Masalah Beras yang Tak Pernah Tuntas
berita
Ekonomika

Sumber Foto: suaramerdekat.com

18 January 2018 10:00
Penulis
Sudah naik ogah turun. Mungkin istilah ini paling pas untuk menggambarkan kondisi harga beras saat ini. Setelah di bulan Desember 2017 beras mulai naik, pertengangan Januari 2018, harganya melonjak tinggi tak mau turun lagi. Kenapa bisa terjadi? Menipiskah stok beras karena kurangnya suplai dari petani dan supplier? Atau ini hanya akal-akalan ‘oknum’ agar bisa impor beras?

Harga beras mencapai titik tertinggi pada awal tahun 2018 ini, dengan harga bervariasi di seluruh wilayah di Indonesia. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, harga jual rata-rata beras kualitas bawah I di tingkat pasar tradisional di Jakarta pada hari Kamis (11/01/2018) mencapai Rp12.500 per kg. Sementara untuk beras tingkat medium mencapai Rp14.050 per kg, melampaui HET yang ditetapkan sebesar Rp9.450 per kg. Bukankah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut bahwa bulan Desember 2017 dan Januari 2018 adalah musim panen raya?

Seperti biasa, pemerintah memerintahkan Bulog untuk melakukan langkah klise setiap kali ada kenaikan harga kebutuhan pokok: Operasi Pasar. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita pun ikut bereaksi. Ia meminta seluruh supplier dan pedagang beras untuk melaporkan stok beras yang tersimpan di dalam gudang mereka. Jika supplier tidak melaporkan dan ternyata ditemukan stok beras menumpuk di gudangnya, maka supplier tersebut akan ditangkap. Efektifkah langkah Bulog dan ‘ancaman’ Menteri Perdagangan tersebut? Akankah berhasil menstabilkan kembali harga beras?

Ketika diberlakukan operasi pasar beberapa waktu yang lalu, beras Bulog yang ditawarkan ternyata tidak menarik baik bagi pedagang maupun masyarakat untuk membelinya, karena kualitasnya jelek. Selain berwarna kekuningan, beras tersebut berbau apek. Loh kok bisa? Apa memang grade berasnya yang rendah/jelek atau terlalu lama menyimpannya di gudang Bulog? Jangan-jangan sistem penyimpanan dan kondisi gudang Bulog yang bikin beras tersebut jelek?

Harga beras masih belum bisa dikendalikan. Akhirnya, hari Jumat (12/1/2018) melalui Bulog (sebelumnya BUMN PT PPI yang ditunjuk), pemerintah pun mengimpor beras. Sebanyak 500.000 ton beras diimpor dari Vietnam dan Thailand. Dijadwalkan beras impor ini akan tiba di Indonesia pada akhir Januari 2018. Loh, bukankah bulan Februari sudah masuk musim panen raya di beberapa daerah? Dengan melimpahnya beras impor akan memukul harga beras petani saat musim, bukan?

Meski ditentang oleh banyak pihak, terutama petani dan kelompok tani karena bisa memerosotkan harga beras dan ketika panen akibat stok pedagang telah diisi oleh beras impor, pemerintah tetap bergeming mengimpor beras. Pemerintah berdalih bahwa yang diimpor ini adalah beras jenis khusus di tingkat medium. Benarkah demikian? Memang ada perbedaan beras Indonesia dengan beras Thailand atau Vietnam? Kenapa pemerintah seolah acuh terhadap nasib petani?

Bukankah pada bulan Oktober 2017 katanya sudah ekspor 3.434 ton beras? Kok sekarang malah impor 500.000 ton? Kenapa semua permasalahan pangan diselesaikan dengan impor? Sudah tidak mampu lagi kah petani kita berproduksi? Atau pemerintah sekarang memang import minded?

Lantas, kapan Indonesia bisa swasembada beras dan bahan pangan seperti janji kampanye Jokowi dulu? Karena 2018 adalah tahun politik, jangan-jangan rumor di publik bahwa impor beras adalah salah satu upaya mengumpulkan dana politik adalah benar.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(afd)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pakar Sosial Ekonomi dan Pakar Pertanian

Saat ini, Indonesia terkesan tengah meniru pembangunan China dengan membangun infrastruktur secara besar-besaran. Tetapi lupa, China sebelum membangun infrastruktur besar-besaran, terlebih dahulu membangun sektor pertaniannya, secara all-out meningkatkan produktivitas petaninya. Sektor pertanian menjadi fondasi dari kuatnya perekonomian China saat ini. Bukan hanya China, semua negara yang berhasil menggapai teknologi tinggi tanpa kehilangan jati-diri, awalnya melandaskan ekonomi mereka pada sektor pertanian.

Sehingga saat ini kita bisa lihat, produk buah-buahan, sayur-mayur, kacang-kacangan, dan bahan pangan lainnya, baik dari China, Jepang, Amerika maupun negara maju lainnya membanjiri pasar kita. Setelah mereka mampu mengekspor produk pertaniannya ke seluruh dunia, baru mereka mengembangkan sektor lain, termasuk infrastruktur. Sementara kita tidak. Pembangunan infrastruktur digenjot, sedangkan pertanian diacuhkan dan petani dipinggirkan. Ini ahistoris!

Melihat cara menyelesaikan persoalan tingginya harga beras saat ini dengan impor, menunjukkan para pemimpin kita sekarang tidak memiliki pemahaman yang utuh tentang bagaimana membangun pertanian. Yakni, mengembalikan tujuan dari pembangunan pertanian dengan menempuh langkah-langkah yang terukur dan komprehensif dengan membangun dan mendaya-gunakan instrumen penunjang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Cara berfikir yang utuh di sektor pertanian ini merupakan langkah revolusioner yang harus dilakukan secara serentak: revolusi benih dan benur, revolusi budidaya, dan revolusi pengolahan/peningkatan nilai-tambah.

Dahulu saat kita mengejar swasembada beras – at all cost, sehingga berhasil ber-swasembada, yang kemudian membuat perekonomian kita kuat dan berjaya. Pertumbuhan ekonomi nasional begitu tinggi. Mata dunia tercengang melihat keberhasilan kita saat itu yang berhasil menurunkan tingkat kemiskinan rakyat di pedesaan.

Waktu itu, pemerintah khususnya Kementerian Pertanian, terus berfikir bagaimana memiliki dan mempertahankan stok beras nasional melalui peningkatan produktivitas petani. Saat itu, Bulog berperan secara efektif mengelola stok beras dan pangan nasional.

Celakanya, pasca reformasi, justru peran Bulog seperti dikebiri. Masuknya IMF pada awal reformasi telah mengubah skema pangan nasional. IMF meliberalisasi sektor pertanian dan pasar pangan nasional. Semua subsidi dan insentif di sektor pertanian dihapuskan. Lalu, pasar bahan pangan dibikin sedemikian rupa agar produk bahan pangan impor bisa bebas masuk ke Indonesia.

Melalui lobi-lobi konglomerat importir dalam negeri, bahan pangan impor pun membanjiri pasar lokal. Produksi petani lokal sengaja diadu dengan produk pertanian impor yang harganya jauh lebih murah. Karena subsidi dan insentif dihapuskan, yang membuat ongkos produksi petani pun menjadi tinggi, dan produk pertanian lokal harganya tidak kompetitif lagi. Sementara, negara-negara maju, selalu menyediakan subsidi kepada ekspor bahan pangan dan pertaniannya.

Hal ini diperparah dengan kekurang-pahaman pemerintah atas sektor pertanian. Sehingga, kebijakan yang dikeluarkan tidak sepenuhnya berpihak kepada petani dan sektor pertanian lokal. Kalau hal ini terus terjadi, lama-kelamaan pertanian kita akan mati, dan petani kita akan berhenti menjadi petani karena dianggap tidak menguntungkan dan menjamin masa depan, lalu bekerja di sektor lain. Swasembada hanya akan menjadi pepesan kosong. Dan kita tidak akan pernah lagi memiliki kedaulatan pangan.

Sektor pertanian kita bisa selamat, kalau mau mengubah paradigma pertanian kita menjadi people driven development. Semua kebijakan yang disusun, kelembagaan yang dibangun, teknologi yang dirakit maupun  diambil alih, ditentukan oleh kemampuan dan kebutuhan rakyat yang berkembang secara dinamis.

Dahulu saya pernah aktif memprakarsai pendirian Komisi Kerja Tetap (KKT) Agro Industri melalui SKB Mentan dan Memperin. Tujuannya meningkatkan produktivitas petani melalui agro industri sebagai kelanjutan pertanian, bukan derivasi industri. Dengan agro industri seperti itu, pertanian menjadi sektor yang memiliki nilai ekonomi tinggi sehingga mampu menunjang masa depan petani di pedesaan. Mengapa bukan konsep KKT Agro Industri saja yang dijalankan? (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua  Umum Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia

Kebijakan impor beras sebesar 500.000 ton di awal tahun ini yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menuai polemik. Perhatian publik menjadi ramai karena impor beras adalah langkah yang kontraproduktif jika dibandingkan dengan janji menteri pertanian untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara swasembada beras dalam tempo setidaknya 3 (tiga) tahun menjabat sebagai menteri pertanian.

Presiden Indonesia Jokowi pernah di awal kepemimpinannya pernah mengatakan, ada swasembada beras dalam tiga tahun. "Kalau tidak, Menteri Pertanian saya copot. Tapi saya yakin target ini bisa tercapai," kata Jokowi saat memberikan kuliah umum di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Selasa, 9 Desember 2014.

Namun nyatanya sudah tahun lebih Amran Sulaiman menjabat sebagai Menteri Pertanian belum mampu membuktikan janjinya, tetapi selalu mengklaim sukses menjalankan program swasembada dan  membanggakan diri di beberapa pertemuan. Saat kunjungan kerja November 2017 di Maros, Sulawesi Selatan, dia mengatakan bahwa Indonesia akan menjadi negara swasembada dan pengekspor beras ke negara lain. Bahkan dengan lantang mengatakan bahwa Indonesia akan dikunjungi negara luar untuk belajar tentang swasembada beras.

Nah, hadirnya kebijakan impor beras diawal tahun menjadi kado pahit di tengah pelbagai klaim kesuksesan Menteri Pertanian.

Ketika publik mempertanyakan kebijakan impor dan menaruh curiga ada permainan di balik kebijakan ini adalah hal yang sangat wajar. Tetapi, pelbagai klarifikasi dan manuver yang dilakukan oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam merespons situasi malah menimbulkan kekecewaan.

Pertama, Menteri Pertanian merespons bahwa kebijakan impor adalah bentuk kecintaan pemerintah terhadap rakyatnya.  Bahasa ini menunjukkan ketidakseriusan menteri mengurus pertanian dan tentu sangat mengecewakan karena impor beras secara psikologis meragukan kemampuan petani kita sebagai "produsen" terdepan. Karena faktanya, justru stok beras menurut petani masih sangat memadai. Ini dibuktikan dengan banyaknya daerah yang menolak impor beras, termasuk Sulawesi Selatan.

Kedua, menteri mengatakan bahwa impor beras ini adalah untuk stok kebutuhan industri bukan untuk konsumsi. Padahal di kesempatan lain terlanjur mengatakan bahwa impor 500.000 ton adalah untuk konsumsi selama 7 (tujuh) hari saja. Ini adalah sikap seorang menteri yang tidak konsisten dan kelihatan sangat miskin data.

Ketiga, upaya klarifikasi yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan dengan "pengawalan" dari BPS dan Bulog adalah bentuk kepanikan yang luar biasa atas respons publik yang mencurigai ada permainan antara importir dengan pemerintah. Sebab, di awal proses impor Menteri Perdagangan tidak menyebutkan akan melibatkan Bulog. Padahal secara aturan, Buloglah yang sangat relevan atas kebijakan ini. Kehadiran BPS dan Bulog adalah upaya untuk melegitimasi kebijakan yang terlanjur offside.

Keempat, impor dengan alasan kekurangan stok beras adalah bentuk ketidakberesan Menteri Pertanian merapikan produksi Gabah Kering Giling (GKG).

Dari hitung-hitungan matematisnya, bukankah dengan luas lahan persawahan kita yang mencapai 16 juta hektare (data BPS), adalah hal yang sangat mudah untuk memproduksi GKG demi menutupi kebutuhan 250 juta penduduk Indonesia. Karena cukup memaksimalkan produksi 5 - 6 ton GKG per hektare saja, maka kebutuhan beras untuk lebih kurang 1 (satu) liter beras setiap penduduk Indonesia per harinya dapat diwujudkan dan itu sudah lebih dari cukup.

Dengan demikian, Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan sebaiknya saling koordinasi dan berbicara dengan data yang jelas dalam mengeluarkan kebijakan. Jika tidak, miskinnya data dan ketidakakuratan data menteri akan merusak sistem pengelolaan negara ini. Dan yang terpenting, dalam pengambilan kebijakan adalah menteri boleh salah, tapi tidak boleh bohong. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

Krisis APBN Kian Mendekat

24 February 2020

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF