Lelang Kapal, Hilang Ikan
berita
Ekonomika
Sumber Foto : finance.detik.com (gie/watyutink.com) 12 April 2018 11:00
Penulis
Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Susi Pudjiastuti  meradang. Dua kapal pencuri ikan (illegal fishing) yang diamankan di Batam, yakni Seroja asal Vietnam dan PKFB 1089 asal Malaysia, dilelang murah oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam.

Dua kapal yang ditangkap oleh KKP pada 2015 silam itu dilelang dengan limit harga: kapal PKFB 1089 dipatok Rp170 juta dan Seroja Rp232,8 juta. Akhirnya, Seroja laku dengan harga Rp233,8 juta dan PKBF 1089 dilepas Rp173.899.000. Selain dua kapal tersebut, di waktu yang sama dilelang pula satu kapal tugboat, Eskalante dengan nilai taksir Rp94 juta, yang kemudian laku Rp95 juta.

Susi menganggap harga lelangnya terlalu murah. Seharusnya kapal-kapal tersebut bisa laku di atas Rp1 miliar. Dengan dijualnya dua kapal ini, Susi menyebut ada moral hazard. Jika tidak ditenggelamkan, kapal ikan yang dilelang itu akan dibawa kembali ke negara asalnya lalu difungsikan kembali untuk menangkap ikan. "Balik juga ke laut, terus nyolong lagi," ucap Susi.

Sementara pihak Kejari Batam berkilah proses lelang kedua kapal tersebut sudah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku. Setiap peserta lelang melakukan pendaftaran secara online melalui laman resmi KPKNL Batam. Kejaksaan beralasan mereka lakukan hanya menjalankan putusan Mahkamah Agung (MA) yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Sebelumnya di awal 2018, kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan ditolak oleh Menteri Koordinator (Menko) Kemartiman Luhut B. Panjaitan. Luhut bahkan memerintahkan Susi menghentikan penenggalaman kapal. Susi tetap ngotot melanjutkan kebijakan ‘Tenggelamkan’ karena diatur dalam Undang-undang.

Ada tudingan bahwa perintah penghentian penenggelaman adalah upaya Luhut melindungi mafia pencurian ikan antar negara dan tidak memihak nelayan Indonesia. Tapi argumen Luhut yang menyebut lebih baik kapal-kapal tersebut tidak ditenggelamkan tapi diberikan kepada nelayan masuk akal juga. Apalagi Wapres Jusuf Kalla mendukung Luhut  karena kebijakan penenggelaman kapal banyak diprotes negara lain.

Di sini muncul pertanyaan, kenapa lebih khawatir protes ketimbang menindak pencurian ikan di laut kita sendiri? Kita punya kedaulatan wilayah dan hukum yang harus dihormati oleh negara-negara lain.

Toh, argumen 'lebih baik diberikan kepada nelayan' kenapa sampai saat ini belum juga direalisasikan. Yang terjadi malah lelang murah dimana harga kapal di bawah harga mobil tingkat menengah. 

Di sisi lain, dengan luas wilayah yang jauh lebih kecil dari pada Indonesia, Thailand dan Vietnam justru jauh meninggalkan Indonesia dalam urusan ekspor ikan dan produk perikanan. Bersama dengan China, Thailand dan Vietnam menjadi negara-negara pemasok utama ikan dan produk perikanan dunia. Sementara, Selama 2016, Indonesia justru berkali-kali mengalami penolakan atas ekspor ikan dan produk perikanan ke Amerika dan Uni Eropa.

Bukankah kapal-kapal pencuri ikan yang tertangkap dan ditenggelamkan KKP banyak yang berasal dari Thailand dan Vietnam. Ini artinya ikan yang diekspor oleh Thailand dan Vietnam bisa jadi berasal dari laut Indonesia. Dengan kebijakan ‘tenggelamkan’, ekspor ikan Thailand dan Vietnam terancam anjlok, bukan?

Apakah perintah penghentian penenggelaman kapal ini menegaskan bahwa ‘protes’ yang disebutkan oleh Jusuf Kalla dan Luhut tersebut adalah bentuk intervensi negara lain atas kedaulatan hukum di Indonesia?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(jim)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Mantan Ketua DPR RI

Persoalan sita kapal illegal fishing dan lelang selama ini sudah terindikasi moral hazard. Kapal disita, lalu dilelang. Dengan menggunakan ‘pembeli boneka’, para pemilik perusahaan yang melakukan illegal fishing tersebut berupaya membeli kembali kapal-kapal mereka yang ditangkap. Setelah lelang dilakukan, kapal pun kembali ke pemilik aslinya.

Kerugian negara berlipat ganda daripada nilai yang diperoleh dari lelang tersebut. Itu sudah terjadi bertahun tahun dan pencurian ikan semakin massive. Hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan yang luar biasa. Para nelayan Indonesia tetap hidup dalam kemiskinan dan serba kekurangan, sementara kekayaan laut kita begitu berlimpah. Kekayaan yang selama ini hanya dinikmati oleh segelintir orang yang tidak pernah membela kepentingan bangsa.

Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti  cukup membuat efek jera.  Susi selaku Menteri Kelautan punya kewenangan eksekusi. Harusnya semua yang ada di bawahnya melaksanakan perintahnya. Ada himbauan dari menteri yang bukan kewenangannya tidak perlu dilaksanakan.

Patut diduga, apa yang dilakukan pejabat  (Kajari) di Batam diindikasikan menerima suap untuk kasus ini, dan wajib ditindaklanjuti oleh KPK.

Wajar saja Menteri Susi berang, kita dukung beliau untuk konsisten melaksakan tugasnya, dengan melakukan penenggelaman terhadap kapal-kapal pencuri ikan di lautan Indonesia. Atau bisa juga menggunakan alternative lain, yakni: kapal tersebut disita oleh negara dan diberikan kepada koperasi nelayan yang berada di wilayah atau di daerah kapal tersebut melanggar hukum. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Sudah lama dicurigai bahwa para pencuri ikan di Indonesia berkongkalikong dengan para pengusaha yang punya hubungan kuat dengan para petinggi negara dan aparat keamanan di laut. Mereka memperlakukan laut sebagai milik pribadi sehingga boleh dieksploitasi sesukanya. Kepentingan nasional bukan prioritas.

Kongkalikong semacam ini sudah lama terjadi, membuat Indonesia makin jauh ketinggalan dari negara negara tetangga di bidang perikanan. Laut Indonesia yang demikin luas dan kaya ikan seolah tak banyak berarti bagi peningkatan kesejahteraan para nelayan, yang harus sering frustrasi menghadapi serbuan ikan impor dari negara negara tetangga.

Sejauh ini, siapapun yang menjadi pemerintah hanya tampak hebat di atas kertas. Seolah mereka serius dalam memerangi kemiskinan yang masih demikian luas di kalangan nelayan. Berbagai janji, utamanya berupa bantuan untuk mempermodern armada nelayan nasional, pun ditebar ke segala penjuru nusantara.

Tapi kenyataan membuktikan, hingga kini hampir seluruh nelayan kita masih mengandalan motor tempel untuk mencari nafkah. Mereka cuma menjadi sekadar penonton kedahsyatan  kapal kapal asing pencuri ikan yang berkecepatan lebih tinggi meski berukuran lebih besar, serta memiliki peralatan jauh lebih canggih.

Jadi jangan heran bila kapal-kapal pencuri ikan yang dilelang akhirnya jatuh kembali ke tangan para pencuri yang bermarkas di negara negara tetangga. Apa boleh buat, para nelayan kita tak punya cukup ketrampilan untuk mengoperasikan kapal-kapal canggih yang bisa mengarungi laut dalam dan berombak besar.

Dengan demikian, menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan adalah pilihan terbaik. Ide untuk menyita kapal-kapal asing pencuri ikan lalu menjadikannya bagian dari armada perikanan (nasionalisasi) memerlukan banyak waktu. Setidaknya sampai para nelayan kita punya culup modal dan ketrampilan untuk mengoperasikan kapal lebih canggih.

Persoalan akan menjadi lingkaran setan, tentunya kalau ternyata para penguasa kita lebih senang berkongkalikong dengan mafia ikan berkaliber dunia. Para nelayan terpaksa harus hidup dengan kemiskinan massal berkepanjangan. Entah sampai kapan. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kandidat Doktor IPB, Tenaga Ahli Komisi IV DPR-RI

Pada dasaranya penenggelaman kapal yang berasal dari praktik IUU fishing merupakan hal yang telah ditur dalam UU 45 tahun 2009 jo UU 31 tahun 2004 tentang perikanan, sehingga langkah pemerintah dalam hal ini cukup beralasan dan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku illegal fishing di Indonesia khususnya nelayang asing.

Akan tetapi penenggelaman kapal bukan merupakan satu-satunya langkah yang harus ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut, toh pada proses pelaksanaannya kegiatan tersebut juga terbukti memberikan efek buruk bagi lingkungan laut sekaligus juga membutuhkan biaya mahal dalam hal penggunaan alat peledak, sehingga perlu difikirkan mengenai alternatif pemanfaatan kapal sitaan tersebut agar lebih bermanfaat bagi masyarakat, hal ini dikarenakan permasalahan utama nelayan saat ini adalah armada yang masih didominasi oleh kapal bertonnase kecil ( < 5 GT) sedangkan potensi ZEE Indonesia sangat luas ( 3,1 juta km2) dan masih jarang dieksplorasi oleh nelayan utamanya pasca pelarangan operasi kapal asing dan ex asing tonnase > 30 GT oleh kementrian kelautan dan perikanan pada tahun 2015.

Akibat dari pelarangan tersebut produksi perikanan indonesia khususnya untuk perikanan pelagis besar seperti tuna dan cakalang mengalami penurunan bahkan pada tahun 2016 KKP pernah mengeluarkan rekomendasi impor ikan untuk bahan baku industri akibat kelangkaan stok ikan.

Meskipun KKP mengklaim peningkatan potensi perikanan nasional mencapai 12,2 Ton/tahun namun kondisi ini seolah kontraproduktif dengan produksi perikanan (produksi perikanan tangkap) yang masih stagnan bahkan cenderung menurun serta kualitas ekspor yang belum maksimal, maka tidak mengherankan produksi tuna dan cakalang nasional tertinggal jauh dari papua nugini yang secara tiba-tiba menjadi negara dengan produksi tuna dan cakalang terbesar di dunia.

Pemanfaatan hasil sitaan kapal asing juga dapat mencontoh seperti apa yang dilakukan oleh beberapa kelompok nelayan di Aceh yang telah berhasil mengelola hasil sitaan tersebut sehingga produktif secara ekonomi dan telah memberikan jutaan beasiswa bagi anak nelayan di Aceh. Permasalahannya adalah kementrian KP dan pemerintah daerah harus bekerjasama untuk meningkatkan kapasistas nelayan agar dapat memanggunakan kapal hasil sitaan tersebut, memberikan bantuan terkait renovasi atau penambahan alat tangkap. Pemerintah juga dapat memnghibahkan kapal-kapal tersebut kepada universitas-universitas untuk incubasi bisnis dan praktikum mahasiswa. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kandidat Doktor IPB, Tenaga Ahli Komisi IV DPR-RI

Di sisi yang lain saya secara pribadi mengkritisi keseriusan KKP dalam meningkatkan kualitas armada perikanan nasional. Meskipun KKP tengah berusaha untuk menyalurkan bantuan kapal penangkapan ikan yang merupakan salah satu program utama pemerintah sayangnya belum diikuti dengan mekanisme pengawasan yang baik, paling tidak saya mendapatkan 2 kasus kapal bantuan dari KKP yang tidak layak melakukan aktivitas penangkapan ikan karena belum memenuhi standar keselematan belum lagi proses finishing kapal ikan tersebut terkesan terburu-buru dan kejar target sehingga hasilnya tidak begitu maksimal.

Sebagai contoh di Aceh kapal-kapal bantuan pemerintah ini tidak bisa digunakan sama sekali karena tidak cocok dengan kondisi perairan aceh yang cukup menantang. Belum lagi bahan fiber yang tipis sehingga mudah rusak serta tidak dibekali dengan alat tangkap apapun. Sedangkan di teluk jakarta beberapa koperasi nelayan yang menerima bantuan kapal ikan dari pemerintah harus memodifikasi sendiri kapal bantuan tersebut agar layak berlayar menangkap ikan, yang biayanya mencapai ratusan juta rupiah.

Kementrian kelautan harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap bantuan kapal tersebut utamanya dari segi kualitas kapal yang disalurkan kemasyarakat sebab jika tidak dievaluasi maka akan memunculkan stigma bahwa program tersebut hanya sekedar proyek pengadaan yang tidak mengedepankan kepentingan masyarakat, perlu di ingat bahwa KKP telah mendapatkan peringatan oleh BPK terkait proses pengadaan kapal tersesebut, jangan sampai hasil audit BPK terhadap kualitas kapal ikan menunjukkan ada indikasi korupsi yang dapat mengancam popularitas mentri susi.

Thailand dan vietnam adalah dua negara yang memiliki kasus illegal fishing terbanyak di indonesia, mulai dari penagkapan ikan ilegal, pengoperasial alat tangkap bahkan aktvitas perbudakan telah mereka lakukan di indonesia, namun untuk mencounter kedua negara tersebut selain menindak dengan keras segala praktik IUU fishing, kita juga perlu meningkatkan kualitas perikanan nasional seperti peningkatan kapasitas nelayan atau modernisasi kapasitas nelayan, alat tangkap dan armada perikanan, serta fokus kepada pengelahon pascapanen untuk tujuan ekspor.

Perbaikan terhadap infrastruktur perikanan juga harus mendapat perhatian lebih, melalui pogram sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) harus benar-benar diwujudkan oleh kementrian kelautan sehinga semua potensi perikanan nasional dapat terkela dengan baik meskipun saat ini progres pembangunan SKPT tersebut terkesan sangat lambat. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Abdillah Ahsan, Dr., S.E, M.S.E.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas indonesia, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI