Membawa RAPBN 2020 Berlayar Mulus ke Tujuan
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 25 May 2019 10:00
Penulis
Watyutink.com - Sehari sebelum KPU mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara nasional Pilpres 2019 pada 22 Mei 2019, pemerintah diwakili oleh menteri keuangan mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020 ke DPR.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyatakan asumi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBN 2020 telah mempertimbangkan potensi, kesempatan, dan risiko yang terjadi hingga 2020. Tema kebijakan fiskal yang diusung adalah Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas SDM. Strateginya adalah ekspansif terarah dan terukur.

Dalam RAPBN 2020, pemerintah menggunakan asumsi makro pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,3 - 5,6 persen, inflasi 2,0 - 4,0 persen, tingkat bunga surat perbendaharaan negara (SPN) 3 bulan 5,0 - 5,6 persen, nilai tukar rupiah Rp14.000 - Rp15.000 per dolar AS.

Asumsi lainnya adalah harga minyak mentah Indonesia 60 - 70 dolar AS per barel, lifting minyak bumi  695.000 - 840.000 barel per hari, dan lifting gas bumi 1.191 - 1.300.000 barel setara minyak per hari. Apakah asumsi yang digunakan ini realistis mengingat gejolak di tingkat global yang sangat dinamis menyangkut perang dagang dan situasi geopolitik yang memanas?

Menkeu menyatakan meskipun momentum pertumbuhan masih dapat dipertahankan di atas 5 persen pada kuartal I 2019, pemerintah harus meningkatkan kewaspadaan terhadap perlambatan faktor eksternal yang tercermin dari pelemahan pertumbuhan ekspor nasional.

Masih menurut Menkeu, rancangan asumsi makro 2020 itu sudah mempertimbangkan faktor eksternal yang tercermin dari pelemahan ekspor. Investasi asing mengalami penurunan karena dihantui defisit neraca perdagangan .

Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan memulihkan kepercayaan masyakarat domestik dan global dalam berinvestasi, pemerintah akan fokus menjaga pemulihan investasi dan ekspor, dengan tetap menjaga pertumbuhan konsumsi melalui perbaikan daya beli, stabilitas harga, dan perkuatan kepercayaan konsumen.

Pemerintah cukup pede dengan RAPBN 2020. Strategi menjaga pemulihan investasi dan ekspor dinilai dapat memperbaiki kondisi yang ada, namun nyatanya realisasi investasi terutama asing, terus merosot.  Antara target dan realisasi tidak klop, ada apa?  

Di luar itu,tantangan dalam membumikan asumsi yang digunakan dalam RAPBN 2020 juga tidak ringan mengingat pertumbuhan ekonomi global mulai melaju dengan lambat pada tahun ini. Dana Moneter Internasional (IMF) menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2019 dari 3,5 persen menjadi 3,3 persen. World Trade Center turut memprediksi adanya perlambatan volume perdagangan global sebesar 2,6 persen di tahun ini. Padahal, volume perdagangan meningkat sebesar 3 persen pada tahun sebelumnya.

Melihat perkembangan ekonomi global yang tidak pasti tersebut, bagaimanakah bauran kebijakan makro, fiskal, dan moneter yang tepat untuk ekonomi Indonesia pada 2020? Faktor-faktor apa saja yang harus menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam membawa RAPBN 2020 sukses mencapai tujuannya?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

Asumsi makro pertumbuhan ekonomi pada 2020 sebesar 5,3 - 5,6 persen  sepertinya akan sulit tercapai karena beberapa sebab. Pertama,  Produk Domestik Bruto (PDB) masih bertumpu pada laju konsumsi di kisaran 4,9 - 5,2 persen.

Sementara itu, momentum mendorong konsumsi lebih tinggi semakin menipis seiring perekonomian global yang melambat akibat kembali membaranya perang dagang antara AS dan China dan sejumlah aspek geopolitik.  Ada potensi konsumsi melambat pada  2020 seiring kondisi perekonomian global yang lesu.

