Maju Kena Mundur Kena, Buat Suku Bunga Acuan BI
berita
Ekonomika
Sumber Foto: liputan6.com 23 June 2018 18:00
Penulis
Akhirnya Bank Sentral Amerika (The Fed) pada (13/6) lalu menaikkan lagi suku bunga acuannya (Fed Fund Rate) sebesar 0,25 persen ke level 1,75 - 2 persen yang menyebabkan jarak fed fund rate dan bunga acuan Bank Indonesia (BI) 7 Days Repo rate kembali melebar 2,5 - 2,75 persen. Hal ini membuat BI dalam posisi dilematis karena per (21/6) rupiah kembali diperjualbelikan di kisaran Rp14.000. Bank BNI bahkan menjual Rp14.245 per dolar AS. Padahal untuk meredam pelamahan rupiah, BI telah dua kali menaikkan suku bunga 7 Days Repo Rate (7DRR). Terakhir BI menaikkan suku bunga acuan menjadi sebesar 4,75 persen dari sebelumnya 4,50 persen. Langkah cepat BI pada waktu itu lumayan mampu meredam volatilitas rupiah ditambah intervensi pasar oleh BI, bahkan kenaikan suku bunga tersebut sempat menarik investasi asing Rp13 triliun (portofolio) yang tercatat pada (24/5) lalu .

Namun, dengan dinaikkannya kembali suku bunga ‘the fed’, otoritas keuangan Indonesia kembali dihadapkan pada posisi dilematis antara menaikkan kembali suku bunga acuan atau menundanya, untuk menghindari terjadinya pelambatan pada pertumbuhan ekonomi. Seperti diketahui, arus capital outflow dari investor asing kembali terjadi mengiringi kenaikan suku bunga bank sentral Amerika. Sampai saat ini, posisi dana asing di pasar ekuitas RI sebesar Rp67 triliun, turun drastis dibanding medio 2017 lalu sebesar Rp175 triliun (Frankie Wijaya, 2018). Hal itu memaksa BI melakukan intervensi pasar dengan menggunakan cadangan devisa. Akibatnya, cadangan devisa RI saat ini tergerus sekitar Rp9 triliun dan total cadangan devisa tersisa 122 miliar dolar AS. 

Dampak hengkangnya investasi asing pada SBN memang kembali memperlemah nilai rupiah. Strategi menaikkan kembali suku bunga acuan BI--jika terjadi untuk yang ketiga kalinya--memang diyakini dapat mengerem capital outflow, namun resiko pelarian arus dana keluar masih terbuka lebar, mengingat kinerja keuangan Indonesia yang selalu dapat dipantau oleh investor asing yang kemudian tetap memutuskan untuk memindahkan dana nya ke luar negeri (baca: Amerika Serikat) yang dipandang lebih prospektif dan menguntungkan. Bank sentral Amerika merilis bahwa ekonomi AS akan tumbuh 2,8 persen pada Juni 2018 ini, naik dari 2,7 persen dibanding Maret lalu. Tingkat pengangguran pun turun dari 3,8 persen menjadi 3,6 persen. Menguatnya perekonomian AS dan menurunnya pengangguran membuat bank sentral AS ‘pede’ dengan langkah pengetatan moneter untuk mencegah ‘overheating’ pada ekonomi AS.  

Untuk itu, perlukah otoritas keuangan RI menaikkan kembali sukubunga acuan BI? Efektifkah dalam meredam pelemahan rupiah? Strategi apa yang harus dijalankan bila kelak bank sentral AS menaikkan lagi suku bunganya dua kali lagi ke depan? Apa langkah-langkah untuk mencegah  pelambatan pertumbuhan ekonomi, jika dampak kenaikan sukubunga berpengaruh terhadap dunia usaha dalam negeri? 

Kalangan dunia usaha sendiri, lebih bersikap wait and see pada beberapa hari belakangan. Namun mereka menunggu kepastian dari otoritas moneter apakah akan menaikkan lagi suku bunga acuan BI, dan kalaupun naik, seberapa besar kenaikan yang ditetapkan. Setelah itu dunia usaha baru akan bersikap untuk menaikkan harga jual produk sebagai akibat kenaikan suku bunga kredit perbankan. Tetapi kenaikan harga dinyatakan tetap mempertimbangkan faktor daya beli masyarakat. 

Sebaiknya memang, apapun kebijakan yang akan diambil, harus tetap menimbang daya beli masyarakat. Bukankah segala kebijakan negara pada akhirnya berujung pada asas kemaslahatan bagi rakyat banyak? 

Apa pendapat anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

Upaya menaikkan kembali suku bunga acuan BI (7DRR) akan berkonsekuensi pada target pertumbuhan ekonomi yang akan semakin 'tekor'. Akibat lain, laju kredit yang akan semakin melambat. 

Upaya tersebut juga akan berefek pada terjadinya perang suku bunga bagi bank umum untuk menjaga rasio likuiditas mereka. Padahal salah satu faktor penyebab melemahnya Rupiah saat ini datang dari fundamental ekonomi yang mengalami stagnasi. Ekspor yang tidak mampu didorong membuat neraca perdagangan mengalami tekanan, karena di saat yang sama impor meningkat tajam mengikuti siklus peningkatan permintaan saat lebaran. Di samping itu, peringkat investment grade juga belum mampu dioptimalkan menjadi pemikat daya tarik investasi langsung di sektor riil secara besar-besaran. 

Di sisi fiskal, meskipun pembangunan infrastruktur dipacu, namun rasio-rasio keuangan BUMN infrastruktur juga menjadi perhatian investor, terutama terkait cash flow likuiditasnya. 
Jadi, menghadapi situasi saat ini sebenarnya solusinya bukan lagi terus-menerus mengerek suku bunga acuan, karena dampak ke apresiasi Rupiah hanya temporer. Pemerintah dan BI harus menunjukkan adanya perbaikan sisi sektor riil untuk membangun optimisme ekonomi dan menjadi “pengikat” bagi investor agar tetap menaruh dananya di Indonesia. 

Jika solusinya bunga acuan lagi, maka hanya akan efektif dalam jangka sangat pendek. Harus diingat bahwa FOMC The FED sepanjang 2018 setidaknya masih akan ada 4 kali lagi. Jika potensi kenaikan FFR terlalu sering direspon dgn kenaikan bunga acuan, selain akan mendorong bunga simpanan dan bunga kredit naik, juga dapat menimbulkan persepsi kebijakan bank sentral ‘tidak independen’ dari perilaku suku bunga acuan AS.    

Strategi yang harus dijalankan bila kelak bank sentral AS menaikkan lagi suku bunganya dua kali lagi ke depan? Jawabannya, Segera perbaiki kinerja transaksi berjalan, terutama yang bersumber dari neraca perdagangan. Jika sulit menggenjot ekspor karena meningkatnya proteksionisme, maka sebisa mungkin menekan impor dan mensubstitusinya dengan produk lokal.
Di sisi Fiskal, harus ada kesinambungan kinerja, maksudnya jika secara makro rasio utang terhadap PDB, DSR, dan indikator lain dikatakan aman, maka rasio-rasio keuangan BUMN infrastruktur juga harus menggambarkan situasi yang sejalan. Jika tidak, maka yang terjadi adalah distrust dari investor. Akibatnya, mereka akan lari ke negara yang indikator ekonominya lebih baik.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan guna mencegah pelambatan pertumbuhan ekonomi, jika dampak kenaikan suku bunga berpengaruh terhadap dunia usaha dalam negeri, saya kira
perlu menerapkan berbagai strategi non tariff barrier yang dapat mengurangi impor, serta kebijakan mengutamakan produk nasional secara konsisten.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Pasca dinaikkannya suku bunga The Fed, tekanan pada rupiah kembali membesar. Apa pasal? Tentu ini berasal dari pengaruh interest parity yang membuat return memegang rupiah semakin kecil. Ditambah lagi dengan imbas dari perang dagang Amerika Serikat (AS) dengan Cina yang juga berimplikasi pada ancaman Cina untuk mengevaluasi kepemilikan mereka dalam US T-Bonds. 

Meski masih sebatas lempar wacana, namun secara tidak langsung ini sudah membuat rata-rata sukubunga obligasi internasional merangsek naik. Dengan kondisi mata uang AS yang tergolong “safe haven” maka modal pun deras mengalir keluar dari negara-negara miskin fundamental untuk masuk dan merebut dolar AS. Tetapi perlu diketahui bahwa tekanan pada rupiah sebenarnya bukan hanya permasalahan dari sisi moneter saja, faktor domestik juga cukup berperan.

Tekanan pada neraca akun semasa (current account) yang dipicu oleh kinerja ekspor yang suboptimal merupakan salah satu biang keladi. Hal ini pada gilirannya menimbulkan tekanan yang cukup persisten, sehingga jika tidak dibenahi maka permasalahan pada nilai tukar akan selalu membayangi di masa depan. Indonesia tidak bisa tidak, harus mampu merangsang kontribusi sektor industrinya terhadap GDP yang saat ini hanya sekitar 20 persen saja dan tumbuh lekat tanah. Membenahi ini tidak cukup satu periode presiden, butuh waktu dan butuh kesabaran.

Sementara itu, bagaimana solusi jangka pendeknya? Melihat tren seperti ini, Bank Indonesia sudah menyatakan komitmennya untuk selalu berada ahead the curve yang artinya rally kenaikan suku bunga 7 days repo rate boleh jadi akan berlanjut. Meskipun Gubernur Bank Indonesia yang baru terkenal akan sikapnya yang dovish, tetapi sepertinya Bank Indonesia akan tetap pada pendiriannya. Stability over growth.

Atas pilihan ini, tentu Bank Indonesia Bersama pemerintah telah sadar betul bahwa pilihan kebijakan ini akan mengorbankan target pertumbuhan ekonomi di tahun ini. Hitungan saya, pertumbuhan ekonomi hanya bisa maksimal mencapai 5.1 persen dengan adanya kebijakan yang cenderung kontraktif tersebut. 

Suku bunga memang pada saatnya nanti harus dinaikkan sebagai respon dari apa yang dilakukan The Fed, namun saya lebih menyarankan Bank Indonesia untuk lebih wait and see sembari menghemat peluru. Saya hanya khawatir nanti kita akan terlalu cepat kehabisan peluru sebagai strategi 'tit for tat' dengan The Fed karena secara tren historis, elastisitas kenaikan suku bunga terhadap nilai tukar semakin kecil. Sehingga, pada gilirannya nanti kebijakan moneter super ketat akan kehilangan efektifitasnya. Alih-alih membuat keadaan semakin membaik, ekspansi kredit di jangka panjang akan semakin terkendala akibat naiknya cost of financing

Hal ini juga memberikan tekanan pada bursa efek mengingat para perusahaan emiten akan tergerus fundamentalnya di jangka panjang. All in all, ongkos kebijakan akan melampaui keuntungan yang didapat. 

Kuncinya ada pada bauran kebijakan yang tepat antara otoritas fiskal dan moneter, celakanya sekarang sudah masuk tahun politik. Biasanya di tahun politik, petahana akan cenderung melakukan diskresi kebijakan sesuai dengan patron political budget cycle. Jika ini terjadi, maka kebijakan akan kehilangan kredibilitasnya. Karena dengan tingkat independensi dari otoritas moneter yang tinggi sekalipun, jika tidak didukung oleh kebijakan fiskal yang baik maka tujuan dari otoritas moneter bisa jadi tidak akan tercapai. 

Sebagai kesimpulan, kebijakan yang baik muncul apabila pembuat kebijakan dan institusi pembuat kebijakan mempunyai kemampuan untuk secara cepat bereaksi terhadap terjadinya gejolak ekonomi yang tidak terduga. Kebijakan yang sifatnya diskresi penuh berakibat pada lunturnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Tetapi kebijakan yang terlalu rigid juga tidak terlalu memberikan efek yang positif, yaitu adanya ketidakmampuan untuk secara cepat bereaksi terhadap gejolak ekonomi. Kebijakan yang lebih tepat untuk diterapkan adalah kebijakan diskresi yang terukur, dimana kebijakan  ini akan membantu membangun terjadinya kredibilitas kebijakan jangka panjang.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Karyono Wibowo

Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

FOLLOW US

Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?             Bangsa Parasit             Tinjau Kembali Politik Pangan             Semantik Munafik Lunatik Kembali Otentik              Indonesia Kehilangan Arah dan Tujuan             74 Tahun RI: Kedaulatan Sebagai Slogan Politik              Perlu Mekanisme Seleksi Khusus             Ketahanan Pangan Indonesia Masih Rapuh             Persoalan Ada Pada Tingkat Konsumsi             Kedaulatan Pangan Didukung Pola Makan dan Perilaku Konsumsi Pangan