Lagi-lagi Bank Bobol Jelang Pilpres
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 05 October 2018 14:30
Penulis
Lagi-lagi kasus pembobolan bank terjadi. kali ini dengan nilai fantastis, Rp14 triliun. Jumlah bank yang dibobol pun terbilang banyak, ada 14 bank. pembobolan ini dilakukan oleh lembaga pembiayaan kredit PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) yang merupakan induk perusahaan PT Cipta Prima Mandiri, yang merupakan induk dari jaringan toko kredit produk-produk elektronik dan perabot rumah tangga, Columbia.

Modusnya, SNP mengajukan pinjaman kredit kepada bank dengan jaminan piutang fiktif dari para konsumen Columbia. Daftar nama konsumen yang melakukan pembelian kredit di Columbia dimanipulasi oleh PT. SNP dengan menambahkan, menggandakan dan menggunakannya berkali-kali sebagai jaminan kepada beberapa Bank. Piutang fiktif tersebut yang dijaminkan kepada pihak Bank untuk melakukan pinjaman kredit.

Diketahui, SNP mengajukan pinjaman fasilitas kredit modal kerja dan kredit rekening koran kepada Bank Panin periode Mei 2016-September 2017 sebesar Rp425 miliar dengan jaminan daftar piutang pembiayaan konsumen Columbia. Tapi, pada Mei 2018, ada kredit macet sebesar Rp141 miliar dan catatan pembiayaan diduga fiktif, sehingga tidak bisa ditagih. 

Sejatinya, permasalahan ini telah menghangat sejak bulan Mei lalu. Ceritanya bermula dari gagal bayar (default) Medium Term Notes yang diterbutkan SNP Finance pada 9 Mei dan 14 Mei. Total kewajiban bunga utang yang harus dibayar mencapai Rp6,75 miliar dari dua seri MTN. 

Cerita kemudian berlanjut, ternyata perseroan juga seret membayar utang kepada para krediturnya. Tak tanggung-tanggung nilai kredit SNP Finance ke 14 bank mencapai Rp6 triliun. 
Bank-bank besar ikut memberikan kredit kepada SNP Finance. Bank Mandiri menyalurkan kredit senilai Rp1,4 triliun dan Bank Central Asia menyalurkan sekitar Rp200 miliar ke SNP Finance. Takut masalah membesar, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya membekukan kegiatan usaha PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance). 

Lalu, kenapa bank-bank besar tersebut percaya dan berani memberi kredit sebesar itu kepada SNP? Adakah kekuatan besar yang berafiliasi dengan SNP? Atau adakah figur ‘hebat’ yang dijadikan pegangangan atau pengucuran kredit tersebut?

sekedar informasi, SNP merupakan salah satu anak usaha Columbia Grup. Columbia didirikan oleh Leo Chandra, pada 28 Februari 1982. Keluarga Leo Chandra adalah pengusaha sejak awal kemerdekaan, yang menjadi importir atas produk-produk Eropa seperti Philips, Grundig, dengan mendirikan "Rasie Electronics", sebagai distributor tunggal ke seluruh Indonesia. 

Apakah nama besar Leo Chandra menjadi alasan dan  ‘jaminan’ bagi bank-bank tersebut mengucurkan kreditnya? Loh, bukankah para pengemplang BLBI masa Megawati juga para konglomerat? Kenapa bank-bank tidak mau belajar dari sejarah?

Apakah Leo Chandra terlibat? Apa juga ada peran serta keterlibatan dari ‘orang dalam’ bank-bank itu sendiri?

Tentu saja kasus pembobolan 14 bank ini mengingatkan kita pada skandal Bank Century, yang terjadi setahun sebelum/menjelang pilpres 2009, yang merugikan negara sebesar Rp6,7 triliun, yang kasusnya belum juga tuntas hingga saat ini dan ‘lari’ uangnya pun masih misterius.

Dengan modus yang berbeda, namun memiliki pola yang hampir sama, yakni sama-sama dilakukan menjelang Piplres dengan nilai yang mencapai triliunan rupiah, apakah kasus pembobolan 14 bank kali sama dengan kasus bank Century? Kenapa kasus pembobolan bank dengan nilai fantastis selalu terjadi menjelang pilpres?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Politikus/ mantan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak

Sebenarnya, jika setiap bank melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP)nya dengan benar, tentu tidak akan terjadi kasus seperti pembobolan bank oleh lembaga pembiayaan kredit PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) ini. Karena, dalam SOP tersebut juga diatur langkah-langkah mitigasi agar bank-bank tidak mengalami fraud.

Jika SOP-nya dijalankan, maka tidak akan mudah kok untuk membobol perbankan itu. Apalagi ada OJK yang selalu melakukan pengawasan. Pengawasan OJK itu kan rutin dilakukan. Jadi ketika terjadi pembobolan seperti ini, maka akan cepat terkuak dan tertangkap. Saat terjadi kejahatan perbankan, seperti pembobolan atas bank yang terjadi, OJK bisa sesegera mungkin melakukan pencegahan maupun melakukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Biasanya hal ini dilakukan pertemuan (exit meeting) antara bank terkait dengan OJK.

Nah, pertanyaan saya, kalau terjadi pembobolan begini dengan nilai yang cukup besar seperti yang terjadi saat ini, jangan-jangan SOP-nya tidak dijalankan dengan benar. Itu berarti manajemen dari bank-bank tersebut juga ikut bertanggung-jawab.

Pemberian kredit-kredit seperti yang dilakukan oleh 14 bank kepada SNP tersebut, dapat diduga bahwa terdapat kick back di sana. Dalam kasus ini, sebenarnya kan jaminannya tidak seusai (jauh lebih kecil) dari dana yang diajukan kepada bank kemudian dikeluarkan oleh bank-bank tersebut. NSP hanya melalukan manipulasi data nasabah yang merupakan pelanggan dari Columbia.

Semakin besar potensi kick back-nya, semakin orang (oknum dari pihak bank) terangsang untuk memberikan kredit tersebut. Sangat tidak mungkin pihak manajemen itu ‘bersih’ atas apa yang terjadi. dalam kasus-kasus seperti ini, kalau mau dirata-rata, kick back yang diterima bisa 5-10 persen. Jika nanti pihak Kepolisian dengan bantuan PPATK dan OJK masuk menyelidiki, hal-hal seperti ini pasti akan terungkap.

Kenapa pembobolan bank itu sering terjadi dan digunakan untuk dana politik? Karena kejahatan perbankan seperti ini susah dibuktikan. Meskipun secara ‘bisik-bisik’ sudah menjadi rahasia umum. Semakin ‘kacau’ permasalahan yang terjadi dalam sebuah kasus kejahatan perbankan, maka semakin bisa dicium ‘bau busuk’nya bahwa duit itu akan hilang, tak ketemu rimbanya –seperti halnya BLBI dan Bank Century, dan kasusnya pun akan menguap begitu saja.

Jadi, permasalahan seperti ini harus segera diusut dengan tuntas. Apalagi memasuki tahun politik seperti saat ini. Pengusutan harus dilakukan dengan serius. Karena jika tidak, maka masyarakat juga patut curiga; banyak orang-orang politik dibelakang kasus pembobolan bank ini, dalam rangka mencari dana politik.

Kenapa masyarakat curiga? Karena, dari pengalaman yang pernah terjadi di negeri ini, dari kasus  serupa yang pernah terjadi, seperti BLBI maupun Century, hal itu terjadi. Cara paling mudah untuk mendapatkan uang cash adalah melalui (pembobolan) bank. Melalui mekanisme-mekanisme yang manipulatif dan konspiratif. Nah, apakah dalam kasus pembobolan 14 bank ini juga untuk tujuan yang sama? Tentu saja harus dilakukan penelitian dan pengusutan lebih lanjut, baik oleh OJK, PPATK, maupun pihak Kepolisian.

Kasus-kasus pembolan bank seperti ini sangat berisiko dan berbahaya bagi ketahanan ekonomi negara. Karena, pembobolan bank seperti ini rentetannya berakibat terjadinya kredit macet. Dari kredit macet, bisa terjadi kegagalan bank, yang mungkin juga nantinya akan bersifat sistemik. Jika hal ini terjadi, nanti akan bisa berbuntut terjadi krisis perbankan, lalu dilanjutkan pada terjadinya krisis moneter.

Pembobolan terhadap perbankan ini efeknya bisa meluas, karena menyangkut uang masyarakat yang berupa dana pihak ketiga (DPK). Di mana pun di dunia, ketika perbankannya bermasalah, maka akan berpotensi terjadinya krisis moneter. Sumber utama dari krisis adalah utang. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Politikus/ mantan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak

Kusutnya kasus pembobolan bank, bertahun-tahun yang tak jua terpecahkan karena juga keterlibatan pihak lain, yang berkeinginan dan berkepentingan agar kasus tersebut tak terbongkar. Misalnya, sebuah kasus kejahatan perbankan dipegang oleh instansi A, agar instansi lain tidak masuk untuk ikut campur mengusut persoalan tersebut. Pura-pura diperiksa. Hal itu dilakukan tujuannya hanya untuk melindungi permasalahan tersebut agar tidak terbongkar. Negara ini telah memiliki pengalaman atas kasus-kasus seperti itu.

Jika terjadi seperti itu, justru mengindikasikan adanya kekuatan-kekuatan besar, kekuatan politik, yang ikut terlibat menikmati ‘penghilangan’ dana dari bank tersebut, dengan melindungi kasusnya agar jangan sampai terbongkar.

Ada banyak kemungkinan memang dalam sebuah kasus pembobolan bank. berbagai macam modus yang berbeda-beda bisa dilakukan, namun polanya tetap sama. Kalau dulu Bank Century, karena itu adalah bank kecil, kemudian diambil habis-habisan duitnya, lokalisasi memang lebih mudah dilakukan. Meskipun kemudian membuat bank tersebut kolaps.