Kedua, target pertumbuhan  tersebut akan sulit tercapai terlebih lagi dalam skenario yang disusun pemerintah asumsi laju impor ditargetkan hampir setara dengan laju ekspor, padahal pada 2018 saja laju impor hampir dua kali lipat laju ekspor.

Ketiga,  target Pembentukan Modal Tetap Bruto  -- pengeluaran untuk barang modal seperti bangunan, jalan, mesin, pelatan yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi --  selama era Presiden Joko Widodo belum mampu tumbuh hingga 7 persen.

Pada skenario pertumbuhan 2020 pemerintah menargetkan  PMTB  tumbuh 7 - 7,4 persen. Ini menjadi tugas berat bagi tim ekonomi nanti, karena pertumbuhan global melambat, sementara investasi ditargetkan meningkat.

Ketiga, di sisi sektoral, terutama terkait target laju sektor industri pengolahan sebesar 5  - 5,5 persen juga akan menjadi tantangan tersendiri. Selama 2018 industri pengolahan tumbuh landai di 4,3 persen. Untuk dapat bertahan di angka tersebut saja mungkin cukup berat karena pada triwulan I 2019 hanya tumbuh 3,86 persen. Badai perang dagang  AS-China dapat menjadi batu sandungan berkelanjutan bagi industri pengolahan.

Sementara itu, asumsi nilai tukar rupiah pada 2020 yang dipatok sebesar Rp14.000-Rp15.000 per dolar AS cukup realistis. Artinya, masih dalam kisaran yang optimis dapat dicapai oleh Bank Indonesia. Tantangan agar target kurs nilai tukar rupiah ini dapat tercapai terutama muncul dari neraca transaksi berjalan yang kecenderungan defisitnya melebar. Di samping itu, aspek hot money yang trennya meningkat dalam perekonomian Indonesia juga perlu diwaspadai karena sangat sensitif terhadap isu geopolitik dan keamanan.

Pada asumsi harga minyak mentah Indonesia senilai  60 - 70 dolar AS per barel cukup realistis. Saat ini harga minyak bergerak dalam kisaran tersebut. Perlambatan ekonomi global dapat menggambarkan asumsi harga minyak itu, di mana secara fundamental jika ekonomi melambat umumnya harga energi  cenderung landai.

Namun, aspek geopolitik negara-negara produsen minyak mentah tetap penting diperhatikan, mengingat dinamika harga minyak tidak selalu berelasi dengan permintaan dan penawaran, bahkan kerap kali lebih dipengaruhi oleh faktor politik. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Mantan Dewan Sumber Daya Air DKI Jakarta

Tema kebijakan fiskal 2020 adalah Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas SDM. Strateginya adalah ekspansif terarah dan terukur, dengan target tax ratio 11,8 - 12,4 persen PDB,  defisit 1,52-1,75 persen PDB, primary balance 0,0-0,23 persen PDB, serta debt ratio 29,4-30,1 persen PDB. Dengan strategi tersebut maka terdapat beberapa hal menarik.

Pertama,  target tax ratio tersebut jauh lebih rendah dari target APBN 2019 yang sebesar 12,22 persen PDB.  Bahkan prestasi tertinggi setelah krisis moneter yakni tax ratio sebesar 17,8 persen pada  2008.  Artinya, tahun depan pemerintah kurang optimis terhadap penerimaan pajak.

Hal ini patut disayangkan mengingat kebutuhan belanja semakin meningkat dan pemerintah tengah mengurangi defisit menjadi sebesar 1,52-1,75 persen PDB.  Terdapat masalah dalam kinerja di sektor perpajakan yang perlu diperhatikan, baik menyangkut basis data pajak, tingkat kepatuhan hingga kelembagaan perpajakan.

Kedua,   defisit memang dikurangi dari tahun sebelumnya yang sebesar 1,84 persen PDB (APBN 2019) menjadi 1,52-1,75 persen PDB serta primary balance sebesar 0,0-0,23 persen PDB. Namun demikian,  pengurangan defisit menandakan pemerintah mengurangi makna dari strategi ekspansif yang akan dilakukan mengingat sangat dibutuhkan stimulus fiskal untuk perekonomian yang hanya tumbuh sekitar 5 persen.

Apalagi strategi ekspansif yang diusulkan pemerintah saat ini  tidak terlalu kelihatan apabila strateginya untuk penguatan daya saing untuk inovasi dan penguatan kualitas SDM.  Ekspansif umumnya diarahkan untuk mendorong belanja  infrastruktur maupun fasilitasi UMKM, termasuk mendorong daya beli masyarakat bawah. Inovasi dan penguatan kualitas SDM akan berdampak dalam jangka menengah dan jangka panjang bagi perekonomian.

Ketiga, debt ratio berpotensi meningkat dari sebelumnya 29,67 persen PDB (APBN 2019) menjadi 29,4-30,1 persen PDB.  Hal ini didasari bahwa pertumbuhan kemampuan pajak melambat sementara defisit anggaran tetap besar.

Meski dalam batas aman di bawah 60 persen PDB seperti diamanatkan UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, perlu kehati-hatian mengingat utang BUMN telah mencapai Rp5.271 triliun pada akhir 2018.  Sementara utang pemerintah hingga maret 2019 telah mencapai Rp4.567,31 triliun.

Dengan skenario  tersebut maka pemerintah sebagai penanggung jawab BUMN memiliki risiko total utang di atas 60 persen PDB untuk kedua utang tersebut.  Ini akan sangat berbahaya bagi negara mengingat kapasitas fiskal pemerintah akan semakin terbatas serta mengganggu kinerja BUMN dalam jangka panjang.

Keempat, dilihat dari struktur belanja kementerian/lembaga yang ada pada 2020, tidak ada perubahan yang mendasar.  Relevansi terhadap tema inovasi dan pembangunan manusia kurang tepat mengingat 10 anggaran kementerian/lembaga terbesar pada 2020 tidak banyak perubahan dibandingkan 2019.

Sebanyak  10 K/L terbesar tetap secara berurutan yakni Kemenhan, Kemen PU& Pera, Polri, Kemenag, Kemensos, Kemenkes, Kemenkeu, Kemenhub, Kemen Ristekdikti, dan Kemendikbud. Pada 2019, urutan pertama adalah Kemen PU & Pera, disusul Kemenhan. Ini artinya belum ada perubahan yang serius terhadap implementasi belanja K/L dalam kebijakan fiskal  2020 dimana seharusnya tema pembangunan manusia menjadi prioritas dalam struktur belanja K/L tersebut.

Mengenai asumsi pertumbuhan ekonomi  lebih dari 5,3 persen pada 2020, sulit dicapai.  Pertama, defisit perdagangan masih akan tetap terjadi bahkan akan semakin melebar sebagai dampak perang dagang dari pasar utama ekspor Indonesia yakni AS dan China karena berbagai produk manufaktur maupun sumber daya alam, khususnya sawit akan terganggu penjualannya. Defisit selanjutnya yang akan terus menghantui adalah migas, bahkan jauh lebih besar dibandingkan nonmigas.

Kedua, saat ini beberapa sektor utama penyumbang GDP mengalami penurunan pertumbuhan, seperti industri, pertanian, dan konstruksi.  Triwulan I 2019 secara tahunan (yoy) ketiganya hanya tumbuh masing-masing sebesar  3,86 persen, 1,81 persen dan 5,91 persen.

Ketiga, terjadi perubahan orientasi belanja pemerintah ke pembangunan sumberdaya manusia sehingga dampak jangka pendeknya masih belum dirasakan. Ini sedikit banyak berpengaruh pada sumbangan investasi pemerintah terhadap pertumbuhan yang akan sedikit turun. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pajak lebih Besar untuk Investasi Tidak Produktif             Semua Program Pengentasan Kesenjangan Harus dikaji Ulang             Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi