Madu atau Racun, Tax Amnesty Jilid 2
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (kan/watyutink.com) 06 August 2019 14:15
Penulis
Watyutink.com - Kementerian Keuangan menyebutkan sedang mempertimbangkan usulan pengusaha yang tergabung dalam organisasi Kadin untuk melaksanakan lagi program “Tax Amnesty Jilid 2”. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) bahkan menjelaskan bahwa paket “Tax Amnesty jilid 2” sudah masuk dalam program reformasi perpajakan yang akan diserahkan kepada pimpinan negara.

Sebelumnya dalam dialog Kadin dan SMI, para pengusaha menilai “Tax Amnesty Jilid 2” perlu dilakukan agar wajib pajak (WP) yang belum sempat ikut program pengampunan dalam Tax Amnesty ke 1 pada Juli 2016 - Maret 2017 lalu bisa ikut lebih banyak dalam “Tax Amnesty Jilid 2”. Ditambahkan, Kadin juga mengusulkan jangka waktu pemberian pengampunan pajak tidak perlu panjang, kalau perlu di bawah sembilan bulan.

Menarik diamati, mengapa usulan “Tax Amnesty jilid 2” justru diajukan oleh para pengusaha? Apa pentingnya para pengusaha dengan tax amnesty lanjutan? Bukankah dulu sudah ada tax amnesty 1? Lagipula, jika para pengusaha patuh membayar pajak, maka sebetulnya tak perlu ada tax amnesty dan pemerintah pun tidak pusing dengan minimnya target tax ratio?

Benarkah pengusaha “ngebet” ingin dilaksanakannya program “Tax Amnesty Jilid 2” karena menghindari konsekuensi adanya sistem AEoI (Automatic Exchange of Information/AEoI) di bidang perpajakan, yang telah disepakati pemerintah Indonesia selaku negara anggota OECD (OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) atau Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi.

OECD adalah organisasi internasional dengan tiga puluh negara yang menerima prinsip demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas. Negara-negara OECD mengambil prakarsa untuk menggalang kerja sama dengan sebanyak mungkin negara di dunia, dalam bidang keterbukaan data keuangan dari orang pribadi maupun badan hukum, yang mempunyai harta di negara manapun juga. Artinya, setiap pemerintah dari negara manapun, bisa melihat kekayaan dari setiap warga negaranya, di manapun dia berada, melalui bank account dan/atau sumber-sumber lain (Kwik Kian Gie, 08/2017)

Sejak itu dikabarkan, para pengusaha yang hobi “ngemplang” pajak dan belum ikut dalam tax amnesty 2016-2017 resah karena tak siap menghadapi era keterbukaan dan pertukaran informasi (Automatic Exchange of Information/AEoI) di bidang perpajakan.

Dengan AEoI, maka sepertinya tidak perlu lagi ada program pengampunan pajak jilid ke 2 seperti yang diusulkan Kadin. Informasi valid ihwal kekayaan siapa dan di negara mana, sudah tersedia dan akan diberikan secara transparan oleh negara-negara yang menyepakati AEoI. Tinggal lagi sikap dan ketegasan pemerintah atau otoritas perpajakan/keuangan yang harus sigap dalam meminta para pemilik dana besar dan mereka yang “ngemplang” pajak untuk mematuhi ketentuan-ketentuan pajak yang digariskan.

Apalagi, Reformasi Undang-undang Perpajakan yang dimulai sejak 1983 telah dilaksanakan sampai dengan adanya Reformasi Perpajakan Jilid I, II dan III (untuk periode 2017 – 2024). Reformasi Perpajakan Jilid III merupakan reformasi terbesar dalam sejarah karena melibatkan perubahan dalam lima pilar utama, yaitu organisasi, SDM, IT dan Basis Data, Proses Bisnis, dan Peraturan Perpajakan. Penyelesaian Reformasi Perpajakan Jilid III diharapkan rampung pada 2020-2024.

Artinya, jika serius dilaksanakan, maka AEoI dan Reformasi Perpajakan telah amat membantu menyelesaikan masalah-masalah internal perpajakan di Indonesia. Modal untuk sukses pajak pemerintah telah ada, tinggal lagi, mampukah bersikap tegas?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Kalaupun misalnya tax amnesty akan dilaksanakan lagi, maka harus belajar banyak dari pengalaman tax amnesty yang lalu. Ketika itu sepertinya sosialisasi belum maksimal dilakukan. Masyarakat banyak yang tidak tahu adanya tax amnesty. Cara mengeceknya, tim kami melakukan cross check ke lingkungan keluarga sendiri sebanyak 10 keluarga. Bisa juga teman atau sanak famili. Ditanyakan apakah mereka mengetahui tentang adanya tax amnesty. Jawabannya, kebanyakan mereka tidak tahu adanya tax amnesty. Jadi yang tahu kebetulan kita yang bekerja di sektor keuangan. Apalagi mereka yang berdomisili di daerah.

Dari sisi itu, terindikasi bahwa sosialisasi program tax amnesty amat kurang. Oleh karenanya, sosialisasi sepertinya harus dilakukan paling tidak satu tahun sebelumnya.

Padahal, pada periode ibu Sri Mulyani sebelumnya pernah ada program pengampunan pajak yakni Sunset Policy. Itupun lemah dalam sosialisasi. Waktu itu banyak juga yang tidak memanfaatkan Sunset Policy karena ketidaktahuan informasi. Meskipun jangka waktunya satu tahun.

Untuk saat ini, jika hendak dilakukan tax amnesty kembali sepertinya tidak apa-apa. Kebetulan tingkat kepatuhan masyarakat atau Wajib Pajak (WP) kita memang amat rendah. Hal itu cukup memprihatinkan.

Tetapi agaknya tidak cukup hanya dengan tax amnesty. WP juga perlu “dikunci” dari berbagai celah. Contohnya dengan memanfaatkan data rekening bank. Jika itu bisa digunakan, sebetulnya sudah amat baik. WP tidak bisa lagi mengelak bahwa mereka punya pendapatan sekian, misalnya. Informasinya bisa didapat dari data rekening bank. Jadi, harus ada sistem yang bisa menunjukkan data ketika WP menolak mengakui ada aset yang tidak dilaporkan, maka pihak pajak bisa menunjukkan datanya, dan si WP tidak bisa lagi mengelak. Untuk saat ini jika kita membeli kendaraan baru dan tidak melaporkan ke pajak, maka pasti akan ketahuan, karena polisi sudah bekerja sama dengan Dirjen Pajak.

Ihwal jangka waktu pelaksanaan dari tax amnesty yang pertama, sepertinya tidak jadi masalah karena sudah berlalu sekitar tiga tahun. Tidak masalah jika dilaksanakan karena kita hendak mengejar tingkat kepatuhan dari WP kita yang masih amat rendah.

Tetapi dibalik tingkat kepatuhan WP yang ditargetkan, barangkali perlu juga dipikirkan apa yang bisa diberikan negara kepada WP yang patuh. Misalnya dengan pemberian semacam reward dalam bentuk kartu “Tax Clearance” kepada WP patuh. Kartu “Tax Clearance” bisa digunakan oleh si WP patuh tadi untuk mendapatkan privilege dalam pengurusan pelayanan publik misalnya ketika mengurus paspor tidak usah mengantri atau menggunakan lagi jasa calo. Atau, ketika WP yang mempunyai tax clearance untuk mendapatkan pelayanan publik seperti nasabah prioritas di bank, yang mendapatkan pelayanan prima.

Kalau masyarakat kita yang patuh membayar pajak mendapatkan prioritas pelayanan dalam semua urusan layanan publik seperti itu, maka WP akan merasakan manfaat dari membayar pajak yang benar. Hal itu bisa menjadi stimulus bagi WP untuk juga menjadi masyarakat yang patuh membayar kewajiban pajak.

Hal-hal di atas adalah sistem reward yang kiranya dapat dilakukan kepada WP. Sebaiknya dihindari pendekatan seperti tax amnesty yang lalu bahwa masyarakat seakan ditakut-takuti dengan pendekatan yang meresahkan ketika mendapatkan data WP. Hingga akhirnya timbul anggapan bahwa Dirjen Pajak sedang berburu di kebun binatang. Mereka yang sudah lapor pajak merasa dikejar-kejar ketika adanya program tax amnesty. Semestinya mereka yang sudah lapor dan patuh bisa diberikan penghargaan.

Perbaikan-perbaikan dari tax amnesty periode lalu memang harus dilakukan jika hendak melakukan lagi tax amnesty. Agar orang bersedia melaporkan data asetnya dengan benar.

Dari segi hasil, pencapaian tax amnesty pada 2026-2017, jika dibandingkan dengan negara lain maka Indonesia termasuk cukup bagus. Hanya, untuk repatriasi memang di bawah target. Harus diambil pelajaran dari trik-trik yang digunakan oleh bank-bank di negara tetangga kita yang cukup berhasil dalam mendapatkan deklarasi dari WP dan bukan repatriasi. Nasabah di sana diberikan cashback untuk membayar fee deklarasi dengan prosentase tertentu. Jadi cukup dengan deklarasi WP. Cukup banyak kiranya yang harus dipelajari dari bank-bank di negara tetangga.

Perihal berlakunya  Automatic Exchange of Financial Account Information (AEoI) dan hubungannya dengan tingkat kepatuhan WP di Indonesia, sepertinya belum cukup. Begitu pula sekarang akses Direktur Jenderal Pajak (DJP) ke Perbankan nasional kabarnya sudah dibuka. Tetapi hal-hal itu sepertinya harus diimbangi dengan pemberian insentif-insentif yang persuasif ke masyarakat. Seperti misalnya jika ada tax amnesty ke 2 ini. Hal itu adalah langkah persuasif, karena kita sebetulnya miris sekali dengan tax ratio yang rendah, apalagi mereka yang mengaku kurang bayar sangat rendah sekali dan diketahui di bawah satu juta datanya. Dari data kurang bayar OP (Orang Pribadi) saja baru terkumpul sekitar Rp10 triliun.

Jadi sekarang hanya mengandalkan perusahaan-perusahaan. Padahal perusahaan kalau dipecah lagi maka diketahui banyak data perusahaan yang berbasis komoditas. Sedangkan sekarang harga komoditas internasional sedang turun, akibatnya penerimaan pajak pemerintah juga turun. Harus ada strategi-strategi khusus yang bisa membuat WP OP (Orang Pribadi) bersedia melaporkan ke pajak. Memang situasinya serba dilematis.

Reformasi perpajakan di Indonesia saat ini sudah mengalami kemajuan pesat. Pelaporan pajak yang online misalnya atau bahkan bisa dari rumah, adalah kemajuan luar biasa yang telah dilakukan otoritas pajak. Beda sekali dengan kondisi zaman lalu ketika kita harus menulis sendiri pelaporan pajak. Oleh karena itu perlu dipikirkan bagaimana agar para WP yang telah patuh dalam perpajakan diberikan reward misalnya dengan kartu “Tax Clearance” agar masyarakat merasakan manfaat dari kepatuhan dalam pelaporan pajak. 

Reformasi perpajakan kini bisa dikatakan banyak mengalami kemajuan. Hanya, harus ada pembenahan dari berbagai kelemahan yang masih muncul. (pso)

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Tax amnesty di negara lain, lazimnya dilakukan setelah jeda waktu yang cukup lama. Bisa 30 atau 20-an tahun setelah tax amnesty pertama. Jika di Indonesia dilakukan lagi tax amnesty setelah jeda waktu yang kurang lebih tiga tahun setelah 2016-2017, maka hal itu kiranya terlalu cepat dilakukan. Hal itu karena kebijakan tax amnesty adalah kebijakan yang “uniqueness”, terkait kebijakan fiskal pemerintah.

Oleh karenanya jika tax amnesty ke-2 dilakukan juga, maka hal itu tentunya akan berpengaruh kepada kredibilitas pemerintah, di mana para Wajib Pajak (WP) yang suka menunda-nunda pelaporan pajak akan memperlambat laporannya, dengan alasan bahwa nanti ke depan akan ada lagi tax amnesty.

Pertimbangan lainnya, jika saat ini kembali dilakukan tax amnesty maka masyarakat akan menilai bahwa tax amesty yang lalu hasilnya kurang optimal. Jika tax amnesty lalu dianggap berhasil maka semestinya bisa ditunjukkan hasil-hasil seperti seberapa sukses perluasan basis pajak didapat dari program tax amnesty. Juga, berapa persen dapat dikumpulkan deklarasi dan repatriasi dari WP yang ikut program tax amnesty.

Terbukti memang, APBN Indonesia setelah tax amnesty 2016 dilakukan, hasilnya biasa-biasa saja dan tidak ada yang istimewa. Tidak ada perubahan seperti tahun-tahun sebelum tax amnesty. Artinya, dampak yang ditunggu-tunggu dari tax amnesty terhadap performa APBN belum menampakkan hasil yang memuaskan.

Dari hasil yang belum optimal seperti itu dan jika sekarang mau dilaksanakan lagi, maka itu amat disayangkan. Perlu kiranya dicari cara lainnya untuk mendongkrak kinerja tax ratio dan tidak harus lewat tax amnesty, misalnya dengan program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak yang lain.

Nampaknya pemerintah ingin mencari cara mendapatkan “uang tebusan” dari dana repatriasi dan deklarasi yang “hanya” Rp145 triliun. Tentunya dari segi pencapaian kinerja jangka pendek itu bolehlah, tapi sepertinya tidak harus melulu dengan cara seperti itu.

Perlu diupayakan cara-cara yang berkesinambungan misalnya dari sisi basis pajak yang diperluas. Juga, bagaimana agar penciptaan lapangan kerja terus meluas lewat industri yang digairahkan kembali.

Penyumbang pajak terbesar selama ini kita tahu berasal dari sektor industri manufaktur. Maka kalau memang ingin meningkatkan kinerja penerimaan pajak maka industri harus tumbuh lebih besar lagi. Jika tenaga kerja yang terserap oleh industri akan meningkat lebih banyak,  maka penerimaan pajak negara juga akan lebih besar lagi. Maka tentunya yang disasar agar tumbuh lebih besar lagi adalah sektor industri manufaktur.

Harus dipikirkan lagi strategi untuk membesarkan kembali industri misalnya dengan memberi kebijakan atau insentif apa agar investor FDI dapat segera masuk ke dalam negeri.

Ihwal AEoI yang berlaku, maka para pengusaha harus menerima konsekuensi dari terbukanya sistem transparansi data internasional. Dari situ dibutuhkan ketegasan pemerintah dalam menangani pengusaha yang belum melaporkan kekayaannya. Kenapa dulu ketika ada tax amnesty 2016 mereka belum melaporkan kekayaannya. Jangan justru malah bisa di-drive oleh segelintir pihak yang ingin mengambil keuntungan dari adanya tax amnesty ke-2.

Rasanya belum pantaslah dilakukan tax amnesty kembali sementara tax amnesty yang lalu juga baru berlalu sekitar tiga tahunan. Jika dilakukan, maka nampak pemerintah sudah “menyerah” untuk bisa mengupayakan dana penerimaan pajak. Tax amnesty sebetulnya adalah upaya terakhir dari usaha mengumpulkan penerimaan pajak pemerintah dan memperluas basis pajak. Juga untuk mengumpulkan dana yang parkir di luar negeri agar bisa masuk dan dapat digunakan untuk menghidupkan sektor riil.

Ihwal reformasi perpajakan, sebenarnya upaya-upaya pemerintah secara normatif memang selalu digaungkan upaya untuk pelaksanaan reformasi perpajakan. Hanya memang tantangan di lapangan ternyata sulit dan membutuhkan kerjasama semua pihak/ lintas sektoral agar bisa meningkatkan kinerja sektor fiskal. Terutama kalau kita lihat dari penerimaan, belanja dan pembiayaan. Dari segi penerimaan negara memang sedang butuh penerimaan yang besar untuk bisa membiayai kegiatan-kegiatan ekonomi dalam negeri. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pajak lebih Besar untuk Investasi Tidak Produktif             Semua Program Pengentasan Kesenjangan Harus dikaji Ulang             Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi