Mahal Tak Mahal Proyek LRT Jabodetabek
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 15 January 2019 16:15
Penulis
Watyutink.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meradang. Biaya pembangunan LRT Jabodetabek yang mencapai Rp500 miliar per kilometer disebutnya amatlah mahal. Dia mempertanyakan perencanaan pembiayaan proyek LRT yang menurutnya akan kesulitan menghitung waktu pengembalian investasi (ROI) proyek, jika biaya pembangunannya menjadi membengkak sedemikian tinggi. Menurutnya, telah terjadi inefisiensi pertama, pada pilihan pembangunan rel melayang. Padahal, bisa dibangun rel regular karena harga tanah di perbatasan Jakarta sekitarnya tidaklah terlalu mahal.

Kedua, inefisiensi lokasi pembangunan yang berada tepat di sisi jalan jol Jakarta - Cikampek. Sebab--menurut JK lagi--infrastruktur ringan biasanya dibangun di lokasi berbeda dengan infrastruktur jalan yang sudah ada. Model elevated dipandang tidak efisien karena tepat berada di samping jalan tol.

Menjadi pertanyaan, mengapa JK baru bertanya dan meradang sekarang, disaat pembangunan LRT sudah mencapai 56 persen lebih? Bukankah seharusnya dari studi kelayakan terdahulu sudah bisa dicermati perencanaan pembangunan atau Final Business Case (FBC) seperti yang disarankan Bank Dunia? Dan di situ beliau dapat mengkritisi habis jika ada yang kurang berkenan?

Pihak Adhi Karya sendiri menyatakan bahwa biaya pembangunan LRT bukan Rp500 miliar per kilometer, tapi justru sebesar Rp673 miliar per kilometer. Itu sudah termasuk sarana dan prasana LRT. Biaya tersebut diklaim masih jauh lebih hemat ketimbang biaya untuk pembangunan LRT di Negara lain seperti di Malaysia yang seharga Rp807 miliar per kilometer, Pakistan Rp797 miliar per kilometer dan Dubai Rp1,02 triliun per kilometer. juga biaya proyek serupa di Kanada dan Amerika Serikat masing-masing menelan dana Rp2,19 triliun dan Rp688 miliar per kilometer.

Kalau memang lebih murah, mengapa JK justru meradang? Tetapi, sebagai Wakil Presiden tentu saja JK tidak asal marah. Apakah hal itu ada kaitannya dengan rilis Bank Dunia baru-baru ini tentang pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di Indonesia?

Dalam laporan Bank Dunia yang berjudul Infrastructure Sector Assessment Program yang dirilis pada Juni 2018, Bank Dunia menyebut bahwa reputasi proyek infrastruktur di Indonesia berkualitas rendah dan tidak direncanakan dengan baik. Disamping itu juga tidak diprioritaskan berdasarkan kriteria atau seleksi yang jelas.

Selain itu, pilihan metode pengadaan juga diputuskan terlalu dini sebelum analisis mendalam. Misalnya melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), business to business (B2B), atau lewat pembiayaan publik. Padahal, negara lain mendahulukan proses studi dan analisis bertahap, dengan menyelesaikan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan atau Final Business Case (FBC) untuk memberikan pemahaman penuh terkait proyek, sebelum memutuskan skema pengadaan dan pembiayaan yang tepat.

Studi pendahuluan terkait sisi hukum, teknis, ekonomi, komersial, lingkungan, dan aspek sosial dari proyek. Namun di Indonesia disebutkan Bank Dunia jarang melakukan hal tersebut, pun keputusan untuk menggunakan skema KPBU dibuat sebelum Kajian Awal Prastudi Kelayakan atau Outline Business Case (OBC) lengkap.

Nah, jadi siapa yang benar? Apakah penjelasan Adhi Karya cukup bisa memberikan pemahaman kepada pihak-pihak yang mempertanyakan termasuk Pak Jusuf Kalla? Bagaimana dengan pertanyaan JK ihwal kapan ROI (return on investment) proyek LRT Jabodetabek?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Kalau dilihat dari besaran angka kilometer sampai Rp600 miliar dan Pak JK keberatan dengan angka seperti itu, tentunya hal tersebut harus dihitung lagi betulkah sebesar itu.

Kalau memang besarannya seperti itu tentu harus diberi penjelasan dari biaya mana yang mahal, apakah besi atau semen, atau bahan material pendukung yang lain. Saya kira hal itu simpel saja. Kalau dibandingkan dengan pembangunan LRT serupa di Malaysia,Manila dan negara lain memang menjadi debatable. Sebab, hal itu sangat tergantung pada nilai tukar terhadap dolar AS di masing-masing nilai mata uang.

Jadi memang berbeda dan tidak bisa disamakan. Misalnya terkait dengan CAPEX nya di Philipina dengan Malaysia tentu akan berbeda bahkan dengan mempertimbangkan juga biaya tenaga kerja dan sebagainya. Termasuk juga dengan ketersediaan bahan material pembangunan LRT setempat. Dengan perbandingan pembangunan proyek serupa di Spanyol juga pasti berbeda karena di sana konon malah lebih murah. Di Kelana Jaya Malaysia biayanya memang lebih mahal yakni sekitar 60 juta dolar AS per kilometer.

Juga tentang kualitas dari hasil pembangunan LRT di masing-masing negara yang tentu punya standar atau spec yang berbeda-beda.

Terkait kritik Bank Dunia tentang infrastruktur di Indonesia memang laporan itu sebenarnya laporan tahun 2014, hanya saja datanya di update kembali dan diterbitkan ulang pada 2018. Ada memang data 2014 tapi herannya dirilis juga pada 2018. Jadi nampaknya Bank Dunia memberikan evaluasi pada setiap periode kepresidenan di Indonesia. Pada periode ke-2 Presiden SBY Bank Dunia juga mengeluarkan evaluasi dan kemarin pada 2018 kembali diterbitkan rilis baru, cuma hasilnya memang sepertinya “memilukan” bagi pemerintahan sekarang. Terkesan di laporan itu perencanaan proyek infrastruktur seakan tidak siap dan kualitasnya pun berkategori rendah, dengan tidak mempertimbangkan perencanaan detail.

Memang kalau dibandingkan dengan biaya pembangunan LRT di negara lain sekilas lebih murah karena di Indonesia biaya tenaga kerjanya relatif lebih murah. Lalu material juga masih terbilang cukup. Di Philipina sepertinya material impor LRT lebih banyak ketimbang Indonesia. Perbedaannya di situ termasuk dengan besaran nilai tukar.

Adhi Karya mungkin belum bisa menjawab ihwal ROI yang ditanyakan pak JK, karena nilai infrastruktur yang dibangun belum bisa diprediksi berapa akan memberikan nilai tambah dan berapa produktivitas dari infrastruktur tersebut. Faktanya memang pembangunan infrastruktur menurut kami terlalu tergesa-gesa ketika dikejar trans Jawa dan trans Sumatera harus cepat selesai. Oleh karenanya Bank Dunia memang mengeritik akan ketidaksiapan perencanaan pembangunan infrastruktur, saat proses pelaksanaan dan juga tahap pasca pembangunan, apakah akan mendorong produktivitas dan juga optimalisasi penggunaannya.

Sepertinya memang harus dihitung kembali berapa biaya riil yang ada di lapangan. Itu untuk menghindari anggapan adanya mark up dan sebagainya. Bagiamana dengan studi kelayaknnya apakah ada kesesuaian dengan realisasi.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pemerhati masalah ekonomi dan ketimpangan

Menurut saya masalah infrastruktur tentu tidak terlepas dari ketesediaan sarana dan prasarana di dalam negeri. Artinya, biaya-biaya yang timbul juga harus dihitung berapa besar bahan baku yang kita miliki di dalam negeri. Kemudian juga barang modal di dalam negeri apakah kita sudah siap. Lalu bagaimana dengan ongkos penyediaan lahan dan sebagainya.

Jadi kemungkinan besar menurut saya hal-hal seperti itulah yang tidak serta merta mudah untuk dihitung dan itu yang menyebabkan biaya-biaya LRT bisa melonjak.

Dugaan saya pembangunan infrastruktur terkait erat dengan ketersediaan bahan baku dan bahan modal yang kita miliki. Kalau hal-hal itu masih harus diimpor maka itu akan menyebabkan biaya-biaya bisa melonjak.

Tentu berbeda dengan Negara-negara lain yang sudah bisa memproduksi bahan baku dan bahan modalnya di dalam negeri. Oleh karena itulah memang pada tulisan-tulisan saya terdahulu bahwa reformasi struktural sudah sangat penting. Jadi ketika kita mencoba untuk membangun sarana prasarana infrastruktur jalan, jembatan dan sarpras transportasi  bendungan dan sebagainya kita selalu terkendala masalah-masalah bahan baku dan bahan modal.

Hal itu yang menyebabkan kita harus selalu mengimpor bahan baku dan bahan modal.

Kedua, kemungkinan ada masalah pembebasan lahan. Hal itu juga membutuhkan biaya yang cukup besar. Jadi seperti yang kita ketahui juga bahwa ketika kita hendak melakukan pembenahan di sektor infrastruktur membangun rumah dan sebagainya, masalah lahan menjadi salah satu persoalan yang tidak mudah untuk diselesaikan dan berbiaya mahal.

Sehingga hal-hal seperti itulah yang harus dimasukkan ke dalam perhitungan ongkos dari siapapun developernya. Menurut saya tidak serta merta kita bisa menghitung biaya per kilometer adalah mudah. Tapi Indonesia menjadi unik karena ada persoalan-persoalan seperti yang saya sebutkan di atas.

Ihwal laporan Bank Dunia, banyak sekali kajian-kajian yang mencoba untuk bisa menjadi acuan bagaimana kita bisa membangun sarpras infrastruktur. Bank Dunia boleh menyatakan bahwa Indonesia tidak merencanakan dengan baik. Tetapi, sekai lagi, setiap orang memiliki kajian tersendiri dan tentu pihak Indonesia juga pernah membuat kajian bagaimana mereka merencanakan sesuatu.

Menurut saya Bank Dunia terlalu cepat membuat satu kesimpulan bahwa tidak ada perencanaan yang matang. Tetapi antara waktu pelaksanaan dan evaluasi tentu kondisinya sudah berubah dan itu yang harus diperhitungkan juga oleh Bank Dunia.

Saya tentu menaruh hormat kepada Pak JK atas kritikannya karena itu pasti ditujukan untuk kemaslahatan umat. Artinya, kalau LRT terlalu mahal tentu berdampak juga kepada masyarakat, tetapi barangkali bisa dicarikan jalan bagaimana sebetulnya yang terbaik.

Ketiga, amat penting menentukan pembiayaan tersebut harus dibebankan kepada siapa. Karena belum tentu juga harus dibebankan semua kepada pemerintah. Tentu ada skema-skema pembiayaan lainnya yang bisa didorong dan bisa mengikutsertakan pihak swasta dan juga ada pembiayaan-pembiayaan di luar APBN dan seterusnya.

Jadi walaupun memang biayanya besar tetapi kalau concern Pak JK karena hal itu dibebankan kepada APBN maka tentu bisa dicarikan jalan keluarnya. Barangkali bisa melalui public private partnership atau melewati KPBU atau melalui yang lainnya. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Aksi terpenting untuk membereskan masalah pembangunan LRT dan infrastruktur lainnya adalah audit investigasi. Ini karena pelaksanaan pembangunan dilakukan melalui sistem tunjuk langsung. Akibatnya apakah perusahaan yang ditunjuk benar-benar menawarkan yang terbaik dari sisi kualitas sampai sekarang masih misterius.

Sistem tunjuk langsung untuk pembangunan infrastruktur adalah tindakan ceroboh karena menelan biaya sangat besar dan untuk kepentingan umum. Maka seharusnya seleksi harus dilakukan secara ketat agar hanya perusahaan terbaik menjadi pelaksana pembangunan. Perusahaan yang mampu membuat perencanaan secara lengkap dan matang.

Perencanaan pembangunan LRT Jabodetabek jelas amburadul. Bayangkan, pelaksanaannya beberapa kali bermasalah dan mengalami pembengkakan biaya karena perhitungan investasi oleh kontraktor meleset. Jadwal pembangunanya juga kerap berubah.

Anehnya, bukannya memperoleh penalti karena melakukan kesalahan, pemerintah malah memberi suntikan modal kepada pelaksana proyek, yaitu PT (Persero) Adhi Karya. BUMN ini  ditunjuk langsung oleh presiden meski tak punya rekam jejak dalam pembangunan jalur kereta api.

Sistem tunjuk langsung ini juga membuat sistem manajemen BUMN amburadul. Proyek-proyek fiktif menjamur, membuat banyak karyawan BUMN kaya mendadak. Salah satu buktinya, dan sedang diolah KPK, adalah 14 proyek fiktif di lingkungan PT (persero) Waskita Karya. Proyek-proyek fiktif ini antara lain terkait dengan pembangunan Bandara Kuala Namu di Sumut, tol di Bali, pembangunan jalan layang non-tol di Jakarta.

Bisa jadi kasus ini sesungguhnya sebuah fenomena gunung es, dan tak hanya terjadi di lingkungan Waskita Karya. Oleh karena itu audit investigasi secara menyeluruh harus dilakukan. Ingat, BUMN bukanlah institusi yang bersih. Berbagai kasus korupsi di lingkungan perusahaan pelat merah ini telah berkali-kali terbukti di pengadilan.

Dalam kasus LRT, dan proyek pembangunan infrastuktur lainnya, jangan terkecoh pada perbandingan dengan proyek sejenis di negara lain. Dalam proyek pembangunan infrastruktur transportasi misalnya, konyol kalau perbandingan hanya dilakukan atas biaya per kilometer. Sebab lain negara lain pula harga tanahnya, ongkos buruhnya, teknologinya, dan kapasitas infrastruktur yang dibangun.

Jangan sampai kejadian seperti jalan tol. Seharusnya tarif tol di Indonesia lebih murah dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Temuan CNBC Indonesia tahun lalu membuktikan bahwa tarif tol di Indonesia termahal di Asia Tenggara bahkan Asia.

Memang sungguh menggelikan kalau pemerintah masih menganggap tak ada masalah serius dalam pembangunan infrastruktur. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar