MLA Agreement, Jurus Ampuh Mengejar Harta Haram di Luar Negeri?
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 06 February 2019 18:00
Penulis
Perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) atau Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Swiss, ditandatangani kemarin di Bern, Swiss pada Senin (04/02/2019).

Perjanjian kedua negara yang terdiri dari 39 pasal ini, antara lain mengatur bantuan hukum mengenai pelacakan, pembekuan, penyitaan hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan. Disamping itu juga telah ditetapkan platform kerjasama hukum sebagai langkah pemberantasan tindak korupsi dan pengembalian aset hasil korupsi. Kerjasama ini juga untuk memerangi kejahatan di bidang perpajakan (tax fraud) dan memastikan warga negara atau badan hukum di Indonesia mematuhi aturan perpajakan yang berlaku.  

Bagi aparat keuangan negara, tindak kejahatan penggelapan pajak menjadi kendala tersendiri dalam rangka menaikkan tax ratio yang masih berkisar 10 an persen per tahun. Penggelapan tersebut ditengarai banyak dilakukan pelaku tindak kejahatan keuangan dengan ‘membenamkan’ dana hasil kejahatannya di bank-bank luar negeri yang terkenal menjadi safe heaven bagi penyimpanan harta haram. Diantaranya konon safe heaven yang diyakini ada pada bank-bank di Swiss.

Upaya mendongkrak penerimaan pajak dalam negeri pernah dilakukan antara lain dengan program Tax Amnesty pada 2016, hal mana menghasilkan deklarasi harta kurang lebih Rp 4.800 triliun yang terdiri dari Rp3.800 triliun deklarasi dalam negeri, Rp1.000 triliun deklarasi luar negeri, dan Rp145 trilun repatriasi.

Hasil repatriasi Rp145 triliun dianggap mengecewakan karena jauh dari target, mengingat deklarasi harta saja sebesar Rp1.000 triliun. Padahal, harta orang Indonesia di luar negeri bukan kepalang besarnya. Menurut Tax Justice Network terdapat sekitar 331 miliar dolar AS (Rp4.600 triliun) harta orang Indonesia yang berada di luar negeri. Dengan demikian, masih terdapat sekitar Rp3.500 triliun harta yang belum diikutsertakan dalam pengampunan pajak, dan membutuhkan pendalaman.

Apakah jurus kerjasama MLA Indonesia dengan Swiss kemarin cukup ampuh untuk segera dapat melacak dan mengembalikan dana-dana hasil kejahatan keuangan orang Indonesia di negara tersebut? Butuh berapa lama agar berhasil? Apakah benar banyak pelaku kriminal keuangan Indonesia yang menyembunyikan dananya di Swiss? Bagaimana kemungkinan para pelaku kejahatan keburu memindahkan dana nya ke tempat yang lebih aman?

Mengejar harta orang Indonesia di luar negeri, barangkali membutuhkan waktu menengah panjang untuk tidak mengatakan bahwa langkah tersebut sebetulnya langkah pelengkap saja, ketimbang segera mengejar target reformasi perpajakan dalam negeri yang telah lama dicanangkan para pengelola kebijakan keuangan negara.

Langkah tax amnesty sebetulnya adalah bagian dari reformasi perpajakan dari serangkaian langkah pembenahan sektor perpajakan, antara lain semakin luasnya basis pemajakan, meningkatnya kepatuhan wajib pajak yang akhirnya akan meningkatnya tax ratio. Hal lain, revisi aturan perundang-undangan terkait Perpajakan, perbaikan administrasi berbasis teknologi informasi, dan reformasi kelembagaan pajak juga menjadi target pembenahan yang harus segera dilakukan.

Kalau demikian, prioritas mana yang harus segera didahulukan?

Apa pendapata Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR

Kalau kita lihat memang, Swiss adalah negara target pencucian uang jika bicara kejahatan keuangan internasional. Dana yang diparkir di bank-bank di Swiss ditaksir mencapai 10 persen dari PDB dunia. Itu hasil dari pencucian uang dari seluruh dunia.

Untuk dana haram dari Indonesia taksirannya kita belum punya data, tapi itu sekitar 10 persen juga dari PDB Indonesia. sebagian besar memang berkaterogi pencucian uang yang masuk ke Swiss.

Jadi MLA ini punya potensi yang cukup  menguntungkan buat Indonesia, terutama melacak aset-aset yang dilarikan ke luar negeri dalam tindak pidana pencucian uang itu.

Cuma kalau kita melihat dari sisi implementasi, memang sepertinya agak sulit. Butuh waktu dan tidak segera serta merta ketika dilakukan tanda tangan langsung bisa mengembalikan aset-aset. Tidak semudah itu.

Beberapa negara yang juga sudah menandatangai perjanjian dengan Swiss juga mengalami kesulitan, salah satunya adalah Nigeria.

Tapi MLA dan juga AEOI (Automatic Exchange of Information) jika bersama-sama dilakukan di satu sisi kita bisa mengintai dana wajib pajak yang di Swiss, di sisi lain kita juga bisa menggunakan MLA, dan sepertinya kedua hal itu akan merupakan kombinasi yang baik. Kecurigaan kita, sebagian besar dana wajib pajak kita masuk ke negara tersebut dalam melakukan penggelapan pajak.

Hanya saja, langkah MLA dengan Swiss sebenarnya tidak cukup kalau kita bicara mengenai pajak terutama penggelapan pajak, karena itu harus melibatkan juga tentang reformasi perpajakan.

Dengan sistem yang sekarang sepertinya kalaupun tidak dengan Swiss mereka akan kabur ke tempat lain. Jadi ketika ada MLA dengan Swiss, kecenderungannya kalau di tingkat global mereka akan pergi ke tempat lain seperti ke Amerika, atau Eropa lainnya, atau negara-negara kecil yang memang selama ini menjadi negara tujuan penyimpanan dana haram semisal Cayman Island dan lain-lain.

Jadi memang MLA tidak akan menyelesaikan masalah sepenuhnya. Para pelaku kejahatan keuangan itu mungkin akan mengalihkan ke tempat lain yang kategorinya lebih safe heaven.

Para pelaku kejahatan keuangan dari Indonesia seperti money laundering dan penggelapan pajak itu, jika pemerintah sudah melakukan langkah ke arah pengejaran ke sana, berarti sudah ada indikasi. Setidaknya jika kita baca majalah TIME edisi 1999 disebutkan dana Supersemar puluhan bahkan ratusan triliun masuk ke Swiss. Hal itu sepertinya bisa ditelusuri lagi terutama dana-dana semasa orde baru. Dengan adanya MLA ini penggelapan pajak yang dilarikan ke Swiss mungkin akan berkurang.

Tapi jika memang kita hendak mengejar ke sana agak sulit, karena butuh waktu dan butuh kerja keras ekstra, karena pasti tidak akan mudah.

Kedua, kemungkinan mereka akan beralih ke lain tempat. Mungkin akan bermanfaat untuk jangka pendek tapi akan sulit untuk jangka panjang. Karena salah satu cara untuk mengurangi penggelapan pajak adalah kembali ke basic nya yaitu reformasi sistem perpajakan. Hal itu harus dilakukan secara lebih konsisten. Karena selama ini belum ada ke arah sana.

Sebagai contoh untuk bisa memperkuat institusi perpajakan mungkin bisa diadakan badan penerimaan khusus, jadi Dirjen Pajak sekarang bisa dinaikkan statusnya menjadi seperti IRS di Amerika. Itu salah satu contoh.

Juga langkah-langkah lain seperti pengurangan tarif pajak, penguatan sanksi, peningkatan tax ratio itu harus dilakukan secara bersama-sama. Kalau tidak maka kecenderungan penggelapan pajak masih tetap ada. (pso)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Bagi Indonesia kiranya paling tidak perjanjian sudah ada. Artinya ada kesempatan untuk menelusuri dana hasil kejahatan keuangan yang mungkin dilarikan ke bank-bank di Swiss.

Sehingga, kalau itu bisa ditelusuri maka kemudian jangan berpikir waktu, atau berapa lama akan berhasil. Tetapi sudah ada potensi buat Indonesia mendapatkan tambahan penerimaan yang cukup besar. Paling tidak itu bisa memperkuat APBN kita dikala kita kesulitan dalam memperoleh revenue baru dari utang Indonesia, apakah utang pemerintah, dalam negeri atau utang luar negeri.

Kalau perjanjian itu bisa untuk menelusuri dan bisa mengembalikan dana hasil kejahatan, maka sepertinya akan lumayan ke depan, dapat menyangga APBN kita untuk lebih sehat kembali. Pada 2019 ini defisit APBN dicanangkan akan turun.

Seharusnya, dalam waktu 3 -5 tahun ke depan hasil dari penelurusan di Swiss itu mestinya akan mulai kelihatan. Dulu Nigeria berhasil mendapatkan 700 juta dolar AS dan Philipina mendapatkan kembali 500 juta dolar AS setelah kedua negara itu menandatangani MLA dengan Swiss.

Dari sejarahnya, dulu Swiss memang tidak manandatangani kesepakatan tentang money laudering. Sehingga beberapa bank di Swiss dan Cayman Island adalah lahan subur untuk melarikan uang hasil kejahatan. Tapi setelah dia meratifikasi perjanjian ini maka mau tidak mau harus dipatuhi.

Di dalam negeri juga kita tetap berharap bahwa tax ratio kita akan meningkat. Sumber dana terbesar kita di APBN memang dari pajak. Hanya saja yang harus kita tingkatkan adalah obyek pajak kita yang masih terlalu sedikit, itu dalam rangka meningkatkan tax ratio. Atau melakukan ekstensifikasi pajak.

MLA dengan swiss bukan berarti  Indonesia tidak perlu lagi melakukan tax amnesty. Tetapi bagaimana perjanjian antara dua negara tersebut memungkinkan hak pajak Indonesia bisa ditarik. Jadi lebih pada perjanjian pajak diantara dua negara sehingga potensi penerimaan pajak Indonesia bisa lebih ditingkatkan.

Kalau kemudian di dalam negeri masih saja ditemukan banyak kasus penghindaran pajak, maka mau tidak mau tax amnesty harus dilakukan lagi. Artinya tax amnesty itu bukan sesuatu yang harus dilakukan terus menerus. Tetapi itu adalah sesuatu yang insidental, dan harus tetap diupayakan bagaimana para wajib pajak tidak tertarik untuk menghindari pajak dengan memarkir dananya di luar negeri. (pso)

 

 

 

 

 

 

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Jangan-jangan perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) yang ditandatangani pemerintah Indonesia dengan Swiss, cuma fatamorgana. Sama dengan tax amnesty yang digembar-gembor membuat pemerintah Singapura ketakutan karena akan memaksa orang Indonesia untuk memulangkan uang yang mereka parkir disana. Semua ini akhirnya terbukti cuma kabar angin.

Kenyataannya uang yang mengalir dari Indonesia ke luar negeri tetap membludak, dan rupiah loyo berkepanjangan sampai sekarang. Perbankan Singapura yang diisukan bakal kalang kabut karena banyak deposan Indonesia menarik dana pun tetap segar seperti sedia kala.

Bila ingin dianggap serius, bukan sekadar kabar angin, pemerintah sebaiknya menjabarkan kepada publik bagian dari perjanjian tersebut yang menyuratkan bahwa perbankan dan pemerintah Swiss berkewajiban mengembalikan semua uang ilegal yang disimpan oleh orang Indonesia. Bila tidak, tak berlebihan bila ada yang menganggap perjanjian tersebut tersebut adalah muslihat politik untuk menghibur masyarakat yang sangat jengkel kepada para koruptor dan penggelap pajak.

Untuk lebih meyakinkan masyarakat bahwa tak ada muslihat politik pemerintah sebaiknya juga berjanji (bukan janji kosong) untuk mengumumkan nama-nama orang yang memiliki aset ilegal di Swiss. Masyarakat akan kecewa bila ternyata perjanjian tersebut  seperti tax amnesty, yang sampai sekarang tak jelas berapa banyak pajak yang dikemplang oleh para pengusaha dan pejabat pemerintah maupun negara.

Kasus tax amnesty sebaiknya dijadikan pelajaran oleh masyarakat agar selalu berkepala dingin menghadapi kabar yang seolah dahsyat dan diekspos secara besar-besaran. Ingat, kalau rekening gendut para jendral yang  disimpan di dalam negeri saja, dan pernah diinvestigasi secara rinci oleh majalah Tempo, tak diusik sama sekali apalagi yang di luar negeri.

Dalam situasi seperti sekarang, dimana semua muslihat politik dipakai, masyarakat sebaiknya mengedepankan akal bukan emosi. Biarkan para politisi pusing sendiri. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Anang Zubaidy, SH., MH

Kepala Pusat Studi Hukum FH UII

Deddy Herlambang

Pengamat Transportasi

FOLLOW US

Holding BUMN Penerbangan             Saatnya Rekonsiliasi             Klaim Prabowo-Sandi Perlu Dibuktikan             Perlu Sikap Kesatria Merespons Kekalahan Pilpres             KPU Jangan Perkeruh Suasana             Gunakan Mekanisme Demokratik             Pemerintah Harus Bebas dari Intervensi Pengusaha             Tunggu, Mas             Yang Tak Siap Menang Cuma Elit Politik, Rakyat Tenang Saja             Ikhtiar Berat Tegakan Integritas Pemilu