Namun saat ini modus pembobolan bank tentu akan berkembang. Bisa juga mengambil dana dari banyak bank dengan jumlah yang tidak terlalu besar, yang jika diakumulasikan nilainya besar. Yang membedakan, kalau Bank Century akhirnya kolaps karena diambil secara besar-besaran, sementara jika mengambil dari banyak bank, efeknya tidak terlalu besar buat bank-bank tersebut. Dan, bank-bank tersebut masih aman.

Tetapi, yang harus kita pahami adalah persepsi masyarakat. Bahwa disetiap kasus yang ‘menguap’, yang kemudian tidak bisa diusut secara tuntas, terdapat kekuatan besar yang menghalangi penyelesaian kasus tersebut. Mau kasus politik, ekonomi, maupun kemanusiaan. Benar-tidaknya seolah tidak penting, yang paling perlu ditangani (baca: diluruskan) adalah persepesi masyarakat. Seperti kasus Novel Baswedan, misalnya, kasus Munir atau kasus Bank Century. Masyarakat seperti sudah tidak percaya bahwa kasus ini dapat terselesaikan dengan baik. Dalam persepsi masyarakat muncul ketidak-percayaan bahwa kasus-kasus tersebut dapat diungkap dan bahkan bisa diselesaikan.

Untuk itu, kasus pembobolan 14 bank, dengan nilai kerugian diperkirakan mencapai Rp14 triliun ini harus segera diusut, diungkap, dan diselesaikan secara gamblang dan transparan. Termasuk aktor-aktor besar, para konglomerat maupun tokoh politik yang terlibat dalam kasus pembobolan bank-bank ini. Jangan sampai nanti muncul persepsi bahwa kasus pembobolan 14 bank ini adalah Century Gate jilid II.

Berkali-kali saya sampaikan, baik melalui tulisan maupun wawancara, bahwa kita musti hati-hati dalam tahun-tahun politik. Karena biasanya pada momen-momen tersebut bank akan dijadikan sasaran untuk mengumpulkan dana politik. Kita harus selalu ingat akan hal itu.

Kita juga musti sadar, bahwa kangkangan mafia di negeri ini sangat besar. Hampir di semua sektor. Kalau dulu hanya dikenal ‘mafia Barkley’. Sedangkan saat ini, sudah berkembang dan meluas di berbagai sektor. Dari mulai ekonomi hingga sektor pangan dan energi. Hampir seluruhnya dikuasai oleh Mafia.

Oleh karena itu, saya berharap pemerintah bersungguh-sungguh dan serius dalam mengungkap dan menyelesaikan semua kasus yang ada. Jangan sampai persepsi masyarakat ini kian terpuruk dalam menilai penanganan kasus-kasus dan segala permasalahan yang terjadi di negeri ini. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Pembobolan bank sudah berulang kali terjadi. Triliunan rupiah lenyap dibawa kabur para pembobol.  Namun, kali ini memang luar biasa. Karena melibatkan firma akuntan publik terbesar kedua di dunia setelah PriceWaterhouseCoopers yaitu Deloitte. Tahun lalu Deloitte memecahkan rekor penghasilan tahunannya yang mencapai 43,2 miliar dolar AS.

Selain Deloitte,  pembobolan terhadap 14 bank ini juga melibatkan pemeringkat efek Pefindo. Berdasarkan laporan kedua lembaga inilah bank-bank tersebut mengucurkan kredit bernilai trliunan rupiah ke PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance).

Tak kalah mencengangkan adalah bahwa SNP itu bagian dari Columbia Group milik Leo Chandra, yang sudah lama dikenal sebagai nasabah utama bank-bank papan atas. Dia juga dikenal rajin mencicil utang.  Sebagai nasabah utama,  Leo tentu juga telah mendatangkan banyak untung bagi bank-bank krediturnya.

Jangan-jangan Leo tak cuma sendiri. Kasus gagal bayar SNP mungkin bahkan ibarat gejala gunung es.  Dalam arti, sesungguhnya banyak kongkalikong di balik pengucuran kredit kepada para pengusaha sekaliber Leo Chandra.  Permainan busuk secara massal ini baru terbongkar ketika Indonesia dihantam tsunami ekonomi berupa rupiah loyo berkepanjangan.

Bagi mereka yang mengandalkan barang impor, jatuhnya rupiah bisa menjadi malapetaka karena harga jualnya barus dinaikkan padahal daya beli masyarakat tak mengalami perubahan, bahkan bisa melemah. Malapetaka juga bisa terjadi kepada kontraktor yang teken kontrak dalam rupiah, sementara belanjanya harus memakai dolar karena ketergantungan pada barang impor.

Apakah kasus SNP ini benar-benar ibarat puncak gunung es atau bukan? Kita lihat saja apakah gelombang gagal bayar akan terjadi atau tidak. Bila sungguh terjadi, gelombang PHK bakal sulit dihindari, dan negara harus menghamburkan banyak uang untuk menyelamatkan bank-bank yang terancam ambruk. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF