Lampu Merah Perekonomian Indonesia
berita
Ekonomika
Sumber Foto : Okezone.ekonomi.com (gie/watyutink.com) 23 August 2018 18:00
Penulis
Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Darmin Nasution sudah mulai gusar, defisit transaksi berjalan Indonesia sudah sangat besar, mencapai 3 persen.

Defisit transaksi berjalan (Current Account Defisit/CAD) pada triwulan II/2018 mencapai 8 miliar dolar AS atau 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini lebih tinggi dibandingkan defisit pada triwulan sebelumnya yang sebesar 5,7 miliar dolar AS atau 2,2 persen dari PDB. Angka defisit itu cukup besar di sepanjang sejarah perekonomian Indonesia. 

Banyak pelaku pasar dan para ekonom meyakini bahwa defisit transaksi berjalan sudah mencapai angka 3 persen, adalah batas aman maksimal bagi perekonomian. Artinya, jika sudah mencapai level itu, maka lampu merah perekonomian Indonesia sudah menyala.

Pemerintah dan pengamat ekonomi menyebut bahwa peningkatan defisit transaksi berjalan dipengaruhi penurunan surplus neraca perdagangan non-migas, terutama disebabkan naiknya impor bahan baku dan barang modal, sebagai dampak dari kegiatan produksi dan investasi yang terus meningkat di tengah ekspor non migas yang turun. 

Selain itu, peningkatan defisit neraca perdagangan migas dipengaruhi naiknya impor migas seiring kenaikan harga minyak global dan permintaan yang lebih tinggi saat Lebaran dan libur sekolah. Pada triwulan II-2018, sesuai dengan pola musimannya, terjadi peningkatan pembayaran dividen sehingga turut meningkatkan defisit neraca pendapatan primer.

Darmin meyakini, pemerintah akan memperhatikan nilai defisit transaksi perdagangan serta transaksi berjalan untuk perdagangan jasa, termasuk profit dari investasi dan sebagainya. Sebagai bentuk perhatiannya, pemerintah harus segera menyiapkan langkah-langkah untuk membuat angka defisit transaksi berjalan menurun. 

Langkah-langkah seperti apa yang akan disiapkan dan ditempuh oleh pemerintah untuk menekan angka defisit CAD? Bagaimana nasib kurs rupiah yang pasti akan semakin tertekan akibat defisitnya CAD tersebut? Apakah langkah stabilisasi rupiah oleh BI dan Komite Stabilisasi Sistem Keuangan (KSSK), yang telah menaikkan empat kali suku bunga acuan BI-7 Day Reverse Repo Rate (7 DRRR) sebesar 25 basis point menjadi 5,25 persen akan menjadi sia-sia?

Dengan tingginya CAD tentu juga akan semakin menggerus devisa negara. BI melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia hanya sebesar 118,3 miliar dolar AS pada akhir Juli 2018. Cadangan devisa ini jauh tergerus cukup dalam dibandingkan awal tahun 2018. Per Desember 2017 tercatat cadangan devisa Indonesia sebesar 130,2 miliar dolar AS. Pemerintah mengaku, posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Sementara saat ini sudah masuk bulan ke 8. Masih amankah cadangan devisa Indonesia?

Belum lagi sehat kondisi ekonomi bangsa ini dengan penurunan sektor konsumsi rumah tangga akibat penurunan daya beli, yang kemudian disusul dengan keoknya rupiah dibanting oleh dolar AS, kini tingginya impor dan berkurangnya ekspor telah membuat transaksi berjalan mengalami defisit terdalam sepanjang perjalanan bangsa ini berdiri. Kenapa permasalahan ekonomi terus terjadi seperti tiada henti? Apa penyebabnya? Apakah karena faktor eksternal atas perubahan arah perekonomian dunia, terutama Amerika? Ataukah karena memang salah urus pemerintah dengan kebijakan perekonomian Indonesia saat ini?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)

Penetapan target penerimaan pajak yang masih menjadi komponen utama penerimaan negara pada pemerintahan Jokowi-JK terkesan asal-asalan. Pengelolaan APBN pun terkesan sangat tidak profesional. Hal ini dapat dilihat dari realisasinya yang meleset jauh dari target. 

Setelah dilantik pada Oktober 2014, pemerintahan Jokowi-JK langsung membuat gebrakan dengan melakukan perubahan pada APBN 2015, dan menaikkan target pajak secara agresif. Yaitu, naik 31,4 persen dari realisasi pajak tahun sebelumnya (2014). Terlalu agresif dalam kondisi ekonomi nasional dan global yang sedang mengalami pelambatan. Benar saja, yang terjadi realisasi pajak 2015 hanya 82,1 persen dari target APBN-P 2015. Padahal, selama periode 2010-2014 realisasi (penerimaan) pajak selalu di atas 90 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  Perubahan (APBN-P), Tertinggi tahun 2011 (97,3 persen) dan terendah tahun 2014 (91,9 persen).

Bukannya belajar dari kesalahan, target pajak 2016 malah lebih ambisius lagi. Naik 28 persen dari realisasi 2015. Hasilnya? Realisasi lebih buruk dari 2015, hanya tercapai 81,8 persen dari target APBN-P 2016. Yang lebih mengkhawatirkan, pencapaian ini sudah termasuk penerimaan uang tebusan dari Tax Amnesty sekitar Rp 112 triliun (sampai akhir Desember 2016). Tanpa Tax Amnesty, realisasi pajak 2016 anjlok, dan lebih rendah dari 2015. Tahun 2017, target pajak masih tidak realistis. Realisasi per Agustus 2017 baru tercapai 53,5 persen dari target APBN-P.

Blunder APBN sepertinya masih berlanjut di 2018, dengan target penerimaan pajak sebesar Rp 1.415,3 triliun, atau naik 27,3 persen dari perkiraan realisasi 2017 yang sebesar Rp 1.111,5 triliun. Apakah mungkin target pajak 2018 dapat tercapai? Sebagai perbandingan saja, ketika itu ekonomi sedang “meroket” pada penerimaan pajak tahun 2011 hanya naik 21 persen dari realisasi tahun sebelumnya. Target pajak 2018 sepertinya sangat sulit tercapai.

Di lain sisi, kurs rupiah sangat dipengaruhi neraca perdagangan. Kurs rupiah terus mengalami pelemahan belakangan ini, hingga di atas Rp 14.600 per dolar AS. Sementara ekspor kita masih didominasi oleh industri berbasis komoditas seperti sawit, karet, dan batubara, yaitu sekitar 35 persen dari total ekspor kita. Di lain pihak, Indonesia sudah menjadi negara net importer minyak mentah dan BBM sehingga kenaikan harga minyak mentah dunia akan meningkatkan defisit perdagangan migas, dan akan menekan rupiah.

Ketergantungan dengan komoditas ini membuat ekonomi kita tidak berdaya. Sementara itu, kita masih belum mampu mengangkat kinerja industri manufaktur untuk meningkatkan ekspor. Yang terjadi malah sebaliknya, yaitu deindustrialisasi. Pembangunan industri manufaktur kita sepertinya stagnan.

Yang juga mengkhawatirkan, neraca perdagangan jasa mengalami defisit besar. Khususnya jasa transportasi barang (baca: sektor pelayaran) yang dikuasai asing. Pada 2017, jasa transportasi defisit 6,8 miliar dolar AS, mayoritas dari defisit transportasi barang sebesar 5,6 miliar dolar AS.

Dampaknya, pertumbuhan ekonomi kita akan sulit mencapai 5,4 atau 5,3 persen. Bahkan devisa negara terancam semakin tergerus. Jika hal-hal tersebut dibiarkan terjadi, bukan tidak mungkin apa yang dialami oleh Turki, juga terjadi kepada kita. Oleh karena itu, pemerintah terlihat panik dan gusar. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Memang rasio utang Indonesia masih berada di bawah 30 persen tapi fakta-fakta terjadinya gejala overhang utang sudah mulai dirasakan. Dalam 4 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi mulai stagnan, sulit tumbuh lebih dari 5 persen.

Gejala overhang utang juga dirasakan pada sektor investasi. Ada abnormalitas dimana ekonomi tumbuh stagnan tapi pasar saham mencatatkan rekor IHSG sebesar 6.300. Bukan hanya di pasar saham, tapi di pasar surat utang kepemilikan asing mencatatkan rekor dengan porsi di atas 40 persen terhadap total surat utang pemerintah. Tentu ini anomali yang berbahaya. Artinya, investor melihat secara fundamental ekonomi Indonesia sebenarnya bagaikan orang tua yang sulit berlari tapi imbal hasil surat utang terlalu menarik untuk dilewatkan.

Bunga utang Indonesia salah satu yang tertinggi di dunia. Meskipun sudah mendapat ganjaran investment grade dan rating BBB dari lembaga rating global, tetap saja bunga utang masih diatas 6,2 persen untuk tenor 10 tahun. Malaysia dan Thailand masing-masing hanya 3,9 persen dan 2,2 persen.

Ketika porsi utang sudah mencapai 60 persen dari PDB, negara maju cenderung memasuki fase penurunan pertumbuhan ekonomi. Utang menjadi kurang produktif karena beban bunga terlalu mahal, sehingga ruang untuk menstimulus ekonomi melalui anggaran negara berkurang. Jika bunga utang terlalu mahal, maka investor lebih tertarik untuk membeli surat utang dibandingkan berinvestasi ke sektor riil.

Di sisi yang lain, lonjakan utang yang tak terkendali berakibat fatal yakni terjadinya crowding out effect. Alih-alih investor menanamkan uangnya untuk berinvestasi di sektor riil, tetapi justru berlomba-lomba membeli surat utang pemerintah. Kondisi yang terjadi di Turki, Yunani, Portugal, AS, dan negara lainnya mengajarkan betapa utang tidak selalu dibutuhkan sebagai leverages atau pengungkit perekonomian tapi malapetaka.

Imbas dari beralihnya uang di sektor riil ke utang pemerintah adalah pertumbuhan industri manufaktur semakin tertekan. Sementara utang pemerintah digunakan untuk tambal defisit dan bayar cicilan pokok dan bunga rutin. Perlu dicatat tahun 2018-2019 beban utang jatuh tempo yang harus dilunasi adalah Rp810 triliun. Jadi agresifitas utang yang tidak dibarengi dengan investasi di sektor riil sama saja kontra produktif. Oleh karena itu banjirnya uang asing yang masuk ke surat utang dan euforia oversubscribed penerbitan utang baru, sekali lagi bukan pertanda bahwa ekonomi kuat, tapi harus jadi kekhawatiran bersama ada yang salah dengan kebijakan fiskal Indonesia

Dalam APBN 2018 kurs rupiah dipatok Rp13,400 per dolar AS dan sekarang sudah di atas Rp14.600 per dolar AS. Hal itu juga akan mempengaruhi kebijakan belanja negara yang akan membengkak. Kemudian juga berdampak pada defisit anggaran. Jika sudah demikian nanti pengaruhnya merembet pada stimulus pemerintah yang akan makin terbatas untuk perbaikan ekonomi. 

Ada juga pengaruh regulasi yang tidak saling sinkron dan paket kebijakan ekonomi yang tidak berjalan sesuai rencana. Hal itu terjadi karena Indonesia masih terpaku pada mengejar ekspor komoditas mentah, sedang membenahi industri apalagi merevitalisasi industri yang butuh waktu panjang, juga tak kunjung dibenahi.

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF