga miskin itu sendiri akan sulit berhasil, apalagi jika sumber-sumber produktif rakyat tak lagi menjadi basis penanggulangan kemiskinan. Lalu, sampai kapan segala macam dana tunai itu dapat dijadikan andalan program penanggulangan kemiskinan jika akar masalah nya ternyata gagal kita pahami?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(jim)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas indonesia, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI

Besarnya anggaran pengentasan kemiskinan bukanlah jaminan hasilnya akan sepadan. Efektivitas penggunaan anggaran jauh lebih penting. Perencanaan, implementasi dan evaluasi penggunaan anggaran pengentasan kemiskinan perlu di revolusi karena pola yang saat ini sudah tidak ampuh lagi dalam menurunkan angka kemiskinan.

Program pengentasan kemiskinan saat ini masih berpola seragam di semua tempat. Padahal persoalan kemiskinan setiap wilayah bahkan setiap keluarga memiliki ciri khas tersendiri. Perlu di rancang program pengentasan kemiskinan yang berbasis keluarga, partisipatif dan disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Kita perlu merancang program pengentasan kemiskinan dari kacamata si miskin. Tumbuhkan motivasi si miskin, bicara dari hati ke hati dengan mereka. Mereka bukan objek semata.

Alternatif solusi nya adalah pendampingan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin berbasis keluarga. Pendamping yang saat ini ada, ruang lingkup pekerjaannya terlalu luas (kalau tidak salah 1 pendamping bertanggung jawab untuk 1 kecamatan dengan insentif yang pas-pasan). Perlu dibuat pilot project terobosan dimana 1 pendamping hanya mendampingi 10 rumah tangga miskin dan bertugas membangkitkan semangat mereka, mengevaluasi pola konsumsi mereka dan mencarikan solusi peningkatan pendapatan. Misalnya 1 pendamping bertugas selama 6 bulan mendampingi 10 rumah tangga miskin. Anggaran dana untuk kegiatan ini tidak hanya dari anggaran negara tetapi juga dari dana CSR perusahaan. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
 Pengamat Kebijakan Publik/ Anggaran

Pengalokasian anggaran untuk pengentasan kemiskinan tidak dibarengi dengan evaluasi kinerja program yang telah disusun. Selama ini evaluasi pengentasan kemiskinan lebih pada aspek teknokrasi, hanya bicara sampai sejauh mana serapan anggaran yang sudah digelontorkan, tanpa memperhatikan kualitas (outcome) hingga dampaknya.

Apa yang dilakukan pada pemerintahan sekarang tidak jauh beda pada masa sebelumnya (masa SBY) dalam pengentasan kemiskinan, alokasi naik tujuh kali lipat namun angka kemiskinan hanya turun 1 persen saja. Hal ini dikarenakan secara operasionalisasi K/L yang diberi kewenangan untuk program pengentasan kemiskinan tidak bisa menterjemahkan RPJMN yang ada.

Selain bicara persoalan alokasi anggaran, terpenting adalah program. Program pengentasan kemiskinan lebih banyak mengarah pada program-program populis namun tidak bersifat sustain dan tidak menyelesaikan kemiskinan sampai akarnya. Distribusi ke daerah pun tidak menyasar pada problematika wilayah, karena masih bersifat top down.

Persoalan ekonomi tidak hanya dilihat dari aspek kuantitatif dari angka kemiskinan saja, banyak aspek/indikator yang perlu dilihat seperti angka pengangguran, angka problematika di bidang pendidikan ataupun kesehatan dan lain-lain. Dalam Pasal 33 UUD 1945 dijelaskan ihwal ekonomi kerakyataan dimana pemerintah harus menguatkan pilar ekonomi kerakyatan yaitu BUMN dan koperasi.

Dalam hal ini pemerintah harus mengembalikan kembali pilar tersebut untuk dapat mengelola sumber daya alam yang kita punya, yang tercerabut. Hendaknya pemerintah mulai berpikir keras bagaimana merebutnya kembali untuk kesejahteraan rakyat. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Jurnalis Senior

Membantu orang miskin dan mengentaskan kemiskinan adalah dua hal yang jauh berbeda. Membantu orang miskin dengan memberi makan dan minum, membagi-bagikan uang dan sembako, menolong membayarkan uang sekolah dan sejenisnya, itu tergolong sebagai sedekah ataupun charity, yang sangat berbeda dengan kebijakan yang sistemis dan strategis untuk membuat orang-orang miskin tidak lagi perlu disedekahi, tapi bahkan sebaliknya bisa memberikan sedekah.

Apa yang dilakukan pemerintah dari era yang satu sampai era yang lain selama ini, pada hemat saya masih tergolong sedekah, yang digencarkan dan ditingkatkan menjelang Pemilu. Cobalah kita masing-masing mawas diri serta menempatkan diri seandainya menjadi orang miskin. Apakah kemiskinan kita teratasi dengan aneka program penyaluran berbagai dana kemiskinan itu? Apalagi dengan pembagian sembako dan taburan uang di sepanjang perjalanan para kontestan politik?

Ibarat berada dalam kubangan lumpur kemiskinan, maka untuk membuat si miskin berkecukupan, mereka harus dientaskan, diangkat serta ditempatkan dalam lingkungan kehidupan baru yang lebih baik. Apabila ditamzilkan sebagai rangkaian kereta kehidupan, maka gerbong-gerbong kemiskinan itu memerlukan lokomotif yang bisa menarik dan bersama-sama berlari kencang di sepanjang waktu. Rangkaian lokomotif dengan gerbong-gerbong tersebut harus merupakan satu rangkaian yang berbagi peran secara serasi, serta dalam lingkungan yang memungkinkannya untuk meluncur cepat.

Tapi bagaimana mungkin kita bisa mengentaskan kemiskinan  jika lingkungan peradaban dan pola hidup masyarakat sedang berkembang pesat ke pola hidup yang sangat konsumtif berlebihan, serba mewah dan gemerlap, sehingga menjadikan negeri kita senantiasa defisit dalam neraca pembiayan dan perdagangan luar negerinya. Kita telah menjadi bangsa yang tekor lantaran pola hidup kita. Cobalah perhatikan barang-barang kebutuhan kita sehari-hari, mulai dari bahan pangan yang sangat sederhana seperti garam sampai dengan peralatan elektronik yang canggih, sebagian besar berasal dari impor.

Demikian pula penguasaan sumber daya alam, seperti minyak dan gas bumi, mineral dan emas, hutan dan kebun kelapa sawit bahkan air minum dalam kemasan, pabrik semen, rokok dan toko-toko kelontong dan bahan pokok, juga dikuasai oleh modal asing atau pengusaha besar yang bekerjasama dengan asing. Segala potensi masyarakat justru disedot keluar,  sehingga rakyat di sekitarnya tetap miskin.

Dalam budaya ekonomi, kita harus bisa mengobarkan perang terhadap sikap hidup yang konsumtif dan boros, dengan membudayakan sikap hidup hemat, sederhana dan menabung. Kita harus menggalang etos dan budaya industri secara hakikat dalam makna yang luas yakni pola pikir, sikap hidup dan perilaku untuk mendayagunakan sumber daya alam, ketrampilan, peralatan dan ketekunan kerja dalam suatu mata rantai produksi yang luas, berkesinambungan serta mengutamakan nilai tambah, dan bukan dalam arti sempit sebagaimana kita kenal selama ini, yang dibatasi hanya semata-mata sebagai suatu proses pabrikasi demi mengejar pertumbuhan nasoinal yang hanya memperlebar kesenjangan sosial ekonomi saja.

Namun itu saja tidak cukup. Pemerintah harus menegaskan keberpihakannya kepada rakyat miskin dengan menyediakan skema cadangan bagi usaha-usaha kecil dan sektor informal dalam arti yang seluas-luasnya, seperti investasi, keuangan, bahan baku dan pasar.

Pemerintah harus bisa menggalang gerakan pembangunan komunitas yang terpadu dalam meningkatkan produksi barang dan jasa, yang berbasis pada keunggulan lokal, kelestarian ekosistem serta konservasi alam, dengan berbagai sentuhan akhir yang tepat dan berdayaguna misalkan kepariwisataan. Dengan bahasa terang, bangunlah kemampuan serta kesempatan orang miskin untuk bisa memiliki sendiri kapal tangkap ikan dengan jaring, wilayah tangkap, teknologi pengolahan dan pasarnya, dan jangan hanya sekedar memberikan ikan, apalagi hanya setiap menjelang Pemilu.

Sementara ketika masih dalam tahap atau proses pengentasan, kebutuhan-kebutuhan dasar terutama papan, pangan, kesehatan dan pendidikan difasilitasi oleh negara. Semoga. (pso)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Soedirman

Program penanggulangan kemiskinanan yang dijalankan pemerintah masih banyak yang tidak berdasarkan pada akar permasalahan kemiskinan. Banyak program penanggulanngan kemiskinan yang berorientasi jangka pendek dan hanya berfokus pada penyaluran bantuan sosial seperti raskin, BLT dan lain-lain. Hal ini justru akan menurunkan moral masyarakat miskin, yaitu budaya malas dan mengandalkan pihak lain yang justru merupakan awal mula penyebab kemiskinan secara umum.

Selain itu definisi dan indikator kemiskinan antar instansi juga berbeda, sehingga menyebabkan program penangulangan sering salah sasaran. Penanggulan kemiskinan tidak cukup dilihat dari sisi ekonomi saja, tetapi harus dilihat dari berbagai dimensi seperti dimensi sosial, politik, dan budaya. Hal ini karena penyebab dan dampak kemiskinan bukan hanya pada dimensi ekonomi saja. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Sekretaris Dewan Pakar PA GMNI

Prinsip Pembangunan Ekonomi  harus :         

  1. Berbasis culture dan nature.
  2. Reformasi sistim ekonomi konglomerasi
  3. Redefinisi  fungsi  dan makna pelaku-pelaku ekonomi.                      
  4. Akurasi data base tentang populasi dan urbanisasi.
  5. Political will dan  perubahan mindset penyelenggara negara dan birokrasi.      

Pembangunan ekonomi berbasis culture dan nature  mengharuskan kita mulai membangun kedaulatan pangan dalam pertanian dan kelautan yang hanya boleh dilakukan oleh koperasi sebagai pelaku ekonomi dan tidak boleh oleh swasta dengan dibantu oleh BUMN sebagai buffer sistem ekonomi, dan mencegah fluktuasi harga, dimana buffer sistem ini untuk melindungi sumber-sumber yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Setelah fungsi dan maknanya jelas baru swasta didorong untuk berkiprah diluar bidang  pertanian dan nelayan. Itupun dengan merubah konglomerasi sistim ekonomi ( close circuit. ec) yang tidak mungkin bocor untuk ekonomi rakyat dan menguasai dari hulu ke hilir. Harus juga menjadi multipler effect ec sistem  dengan dibangunnya undang-undang anti trust, sehingga memberi kesempatan pada setiap individu bangsa untuk bangkit jadi roda penggerak ekonomi.

Dengan political will dari pemerintah disertai mindset yang sudah direvolusi, fokus untuk membangun gudang pangan dunia dan tujuan wisata dunia dimana banyak individu bangsa yang jadi pelaku ekonomi, serta adanya undang-undang anti trust yang membatasi keserakahan swasta terutama dalam pertanian dan nelayan, akan banyak orang jadi petani dan nelayan karena hadirnya negara yang memberi keuntungan yang bagus pada petani-petani darat dan laut tadi.

Dengan demikian  petani akan bertambah, urbanisasi berkurang, kota jadi tidak padat, kemacetan-kekerasan dan kemiskinan kota serta pengangguran berkurang.   
                      
Jadi Program Penanggulangan Kemiskinan tidak mungkin berhasil hanya dengan pemberian bantuan non tunai apalagi dengan data populasi/ data kemiskinan yang bervariasi dari beberapa sumber serta karena mindset yang buruk dari penyelenggara negara di setiap sektor dan lini yang menyebabkan tidak tepat sasaran dan hanya memperbesar anggaran.

Harusnya juga dimulai dengan memberi kail  pada mastarakat yaitu dengan mensejahterakan petani darat/laut melalui koperasi dengan melakukan koordinasi beberapa kementerian dan mendanai penuh serta membeli produknya dengan harga yang menguntungkan petani darat/laut.    
 
Sesungguhnya dana desa yang besar bisa mengentaskan kemiskinan dengan memberdayakan Bumdes sebagai  sentra ekonomi desa dengan menyalurkan  kebutuhan pokok berharga murah diberikan kepada warung-warung binaan yang ada, hingga rakyatpun membeli barang-barang tersebut jauh lebih murah (Bumdes dapat barang langsung dari fabrikan/ BUMN pangan jadi memotong mata rantai distribusi). Bumdes juga harus menggali potensi desa yang ada apakah berupa produk pertanian kelautan atau potensi alam untuk wisata (Bumdes menjual produk tersebut ke fabrikan atau BUMN dan membagi profit dengan petani/ koperasi).
 
Sumber daya alam/ hutan/lahan/ perkebunan/pantai, seni budaya (culture dan nature) dengan sentuhan yang memberi harapan adalah potensi  dahsyat untuk menanggulangi kemiskinan dengan konsep yang tidak parsial/ sektoral, tapi harus terintegrasi dengan pendekatan holistik komprehensif.

Intinya sistem ekonomi berdikari yang pengertiannya melepas ketergantungan tapi tidak menolak modal asing selama itu untuk meningkatkan produksi dan menghidupkan  ekonomi rakyat di bidang pertanian dan nelayan oleh koperasi. Dengan diberikannya privilege oleh negara baik modal, alat produksi, jalur distribusi dan membatasi kerakusan swasta dengan undang-undang anti trust serta political will dari penguasa, disertai konsep yang terintegrasi dan pendekatan holistic komprehensif. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Negara yang dilaporkan oleh Bank Dunia berhasil menurunkan angka kemiskinan warganya adalah China. Pada awal Deng Xiao Ping berkuasa di 1981, tingkat kemiskinan di China tercatat 88 persen berdasarkan garis kemiskinan Bank Dunia yang menggunakan besar pendapatan setara 1.90 dolar AS atau kurang per hari. Pada tahun 2012, tingkat kemiskinan China masih menurut Bank Dunia dengan menggunakan tolok ukur sama dicatat menjadi 6,5 persen.  Apa yang menjadi strategi China hingga berhasil menurunkan tingkat kemiskinan warganya? Dapatkah negara lain, seperti Indonesia belajar dan mengikuti jejak strategi tersebut, dengan tetap menyadari bahwa adanya perbedaan-perbedaan situasi dan kondisi?

Kemiskinan di dunia secara kasat mata mudah diukur dengan besar pendapatan warga per hari. Bank Dunia menjadi rujukan menetapkan tingkat kemiskinan suatu negara, meski banyak juga negara yang menetapkan garis kemiskinan sesuai situasi kondisi menurut motif dan tujuan masing-masing. Untuk meningkatkan pendapatan warga sebagai dasar pengentasan kemiskinan maka tidak lain tidak bukan faktor ekonomi menjadi kunci. China menyadari hal ini sehingga sejak Deng Xiao Ping berkuasa maka sistem ekonomi negara bergeser ke arah ekonomi pasar dengan tetap kendali di tangan negara. Meski demikian pilihan strategi pembangunan ekonomi yang dipilih China nampak jelas yaitu: infrastruktur. Terbukti salah satu contohnya adalah panjang jaringan jalan raya di 1978 hanya 900.000 Km menjadi 4.400.000 Km di tahun 2013, lalu pajang jalan tol pada 1988 hanya 100 Km meningkat menjadi 104.438 Km di tahun 2013 dan jaringan rel kereta dari 51.700 Km (1978) menjadi 103.100 Km (2013). Belum lagi infrastruktur di sektor transportasi laut, udara dan energi. Semua yang dilakukan China berhasil menggerakkan roda ekonomi dan meningkatkan pendapatan per kapita China mencapai 15.500 dolar AS pada 2016. Sepertinya China tidak menyediakan anggaran khusus untuk program mengentaskan kemiskinan warganya, namun lebih mengkonsentrasikan anggaran ke pembangunan infrastruktur. 

Terkait strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia, maka pembangunan insfrastruktur menjadi penting dan strategis untuk dilakukan. China telah membuktikan bahwa infrastruktur mampu menggerakkan perekonomian negara, semoga hal itu dapat juga terjadi di Indonesia. Walau demikian tetap disadari bahwa pilihan membangun infrastruktur akan mengundang pro dan kontra yang hebat namun sekali lagi, kiranya disadari bahwa masa depan bukanlah milik kita, tetapi milik anak cucu kita. Apa yang kita alami saat ini merupakan buah keputusan para pendahulu kita dalam mengelola negara yang tidak mengedepankan pembangunan infrastruktur dengan berbagai alasan yang tentu saja dapat dipahami bersama. 

Meski pendekatan ekonomi tetap dilakukan namun pendekatan kesejahteraan juga masih perlu diteruskan dengan dimotori oleh Tim Nasional Percepatan Pengentasan Kemiskinan (TNP2K) serta dukungan segenap para pemangku kepentingan. Anggaran pengentasan kemiskinan di Indonesia yang disebut relatif besar dan ditengarai belum berdampak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan memang perlu terus dievaluasi efektivitasnya. Program yang tengah dijalankan TNP2K tetap terus dilanjutkan dengan meningkatkan efektivitas pelaksanaannya karena basis data kemiskinan yang sudah dibangun perlu terus diperbarui sehingga dapat menjadi acuan akurat pengembangan program pengentasan kemiskinan di masa mendatang. Banyak pihak menyakini bahwa kemiskinan tidak bisa mencapai angka 0 (nol) persen. Oleh karena itu basis data kemiskinan menjadi sangat penting dan strategis menjelaskan berbagai isu kemiskinan di Indonesia. Kiranya banyak warga Indonesia dapat dientaskan dari kemiskinan melalui pembangunan manusia seutuhnya. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Ekonomi Center for Information and Development Studies (CIDES)

Tingkat kemiskinan masih 10,1 persen dalam jumlah absolut 26,6 juta. Upaya yang lebih serius harus dilakukan agar tingkat kemiskinan menurun lebih cepat. Cara paling efektif menurunkan angka kemiskinan adalah dengan menciptakan kesempatan kerja bagi golongan miskin. Dengan kesempatan kerja mereka memperoleh pendapatan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Program langsung dalam bentuk transfer dana tunai bersyarat juga sangat membantu meningkatkan daya beli golongan miskin.

Penciptaan kesempatan kerja untuk golongan miskin dapat dikatakan belum efektif. Dana desa belum terarah langsung kepada golongan miskin.

Pemerintah meningkatkan anggaran bantuan sosial dari Rp17,3 triliun menjadi Rp34 triliun untuk bantuan beras, kesehatan, pendidikan dan PKH (Program Keluarga Sejahtera) yang merupakan bantuan tunai bersyarat. Program PKH ini cukup baik pelaksanaannya dan hasilnya. Karena itu alokasi dananya akan ditingkatkan pada 2019.

Pengentasan kemiskinan masih membutuhkan program pemerintah secara langsung. Apa yang harus menjadi perhatian adalah efektifitas program tersebut sampai langsung ke golongan miskin. Karena itu data tidak saja jumlah tetapi juga daerah, dan individu si miskin menjadi penting. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pakar di Bidang Administrasi, Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi UI

Menurut saya pemetaan yang lebih komperhensif belum pernah dilakukan. Di dalam membuat diagnosis tidak boleh semua dianggap sama. Karena masing-masing daerah baik level propinsi ataupun pemda tingkat I dan II atau kelurahan variasinya sangat berbeda jauh. Program-program penanggulangan kemiskinan yang ada sekarang saya lihat semua disederhanakan. Sepertinya pemerintah cq pemda dan kemendes saya duga masih belum punya alat yang secara komprehensif bisa memetakan masalah itu.

Secara lebih mendalam, sekarang ada yang namanya Big Data. Big Data bisa digunakan untuk memetakan faktor-faktor tangible nya apa, intangible dan bagaimana kondisi human capitalnya (SDM). Yang paling penting dipotret mengenai budaya bekerja atau etos kerja tingkat daerah (intangible), yang sepengetahuan saya itu berbeda-beda karekter manusia dan budaya/etos kerjanya. Saya pernah di birokrasi jadi mengerti jika masuk ke daerah yang etos kerja nya tidak begitu kuat, maka program tidak bisa dilepas begitu saja. Apalagi sekarang ada dana pendamping desa. Maka anak-anak kawasan tersebut yang baru lulus sarjana tidak bisa dilepas begitu saja dan harus dilatih dulu, diberi alat. Lalu berdasarkan konfigurasi yang tiga tadi (tangible, intangible dan human capital) misalnya yang tangible atau aset-aset seperti bagaimana kondisi tanah, curah hujan, kepemilikan alat-alat berat dan sebagainya harus dipotret semua. Jadi terus terang saja mereka belum punya alatnya.

Sekarang ini semua baik di tingkat pusat atau daerah tidak punya alat yang mumpuni untuk memetakan persoalan penanggulangan kemiskinan. Kami punya secara keilmuan tapi tidak pernah ditanya.

Ihwal lepasnya faktor-faktor produktif masyarakat desa untuk memberdayakan dirinya, sebetulnya harus dilihat dulu setiap daerah, saya tidak tahu satuannya apa. Kalau saya dulu ketika belajar dari Jepang, ada konsep one village one product (OVOP). Tapi konsep itu gagal karena terlalu market base, berdasarkan pasar. Kalau yang pernah saya buat dan kumandangkan ketika memberi pengarahan di perindustrian itu sebetulnya dipahami, cuma alatnya belum jadi tapi sudah turun ke daerah, ya akhirnya tidak jalan. Konsep saya dinamakan “Sakasakti” atau satu kabupaten satu kompetensi inti. Satu kabupaten harus didiagnosis dulu kompetensi intinya apa.

Jadi, pemerintah pusat harus punya riil konsep. Kalau OVOP itu asumsinya semua sama, tingkat daya belinya sama setiap daerah, padahal berbeda-beda. Kalau konsep saya muaranya ke blue ocean strategy. Setiap daerah dipotret kompetensinya, lalu membuat produk yang ciri-cirinya VRIO (valuable, rare, in-imitable,organized). Blue ocean itu nanti turunannya alat untuk mendeteksi apakah produk yang dihasilkan mempunyai VRIO atau tidak. Ciri valuable itu adalah daerah-daerah yang mempunyai pesisir bagus (laut dan mangrove) bisa dilatih untuk budidaya kepiting misalnya. Tapi harus pakai alat yang modern, seperti di Malaysia, Singapore, Vietnam. Jadi pembesaran kepiting satu ekor di atas 1 kilogram bisa Rp150 ribu harganya. Jika satu desa diberi 100 alat untuk budidaya kepiting, maka bisa dibayangkan akan dapat berapa hasilnya. Kemudian in-imitable itu artinya tidak bisa ditiru, makanya harus punya daerah dengan mangrove, pesisir dan laut yang bagus, dan organized.

Jadi konsep dan alat nya itu harus dibuat dulu dari falsafahnya, misalnya “Sakasakti”, satu kabupaten harus bisa menemukan dulu kompetensi intinya apa, yang outcome nya harus VRIO. Kalau tidak VRIO itu namanya OVOP, misalnya desa tetangga nya tanam jeruk, dia ikut tanam jeruk juga. OVOP itu jelas gagal lantaran asumsinya juga tidak dipelajari. Intiya kembali lagi harus punya alat yang bisa mendeteksi satu daerah punya kompetensi apa yang bisa dideveloped, itu namanya people process leverage. Leverage itu alat bantu atau teknologi, kalau di perikanan itu tadi ada alat untuk pembesaran kepiting, tripang atau ikan kerapu. Kalau di pegunungan alat apa lagi, nah itu harus dibuat dulu. Tidak bisa disamaratakan semua, misalnya semua daerah diberi Rp1,4 miliar lalu diberi pendamping sarjana, dan seolah-olah semua daerah ekonomi nya akan bergerak sendiri, itu jelas tidak bisa. Konsep harus jelas, dan paham bahwa ada derah subur tapi etos kerjanya tidak begitu bagus dan juga sebaliknya, itu yang sebetulnya harus dipertimbangkan.(pso)

 

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Insentif Pajak, Daya Tarik Sistem Pajak yang Paling Rasional             Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei             Possible and Impossible Tetap Ada             Ungkap Rusuh 21-22 Mei Secara Terang dan Adil             Banyak Masalah yang Harus Diselesaikan             Pilihan Cerdas Jadi Oposisi             Tergilas oleh Budaya Global             Penghambaan terhadap Simbol Dunia Barat             Tak Cukup Imbauan